Perppu Ormas Anti-Pancasila yang Tidak Pancasilais : Rilis Sikap Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

Beberapa waktu yang lalu pemerintah menerbitkan Perppu yang mengganti beberapa pasal UU tentang Ormas. Alasannya sederhana, UU Ormas tidak mengakomodir ketentuan larangan organisasi masyarakat yang tidak pancasilais. Di bagian konsideran dikatakan bahwa UU tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilafnrkan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif. Klausula “sanksi yang efektif” jadi penekanan.

Masih di bagian konsideran, di huruf (d) bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Serta di huruf (e) bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan. Terlihat pemerintah menghadapi masalah serius mengenai ormas yang dianggap tidak pancasilais. Pun terlihat pula pemerintah ingin melegitimasi tindakannya dalam menilai ormas layak dibubarkan atau tidak dengan asas contratrius actus.

Sangat mudah sebenarnya dalam melihat apa yang diinginkan pemerintah bila kita lihat beberapa waktu kebelakang. Pemerintah mengumumkan pembubaran salah satu ormas Islam, Hizbut Tahrir cabang Indonesia. pembubaran secara sporadis dan sepihak ini kemudian menjadi persoalan serius. Pemerintah dianggap sebagai penguasa yang otoriter karena tidak mengindahkan peraturan yang ada. Di UU Ormas sebelumnya, di Pasal 68 ayat (2) menyatakan pencabutan status badan hukum ormas hanya bisa dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Pencabutan status badan hukum sebelum legalnya perppu ormas ini akhirnya cacat hukum dan HTI selamat.

Pemerintah mungkin mempunyai motto “kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, oleh karena itu, belajarlah dari kegagalan”. Maka dari itu, akibat gagalnya pemerintah membubarkan ormas, diproduksilah Perppu Ormas. Dengan sanksi berat dan kewenangan dalam menilai sendiri kadar ke-pancasila-an ormas, HTI langsung bubar jalan. HTI dinilai pemerintah (lewat kewenangan yang diberikan oleh asas contratius actus) sebagai organisasi masyarakat yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 karena mengusung ideologi khilafah kalau kata Jenderal Wiranto, padahal entah kapan ada ideologi khilafah.

Melalui asas contratius actus, pemerintah dalam Perppu Ormas ini menegasikan langsung ketentuan mengenai proses pengadilan dalam pencabutan izin Perppu. alasannya melalui penuturan Jaksa Agung, HM Prasetyo yang juga politisi Nasdem, pemerintah sangat mustahil membubarkan ormas lewat pengadilan, karena kan pengadilan ada tahapan-tahapannya. Sementara keadaan mendesak dan darurat. Ada peraturan UU yang mengatur masalah ormas, tapi peraturan tersebut gak memadai,” katanya.[1]

Tidak Demokratis

Bila melihat pencitraannya di media mainstream, Perppu ini seakan-akan ingin menghadirkan negara dalam perlindungan dari tindakan diskriminasi atas dasar SARA, seolah-olah pula ingin menindak ormas-ormas yang mengganggu ketertiban umum seperti tindakan persekusi dan penistaan terhadap agama, pemerintah pun seolah-olah ingin menciptakan kesan sebagai penyelamat Pancasila dari rong-rongan ormas transnasional. Namun, secara prosedural hukum, Perppu tersebut tidak memenuhi 3 syarat yang ditetapkan oleh Putusan MK dalam putusan No. 38/PUU-VII/2009 yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum berdasarkan undang-undang, adanya kekosongan hukum karena undang-undang belum memadai, dan kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur pembuatan undang-undang yang normal[2]. Tidak terpenuhinya ini dikarenakan UU Ormas sebenarnya sudah memadai bahkan lebih komprehensif dibandingkan dengan Perppu Ormas yang terlalu eksekutif-sentris. Bahkan Perppu Ormas hanya merusak UU Ormas dengan menghapus banyak pasal yang sudah sedemikian sistematis pengaturannya.

Perppu Ormas juga mengancam kebebasan berserikat, ini dibuktikan dengan arogansi pemerintah yang memberikan kewenangan kepada dirinya sendiri untuk menilai sendiri suatu ormas, apakah membahayakan Pancasila atau tidak berkat doktrin asas contrario actus. Namun, pakar hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa asas ini sebenarnya hanya digunakan untuk kasus administrasi yang kaitannya dengan pengangkatan, pemberhentian seseorang dalam jabatan kepegawaian. “Status badan hukum itu baru bisa kalau dibawa ke pengadilan. Bahkan, parpol didirikan pakai akta notaris disahkan Menkumham. UUD mengatakan parpol hanya bisa dibubarkan MK. Kalau parpol hanya bisa dibubarkan oleh MK, maka terhadap ormas hanya bisa dibubarkan oleh pengadilan,”[3] ujarnya lagi saat hendak  judicial review Perppu ini ke MK.

Menurut kajian dari Pusat Studi HTN UI demikian, penerapan asas ini menunjukkan pemerintah belum paham perbedaan antara izin dan pengesahan. Dalam penerbitan izin memang penerbit izin dapat langsung membatalkan izin tersebut dengan syarat tertentu. Berbeda dengan pengesahan, instansi yang mengesahkan tidak dapat serta merta mencabutnya kembali, apalagi dengan tafsir subjektif dan politis. Bila tafsir salah kaprah ini masih berlaku, maka bukan tidak mungkin partai politik yang juga disahkan Menkumham juga akan secara sewenang-wenang dibubarkan tanpa melewati MK.[4]

Perppu Ormas kini juga dianggap sebagai “senjata pemusnah masal” terhadap hak politik warga yang tidak hanya berimplikasi pada pembubaran ormas, namun juga sangat mungkin terjadi adanya kriminalisasi anggota dari ormas tersebut. Ini diakibatkan ada pasal baru yakni Pasal 82A. Di ayat (2) dikatakan bahwa “Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Ada yang kejanggalan di pasal ini. Pertama, adanya kesalahan pemahaman dalam hal pemidanaan, ini dikarenakan klausula “setiap anggota dan/atau pengurus Ormas yang sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan……” menghukum orang yang bisa saja tidak melakukan pelanggaran, bukan hanya menghukum ormasnya saja (lihat penjelasan Pasal 82A. Padahal pemidanaan hanya pemberian nestapa bagi pelanggarnya semata. Jangan sampai dengan pasal ini, banyak kriminalisasi kepada kritikus terjadi

Pembatalan Perppu

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011, setingkat dengan undang-undang. Perppu merupakan privilege yang didapat oleh pemerintah untuk mengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yang memang lumrah di negara bersistem presidensial. Kewenangan ini sifatnya politis dan subjektif asalkan memenuhi rumusan “hal ihwal kegentingan memaksa”. Sangkin subjektifnya, rumusan tadi juga atas penafsiran subjektif dari presiden seorang. Memang, MK sebagai the interpreter of constitution telah menafsirkan klausula yang diamanatkan oleh konstitusi tadi naun juga belum terlalu konkrit. Rasio pemerintah kemudian menerbitkan Perppu ini ada di bagian konsideran yang tadi telah dijabarkan diatas. Namun, Perppu hanya berlaku terbatas karena nantinya dalam waktu dekat akan diuji secara objektif oleh DPR lewat paripurna.

Namun, sebelum itu diuji secara objektif, Perppu Ormas sudah maka korban duluan. Salah satunya adalah HTI, yang sudah bubar jalan lantaran beberapa hari setelah Perppu di terbitkan, pemerintah langsung mencabut status badan hukum HTI yang dalam Perppu otomatis membubarkan ormas yang bersangkutan. HTI kemudian menguji materi Perppu ke MK lewat senjata utamanya, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mengatakan, seluruh pasal dalam Perppu tersebut akan dilakukan uji materi ke MK. Pihaknya mengajukan permohonan agar MK membatalkan seluruh isi dari Perppu Nomor 2 Tahun 17 lantaran dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Ia juga menganggap Perppu ini tak punya kepentingan mendesak sehingga klausula “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tidak terpenuhi.[5] Memang seperti yang kita ketahui, MK bewenang menguji Perppu terhadap konstitusi, dan tindakan HTI sangat jantan dengan melakukan cara yang konstitusional.

Adapun cara lain adalah pembatalan Perppu oleh DPR. Di Pasal 52 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 ayat (1), dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Dibagian penjelasan, maksud dari Pasal 52 adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Bila tidak disetujui, maka Perppu tersebut harus dicabut. Ketika Perppu dicabut, perbuatan hukum yang berlandaskan Perppu tadi juga dinyatakan batal demi hukum. Artinya SK pencabutan status badan hukum HTI yang dibubarkan atas dasar pasal 61 ayat (3) juga tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menebak Langkah Politik Pemerintah

Diawal ketika melihat bagian konsideran Perppu Ormas ini, dikatakan telah nyata ada organisasi yang menentang pancasila dan berusaha menggantinya dengan ideologi lain. Karena mungkin terdesak, kemudia pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas. Kita bisa langsung menebak, ormas mana yang dimaksud pemerintah, ia sama dengan yang menggugat Perppu ke MK. HTI yang dianggap sebagai pengancam kedaulatan Indonesia, mereka di labeli sedemikian rupa oleh pemerintah dengan label anti-pancasila.

Namun bila kita lihat kiprah HTI di Indonesia, ternyata di banyak praktik berorganisasi dan dalam tataran idealita, HTI organisasi yang pancasilais. Mereka bergerak dengan gaung penolakan terhadap swatanisasi dan kapitalisasi perekonomian Indonesia serta mengharapkan hadirnya pemerintah yang kemudian menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. HTI pun acapkali memberikan kritik terhadap pemerintah.

Memang, HTI pun bukan tak punya keliru. Ideologi Negara Islamnya dan penolakan terhadap demokrasi dianggap sebagai penolakan Pancasila dan bentuknya pun sudah gerakan organisasi bukan lagi dalam tataran idealita. Bahkan Majlis Ulama Indonesia (MUI) pun mempertanyakan komitmen kebangsaan dari HTI. Dan bukan maksud untuk menyetujui gerakan HTI, namun kami mempertanyakan penilaian organisasi anti pancasila oleh pemerintah lewat kemenkumham.

Di sisi lain, fenomena Perppu ini juga sangat menyita perhatian. Bagaimana tidak, dimasa Presiden J. Widodo yang baru berusia tiga tahun, sudah enam Perppu diterbitkan. Kita harus ingat lagi apa syarat penerbitan Perppu, yakni ada “hal ihwal kegentingan memaksa”. Berarti dalam tiga tahun terakhir sudah ada enam “kegentingan Memaksa” (tafsiran subjektif-politis Presiden) yang singgah di Indonesia. Apakah artinya negara sudah dalam bahaya ? atau kurangnya harmonisnya hubungan antara legislatif dan eksekutif. Karena Perppu mengesankan bentuk koordinasi yang berjalan kurang baik antara DPR dan pemerintah, sehingga pemerintah mengambil jalan singkat yang tak perlu persetujuan DPR terlebih dahulu.

Oleh karena itu, atas kajian yang kami lakukan dan penuturan-penuturan diatas. KMFH UGM sebagai wadah aspirasi civitas akademika muslim di lingkup fakultas hukum UGM merasa perlu untuk memberikan pernyataan sikap atas permasalahan kisruh Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat ini.

Sikap dan tuntutan tersebut antara lain :

  1. Menolak segala bentuk pengekangan dan represifitas oleh pemerintah
  2. Meminta DPR untuk menolak Perppu Ormas saat diadakannya paripurna
  3. Berharap agar MK mengabulkan uji materi Perppu Ormas yang saat ini tengah berlangsung
  4. Berharap agar MK untuk kembali menafsirkan lebih jelas mengenai kewenangan pemerintah menerbitkan Perppu
  5. Menuntut dikembalikannya kewenangan Pengadilan dalam hal pembubaran Ormas

Sekian rilis sikap atas hasil kajian kami tulis. Semoga ini menjadi upaya awal dalam menghilangkan upaya-upaya pengekangan dalam berserikat yang mulai muncul kembali pasca-reformasi di Indonesia. semoga Allah SWT memberkahi langkah kita. Aamiin

Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

Kabinet Payung Peradaban

[1] Fikri Faqih, Pembelaan Pemerintah Terbitkan Perppu Pembubaran Ormas, Merdeka https://www.merdeka.com/peristiwa/pembelaan-pemerintah-terbitkan-perppu-pembubaran-ormas.html diakses tgl 24 juli 2017, pukul 11.36

[2] YLBHI Bersama 15 Kantor LBH se-Indonesia, Pernyataan sikap terkait Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017, Jakarta

[3] Noer Ardiansyah, Yusril: Asas Contrario Actus Tidak Tepat Diterapkan Kepada Ormas, Merah Putih, https://merahputih.com/post/read/yusril-asas-contrario-actus-tidak-tepat-diterapkan-kepada-ormas diakses tgl 24 Juli 2017, pukul 15.03

[4] Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Rilis Media : Perppu Ormas kemunduran proses panjang reformasi

[5] Fakhrizal Fahri, Ajukan Uji Materi Perppu : Ini Alasan HTI, Okezone http://news.okezone.com/read/2017/07/18/337/1739324/ajukan-uji-materi-perppu-ormas-inilah-alasan-dari-hti, diakses tanggal 25 Juli 2017, pukul: 15.07

KPK Dalam Pusaran Hak Angket Politis Rilis Sikap Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?” QS.61:2

Komisi anti-rasuah satu-satunya yang dimiliki oleh Indonesia sedang berada dalam ancaman Hak Angket DPR. Ini setelah Novel Baswedan, seorang penyidik KPK menyebut beberapa nama anggota Komisi III DPR di persidangan kasus korupsi e-KTP, yang kemudian keberatan dan mengajukan Hak Angket. Kemudian dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Komisi III DPR meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan BAP Miryam. La Ode M. Syarif, salah seorang komisioner KPK, menyampaikan bahwa KPK menolak untuk memberikan rekaman tersebut dikarenakan kasus e-KTP masih berjalan persidangannya. Seperti yang dikutip dari liputan6.com La Ode mengatakan bahwa “karena keterangan Novel Baswedan disampaikan di pengadilan, persidangan e-KTP masih berjalan, bahkan penyidikan dengan tersangka MSH sedang kita lakukan, maka KPK menyatakan tidak bisa menyerahkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini,” ia menambahkan bahwa  jika bukti-bukti dibuka, KPK khawatir akan menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus e-KTP.[1] Seperti yang di katakan La Ode tadi, kasus mega-korupsi proyek e-KTP akan terhambat.

Sebenarnya, Hak Angket ini apa dan untuk apa ? mari kita pahami lebih lanjut. Dalam UU tentang Susdukor MPR, DPR, dan DPD yang biasa kita kenal dengan UU MD3, disebutkan hak DPR pada Pasal 79, salah satunya adalah Hak Angket yang diatur pada Ayat (3). Dikatakan di ayat (3) bahwa “Hak Angket adalah  hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Di Pasal 199 ayat (1) dikatakan bahwa Hak Angket minimal diajukan oleh 25 orang anggota DPR, dan bila kemudian disetujui oleh sidang paripurna, maka akan ditindak lanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Lebih lengkap tentang Hak Angket bisa lihat di UU MD3 bagian kesepuluh paragraf kedua.

Alasan DPR untuk mengaktifkan Hak Angket ini awalnya sederhana, hanya ingin dilibatkan dalam proses penyelidikan kasus e-KTP. Namun lambat laun, setelah Pansus Hak Angket terbentuk dan mulai bekerja, malah ditemukan banyak penyimpangan dari peraturan yang dilakukan KPK. lihat kasus ”masih”  dugaan korupsi di PT. Pelindo II, Bos Pelindo II saat itu, R. J. Lino, dihadiahi status tersangka oleh KPK, dan semua mengapresiasi KPK atas penetapan tersangka orang dekat Jusuf Kalla itu. Namun kemudian, setelah berjalan selama 1,5 tahun, R.J. Lino tetap berstatus tersangka dan terlihat tak ada progres disaat R.J. Lino sukses membawa PT. Pelindo II berjaya bisnis pelayaran nasional. Disini kinerja KPK dipertanyakan setelah belum terbuktinya dugaan korupsi bos Pelindo II yang citranya sudah buruk duluan. Lantas dipertanyakan juga, apakah KPK benar tak perlu kewenangan SP3.

Ini Ditambah juga sejumlah anggota Pansus angket menduga ada indikasi kerugian negara atas penggunaan anggaran dan kinerja KPK yang menurut mereka ada dalam ‎laporan BPK tahun 2015 yang berujung pemanggilan BPK oleh DPR yang meminta audit investigatif. Memang terlihat ada sedikit upaya oleh DPR untuk memolitisasi perseteruan antara KPK dan BPK beberapa waktu lalu perihal dugaan Mark-up pembelian lahan RS Sumber Waras. Terakhir sebuah penuturan oleh Arteria Dahlan, anggota Pansus Hak Angket DPR dari fraksi PDIP, di ILC episode “KPK vs DPR : Semakin Runcing”. Ia menuturkan bagaimana para terduga korupsi diintimidasi, disuruh mengaku dan lain sebagainya, serta mengesankan seolah-olah penghuni hotel prodeo yang “di-inap-kan” KPK sebagai korban keserakahan KPK. Ini merupakan hasil dari sowan anggota Pansus ke LP Sukamiskin, Bandung. Sebagai yang kita ketahui, di “hotel” ini (kenapa hotel ? karena beberapa ruang disana kabarnya sudah disulap menjadi kamar ber-AC bagaikan hotel berbintang) banyak penghuni akibat kasus korupsi.

Namun KPK pun bukan punya senjata, senjata yang dipakai merupakan suara rakyat. Tampaknya KPK sangat mendalami ungkapan bahasa latin, “Vox Populi, Vox Dei” yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan, siapa yang bisa melawan ketika Tuhan sudah bersuara. Banyak aksi yang kemudian mendukung KPK, Bahkan sampai Asosiasi Pengajar HTN-HAN merilis sikap mereka untuk mendukung KPK dan menolak Hak Angket.

Dapatkah KPK “Di-angket” ?

Dalam konteks ke-tata negara-an, KPK merupakan lembaga independen yang berada di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti dalam teori trias politica a la seorang filsuf Prancis, Montesquieu. Namun sekarang yang menjadi problem adalah, walaupun teori Montesquieu tadi sangat progresif dan bisa relevan di masa yang lama, namun teori ini sekarang sudah tidak terlalu relevan di sistem pembagian kekuasaan dibanyak negara termasuk Indonesia. Di banyak negara, sudah banyak yang mempunyai lembaga independen seperti KPK, yang kewenangannya tidak bisa di intervensi oleh lembaga lain, bahkan yang dibentuk oleh konstitusi. Di Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen dan tanpa intervensi dari luar. Jadi sudah jelas bahwa KPK merupakan entitas yang tak masuk dalam ranah eksekutif.

Sementara itu, di sisi lain, Hak Angket menurut Pasal 79 ayat (3) UU MD3 adalah hak investigatif yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penting sebenarnya meneliti unsur-unsur di Pasal ini. Pertama mengenai kalimat “kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting…..”. Ada dua interpretasi mengenai kebijakan “Pemerintah”. Interpretasi pertama “Pemerintah” diartikan sebagai eksekutif murni, tanpa melihat arti luas dan sempit, dalam artian ini merupakan kekuasaan dari presiden ke bawah. Dalam teori ini, KPK sangat jelas berada diluar kekuasaan eksekutif karena ia merupakan lembaga independen, dan konsep lembaga independen ini sudah marak semenjak abad ke-21. Kemudian interpretasi kedua datang dari penuturan Prof. Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, di program ILC edisi “KPK vs DPR : Makin Meruncing”, bahwa KPK masuk dalam ranah eksekutif walaupun ia independen. Eksekutif dalam arti luas, karena pada kata “Pemerintah” huruf pertamanya kapital, menurut Yusril, ini berarti pemerintahan yang juga diluar kekuasaan presiden namun masuk dalam cabang  kekuasaan eksekutif. Ini berarti KPK masuk kedalam kategori eksekutif dalam artian luas dan dapat diangket. DPR pun juga berlindung dibalik kalimat “…..menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang…..”. disini KPK juga dianggap sebagai entitas yang masuk dalam kuasa eksekutif karena melaksanakan (execute) undang-undang.

Teori ini kemudian dibantah oleh pakar hukum tata negara lainnya dari UGM, Prof. Denny Indrayana. Dalam kultwitnya di media sosial Twitter, ia menuturkan bahwa tidak ada kuasa legislatif yang berada diluar kuasa presiden, presiden itu chief of executive dan semua lembaga eksekutif berada di bawah presiden”

Hak Angket terhadap KPK juga ternyata cacat hukum, ini berdasarkan hasil kajian dari Asosiasi Pengajar HTN-HAN dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selain dari cacat hukum secara subjeknya yakni KPK, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ternyata Hak Angket ini juga cacat hukum secara objek. Berdasarkan Pasal 79 UU MD3, objek yang hendak diselidiki haruslah memenuhi tiga kriteria yakni (i) hal penting, (ii) strategis dan, (iii) berdampak luas pada kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga syarat ini sifatnya kumulatif karena menggunakan kata “dan”, artinya ketiga syarat ini harus dipenuhi secara kolektif. Lantas apakah Hak Angket ini diaktifkan sudah memenuhi syarat tersebut ? kita perlu melihat latar belakang dari pengusulan hingga pengaktifan Hak Angket ini[2].

Kembali ke awal, Hak Angket ini diaktifkan lantaran terkuaknya kasus e-KTP, dimana kasus ini menyeret banyak anggota pewakil rakyat ini. Bahkan, Setya Novanto, yang dikatakan Donald Trump sebagai pria yang powerful di Indonesia secara politik dan juga ketua DPR sekarang, juga telah ditetapkan tersangka oleh KPK. ini juga mengindikasikan adanya konflik kepentingan dalam pengaktifan Hak Angket yang politis. Disini bisa dilihat objek yang ingin di-investigasi, yakni penyelidikan kasus e-KTP yang belum bisa terlihat memenuhi ketiga kondisi tadi. Hak Angket DPR ini pun bukan tanpa cacat prosedural, menurut kajian dan sikap akademik APHTN-HAN, putusan mengenai Hak Angket ini persetujuannya bahkan tidak sampai 240 orang yang artinya belum mencapai syarat.

Hak Angket membutuhkan panitia khusus. Tanpa ada panitia khusus/ panitia angket maka Hak Angket seharusnya tidak berfungsi apa-apa. Di paripurna sendiri ketika DPR setuju untuk menggunakan angket, maka sesungguhnya persetujuan angket ternyata hanya sebatas aktivasi semata, sedangkan Hak Angket tersebut menjadi suatu yang bersifat in concreto melalui kegiatan yang dilakukan oleh panitia angket[3]. Ini pula sejalan dengan amanat Pasal 201 ayat (2), bahwa “Dalam hal DPR menerima usul Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR”.

Namun menurut kajian dari APHTN-HAN dengan PusaKo Universitas Andalas, pembentukan pansus ini pun cacat prosedural karena tidak sejalan dengan yang diamanatkan oleh UU MD3. Kembali ke Pasal 201 ayat (2), dikatakan bahwa Pansus harus dari semua unsur fraksi DPR. Sementara seperti yang kita ketahui, salah satu partai di DPR, PKS, merupakan partai yang tidak sama sekali mengirimkan kadernya kedalam tim Pansus tersebut[4]. Dan Fahri Hamzah, salah satu “dedengkot angket” sudah tidak diakui lagi oleh PKS.

Pengawasan KPK

DPR dalam melancarkan Hak Angket kepada KPK bukan tanpa alasan. Ini semata-mata juga untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada KPK. Arteria Dahlan, anggota DPR dari fraksi PDIP, di program ILC dengan episode yang sama dengan penuturan Prof. Yusril diatas, menyatakan bahwa “ada sekitar 36 tersangka kasus korupsi, bahkan 1 tersangka pun juga belum disentuh oleh KPK. Saya tidak mengada-ada, ini semua ada buktinya. Silahkan yang mau menuntut saya dengan pencemaran nama baik, silahkan. Apabila terbukti saya salah, saya siap untuk dituntut. Namun bila saya terbukti benar, ya tolong kinerja KPK sama-sama kita perbaiki. Tidak dibubarkan kok”. Selain penuturan tadi, ia juga mengatakan bahwa “ada tersangka yang ditawari untuk bisa pulang ke rumah temuin istri dan anak, serta hukumannya diringankan. Tetapi dengan syarat membantu memberikan informasi siapa saja yang melakukan korupsi serupa. Itu kan jelas gak benar. Bahkan lebih parahnya, bila mau membantu cuman divonis 3 bulan dan bila tidak mau membantu memberikan informasi divonis 10 tahun. Ini fakta, saya ada buktinya. Jadi silahkan bila tidak mau mengakuinya, nanti tinggal kita buka bersama bukti-buktinya,”. Kemudian, “”Masak tersangka dilarang untuk ditemani oleh pengacaranya? Itu pelanggran hak asasi,” tegas Arteria.

Walaupun fakta-fakta tadi didapatkan dari hasil sowan ke LP Sukamiskin, tempat dimana koruptor dibina menjadi manusia yang lebih beradab. Namun, itu harusnya jadi bahan refleksi KPK, bagaimana kualitas kinerjanya serta seberapa independen kah KPK sekarang. Yakinkah KPK tidak butuh mekanisme pengawasan yang lebih konkrit. Jangan sampai ada lembaga superpower yang kemudian dipolitisasi seperti masa orde baru

Membatalkan Hak Angket KPK

Selama ini tampak KPK menunjukkan sikap ketidaksetujuannya kepada Hak Angket dan terus-terusan menggalang dukungan politis sipil. Ini wajar karena Hak Angket merupakan hak politis yang dimiliki DPR. Maka dibatalkannya pun dengan cara yang politis pula.

Namun, Prof. Yusril dalam tulisannya berpendapat lain, ia mengatakan KPK merupakan lembaga (dibentuk berdasarkan) hukum harus memberikan perlawanan dengan cara yang berdasarkan hukum juga, bukan dengan cara-cara politis seperti membangun opini dan menggalang dukungan massa sipil. “Bertarung di pengadilan. Argumentatif kita di situ nah menurut saya itu yang fair. Sebagai satu lembaga hukum ya kita melakukan perlawanan pakai cara-cara hukum juga, bukan cara politik” tuturnya lagi.[5] Secara tidak langsung, Yusril menginginkan KPK agar pakai jalur pengadilan. Secara berurutan kemudian banyak ahli lain yang sependapat

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, pengadilan mana yang kompetensinya mengakomodir kasus yang seperti ini. Konflik antar lembaga sebenarnya masuk dalam kompetensi Mahkamah Konstitusi, namun sayangnya, menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hanya menghendaki MK untuk  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar. Sementara KPK hanya dibentuk oleh undang-undang. Kemudian ada PTUN, yang berfungsi untuk memutus sengketa tata usaha negara atau kebijakan pemerintah. Sayangnya DPR merupakan organ diluar kekuasaan pemerintah/eksekutif. Kemudian PN, dalam UU No. 8 Tahun 2004 Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kekpada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang. Bisa kita simpulkan bahwa belum ada kompetensi pengadilan yang cocok dengan kasus ini.

Oleh karena itu, atas kajian yang kami lakukan dan penuturan-penuturan diatas. KMFH UGM sebagai wadah aspirasi civitas akademika muslim di lingkup fakultas hukum UGM merasa perlu untuk memberikan pernyataan sikap atas permasalahan kisruh Hak Angket ini.

Sikap dan tuntutan tersebut antara lain :

  1. Menyatakan bahwa menolak segala bentuk pengekangan terhadap upaya pemberantasan korupsi
  2. Menolak Hak Angket beserta Pansus Hak Angket DPR kepada KPK
  3. Mengembalikan fungsi, tugas serta wewenang KPK dan menolak segala bentuk intervensi kepada KPK
  4. Memperjelas kembali kompetensi Hak Angket sehingga tidak terjadi lagi mis-interpretasi dikemudian hari

Terakhir, kami juga sedikit menyayangkan oleh orasi-orasi mahasiswa saat menggelar aksi di depan gedung KPK yang meneriakkan kalimat, “yang setuju Hak Angket sama dengan membela koruptor !!!”. Ini dikarenakan pada dasarnya perbedaan pendapat mengenai Hak Angket dikalangan akademisi adalah hal yang wajar terjadi, sebab masing-masing opini punya landasannya sendiri. Jadi, diharapkan bagi kita semua untuk saling menghargai hak kebebasan berpendapat sesama.

Sekian rilis sikap atas hasil kajian kami tulis. Semoga ini menjadi upaya awal dalam memberantas korupsi yang sudah semakin mengakar di Indonesia. semoga Allah SWT memberkahi langkah kita. Aamiin

Wassalam

Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

Kabinet Payung Peradaban

[1] Fachrur Rozie, hak angket disetujui ini tanggapan KPK, liputan 6, diakses http://news.liputan6.com/read/2935065/hak-angket-disetujui-dpr -ini-tanggapan-kpk pada tanggal 10 Juli 2017, pukul 09.52

[2] Asosiasi Pengajar HTN-HAN dan PusaKo Unand, Rilis Media, sikap akademik “CACAT HUKUM PEMBENTUKAN PANITIA ANGKET”

[3] Istigfaro Anjaz, Angket KPK overacting and unreviewable, http://istigfaroanjaz.web.ugm.ac.id/2017/06/15/angket-kpk-overacting-dan-unreviewable/ , diakses pada 18 Juli 2017,pukul : 08.00

[4] Raynaldo Ghiffari Lubabah, sikap PKS tak berubah tak kirim anggota ke pansus angket KPK, Merdeka, diakses https://www.merdeka.com/politik/sikap-pks-tak-berubah-tak-kirim-anggota-ke-pansus-angket-kpk.html , pada tanggal 18 Juli 2017, pukul : 08.15

[5] Nabilla Tashandra, Yusril : kalau KPK tidak setuju angket bawa saja ke pengadilan, Kompas, diakses http://nasional.kompas.com/read/2017/07/10/19191801/yusril.kalau.kpk.tak.setuju.angket.bawa.saja.ke.pengadilan, pada tanggal 18 Juli 2017, pukul : 09.47

Sepintas Sikap Wakil Rakyat yang Tak Tegas

Oleh: Annisa Fitra (staf Departemen Jurnalistik KMFH)

“Vox Populi, Vox Dei? Adagium yang harusnya dipegang oleh wakil rakyat sebagai pijakan dalam  bertindak menjadi representasi rakyat. Bukan malah berbuat gaduh seperti  aksi di luar gedung, bukan lalu menunda hadirnya kejelasan terhadap nasib rakyat.”

Beberapa pekan lalu Indonesia digemparkan dengan rencana pemerintah mengenai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM bersubsidi seperti premium naik sebanyak Rp 1500,00 per liter. Respon publik sangat beraneka ragam mengenai rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Hampir semua  pihak saling menyalahkan bahkan menghujat tentang ihwal rencana pemerintah ini.

Fraksi PDIP adalah salah satu pihak yang sangat ngotot menolak kenaikan harga BBM. Mereka secara tegas tidak sepakat mengenai usulan kenaikan harga BBM yang disampaikan oleh pemerintah. Mereka berpendapat bahwa harga BBM yang diterapkan saat ini sudah ditetapkan melalui peraturan perundangan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang APBN 2012. Menurut mereka, jika pemerintah ingin menaikkan harga BBM, seharusnya pemerintah  melakukan revisi terlebih dahulu Undang-Undang nomor 22 tahun 2012 tentang APBN 2012 karena di UU tersebut tidak disebutkan adanya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Menurut Effendi MS Simbolon, Wakil ketua Komisi VII DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah diperdaya oleh beberapa oknum geng , dengan kata lain ada yang jahat dalam pemerintahan SBY, terutama yang mengatur soal migas, mineral dan batu bara yang bertujuan cari ‘duit’ untuk kepentingan pemilu tahun 2014 mendatang.

Di luar itu, aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM juga tampak pada kalangan buruh. Kalangan buruh, yang notabene kelompok yang berpenghasilan pas-pasan, sangat terpukul dengan rencana kenaikan harga BBM. Kenaikan ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari mereka. Mereka menyatakan bahwa kenaikan harga BBM akan menambah jumlah angka kemiskinan dan semakin memiskinkan yang miskin.

Di sisi lain, Partai Demokrat, pendukung pemerintah SBY-Boediyono, secara tegas menyakatakan bahwa kenaikan harga BBM adalah mutlak. Mereka berpendapat, kenaikan harga BBM harus tetap direalisasikan demi menjaga perekonimian nasional. Kenaikan harga BBM ini bukan tanpa sebab. Menurut Ketua DPR RI Marzuki Alie, kenaikan BBM digunakan untuk membangun infrastruktur jalan yang memadai dan angkutan umum yang pantas dan manusiawi, ini akan menguntungkan berbagai pihak baik pemerintah, pengusaha, dan masyarakat juga. Ini juga menjadi pilihan bagi masyarakat yang mau menggunakan kendaraan pribadi tetapi harus membayar BBM tanpa subsidi atau kendaraan umum yang sudah baik dan nyaman.

Menteri keuangan Agus Martowadojo, menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan harga BBM maka akan membahayakan kuota BBM bersubsidi. Sementara itu, Menteri ESDM, Jero Wacik menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan harga BBM, maka akan mengancam APBN yang tidak bisa menutup angka harga minyak mentah.

Dalam rapat paripurna terdapat 3 opsi yaitu, pertama pasal 7 ayat 6 tentang APBN tetap tidak ada penambahan ayat baru, kedua pasal 7 ayat 6 tentang APBN tetap dan ditambah ayat 6a prosentase rata-rata 15 persen dengan jangka waktu 6 bulan, ketiga pasal 7 ayat 6 tentang APBN tetap dan ditambah ayat 6a dengan jangka waktu 3 bulan.

Rapat berlangsung ricuh, interupsi yang terus-menerus berdatangan, memicu suasana tegang dan panas pada saat sidang. Masyarakat pun ikut mengkritik dan mengomentari serius melalui jejaring sosial seperti twitter dan facebook terkait dengan sidang paripurna yang berlangsung ricuh dan panas. Masyarakat berpendapat bahwa Marzuki Ali selaku ketua DPR kurang tegas dalam sidang paripurna tersebut. Banyak kritik-kritik pedas melalui situs jejaring sosial yang mengkritisi sikap-sikap wakil rakyat saat sidang paripurna berlangsung.

Pada akhirnya, hasil rapat paripurna menyatakan bahwa kenaikan BBM ditunda sampai tiga atau enam bulan ke depan sambil menunggu apabila ada kenaikan harga minyak dunia sebesar 15% maka harga BBM akan naik tanpa ada rapat.