KEKUASAAN DALAM ISLAM

Assalamualaikum wr.wb

Allah SWT berfirman dalam surat al-kahfi ayat 84-85 yang artinya: “sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya (untuk mencapai) segala sesuatu (84)  maka diapun menempuh suatu jalan (85).

 Ayat tersebut diturunkan untuk sang penakluk dunia Alexander the Great atau yang kita kenal sebagai Iskandar Zulkarnain. Dapat kita lihat pada ayat 84 surat Al-Kahfi, Allah SWT akan memberikan kekuasaan kepada seseorang dan sebuah jalan untuk mencapai sesuatu dalam hal menjalani kekuasaannya. Dalam konteks ini kita lihat secara realistis Allah SWT akan memberikan jalan kepada seorang penguasa dan diharapkan jalan tesebut digunakan sebaik mungkin untuk tujuan yang baik dan demi kejayaan yang dikuasai jadi bukan hanya kejayaan pribadi. Kekuasaan halal halal saja jika diincar incar oleh kebanyakan orang.

 Bisa kita lihat di negara kita, sekarang banyak sekali partai-partai di negara kita dan mengapa partai-partai yang tadinya merupakan partai oposisi pemerintah, bermanuver menjadi partai pendukung pemerintah, ini agak sedikit menyimpang dari salah satu ciri sistem pemerintahan presidensil dimana sistem ini menganut sistem partai tunggal. Tapi bukan ini bukan masalah yang fundamental sebenarnya.

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa orang-orang kita suka sekali membuat partai sendiri ?. Misal ada seseorang dari partai X lalu keluar dari partai tersebut lalu membentuk partai sendiri, misal partai A. lalu pertanyaan lain yang muncul adalah apakah semudah itu membuat partai?. Jawaban-jawabannya sebenarnya mudah saja, konstitusi kita mengatur tentang kebebasan berserikat. Sebagaimana yang diatur pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, kita bebas untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tetapi ada opini yang menyatakan banyaknya partai di negara kita dan bermanuvernya partai-partai yang tadinya oposisi pemerintah menjadi partai pendukung pemerintah adalah karena orang-orang kita yang haus akan kekuasaan, ingin sekali menduduki kursi-kursi jabatan di pemerintahan misalnya.

Sekarang kita andaikan pasal 28E ayat 3 tadi merupakan jalan yang diberikan Allah SWT, kita telah diberi jalan untuk berkuasa dengan adanya pasal tadi tetapi tujuan yang sebenarnya dari pasal ini bukanlah untuk berkuasa-berkuasa semata tetapi untuk memenuhi demokrasinya negara kita. Allah SWT memperbolehkan saja kita untuk berkuasa tetapi disini diharapkan kekuasaan tersebut harus diingat bukan untuk kepentingan pribadi semata namun untuk kejayaan bangsa dan sangat-sangat perlu diingat bahwa kekuasaan diberikan oleh Allah SWT yang merupakan amanah yang dipercayakan kepada seorang penguasa demi kepentingan bersama bukan pribadi semata.

Surat al-kahfi ayat 85 yang menyatakan bahwa seorang penguasa tesebut akan menempuh suatu jalan yang diberikan tadi, sehingga secara implisit ayat tersebut juga mengharapkan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh Allah SWT melalui jalan yang diberikan tadi dimanfaatkan sebaik mungkin dan dengan itikad baik, lalu diharapkan seseorang yang ingin berkuasa, menempuh suatu jalan yang halal dan sesuai apa yang diharapkan bukan dengan jalan yang haram atau melalui jalan-jalan yang curang dan lain-lain, karena jalan yang ditempuh dalam memperoleh kekuasaan akan berpengaruh pada jalan saat menjalani kekuasaan tersebut.

Menutup artikel ini diharapkan pembaca mengerti apa itu sebenarnya kekuasaan yang benar dan halal dalam konteks duniawi maupun ukhrawi. Kekuasaan adalah sesuatu yang dititipkan Allah SWT berupa amanah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan berguna bagi umat manusia dan sudah termasuk pribadinya. Seperti kalimat yang sering kita dengar, islam adalah agama rahmatan lil alamin, islam adalah rahmat bagi umat manusia dan alam semesta. Jadi seseorang penguasa disini diharapkan menjalani jalan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya dengan niat untuk kejayaan umat dan sekitarnya serta selalu ingat bahwa kekuasaan adalah amanah.

Wassalamualaikum wr.wb.

Aditya Wahyu Febriyantoro

Departemen Syiar dan Ketakmiran KMFH UGM 2015

Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya dan Sikap Indonesia Terhadapnya

Pembicaraan dan pemberitaan mengenai terjadinya krisis kemanusiaan di Arakan Myanmar terus bergulir di berbagai forum dan media. Semua pembicaraan dan pemberitaan itu  menyatakan keprihatinan terhadap memburuknya situasi di Myanmar, bahkan tak hanya sebatas menyatakan keprihatinan tetapi kutukan atas kekerasan yang terjadi juga lantang di suarakan dari berbagai negara.

Seperti apa sesungguhnya pelanggaran HAM yang di alami oleh etnis rohingya?

Sesungguhnya konflik yang berlangsung di Arakan saat ini bukanlah konflik yang baru saja terjadi. Sejak dulu etnis Rohingya telah mengalami diskriminasi di Myanmar. Pada era 1970an pemerintah Myanmar melakukan operasi Naga Ming yang bertujuan untuk mengusir imigran asing yang masuk secara ilegal ke Myanmar, namun operasi itu di sisi lain di jadikan dalil bagi pemerintah Myanmar untuk mengatakan bahwa etnis Rohingya bukanlah warga negara Myanmar karena etnis Rohingya baru memasuki Myanmar pada tahun 1960an dari Bangladesh. Selanjutnya pada tahun 1982 pemerintah Myanmar membuat undang-undang kewarganegaraan yang mana dalam undang-undang tersebut etnnis Rohingya tidak di akui sebagai salah satu etnis yang mendiami wilayah Myanmar. Klaim pemerintah Myanmar yang mengatakan bahwa Rohingya baru masuk ke Myanmar padda tahun 1960 tidak bisa di pertanggung jawabkan, karena etnis Rohingya telah mendiami wilayah Myanmar sejak abad ke tujuh. Sebelum kemerdekaan Myanmar (dulu Burma) bahkan telah di temukan fakta bahwa etnis Buddha rakin berselesih dengan etnis muslim Rohingya yang mana konflik tersebut di sebabkan oleh adanya perbedaan pendapat pemberian dukungan kepada Inggris atau Jepang yang pada masa pra kemerdekaan Myanmar menduduki wilayah Burma.

Pasca kemerdekaan Myanmar, lebih tepatnya setelah junta militer berkuasa di negeri itu,etnis Rohingya mengalami diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh militer. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi begitu saja sehingga etnis Rohingya tidak mendapatkan hak-haknya. Human rights watch mengatakan bahwa situasi yang terjadi di Myanmar merupakan sebuah pelanggaran HAM[1] beberapa pelanggaran HAM yang terjadi yaitu diskriminasi rasial, larangan beragama, tidak di beri kewarganegaraan, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida. Dua pelanggaran HAM terakhir yang di sebutkan sesungguhnya telah masuk ke dalam yurisdiksi mahkamah pidana internasional sesuai dengan yang tertera dalam statuta roma.

kekerasan yang terjadi di Myanmar selain merupakan pelanggaran HAM juga memberi efek kepada negara-negara di sekitarnya. Situasi konflik seperti itu secara otomatis membuat orang-orang Rohingya memilih menjadi pengungsi ke negara-negara lain. orang-orang Rohingya meninggalkan Myanmar dengan menggunakan perahu. Hal ini sama persis dengan para pengungsi perang Suriah yang melintasi lautan untuk menuju ke negara-negara Eropa. Perpindahan orang-orang Rohingya ini juga melahirkan problem-problem baru bagi negara-negara tetangga Myanmar. Seperti yang di ketahui bahwa negara-negara asia tenggara adalah negara-negara berkembang yang tentu tidak dapat menampung pengungsi dalam jumlah besar selain itu banyak negara belum memiliki aturan mengenai pengungsi dalam sistem hukum nasionalnya. Indonesia sendiri dalam hal ini juga tidak memiliki undang-undang yang mengatur mengenai pengungsi yang datang dari negara lain, padahal para pengungsi Rohingya telah tiba di beberapa wilayah Indonesia seperti Aceh dan Medan. Untuk mengatasi krisis ini pemerintah Indonesia harus mengambil langkah strategis supaya krisis kemanusiaan ini tidak berlangsung secara berkepanjangan.

Sikap Indonesia

Selama ini pemerintah Indonesia cenderung bersikap soft dalam menghadapi permasalahan ini. Hal seperti ini tidak bisa terus menerus dilakukan karena akan berimplikasi semakin memburuknya krisis yang terjadi. Berikut ini mengapa Indonesia wajib mengambil sebuah langkah strategis, yaitu:

Pertama, karena ASEAN sebagai organisasi kerjasama antar pemerintah di asia tenggara cenderung melakukan pembiaran terhadap kasus yang terjadi. Badan HAM ASEAN atau Asean Intergovernmental Comission of Human Rights sejak awal berdirinya memang di design agar tidak memiliki wewenang yang besar dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di ASEAN. Terbukti dengan tugas badan ini yang hanya melakukan pemajuan dan promosi HAM saja. Maka dalam hal ini Indonesia sebagai salah satu negara besar di kawasan harus memiliki politik luar negeri yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia bisa memulai dialog dengan pemerintah Myanmar agar pemerintah Myanmar bersedia menghentikan kekerasan di Arakan, bahkan jika memang di perlukan Indonesia dapat menjadi mediator antar kedua belah pihak supaya krisis kemanusiaan segera berakhir.

Kedua, apabila Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tidak segera mengambil langkah strategis maka itu juga dapat mengancam situasi di Indonesia sendiri. Sudah di ketahui bersama bahwa gesekan yang terjadi di Myanmar melibatkan pengaruh agama. Warga negara Myanmar yang mayoritas beragama Buddha dan etnis Rohingya yang beragama muslim. Sentimen keagamaan ini bisa merembet ke Indonesia jika tidak segera di selesaikan. Umat muslim yang merasa bahwa saudaranya mengalami penindasan di negara lain memiliki kemungkinan untuk melampiaskan kekesalannya kepada penganut agama Buddha di Indonesia. Di dunia maya mulai tersebar pesan-pesan yang mengajak para ormas Islam untuk melakukan aksi bela Rohingya di depan Candi Borubudur sebagai candi Buddha terbesar di dunia. Harus menjadi pertanyaan mengapa pesan itu mengajak ormas Islam untuk melakukan aksi bela Rohingya tersebut di depan Candi Borobudur bukan di depan kedutaan besar Myanmar. Hal ini harus di antisipasi agar sentimen keagamaan tak lagi muncul, sudah cukup lah momen Pilkada DKI Jakarta kemarin yang sangat menghabiskan energi semua pihak. Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap tegas untuk mengakhiri krisis kemanusiaan tersebut.

[1] https://www.hrw.org/…/burma-massive-destruction-rohingya-v…

 

Ditulis oleh:

Tio Tegar Wicaksono (2016)

KPK Dalam Pusaran Hak Angket Politis Rilis Sikap Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?” QS.61:2

Komisi anti-rasuah satu-satunya yang dimiliki oleh Indonesia sedang berada dalam ancaman Hak Angket DPR. Ini setelah Novel Baswedan, seorang penyidik KPK menyebut beberapa nama anggota Komisi III DPR di persidangan kasus korupsi e-KTP, yang kemudian keberatan dan mengajukan Hak Angket. Kemudian dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Komisi III DPR meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan BAP Miryam. La Ode M. Syarif, salah seorang komisioner KPK, menyampaikan bahwa KPK menolak untuk memberikan rekaman tersebut dikarenakan kasus e-KTP masih berjalan persidangannya. Seperti yang dikutip dari liputan6.com La Ode mengatakan bahwa “karena keterangan Novel Baswedan disampaikan di pengadilan, persidangan e-KTP masih berjalan, bahkan penyidikan dengan tersangka MSH sedang kita lakukan, maka KPK menyatakan tidak bisa menyerahkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini,” ia menambahkan bahwa  jika bukti-bukti dibuka, KPK khawatir akan menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus e-KTP.[1] Seperti yang di katakan La Ode tadi, kasus mega-korupsi proyek e-KTP akan terhambat.

Sebenarnya, Hak Angket ini apa dan untuk apa ? mari kita pahami lebih lanjut. Dalam UU tentang Susdukor MPR, DPR, dan DPD yang biasa kita kenal dengan UU MD3, disebutkan hak DPR pada Pasal 79, salah satunya adalah Hak Angket yang diatur pada Ayat (3). Dikatakan di ayat (3) bahwa “Hak Angket adalah  hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Di Pasal 199 ayat (1) dikatakan bahwa Hak Angket minimal diajukan oleh 25 orang anggota DPR, dan bila kemudian disetujui oleh sidang paripurna, maka akan ditindak lanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Lebih lengkap tentang Hak Angket bisa lihat di UU MD3 bagian kesepuluh paragraf kedua.

Alasan DPR untuk mengaktifkan Hak Angket ini awalnya sederhana, hanya ingin dilibatkan dalam proses penyelidikan kasus e-KTP. Namun lambat laun, setelah Pansus Hak Angket terbentuk dan mulai bekerja, malah ditemukan banyak penyimpangan dari peraturan yang dilakukan KPK. lihat kasus ”masih”  dugaan korupsi di PT. Pelindo II, Bos Pelindo II saat itu, R. J. Lino, dihadiahi status tersangka oleh KPK, dan semua mengapresiasi KPK atas penetapan tersangka orang dekat Jusuf Kalla itu. Namun kemudian, setelah berjalan selama 1,5 tahun, R.J. Lino tetap berstatus tersangka dan terlihat tak ada progres disaat R.J. Lino sukses membawa PT. Pelindo II berjaya bisnis pelayaran nasional. Disini kinerja KPK dipertanyakan setelah belum terbuktinya dugaan korupsi bos Pelindo II yang citranya sudah buruk duluan. Lantas dipertanyakan juga, apakah KPK benar tak perlu kewenangan SP3.

Ini Ditambah juga sejumlah anggota Pansus angket menduga ada indikasi kerugian negara atas penggunaan anggaran dan kinerja KPK yang menurut mereka ada dalam ‎laporan BPK tahun 2015 yang berujung pemanggilan BPK oleh DPR yang meminta audit investigatif. Memang terlihat ada sedikit upaya oleh DPR untuk memolitisasi perseteruan antara KPK dan BPK beberapa waktu lalu perihal dugaan Mark-up pembelian lahan RS Sumber Waras. Terakhir sebuah penuturan oleh Arteria Dahlan, anggota Pansus Hak Angket DPR dari fraksi PDIP, di ILC episode “KPK vs DPR : Semakin Runcing”. Ia menuturkan bagaimana para terduga korupsi diintimidasi, disuruh mengaku dan lain sebagainya, serta mengesankan seolah-olah penghuni hotel prodeo yang “di-inap-kan” KPK sebagai korban keserakahan KPK. Ini merupakan hasil dari sowan anggota Pansus ke LP Sukamiskin, Bandung. Sebagai yang kita ketahui, di “hotel” ini (kenapa hotel ? karena beberapa ruang disana kabarnya sudah disulap menjadi kamar ber-AC bagaikan hotel berbintang) banyak penghuni akibat kasus korupsi.

Namun KPK pun bukan punya senjata, senjata yang dipakai merupakan suara rakyat. Tampaknya KPK sangat mendalami ungkapan bahasa latin, “Vox Populi, Vox Dei” yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan, siapa yang bisa melawan ketika Tuhan sudah bersuara. Banyak aksi yang kemudian mendukung KPK, Bahkan sampai Asosiasi Pengajar HTN-HAN merilis sikap mereka untuk mendukung KPK dan menolak Hak Angket.

Dapatkah KPK “Di-angket” ?

Dalam konteks ke-tata negara-an, KPK merupakan lembaga independen yang berada di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti dalam teori trias politica a la seorang filsuf Prancis, Montesquieu. Namun sekarang yang menjadi problem adalah, walaupun teori Montesquieu tadi sangat progresif dan bisa relevan di masa yang lama, namun teori ini sekarang sudah tidak terlalu relevan di sistem pembagian kekuasaan dibanyak negara termasuk Indonesia. Di banyak negara, sudah banyak yang mempunyai lembaga independen seperti KPK, yang kewenangannya tidak bisa di intervensi oleh lembaga lain, bahkan yang dibentuk oleh konstitusi. Di Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen dan tanpa intervensi dari luar. Jadi sudah jelas bahwa KPK merupakan entitas yang tak masuk dalam ranah eksekutif.

Sementara itu, di sisi lain, Hak Angket menurut Pasal 79 ayat (3) UU MD3 adalah hak investigatif yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penting sebenarnya meneliti unsur-unsur di Pasal ini. Pertama mengenai kalimat “kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting…..”. Ada dua interpretasi mengenai kebijakan “Pemerintah”. Interpretasi pertama “Pemerintah” diartikan sebagai eksekutif murni, tanpa melihat arti luas dan sempit, dalam artian ini merupakan kekuasaan dari presiden ke bawah. Dalam teori ini, KPK sangat jelas berada diluar kekuasaan eksekutif karena ia merupakan lembaga independen, dan konsep lembaga independen ini sudah marak semenjak abad ke-21. Kemudian interpretasi kedua datang dari penuturan Prof. Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, di program ILC edisi “KPK vs DPR : Makin Meruncing”, bahwa KPK masuk dalam ranah eksekutif walaupun ia independen. Eksekutif dalam arti luas, karena pada kata “Pemerintah” huruf pertamanya kapital, menurut Yusril, ini berarti pemerintahan yang juga diluar kekuasaan presiden namun masuk dalam cabang  kekuasaan eksekutif. Ini berarti KPK masuk kedalam kategori eksekutif dalam artian luas dan dapat diangket. DPR pun juga berlindung dibalik kalimat “…..menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang…..”. disini KPK juga dianggap sebagai entitas yang masuk dalam kuasa eksekutif karena melaksanakan (execute) undang-undang.

Teori ini kemudian dibantah oleh pakar hukum tata negara lainnya dari UGM, Prof. Denny Indrayana. Dalam kultwitnya di media sosial Twitter, ia menuturkan bahwa tidak ada kuasa legislatif yang berada diluar kuasa presiden, presiden itu chief of executive dan semua lembaga eksekutif berada di bawah presiden”

Hak Angket terhadap KPK juga ternyata cacat hukum, ini berdasarkan hasil kajian dari Asosiasi Pengajar HTN-HAN dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selain dari cacat hukum secara subjeknya yakni KPK, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ternyata Hak Angket ini juga cacat hukum secara objek. Berdasarkan Pasal 79 UU MD3, objek yang hendak diselidiki haruslah memenuhi tiga kriteria yakni (i) hal penting, (ii) strategis dan, (iii) berdampak luas pada kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga syarat ini sifatnya kumulatif karena menggunakan kata “dan”, artinya ketiga syarat ini harus dipenuhi secara kolektif. Lantas apakah Hak Angket ini diaktifkan sudah memenuhi syarat tersebut ? kita perlu melihat latar belakang dari pengusulan hingga pengaktifan Hak Angket ini[2].

Kembali ke awal, Hak Angket ini diaktifkan lantaran terkuaknya kasus e-KTP, dimana kasus ini menyeret banyak anggota pewakil rakyat ini. Bahkan, Setya Novanto, yang dikatakan Donald Trump sebagai pria yang powerful di Indonesia secara politik dan juga ketua DPR sekarang, juga telah ditetapkan tersangka oleh KPK. ini juga mengindikasikan adanya konflik kepentingan dalam pengaktifan Hak Angket yang politis. Disini bisa dilihat objek yang ingin di-investigasi, yakni penyelidikan kasus e-KTP yang belum bisa terlihat memenuhi ketiga kondisi tadi. Hak Angket DPR ini pun bukan tanpa cacat prosedural, menurut kajian dan sikap akademik APHTN-HAN, putusan mengenai Hak Angket ini persetujuannya bahkan tidak sampai 240 orang yang artinya belum mencapai syarat.

Hak Angket membutuhkan panitia khusus. Tanpa ada panitia khusus/ panitia angket maka Hak Angket seharusnya tidak berfungsi apa-apa. Di paripurna sendiri ketika DPR setuju untuk menggunakan angket, maka sesungguhnya persetujuan angket ternyata hanya sebatas aktivasi semata, sedangkan Hak Angket tersebut menjadi suatu yang bersifat in concreto melalui kegiatan yang dilakukan oleh panitia angket[3]. Ini pula sejalan dengan amanat Pasal 201 ayat (2), bahwa “Dalam hal DPR menerima usul Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR”.

Namun menurut kajian dari APHTN-HAN dengan PusaKo Universitas Andalas, pembentukan pansus ini pun cacat prosedural karena tidak sejalan dengan yang diamanatkan oleh UU MD3. Kembali ke Pasal 201 ayat (2), dikatakan bahwa Pansus harus dari semua unsur fraksi DPR. Sementara seperti yang kita ketahui, salah satu partai di DPR, PKS, merupakan partai yang tidak sama sekali mengirimkan kadernya kedalam tim Pansus tersebut[4]. Dan Fahri Hamzah, salah satu “dedengkot angket” sudah tidak diakui lagi oleh PKS.

Pengawasan KPK

DPR dalam melancarkan Hak Angket kepada KPK bukan tanpa alasan. Ini semata-mata juga untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada KPK. Arteria Dahlan, anggota DPR dari fraksi PDIP, di program ILC dengan episode yang sama dengan penuturan Prof. Yusril diatas, menyatakan bahwa “ada sekitar 36 tersangka kasus korupsi, bahkan 1 tersangka pun juga belum disentuh oleh KPK. Saya tidak mengada-ada, ini semua ada buktinya. Silahkan yang mau menuntut saya dengan pencemaran nama baik, silahkan. Apabila terbukti saya salah, saya siap untuk dituntut. Namun bila saya terbukti benar, ya tolong kinerja KPK sama-sama kita perbaiki. Tidak dibubarkan kok”. Selain penuturan tadi, ia juga mengatakan bahwa “ada tersangka yang ditawari untuk bisa pulang ke rumah temuin istri dan anak, serta hukumannya diringankan. Tetapi dengan syarat membantu memberikan informasi siapa saja yang melakukan korupsi serupa. Itu kan jelas gak benar. Bahkan lebih parahnya, bila mau membantu cuman divonis 3 bulan dan bila tidak mau membantu memberikan informasi divonis 10 tahun. Ini fakta, saya ada buktinya. Jadi silahkan bila tidak mau mengakuinya, nanti tinggal kita buka bersama bukti-buktinya,”. Kemudian, “”Masak tersangka dilarang untuk ditemani oleh pengacaranya? Itu pelanggran hak asasi,” tegas Arteria.

Walaupun fakta-fakta tadi didapatkan dari hasil sowan ke LP Sukamiskin, tempat dimana koruptor dibina menjadi manusia yang lebih beradab. Namun, itu harusnya jadi bahan refleksi KPK, bagaimana kualitas kinerjanya serta seberapa independen kah KPK sekarang. Yakinkah KPK tidak butuh mekanisme pengawasan yang lebih konkrit. Jangan sampai ada lembaga superpower yang kemudian dipolitisasi seperti masa orde baru

Membatalkan Hak Angket KPK

Selama ini tampak KPK menunjukkan sikap ketidaksetujuannya kepada Hak Angket dan terus-terusan menggalang dukungan politis sipil. Ini wajar karena Hak Angket merupakan hak politis yang dimiliki DPR. Maka dibatalkannya pun dengan cara yang politis pula.

Namun, Prof. Yusril dalam tulisannya berpendapat lain, ia mengatakan KPK merupakan lembaga (dibentuk berdasarkan) hukum harus memberikan perlawanan dengan cara yang berdasarkan hukum juga, bukan dengan cara-cara politis seperti membangun opini dan menggalang dukungan massa sipil. “Bertarung di pengadilan. Argumentatif kita di situ nah menurut saya itu yang fair. Sebagai satu lembaga hukum ya kita melakukan perlawanan pakai cara-cara hukum juga, bukan cara politik” tuturnya lagi.[5] Secara tidak langsung, Yusril menginginkan KPK agar pakai jalur pengadilan. Secara berurutan kemudian banyak ahli lain yang sependapat

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, pengadilan mana yang kompetensinya mengakomodir kasus yang seperti ini. Konflik antar lembaga sebenarnya masuk dalam kompetensi Mahkamah Konstitusi, namun sayangnya, menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hanya menghendaki MK untuk  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar. Sementara KPK hanya dibentuk oleh undang-undang. Kemudian ada PTUN, yang berfungsi untuk memutus sengketa tata usaha negara atau kebijakan pemerintah. Sayangnya DPR merupakan organ diluar kekuasaan pemerintah/eksekutif. Kemudian PN, dalam UU No. 8 Tahun 2004 Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kekpada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang. Bisa kita simpulkan bahwa belum ada kompetensi pengadilan yang cocok dengan kasus ini.

Oleh karena itu, atas kajian yang kami lakukan dan penuturan-penuturan diatas. KMFH UGM sebagai wadah aspirasi civitas akademika muslim di lingkup fakultas hukum UGM merasa perlu untuk memberikan pernyataan sikap atas permasalahan kisruh Hak Angket ini.

Sikap dan tuntutan tersebut antara lain :

  1. Menyatakan bahwa menolak segala bentuk pengekangan terhadap upaya pemberantasan korupsi
  2. Menolak Hak Angket beserta Pansus Hak Angket DPR kepada KPK
  3. Mengembalikan fungsi, tugas serta wewenang KPK dan menolak segala bentuk intervensi kepada KPK
  4. Memperjelas kembali kompetensi Hak Angket sehingga tidak terjadi lagi mis-interpretasi dikemudian hari

Terakhir, kami juga sedikit menyayangkan oleh orasi-orasi mahasiswa saat menggelar aksi di depan gedung KPK yang meneriakkan kalimat, “yang setuju Hak Angket sama dengan membela koruptor !!!”. Ini dikarenakan pada dasarnya perbedaan pendapat mengenai Hak Angket dikalangan akademisi adalah hal yang wajar terjadi, sebab masing-masing opini punya landasannya sendiri. Jadi, diharapkan bagi kita semua untuk saling menghargai hak kebebasan berpendapat sesama.

Sekian rilis sikap atas hasil kajian kami tulis. Semoga ini menjadi upaya awal dalam memberantas korupsi yang sudah semakin mengakar di Indonesia. semoga Allah SWT memberkahi langkah kita. Aamiin

Wassalam

Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

Kabinet Payung Peradaban

[1] Fachrur Rozie, hak angket disetujui ini tanggapan KPK, liputan 6, diakses http://news.liputan6.com/read/2935065/hak-angket-disetujui-dpr -ini-tanggapan-kpk pada tanggal 10 Juli 2017, pukul 09.52

[2] Asosiasi Pengajar HTN-HAN dan PusaKo Unand, Rilis Media, sikap akademik “CACAT HUKUM PEMBENTUKAN PANITIA ANGKET”

[3] Istigfaro Anjaz, Angket KPK overacting and unreviewable, http://istigfaroanjaz.web.ugm.ac.id/2017/06/15/angket-kpk-overacting-dan-unreviewable/ , diakses pada 18 Juli 2017,pukul : 08.00

[4] Raynaldo Ghiffari Lubabah, sikap PKS tak berubah tak kirim anggota ke pansus angket KPK, Merdeka, diakses https://www.merdeka.com/politik/sikap-pks-tak-berubah-tak-kirim-anggota-ke-pansus-angket-kpk.html , pada tanggal 18 Juli 2017, pukul : 08.15

[5] Nabilla Tashandra, Yusril : kalau KPK tidak setuju angket bawa saja ke pengadilan, Kompas, diakses http://nasional.kompas.com/read/2017/07/10/19191801/yusril.kalau.kpk.tak.setuju.angket.bawa.saja.ke.pengadilan, pada tanggal 18 Juli 2017, pukul : 09.47

BINA KADER ISLAM 1

271100OPREC KMFH-Recoveredv7myhome

Assalamualaikum Wr. Wb
Puji Syukur pada Allah, dan shalawat atas Baginda Nabi Muhammad SAW.
Bina Kader Islam (BKI) merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi utama Biro Khusus Kaderisasi (BKK) yaitu pembinaan. Pembinaan merupakan upaya peningkatan kapastitas kader serta sebagai sarana menyiapkan kader sebelum terjun ke medan dakwah fakultas.

Bermula pada tanggal 20 Agustus 2016 lalu, KMFH melaksanakan Openhouse. Openhouse ini dirancang rupanya agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bila mana tahun-tahun sebelumnya Openhouse dilakukan dalam bentuk memperkenalkan KMFH secara klasik dimana para pujangga KMFH memperkenalkan masing-masing Biro dan Departemen secara bergantian, maka tidak halnya dengan tahun sekarang. KMFH Biqolbimmunib dengan segala pertimbangan akhirnya memutuskan untuk melaksanakan TalkShow yang merupakan bagian dari rangkaian acara Openhouse KMFH, dengan pembicara seornang alumnus KMFH, pendiri SAFE LAWFIRM, Bapak Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D (Cand). Talkshow dimoderatori oleh aktifis dari komunitas PALAPA, yang notabenenya merupakan kader KMFH angkatan 2014 Departemen Kewirausahaan, Raka Mahardika.

Mulai tanggal 20 Agustus 2016, KMFH membuka pendaftaran anggota baru hingga 29 Agustus 2016. Kemudian dilanjutkan dengan interview pada 30-31 Agustus 2016. Dua hari semenjak dilangsungkan interview, dilaksanakanlah Pra BKI. yang merupakan bagian pendahuluan dan bagian yang tak terpisahkan dari BKI itu sendiri.

Bina Kader Islam I kader KMFH 2016 dilaksanakn di Bumi Perkemahan Kaliurang, sejauah lebih kurang 22 KM dari kampus fakultas hukum UGM. Dihadiri oleh setidaknya 70 kader KMFH termasuk di dalamnya panitia BKI 1, peserta BKI, dan para Pengurus Harian (PH) KMFH Biqolbimmunib. Bina Kader Islam kali ini dilaksanakan dalam 2 hari, dimulai sabtu pagi hingga minggu siang. Tentunya dengan rangkaian acara yang menarik dan sangat berkesan.

Berikut nama-nama kader KMFH Biqolbimmunib angkatan 2016 yang terdaftar sebagai anggota aktif KMFH per September 2016 :

  1. Biro Khusus Kaderisasi :
    • Wahyu Hidayat
    • Rafid Ihsan Lubis
    • Risya Maharani Saputri
    • Evita Nur Diasari
  2. Biro Sekretaris Eksekutif
    • Siska Fauziah
    • Novarisma Listiarini Prastowo
  3. Biro Bendahara Umum
    • Rizky Rahmawati
    • Salma Nafisah Afnan
  4. Departemen Pelayanan Umat
    • Diah Arianti
    • Firda Kartika Novitasari
    • Raihan Azzahra
    • Fadel Rachmad Hermanto
    • Eisa Akbar
    • Rakha Gurand
    • Sardiansyah Haerul Imam Sailellah
    • Alif Irvan Praditya
  5. Departemen Pengkajian dan Wacana
    • Muhammad Kharisma Bayu Aji
    • Tio Tegar Wicaksono
    • Fadhil Mu’alim
    • Nugroho Wira Husada
    • Doni Laksita
    • Mohamad Khoirul Fadli
    • Rahma Sofia Mukti
    • Riyana Dwi Khomsita
    • Novi Dwi Anggraini
  6. Departemen Jurnalistik
    • Fadila Sharfina
    • Bagus Aji Ibrahim
    • William Bahari Siregar
    • Muhammad Ibnu Fahri
    • Haedar Ghaffar Ulfafaza
  7. Departemen Jaringan
    • Dina Afifah
    • Rizka Ameliana Dewi
    • Dewangga
    • Wong Nga Liem
    • M. Khalif Aufar
    • Rezky Hidayat
    • Septia Hasanul Irsyad
  8. Departemen Syiar dan Takmir
    • Putra Eka Setiawan
    • Najib Ali Mursyid
    • Rachmad Hidayat
    • Abimanyu Farras
    • Hanandita Ari Asmoro
    • Viba Zahida
  9. Depatemen Keputrian
    • Puti Aisya Rezqia
    • Tasya Ghaisani S
    • Rizka Dhiyaa I S
    • Septiana Visya Dewi
  10. Departemen Kewirausahaan
    • Adinda Wahyuning Antariksa
    • Fajar Bachtiar
    • Debi Dopri Ramadhan
    • Hilman Widyananda
    • Vijys Agseptu Puru
    • Muhammad Bagas Amirul Haq

Selamat kepada teman-teman yang telah tergabung dengan KMFH. Semoga dapat mengembangkan diri dan bermanfaat bagi umat.
laysalfata mayyaqulu kaana aby, innalfata mayyaqulu hadza ana!

by : Kepala Biro Khusus Kaderisasi, Anggres Yudistira

Muhasabah Cinta : Al-Quran Jalan Hidupku

al-qur'an

Al-Quran merupakan salah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah swt. ke rasul Muhammad SAW yang hingga saat ini kita gunakan sebagai pedoman hidup. Al-Quran selalu menjadi rujukan andalan untuk segala perihal kehidupan manusia, mulai dari masalah ketuhanan hingga kehidupan sosial. Ada banyak sekali keistimewaan yang dimilikinya. Para ilmuwan masa lampau memiliki kebiasaan untuk memahami sesuatu dari pengertiannya, dan jika diaplikasikan kepada Al-Quran akan memiliki beberapa ciri tersebut :

  • Merupakan kalamullah, dapat dilihan dari makna, pilihan kata, dan diksi-diksinya yang tiada bandingannya sebagai tanda benar-benar dari Allah. Sudah ada banyak sekali kasus di masa lampau di mana para pembawa ajaran sesat berusaha untuk membuat ayat-ayat yang dimaksudkan untuk menyamai gaya bahasa Al-Quran tanpa ada hasil yang mereka inginkan. Hal ini juga membuktikan bahwa Al-Quran bukan merupakan cultural product.
  • Al Munzzal, diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW dan sifatnya kewahyuan nya masih melekat dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Al-Quran juga mempunyai keistimewaan lain; ‘mengkonfirmasi isi kitab-kitab sebelumnya sekaligus membantah’, menunjukkan bahwa Al-Quran menerapkan segala kebaikan yang telah diajarkan kepada umat manusia sebelumnya dan meng-upgrade nya untuk masa kini dan masa yang akan datang.
  • Diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Di dalam satu kesempatan rasulullah berbicara dengan Allah pada malam Isra Mi’raj, kalam-Nya tidak termasuk dalam Al-Quran.
  • Membacanya merupakan ibadah, bahkan mendengar orang yang membacanya pun akan mendapatkan pahala yang nilainya sama dengan orang yang membacanya.
  • Mukjiz; melampaui kemampuan manusia, terlihat dari tantangan dan peringatan yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Bukti-bukti lain dapat dilihat pada keseimbangan jumlah kata layl >< nahar (malam >< siang), baik >< buruk, yaum (hari) yang berjumlah 360, yaumain yang berjumlah 30, dan ayyam yang berjumlah 12. Keseimbangan kata-kata ini menandakan keseimbangan jiwa seseorang, sehingga membacanya dapat membantu kita mencapai keadaan jiwa yang seimbang dan tenang sehingga juga membantu menjernihkan pikiran

Al-Quran juga tidak diturunkan secara semerta-merta. Semua disesuaikan dengan keadaan umat manusia pada masa jahiliyyah dan agar dapat lebih mudah untuk diterima. Pada fase pertama (makkiyyah), ayat-ayat yang diturunkan lebih banyak menyangkut soal Allah dan Aqidah ketimbang aturan-aturan syariah. Hal ini pun diturunkan dengan prinsip tadarruj atau kebertahapan juga, seperti yang terjadi soal pelarangan khamr. Pada fase kedua (madaniyyah) ayat-ayat yang diturunkan banyak menyangkut tentang ibadah, menuntut ilmu, ekonomi, politik, dan hal muamalat serta syariah lainnya. Al-Quran berisi juga tentang ramalan kerusakan umat yang berhubungan erat dengan Al-Quran; menyia-nyiakan Al-Quran dengan tidak membacanya, tidak mendengarnya, tidak mengamalkannya, tidak merenunginya, tidak mau mncari obat darinya, dan hal yang terpenting bagi para mahasiswa hukum adalah meninggalkan proses pengambilan hukum dari Al-Quran.
Hal ini merupakan hal yang amat sangat miris dan patut kita takuti mengingat betapa pentingnya kitab suci tersebut dalam hidup kita. Kemungkinan terjadi nya hal tersebut selalu ada dan lambat laun akan terjadi, tetapi kita dapat berusaha untuk mencegah atau paling tidak memperlambatya, dengan melakukan hal-hal berikut :

  1. Belajar membaca Al-Quran, lalu memperbaikinya dengan tahsin, serta lebih baik lagi ditambah dengan sanadnya/
  1. Mempunyai wiridnya / amalan sunnah yang khas. Para ulama pada masa lampau berkata; semakin serius kita mempelajari suatu ilmu, jangan sekali-sekali meninggalkan Al-Quran, karena Al-Quran justru akan melipatgandakan ilmu tersebut untuk kita. Dengan adanya wirid khusus tersebut, akan sangat membantu melipatgandakan dan membiasakan kita untuk selalu menyertakan Al-Quran dalam perjalanan penuntutan ilmu kita.
  1. Setelah kedua hal tersebut tercapai, maka beranjaklah lebih lanjut; pahami maksud dari ayat-ayatnya. Selalu ada asbabun nuzul, sejarah, pesan, cerita, dan hal lain yang dapat kita ambil pelajarannya dari setiap ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW.
  2. AL-Quran berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia, sehingga pengamalannya akan sangat bermanfaat bagi hidup kita. Untuk membantu mengamalkannya, kita dapat juga membuka kitab-kitab hadist dan mengamalkannya.
  3. Mencari inspirasi dari Al-Quran dengan merenunginya. Sang Pencipta alam semesta tentu mempunyai kehebatan yang tak terhingga, maka gunakanlah kalam-Nya sebagai bahan renungan yang kelak dapat memberi kita inspirasi dalam menjalani hidup dan perjuangan menuntut ilmu.
  4. Jika sudah merasa memiliki dasar yang kuat, maka coba untuk mem-breakdown key concept yang ada di dalam Al-Quran. Hal ini merupakan level yang sangat tinggi dari pemahaman Al-Quran dan membutuhkan dasar ilmu yang sangat kuat, tetapi memahami sesuatu dengan menggolongkan konsep-konsep dasarnya merupakan hal yang sangat bermanfaat.
  5. Mulai menggunakan Al-Quran pada penyembuh, baik fisik maupun rohani.
  6. Menggunakan hukum atau proses pengambilan hukum yang ada di Al-Quran. Sebagai mahasiswa hukum, hal ini tentu saja tidak dapat kita lupakan. Kita dapat mulai dengan mempelajarinya di mata kuliah hukum Islam. Akan tetapi kelak janganlah kita melupakan hukum Allah tersebut dan berusaha untuk selalu menegakkan hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran karena hukum Allah merupakan hukum yang sangat adil, fleksibel sekaligus tegas dan ditujukan untuk ketertiban hidup umat manusia.

Sisi Lain Mahasiswa

Rabu, 1 April 2015

sisi lain mahasiswa

Mahasiswa memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Namun teriakan-teriakan mahasiswa itu kian meredup. Hal ini menjadi pertanyaan yang besar kemanakah peran mahasiswa yang dikenal sebagai agen perubahan? Bahkan ketika para mahasiswa berteriak lantang hukum mati koruptor, mereka sendiri pun tanpa sadar telah menebarkan benih korupsi.

Departemen Pengkajian dan Wacana (DPW) KMFH UGM bersama BPPM Mahkamah mengadakan diskusi publik dengan tema “Sisi Lain Mahasiswa”. Diskusi ini bertempat di selasar gedung I dan dimulai pada pukul 15.30. Pembicara yang dihadirkan ada tiga orang, yakni Fahriz Fahrijan (Pegiat PUKAT), M. Fatahillah Akbar (Dosen FH UGM), Satria Triputra Wisnumurti (Presiden Mahasiswa UGM 2015) dan dimoderatori oleh Jatmiko Wirawan (Mahasiswa FH UGM).

Fahriz Fahrijan sebagai pembicara pertama berpendapat bahwa saat ini pergerakan mahasiswa sering kehilangan arah mengenai posisi mereka dalam masyarakat. Pada jaman dulu, mahasiswa begitu masif dan kolektif tetapi pada masa sekarang kepekaan mahasiswa dalam menanggapi isu berkurang. Padahal dengan melatih kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar dapat menjadi pijakan kuat untuk menghadapi hal yang lebih besar. Dapat ditemukan dalam sejarah bangsa ini bahwa mahasiswa mampu menjatuhkan suatu prinsip. “Kita terbuai dengan pergerakan mahasiswa di 98 tetapi hal itu tidak diikuti lagi setelah Soeharto jatuh”, ujar Fahriz.

Selain itu, sistem kapitalis pendidikan juga mempengaruhi pergerakan mahasiswa. Mereka disibukkan dengan tugas, absensi dan sebagainya sehingga tidak dapat berbuat banyak dalam pergerakan. Peran dalam memberikan opini alternatif terhadap pemerintah seharusnya tidak dilupakan oleh mahasiswa. Namun mahasiswa jaman sekarang hanya bertindak sebagai follower bukan leader. Banyak mahasiswa yang hanya melihat isu secara makro (nasional) tetapi tidak melihat secara mikro (lokal).

Permasalahan selanjutnya ialah terjadinya elitis mahasiswa yang sangat kuat di antara organisasi. Fahriz menegaskan bahwa tanpa adanya gerakan kolektif maka mustahil sebuah perubahan akan terjadi. Mahasiswa akan kehilangan daya tawar mereka ketika mereka bergerak sendiri-sendiri.

Lebih lanjut, Fatahillah Akbar juga mengungkapkan perbedaan mahasiswa jaman dulu dengan jaman sekarang. “Mahasiswa jaman dulu memiliki aura atmosfer yang luar biasa. Sementara jaman sekarang bahkan mau ada permira saja hening. PPSMB mau diubah dekanat, mahasiswa biasa saja”, ucapnya.

Fatahillah Akbar pun juga mendukung peran mahasiswa dalam memberikan opini alternatif. Menurutnya, saat ini mahasiswa kurang berpendapat. Walaupun berpendapat tetapi banyak mahasiswa yang hanya menjadi follower saja . Mahasiswa dirasa tidak berani melawan arus.

Ia pun juga menegaskan seharusnya antara akademik dan ekstrakurikuler itu seimbang. “Tidak ada dekanat kita yang mengatakan hanya harus fokus pada nilai akademik saja. Tidak ada halangan bagi mahasiswa untuk mengadakan acara kemahasiswaan. Cuma terkadang kalian memaksakan ekstrakurikuler saja yang menjadi fokus dan akademik kurang diperhatikan”, paparnya. Hal ini juga yang menjadi perbedaan antara mahasiswa jaman dulu dengan jaman sekarang.

Pembicara terakhir, Satria, mengatakan bahwa fenomena yang terjadi sekarang adalah sekelompok mahasiswa yang memperjuangkan suatu hal memaksaan kelompok mahasiswa lain untuk memperjuangkan apa yang mereka perjuangkan. Fenomena ini terjadi pasca 98 dimana terdapatya kebebasan maka orang-orang bebas memperjuangkan menurut versinya masing-masing. Bahkan dalam tujuan yang sama dapat terjadi saling menyalahkan antar kelompok mahasiswa.

Menurut Satria, seharusnya mahasiswa harus siap untuk mengambil peranannya masing-masing. Orang yang memperjuangkan suatu isu diharuskan siap menjadi leader. Namun leader pun juga harus memiliki keseimbangan antara di dalam dan di luar kelas. Apalagi dengan sistem pendidikan yang tidak memihak kepada mahasiswa tentu membuat mahasiswa harus menemukan rumusan yang baik antara organisasi dengan kuliah.

Satria berpesan agar para mahasiswa siap untuk menjadi leader dan creator. “Negara ini mampu berdiri karena ada dua orang yang mampu bertanggung jawab atas bangsanya”, tegasnya. Ia pun menambahkan agar mahasiswa jangan sekedar memuaskan kepentingan dan kehausan ilmu pengetahuan saja yang hanya akan berakhir pada kepuasan di otak. Jadikanlah kualitas hidup di kampus ini menjadi bekal luar biasa di masa mendatang dan lebih baik dari 18 tahun sebelumnya. “Sesungguhnya bukan usia yang harus ditambah dalam kehidupan tetapi menambah kehidupan dalam usia. Semua bisa menjadi apa saja. Tinggal keberanian kita untuk memilih versi yang mana”, tutur Satria.