Sekolah Debat 2016

103921

Tepat pada tanggal 9 November 2016, Departemen Pengkajian dan Wacana KMFH UGM mengadakan sekolah debat yang bertempat di ruang 7.2.4 FH UGM (ruang sidang 4). Sekolah debat kali ini dihadiri dari berbagai kalangan mahasiswa, Tio (mahasiswa FH UGM 2015) selaku pembawa acara membuka acara tersebut dengan ucapan pembuka. Setelah itu barulah acara dipandu oleh Husni (mahasiswa FH UGM 2014) selaku moderator yang mengajukan pernyataan untuk membuka sesi materi. Materi disampaikan oleh Ola Anisa Ayutama, S.H. dengan baik dan berbobot, beliau menyampaikan materi tentang tata cara debat yang baik dan benar mulai dari bahasa tubuh dan bahasa verbal, selanjutnya beliau juga memberikan tips membedah mosi yang baik.

Pada kali ini mosi yang dibedah adalah “Usulan Pemerintah untuk menaikkan dana bantuan kepada partai politik” mulai dari cara membangun argumen pro dan kontra pun dibahas dengan terstruktur dan sangat baik sehingga mudah dicerna oleh para peserta. Sesi selanjutnya yaitu simulasi debat, pada sesi ini moderator memandu agar peserta dibagi menjadi tim pro dan tim kontra, mosi untuk simulasi debat kali ini adalah “Pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi” dalam waktu 10 menit peserta diberikan kesempatan untuk membedah mosi tersebut sesuai tim masing-masing. Setelah waktu habis barulah simulasi debat dimulai, simulasi debat kali ini sangat menarik karena dari masing-masing tim memberikan argumen yang sangat baik.

Setelah selesai sesi simulasi barulah Ola Anisa Ayutama, S.H selaku pemateri memberikan komentar yang sangat membangun dan sangat mengapresiasi hasil dari simulasi debat tersebut. Acara sekolah debat ini akhirnya ditutup dengan kesimpulan yang disampaikan oleh moderator sekaligus menjadi penutup dalam acara Sekolah Debat.

Diskusi Umum Usulan Kenaikan Dana Bantuan Pemerintah Untuk Parpol Naik 50%

103379

Departemen Pengkajian dan Wacana KMFH UGM bersama BPPM MAHKAMAH FH UGM bekerja sama dalam menggelar diskusi dengan tema “Usulan Kenaikan Dana Bantuan Pemerintah untuk Partai Politik Sebesar 50 Kali Lipat” pada diskusi kali ini mengundang pembicara bernama Luthfi Dwi Hartono seorang mahasiswa FH UGM yang mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara, diskusi tersebut dilaksanakan pada 27 Oktober 2016. Beliau mengatakan bahwa Partai Politik memiliki tiga sumber keuangan yaitu iuran anggota, sumber yang sah, dan bantuan pemerintah sebesar 658 Miliar pertahun untuk semua parpol. Bantuan keuangan tersebut hanya mencakup pendidikan politik dan operasional kesekretariatan, tidak ada biaya kampanye. Dia mengatakan bahwa bantuan yang naik sebesar 50% tidaklah masalah karena memang uang tersebut seharusnya digunakan untuk pendidikan politik pada masyarakat yang salah adalah ketika parpol tidak menggunakan uang tersebut sebagai mana mestinya. Dapat pula dilihat dari berbagai faktor untuk menentukan keuangan bukan semata-mata karena ekonomi saja tapi dilihat juga faktor sosial dan politik.

 

Pada sesi tanya jawab ada peserta yang melontarkan pertanyaan mengenai dana bantuan tersebut haruskah dihapuskan atau tidak, namun beliau menjawab bahwa tidak ada yang salah dengan dana bantuan karena mekanisme dan regulasinya sudah jelas yang menjadi masalah adalah sanksinya,Selain itu masalah iuran keuangan dan sumbangan tidak ada regulasinya. Mengenai 50 kali lipatnya (658 miliar) tidak menjadi masalah, karena sesungguhnya APBN adalah 2000 Triliyun yang mana hal itu masih sangat bijak jika menaikkan dana bantuan untuk parpol.

 

Pada akhirnya karena waktu telah semakin sore, diskusi itupun ditutup dengan moderator sekaligus penjelasan singkat selama diskusi berlangsung dan para peserta akhirnya mendapatkan pandangan baru mengenai isu tersebut sehingga bisa menarik kesimpulan masing-masing.

[RILIS RESMI DISKUSI TERBUKA BERSAMA KMFH UGM DENGAN TEMA “KASUS AHOK DAN AL MAIDAH: 51 TINJAUAN DARI SISI TAFSIR AL-QURAN DAN HUKUM]

Tepat pada tanggal 18 Oktober 2016 DPW KMFH UGM bersama DST KMFH UGM menggelar diskusi terbuka yang bertemakan “Kasus Ahok dan Al Maidah: 51 Tinjauan dari Sisi Tafsir Al Quran dan Hukum” yang dimoderatori oleh Jatmiko Wirawan. Diskusi tersebut diselenggarakan di Fakultas Hukum UGM tepatnya di ruang 5.3.1 FH UGM. Pembicara pada diskusi kali ini yaitu : Ustad Ismail selaku pembicara pertama memaparkan materi mengenai tafsir Surat Al-Maidah ayat 51 serta Sejarah Islam. Beliau mengatakan bahwa ada orang yang berpandangan bahwa dulu pada zaman nabi Muhammad SAW ada pemimpin yang berasal dari kalangan kafir beliau menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena pada saat itu nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi nabi dan setelah menjadi nabi pun belum banyak yang menganut agama Islam di Mekkah oleh karena itu nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, setelah di Madinah barulah ajaran Islam diterima dan banyak pengikutnya sampai muncul masyarakat yang mayoritas Islam. Jadi Pada saat itu barulah bermunculan pemimpin yang beragama Islam. Surat Al Maidah ayat 51 ini baru diturunkan di Madinah pada setelah munculnya masyarakat muslim, jadi alasan bahwa pada sejarahnya tadi tidak bisa dipakai untuk alasan memilih pemimpin non muslim(kafir). Begitu pula pada masa khalifah Umar yang pada saat itu Abu Musa selaku Gubernur Basrah yang kurang pandai dalam hal tulis menulis dan mengangkat sekretaris dari kalangan non muslim karena orang tersebut pandai dalam hal tulis menulis, begitu tiba saat melaporkan laporannya Umar menyuruh Abu Musa untuk mendatangkan Sekretaris yang diangkatnya untuk melaporkan laporannya di dalam mimbar Masjid, lalu Abu Musa mengatakan bahwa sekretarisnya tidak bisa memasuki Masjid dan Umar bertanya apakah dia sedang Junub? Jawab Abu Musa tidak, dia bukan orang yang beragama Islam. Mendengar perkataan tersebut Umar langsung memerintahkan Abu Musa untuk mencopotnya dan mengganti dengan orang yang beragama Islam sebab alasan tersebut tidak bisa diterima untuk memilih orang non muslim untuk mengurus urusan negara. Jadi kisah ini menyatakan bahwa umat Islam dilarang untuk menyerahkan urusan negara kepada seorang non muslim, baik itu pemimpin maupun jabatan struktural lainnya.

Kemudian ustad Ismail menjelaskan bahwa tafsir dari Surat Al Maidah ayat 51 itu tidak boleh menjadikan pemimpin orang (selain Islam) dan juga sudah terjadi pada saat Khalifah Umar, lalu ustad Ismail mengatakan bahwa tidak boleh sembarangan menafsirkan, yang harus diperhatikan dalam menafsirkan Al Quran itu harus menguasai 15 cabang ilmu sehingga jika ada orang yang tidak ahli dalam menafsirkan Al Quran itu kalau tafsirannya benar maka dia dapat dosa 1 kalau salah dapat dosa 2, salah satu cara dalam menafsirkan Al Quran itu harus dilihat secara keseluruhan jadi setiap ayat dalam Al Quran itu berkaitan satu sama lainnya tidak boleh terpaku pada satu ayat saja.

Diskusi dilanjut dengan pembicara kedua yaitu pak Sigid Riyanto, S.H., M.Si. yang memaparkan kasus Ahok dalam perspektif hukum pidana khususnya pasal terkait yaitu Pasal 156a ayat (1) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Berikut bunyi Pasal 156a ayat 1 KUHP “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Beliau mengatakan Pasal 156a ayat (1) KUHP merupakan delik formil dan selanjutnya beliau mengurai unsur delik Pasal 156a ayat (1) KUHP menjadi:

Unsur Subjektif: barang siapa dengan sengaja

Unsur Objektif:

  1. Dimuka umum
  2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan
  3. Penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Lalu beliau menerangkan bahwa unsur barang siapa itu menunjuk orang atau subyek dalam perkara tersebut telah dilakukan oleh seseorang (jelas ada pelakunya), sedangkan unsur dengan sengaja bahwa diri pelaku secara psikis menyadari atas segala perbuatan yang dilakukan dalam perkara in casu pembuat pernyataan adalah sehat secara rohani dan sedang melaksanakan tugas. Artinya bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan, pada perkara tersebut dalam keadaan sehat ketika melakukan hal tersebut, unsur tersebut telah terpenuhi. Lalu beliau menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam persoalan in casu sedang memberikan sambutan sebagai Gubernur dalam acara kedinasan dan pelaku menyadari dan/atau mengharapkan akan ada akibat yang diinginkan dari beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh pelaku, maka yang bersangkutan ada keinginan untuk dipilih menjadi Gubernur meskipun para pemilih tidak seagama dengan oknum unsur tersebut telah terpenuhi.

 

Pada unsur dimuka umum telah terpenuh karena pelaku melakukan hal tersebut di depan umum, pelaku juga memenuhi unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, dalam perkara in casu pelaku menyatakan bahwa “Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu” hal ini bermakna bahwa ada orang atau pihak tertentu seperti ustad atau kyai yang membohongi atau membuat bohong padahal dalam agama Islam, ustad atau kyai merupakan orang yang sangat dihormati, sedangkan unsur penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia agama diakui di Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 1 UU PNPS Tahun 1965 di Indonesia ada 6 agama yang diakui, salah satunya adalah Agama Islam, diama surat Al Maidah ayat 51 memberikan pedoman cara memilih pimpinan maka kalau disebut “dibohongi” oleh surat tersebut maka merupakan perbuatan yang menodai keyakinan umat Islam. Oleh karena itu dalam perkara in casu sudah terbukti dan sudah seharusnya hukum ditegakkan hanya saja tergantung bagaimana penegakan dari para penegak hukum itu sendiri.

 

Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, Pertanyaan pertama dari Arvel yang menyatakan bahwa dalam teori Filsafat Hukum, pemimpin dibagi menjadi ulama dan umara. Apakah masih relevan konteks pemimpin yang dikualifikasikan dalam Surat Al Maidah ayat 51, di keadaan yang sekarang dimana Indonesia merupakan negara besar dan Islam sudah semakin luas. Apakah umara dan ulama bisa saling bersanding dalam melaksanakan tugasnya?

Jawaban dari Ustad Ismail yaitu pada zaman Rasulullah dan sesudahnya (khalifah), yang dipilih adalah orang-orang alim sehingga beliau dapat melaksanakan tugas kepemimpinan sesuai dengan perintah Allah SWT. Pada saat itu, kategori ulama dan umara tergabung dalam satu orang, sehingga memang benar-benar orang yang alim dan ahli.

Contoh : ketika ada orang yang tidak membayar zakat atau melakukan perbuatan pidana, maka itu menjadi urusan negara.

Berbeda dengan sekarang, karena Indonesia tidak menerapkan Hukum Islam. Apabila diterapkan maka yang terjadi adalah kejanggalan-kejanggalan. Bukan masalah relevan atau tidak relevan, karena hukum dalam Al Qur’an akan selalu relevan. Maka yang dapat dilakukan adalah menaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya Surat Al Maidah ayat 51 tetap relevan untuk dijalankan, namun harus memperbaiki dari segi kualitas keislaman orang-orang Islam di Indonesia. Permasalahan yang terbesar ada dalam kualitas diri orang-orang Islam tersebut, apakah sudah mematuhi ajaran agama sesuai dengan seharusnya atau belum. Menurut Islam (Surat Al Maidah ayat 51 dan ayat 78), tidak akan menjadikan Yahudi/Nasrani sebagai pemimpin. Jadi menurut Islam, pemimpin haruslah seorang mukmin.

 

Pertanyaan selanjutnya dari Jovi, yang pada intinya menanyakan seperti apa sosok Nabi Isa AS atau Yesus Kristus dalam Islam? Bagaimana Islam memandang kafir? Apakah adil ketika memang Pasal 156a ayat (1) dikatakan sebagai delik formil? Karena menurut dirinya Pasal tersebut merupakan delik materil dan harus dibuktikan alat bukti mengenai hal tersebut.

Jawaban dari ustad Ismail

  1. Nabi Isa adalah seorang manusia dan hamba Allah SWT. Nabi Isa berasal dari kaum nasrani yang artinya (menolong). Dalam hal ini menolong yang dimaksudkan adalah menolong dalam mendakwahkan agama Allah. Dalam Islam Nabi Isa adalah seorang Nabi, hamba Allah SWT dan bukan merupakan ruh Tuhan. Namun Nabi Isa adalah ruh yang diistimewakan karena terlahir dengan tidak memiliki ayah, Nabi Isa AS memiliki tugas yang sama dengan Nabi yang lain, yaitu memperjuangkan agama Allah dan kaum Nabi Isa AS disebut Kaum Nasrani (orang-orang yang menjadi penolong Nabi Isa dalam perjuangan dakwahnya)
  2. Kafir adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan tidak mengikuti perintah Allah SWT. Walaupun dia mengaku beriman kepada Allah SWT, tetapi apa yang dilakukannya tidak sejalan dengan perintah Allah SWT dan syariat Rasulullah SAW, maka dia termasuk orang yang kafir.

Jawaban dari pak Sigid

  1. Pompei menjelaskan niat berbeda dengan kesengajaan. Niat merupakan unsur subyektif sehingga tidak dapat diobjektifkan, yang mengetahui niat adalah orang yang berniat itu sendiri dan Tuhan. Sedangkan kesengajaan adalah unsur objektif. Ada perbuatan nyata yang dilakukan dan memiliki unsur niat yang sudah diobjektifkan. Apabila seseorang sudah memberikan ungkapan atau perbuatan, maka dalam hati pelaku sudah terdapat niat untuk mempengaruhi atau membuat akibat terhadap orang lain/lingkungannya.
  2. Delik materil mendasarkan pada suatu akibat. Penodaan agama tidak mendasarkan pada akibat, tapi perbuatan yang ia lakukan. Misalnya pada unsur dilakukan di depan umum, merupakan unsur perbuatan. Kemudian pada unsur dibodohi hal ini brmakna ada yang MELAKUKAN PERBUATAN, yaitu orang yang melakukan pembodohan, dalam perkara in casu adalah menodai agama dan menimbulkan permusuhan.

 

Pertanyaan terakhir yaitu dari Istigfaro Anjaz yang mengaitkan Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Penetapan Kepala Daerah dan sanksi yang terdapat pada Pasal 72 ayat (5) Undang-undang Penetapan Kepala Daerah dengan perkara in casu bukankah seharusnya hal tersebut dikategorikan dalam perkara pemilihan, bukan pidana? Serta menyatakan pendapat bahwa dirinya tidak sepakat apabila dalam memilih pemimpin kita tidak boleh mempertimbangkan unsur agama. Dalam menentukan pilihan, tidak bisa sekedar hanya mempertimbangkan kinerja dan visi-misi, unsur agama maupun suku bangsa juga merupakan pertimbangan yang wajar.

Jawaban dari Pak Sigid yaitu merujuk pada deliknya, termasuk delik khusus atau delik umum, maka memungkinkan untuk diberikan dakwaan kumulatif. Serta menegaskan bahwa perlu ada kajian kembali apakah perbuatan tersebut bertujuan untuk menjatuhkan pasangan calon yang lain atau semata-mata penistaan agama, hal tersebut kembali lagi kepada wessenchau (maksud dari si pembuat undang-undang)

Setelah sesi tanya jawab berakhir maka berakhir pula acara diskusi terbuka tersebut yang ditutup dengan kesimpulan dari moderator. Pada akhirnya peserta diskusi mendapatkan pandangan baru serta masing-masing peserta dapat membuat kesimpulan dari hasil diskusi terbuka ini.

 

 

 

 

 

Tertanda

Aris Munandar selaku Ketua KMFH UGM

Husni Muhammad Fakhruddin selaku Kepala Departemen Pengkajian dan Wacana KMFH UGM

Andy Bagus Burhannudien Jofa selaku Kepala Departemen Syiar dan Takmir KMFH UGM

Kabinet Biqolbimmuniib

Lagi-lagi Ulah Media

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam di dunia, karena banyak sekali keistimewaannya, tak terkecuali bagi para pemeluk agama Islam di Indonesia juga sangat menantikan datangnya bulan Ramadhan ini yang mana datang hanya sekali dalam setahun. Para umat muslim diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini sebagaimana yang telah di firmankan oleh Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 183 yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa dalam bulan Ramadhan ini bagi umat muslim wajib hukumnya dan jika ditelaah kembali ternyata kewajiban untuk berpuasa bukan hanya ditujukan kepada umat muslim saja tetapi juga kepada umat sebelum adanya umat muslim.

Tahun ini merupakan tahun 1437 H, di Indonesia sendiri yang notabene penduduknya beragama Islam dengan suka cita menyambut bulan Ramadhan ini, namun yang harus kita waspadai adalah banyak para pihak yang ingin memecah belah umat Islam. Tentu kita masih ingat bagaimana kasus yang viral diberitakan oleh media mainstream yaitu kasus yang terjadi di Serang, Banten ibu Saeni dengan Satpol PP dan terus menjadi bahan perbincangan netizen di media sosial, saling lempar komentarpun terjadi, ada yang pro dan ada yang kontra perihal razia tersebut. berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Satpol PP di Serang Banten melakukan Razia terhadap warung makan yang tetap beroperasi dibulan Ramadhan, padahal sudah ada Surat Edaran yang menguatkan peraturan tersebut. Pada Perda tersebut sudah jelas menyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa kategori penyakit masyarakat meliputi pelacuran dan penyimpangan seksual, waria yang menjajakan diri, minuman beralkohol, gelandangan dan pengemis, anak jalanan serta kegiatan yang dilarang pada bulan Ramadhan.

Kegiatan yang dilarang pada bulan Ramadhan itu mengacu pada Pasal 10 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang merokok, makan atau minum di tempat umum atau tempat yang dilintasi oleh umum pada siang hari di bulan Ramadhan. Pada bagian penjelasan disebutkan yang dimaksud siang hari adalah waktu pelaksanaan ibadah puasa. Diperjelas dengan ayat (3) pada Pasal yang sama disebutkan, setiap pengusaha restoran atau rumah makan atau warung dan pedagang makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari. Jika ditelaah lebih lanjut maka insiden Razia tersebut memang sudah berlandaskan hukum yang berlaku dan juga dilakukan oleh oknum yang berwenang karena dalam Pasal 15 disebutkan, Satpol PP berwenang melakukan razia terhadap tempat atau rumah, tempat usaha, jalan atau tempat umum, yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat, sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat kegiatan penyakit masyarakat. Namun patut disayangkan ketika media mainstream menayangkan berita yang menyulut emosi netizen sehingga banyak yang melemparkan komentar hujatan tanpa tahu peristiwa yang sebenarnya.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam membuat Peraturan Daerah hal ini berlandaskan pada Pasal 18 ayat (5) dan (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan kewenangan bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya termasuk dalam membuat peraturan daerah tetapi otonomi daerah harus dijalankan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku diatasnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya. Jikalau masyarakat menanyakan Perda Banten ini tercium rasis dan mendukung agama tertentu maka hal ini juga telah dibenarkan dalam Undang-undang bahwa salah satu bentuk otonomi daerah yaitu adanya peraturan daerah. Pembentukan suatu peraturan daerah haruslah tidak bertentangan dengan peraturan yang diatasnya, apa sajakah peraturan tersebut? peraturan yang diatasnya itu mengcu pada hierarki peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 2011 yaitu: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratak Rakyat
  3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan Daerah Provinsi dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) pada Undang-undang yang sama menyatakan bahwa dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, oleh karena itu jikalau perda tersebut dianggap bertentangan maka yang berhak membatalkan adalah Mahkamah Agung bukanlah Pemerintah Pusat ataupun Menteri itupun juga harus melalui mekanisme pengujian terlebih dahulu tidak bisa membatalkan secara sepihak.

Propaganda yang dilakukan oleh media mainstream tersebut menuai sukses besar untuk memecah belah umat karena terjadi perdebatan yang tiada habisnya antara yang pro dengan yang kontra dengan argumennya masing-masing. Maka perlulah kita untuk bertabayun terlebih dahulu dalam menyikapi suatu isu, sangat disayangkan ketika kita terpancing oleh media mainstream yang ingin memecah belah umat dengan berbagai cara. Banyak orang Islam yang terpancing sehingga melemparkan pernyataan bahwa ketika orang berpuasa meminta untuk dihormati maka juga hormati orang yang tidak berpuasa. Sebuah logika yang agak melenceng sedang mencoba dibangun, umat Islam di Indonesia lupa bahwa mereka adalah kaum mayoritas. Umat Islam di Banten masih menjadi mayoritas berbeda dengan halnya dengan di Bali yang mana umat Islam menjadi minoritas disana dan mentaati hukum yang berlaku di sana karena itulah suatu peraturan yang berlaku di daerah Bali yang dituangkan dalam Perda begitu pula Banten yang telah menjalankan salah satu bentuk otonominya yaitu menjalankan Perda tetapi malah di hujat habis-habisan oleh umat Islam sendiri, tetapi banyak juga yang menghormatinya seperti pengusaha restoran KFC yang ikut menyesuaikan jam operasional di Banten pada bulan Ramadhan. Jika ingin melihat tulisan yang lebih komprehensif mengenai logika masyarakat Indonesia maka silahkan googling akan banyak ditemukan penulis-penulis yang menyatakan bahwa logika yang dipakai oleh masyarakat Indonesia dalam menanggapi isu ini salah kaprah.

Perlulah kita sebagai umat Islam yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk tidak mudah terpancing oleh propaganda murahan seperti ini. Media mainstream sekarang sudah tidak bisa diharapkan, lalu cara kita untuk meminimalisir agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Beberapa cara untuk melihat isu secara obyektif yaitu dengan cara melihat dari berbagai sisi, pertama-tama carilah media yang menginformasikan dari satu sisi dan kemudian carilah media yang menginformasikan dari sisi yang lain kalau perlu media yang menginformasikan dari sis yang bertentangan dengan media mainstream lalu barulah ditelaah lebih lanjut dengan melakukan survei lapangan sehingga kita dapat menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana seharusnya sikap kita. Meskipun hal ini tidak menjamin keobyektifan secara 100% tetapi setidaknya kita telah mencoba untuk melakukan pandangan yang subyektif tetapi yang mendekati obyektif. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini agar kita tidak mudah terpecah belah dengan propaganda media mainstream. Akhir kata untuk menutup tulisan ini maka apabila ada kekeliruan dalam tulisan ini silahkan di caci maki tetapi dengan mengindahkan norma yang hidup di masyarakat.

 

Husni Muhammad F

Departemen Pengkajian dan Wacana

Oprasi (Opini dan Propaganda Islami)

Serba-Serbi Cerita Delegasi MCC Internal PDFH XI

Departemen Pengkajian dan Wacana (DPW) Keluarga Muslim Fakultas Hukum (KMFH) UGM pada 10-12 Februari 2016 menyelenggarakan Moot Court Academy (MCA). MCA ini merupakan kegiatan yang mengawali persiapan calon-calon anggota delegasi KMFH MCC PDFH IX atau biasa disebut sebagai MCC Internal. Materi-materi yang berkaitan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana khusus, pemaparan praktik sidang serta pengenalan berkas MCC. Tentunya para pemateri dalam kegiatan tersebut adalah orang yang sangat berkompeten dibidangnya. Hal ini melihat pada pengalaman pemateri yang pernah mengikuti MCC, baik internal mau pun nasional, serta menjuarainya.

Keesokan harinya setelah MCA berlangsung, kader KMFH yang masih bersemangat mengikuti MCC Internal mengikuti tes seleksi dalam dua tahap. Pertama, seleksi tertulis yang menguji pemahaman mereka terkait materi yang diberikan selama MCA. Kedua, seleksi wawancara untuk melihat potensi serta kepribadian kader. Seleksi ini penting untuk menyaring kader yang dinilai dapat berjuang bersama untuk mewakili KMFH meraih hasil yang optimal dalam PDFH IX. Selain pemilihan anggota delegasi, tahun ini Kak Dandi Septian bersedia melatih tim yang notabene merupakan mahasiswa tingkat pertama. Kak Dandi pernah mengikuti MCC internal serta beberapa MCC nasional dengan peran yang berbeda saat pemberkasan dan sidang. Atas pengalaman-pengalamannya tersebut, keahlian serta kompetensinya untuk bimbingan tim KMFH tidak diragukan lagi.

Kurang lebih 3 (tiga) bulan tim ditempa untuk mempersiapkan diri dengan tujuan menjuarai kompetisi. Sesi latihan dibagi menjadi dua tahap: tahap pemberkasan selama dua bulan lebih serta tahap latihan sidang selama 3 minggu. Walau memiliki corak latihan yang berbeda, namun keduanya tetap menguras waktu, tenaga, dan pikiran delegasi. Hal tersebut tentu tidak memadamkan semangat tim untuk melangkah sampai titik akhir. Dibalik kerja keras tersebut, ada dinamika suka dan duka yang tentu dirasa tiap anggota. Dari yang kehilangan sepeda saat sedang latihan di lain tempat hingga mendapat teman-teman baru dengan saling bahu-membahu.

Salah satu ciri khas dari delegasi KMFH, anggota tim tidak melulu ditempa dalam bidang MCC saja tetapi juga di tempa dalam ilmu Agama Islam sehingga nilai-nilai Islami tidak luput ditanamkan dalam diri para pejuang MCC Internal. Mereka dibiasakan untuk sholat berjamaah, membaca ayat suci Al-Qur’an di sela-sela latihan, serta saling mengingatkan untuk beramal dan berakhlak karimah. Sehingga tidak saja raga yang bekerja, namun jiwa juga mendapat asupan kesegaran agama.

Berbagai dukungan juga terus dikobarkan dalam berbagai cara oleh keder KMFH lain walau pun tidak tergabung dalam tim. Salah satu kader KMFH ada yang menulis di laman pribadinya menyatakan dukungan penuh apapun hasilnya nanti. Senior-senior KMFH beberapa kali berkunjung untuk memberi dukungan moral serta motivasi. Ada juga yang bersedia membagi ilmunya untuk meningkatkan hasil kerja tim. Dukungan materiil juga ditanggung bersama selama perlombaan ini.

myhomeHingga pada hari-H dimana semua pengorbanan dipertaruhkan, alhamdulillah bisa persidangan berjalan dengan lancar. Ketukan palu penutup sidang dipukul dalam golden time dengan menyisihkan alokasi waktu 2 detik. Urutan tampil pertama tidak menghalangi tim menampilkan persidangan sebaik mungkin. Sebelum seremoni penutupan PDFH IX di Gedung I, diadakan sholat maghrib dan isya berjamaah serta do’a bersama agar apa pun hasilnya, itu yang terbaik dan harus ikhlas menerimanya. Alhamdulillah pada tahun ini tim KMFH dapat mempertahankan gelar Penuntut Umum Terbaik serta dapat selangkah naik dan menyabet Juara III. Semoga tahun depan prestasi ini bisa ditingkatkan lagi dengan kerja keras delegasi dan dukungan dari barbagai pihak. MCC KMFH, Allahuakbar!

Di Balik Konflik Berdarah Suriah

Diskusi Suri

Diskusi Publik : Dibalik Konflik Berdarah di Suriah

Rabu 11 Mei 2016

Pada tanggal 11 Mei 2016 DPW KMFH bersama HMI Komisariat Hukum UGM menggelar diskusi publik yang bertemakan “Dibalik Konflik Berdarah di Suriah”. Pembicara pada hari itu adalah Mas Fajri sebagai dosen Hukum Internasional FH UGM, dan Perwakilan dari PPI Suriah. Diskusi ini dilakukan untuk mengulas konflik yang tengah berlangsung di Suriah khususnya yang menjadi sorotan publik adalah Kota Aleppo.

Pembicara pertama yaitu M. Najih Ramadhan, Lc mengatakan bahwa konflik Suriah dimulai sejak Maret 2011 banyak aktor-aktor dibalik konflik tersebut mulai dari aktor lokal, regional sampai Internasional. Sebelumnya Suriah merupakan negara sosialis, dekat dengan Ruia dan China. 20juta jiwa dengan mayoritas penduduk Sunni, 16% itu menganut agama lain, 13% menganut Syiah kata Ust. Eddy selaku pembicara kedua. Patut diketahui bahwa kedua pembicara ini pernah berada langsung di Suriah.

Sejak pertempuran Inflasi di Suriah sudah mencapai 500%, PPI Damaskus sudah melakukan upaya-upaya untuk membantu korban melalui organisasi bulan sabit merah/hilal ahmar dan menghimbau agar orang tidak salah dalam memberikan bantuan karena memberikan bantuan ke Suriah itu sulit dan juga tidak jarang jatuh di tangan yang tidak tepat. Pada dasarnya ini semua terjadi karena permasalahan politik yang sangat kompleks, kita harus dapat melihat konflik ini secara berimbang dari semua sisi. Lanjut pada pembicara ketiga Mas Fajri yang menekankan bahwa dalam Hukum Humaniter Internasional matinya orang sipil secara tidak sengaja itu lumrah tapi bukan sembrono, yang terjadi sekarang adalah tindakan yang sembrono seperti penggunaan bom sarin, bom birmil. Maka dari itu jelas perbuatan yang dilakukan pemerintah Suriah itu melanggar hukum perang.

Sesi tanya jawabpun dimulai salah seorang peserta diskusi bernama Uyun menanyakan jika media ditakutkan keobjektifannya maka seharusnya kita percaya terhadap media yang mana? Langsung dijawab oleh ketiga pembicara yang pada intinya semua sepakat bahwa dalam menggali informasi yang objektif haruslah melihat dari segala sisi, carilah sisi yang bertentangan dikumpulkan lalu bandingkan dengan survei lapangan agar mendapatkan informasi yang lebih akurat. Begitu banyak peserta yang ingin berdiskusi tetapi waktu sudah menunjukkan waktu adzan Maghrib oleh karena itu diskusi ini ditutup dan tidak lupa salah satu pembicara kami membagikan hadiah kepada peserta diskusi yang terlibat aktif dalam diskusi tadi.

 

Kabar Aleppo

[Kabar Aleppo]
Sedikitnya 200 orang telah meninggal dunia dan 1000 orang mengalami luka-luka. Beberapa tempat publik seperti Rumah sakit dan pasar menjadi sasaran perang hingga menewaskan warga sipil, anak-anak bahkan dokter sehingga membuat kota Aleppo krisis. Jelas tindakan tersebut menyalahi Hukum Humaniter Internasional. Berikut kami rangkumkan beberapa peristiwa yang telah terjadi

alep

#savealeppo
#aleppoberdarah
#maripedulialeppo