Perppu Ormas Anti-Pancasila yang Tidak Pancasilais : Rilis Sikap Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

Beberapa waktu yang lalu pemerintah menerbitkan Perppu yang mengganti beberapa pasal UU tentang Ormas. Alasannya sederhana, UU Ormas tidak mengakomodir ketentuan larangan organisasi masyarakat yang tidak pancasilais. Di bagian konsideran dikatakan bahwa UU tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilafnrkan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif. Klausula “sanksi yang efektif” jadi penekanan.

Masih di bagian konsideran, di huruf (d) bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Serta di huruf (e) bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan. Terlihat pemerintah menghadapi masalah serius mengenai ormas yang dianggap tidak pancasilais. Pun terlihat pula pemerintah ingin melegitimasi tindakannya dalam menilai ormas layak dibubarkan atau tidak dengan asas contratrius actus.

Sangat mudah sebenarnya dalam melihat apa yang diinginkan pemerintah bila kita lihat beberapa waktu kebelakang. Pemerintah mengumumkan pembubaran salah satu ormas Islam, Hizbut Tahrir cabang Indonesia. pembubaran secara sporadis dan sepihak ini kemudian menjadi persoalan serius. Pemerintah dianggap sebagai penguasa yang otoriter karena tidak mengindahkan peraturan yang ada. Di UU Ormas sebelumnya, di Pasal 68 ayat (2) menyatakan pencabutan status badan hukum ormas hanya bisa dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Pencabutan status badan hukum sebelum legalnya perppu ormas ini akhirnya cacat hukum dan HTI selamat.

Pemerintah mungkin mempunyai motto “kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, oleh karena itu, belajarlah dari kegagalan”. Maka dari itu, akibat gagalnya pemerintah membubarkan ormas, diproduksilah Perppu Ormas. Dengan sanksi berat dan kewenangan dalam menilai sendiri kadar ke-pancasila-an ormas, HTI langsung bubar jalan. HTI dinilai pemerintah (lewat kewenangan yang diberikan oleh asas contratius actus) sebagai organisasi masyarakat yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 karena mengusung ideologi khilafah kalau kata Jenderal Wiranto, padahal entah kapan ada ideologi khilafah.

Melalui asas contratius actus, pemerintah dalam Perppu Ormas ini menegasikan langsung ketentuan mengenai proses pengadilan dalam pencabutan izin Perppu. alasannya melalui penuturan Jaksa Agung, HM Prasetyo yang juga politisi Nasdem, pemerintah sangat mustahil membubarkan ormas lewat pengadilan, karena kan pengadilan ada tahapan-tahapannya. Sementara keadaan mendesak dan darurat. Ada peraturan UU yang mengatur masalah ormas, tapi peraturan tersebut gak memadai,” katanya.[1]

Tidak Demokratis

Bila melihat pencitraannya di media mainstream, Perppu ini seakan-akan ingin menghadirkan negara dalam perlindungan dari tindakan diskriminasi atas dasar SARA, seolah-olah pula ingin menindak ormas-ormas yang mengganggu ketertiban umum seperti tindakan persekusi dan penistaan terhadap agama, pemerintah pun seolah-olah ingin menciptakan kesan sebagai penyelamat Pancasila dari rong-rongan ormas transnasional. Namun, secara prosedural hukum, Perppu tersebut tidak memenuhi 3 syarat yang ditetapkan oleh Putusan MK dalam putusan No. 38/PUU-VII/2009 yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum berdasarkan undang-undang, adanya kekosongan hukum karena undang-undang belum memadai, dan kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur pembuatan undang-undang yang normal[2]. Tidak terpenuhinya ini dikarenakan UU Ormas sebenarnya sudah memadai bahkan lebih komprehensif dibandingkan dengan Perppu Ormas yang terlalu eksekutif-sentris. Bahkan Perppu Ormas hanya merusak UU Ormas dengan menghapus banyak pasal yang sudah sedemikian sistematis pengaturannya.

Perppu Ormas juga mengancam kebebasan berserikat, ini dibuktikan dengan arogansi pemerintah yang memberikan kewenangan kepada dirinya sendiri untuk menilai sendiri suatu ormas, apakah membahayakan Pancasila atau tidak berkat doktrin asas contrario actus. Namun, pakar hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa asas ini sebenarnya hanya digunakan untuk kasus administrasi yang kaitannya dengan pengangkatan, pemberhentian seseorang dalam jabatan kepegawaian. “Status badan hukum itu baru bisa kalau dibawa ke pengadilan. Bahkan, parpol didirikan pakai akta notaris disahkan Menkumham. UUD mengatakan parpol hanya bisa dibubarkan MK. Kalau parpol hanya bisa dibubarkan oleh MK, maka terhadap ormas hanya bisa dibubarkan oleh pengadilan,”[3] ujarnya lagi saat hendak  judicial review Perppu ini ke MK.

Menurut kajian dari Pusat Studi HTN UI demikian, penerapan asas ini menunjukkan pemerintah belum paham perbedaan antara izin dan pengesahan. Dalam penerbitan izin memang penerbit izin dapat langsung membatalkan izin tersebut dengan syarat tertentu. Berbeda dengan pengesahan, instansi yang mengesahkan tidak dapat serta merta mencabutnya kembali, apalagi dengan tafsir subjektif dan politis. Bila tafsir salah kaprah ini masih berlaku, maka bukan tidak mungkin partai politik yang juga disahkan Menkumham juga akan secara sewenang-wenang dibubarkan tanpa melewati MK.[4]

Perppu Ormas kini juga dianggap sebagai “senjata pemusnah masal” terhadap hak politik warga yang tidak hanya berimplikasi pada pembubaran ormas, namun juga sangat mungkin terjadi adanya kriminalisasi anggota dari ormas tersebut. Ini diakibatkan ada pasal baru yakni Pasal 82A. Di ayat (2) dikatakan bahwa “Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Ada yang kejanggalan di pasal ini. Pertama, adanya kesalahan pemahaman dalam hal pemidanaan, ini dikarenakan klausula “setiap anggota dan/atau pengurus Ormas yang sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan……” menghukum orang yang bisa saja tidak melakukan pelanggaran, bukan hanya menghukum ormasnya saja (lihat penjelasan Pasal 82A. Padahal pemidanaan hanya pemberian nestapa bagi pelanggarnya semata. Jangan sampai dengan pasal ini, banyak kriminalisasi kepada kritikus terjadi

Pembatalan Perppu

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011, setingkat dengan undang-undang. Perppu merupakan privilege yang didapat oleh pemerintah untuk mengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yang memang lumrah di negara bersistem presidensial. Kewenangan ini sifatnya politis dan subjektif asalkan memenuhi rumusan “hal ihwal kegentingan memaksa”. Sangkin subjektifnya, rumusan tadi juga atas penafsiran subjektif dari presiden seorang. Memang, MK sebagai the interpreter of constitution telah menafsirkan klausula yang diamanatkan oleh konstitusi tadi naun juga belum terlalu konkrit. Rasio pemerintah kemudian menerbitkan Perppu ini ada di bagian konsideran yang tadi telah dijabarkan diatas. Namun, Perppu hanya berlaku terbatas karena nantinya dalam waktu dekat akan diuji secara objektif oleh DPR lewat paripurna.

Namun, sebelum itu diuji secara objektif, Perppu Ormas sudah maka korban duluan. Salah satunya adalah HTI, yang sudah bubar jalan lantaran beberapa hari setelah Perppu di terbitkan, pemerintah langsung mencabut status badan hukum HTI yang dalam Perppu otomatis membubarkan ormas yang bersangkutan. HTI kemudian menguji materi Perppu ke MK lewat senjata utamanya, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mengatakan, seluruh pasal dalam Perppu tersebut akan dilakukan uji materi ke MK. Pihaknya mengajukan permohonan agar MK membatalkan seluruh isi dari Perppu Nomor 2 Tahun 17 lantaran dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Ia juga menganggap Perppu ini tak punya kepentingan mendesak sehingga klausula “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tidak terpenuhi.[5] Memang seperti yang kita ketahui, MK bewenang menguji Perppu terhadap konstitusi, dan tindakan HTI sangat jantan dengan melakukan cara yang konstitusional.

Adapun cara lain adalah pembatalan Perppu oleh DPR. Di Pasal 52 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 ayat (1), dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Dibagian penjelasan, maksud dari Pasal 52 adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Bila tidak disetujui, maka Perppu tersebut harus dicabut. Ketika Perppu dicabut, perbuatan hukum yang berlandaskan Perppu tadi juga dinyatakan batal demi hukum. Artinya SK pencabutan status badan hukum HTI yang dibubarkan atas dasar pasal 61 ayat (3) juga tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menebak Langkah Politik Pemerintah

Diawal ketika melihat bagian konsideran Perppu Ormas ini, dikatakan telah nyata ada organisasi yang menentang pancasila dan berusaha menggantinya dengan ideologi lain. Karena mungkin terdesak, kemudia pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas. Kita bisa langsung menebak, ormas mana yang dimaksud pemerintah, ia sama dengan yang menggugat Perppu ke MK. HTI yang dianggap sebagai pengancam kedaulatan Indonesia, mereka di labeli sedemikian rupa oleh pemerintah dengan label anti-pancasila.

Namun bila kita lihat kiprah HTI di Indonesia, ternyata di banyak praktik berorganisasi dan dalam tataran idealita, HTI organisasi yang pancasilais. Mereka bergerak dengan gaung penolakan terhadap swatanisasi dan kapitalisasi perekonomian Indonesia serta mengharapkan hadirnya pemerintah yang kemudian menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. HTI pun acapkali memberikan kritik terhadap pemerintah.

Memang, HTI pun bukan tak punya keliru. Ideologi Negara Islamnya dan penolakan terhadap demokrasi dianggap sebagai penolakan Pancasila dan bentuknya pun sudah gerakan organisasi bukan lagi dalam tataran idealita. Bahkan Majlis Ulama Indonesia (MUI) pun mempertanyakan komitmen kebangsaan dari HTI. Dan bukan maksud untuk menyetujui gerakan HTI, namun kami mempertanyakan penilaian organisasi anti pancasila oleh pemerintah lewat kemenkumham.

Di sisi lain, fenomena Perppu ini juga sangat menyita perhatian. Bagaimana tidak, dimasa Presiden J. Widodo yang baru berusia tiga tahun, sudah enam Perppu diterbitkan. Kita harus ingat lagi apa syarat penerbitan Perppu, yakni ada “hal ihwal kegentingan memaksa”. Berarti dalam tiga tahun terakhir sudah ada enam “kegentingan Memaksa” (tafsiran subjektif-politis Presiden) yang singgah di Indonesia. Apakah artinya negara sudah dalam bahaya ? atau kurangnya harmonisnya hubungan antara legislatif dan eksekutif. Karena Perppu mengesankan bentuk koordinasi yang berjalan kurang baik antara DPR dan pemerintah, sehingga pemerintah mengambil jalan singkat yang tak perlu persetujuan DPR terlebih dahulu.

Oleh karena itu, atas kajian yang kami lakukan dan penuturan-penuturan diatas. KMFH UGM sebagai wadah aspirasi civitas akademika muslim di lingkup fakultas hukum UGM merasa perlu untuk memberikan pernyataan sikap atas permasalahan kisruh Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat ini.

Sikap dan tuntutan tersebut antara lain :

  1. Menolak segala bentuk pengekangan dan represifitas oleh pemerintah
  2. Meminta DPR untuk menolak Perppu Ormas saat diadakannya paripurna
  3. Berharap agar MK mengabulkan uji materi Perppu Ormas yang saat ini tengah berlangsung
  4. Berharap agar MK untuk kembali menafsirkan lebih jelas mengenai kewenangan pemerintah menerbitkan Perppu
  5. Menuntut dikembalikannya kewenangan Pengadilan dalam hal pembubaran Ormas

Sekian rilis sikap atas hasil kajian kami tulis. Semoga ini menjadi upaya awal dalam menghilangkan upaya-upaya pengekangan dalam berserikat yang mulai muncul kembali pasca-reformasi di Indonesia. semoga Allah SWT memberkahi langkah kita. Aamiin

Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

Kabinet Payung Peradaban

[1] Fikri Faqih, Pembelaan Pemerintah Terbitkan Perppu Pembubaran Ormas, Merdeka https://www.merdeka.com/peristiwa/pembelaan-pemerintah-terbitkan-perppu-pembubaran-ormas.html diakses tgl 24 juli 2017, pukul 11.36

[2] YLBHI Bersama 15 Kantor LBH se-Indonesia, Pernyataan sikap terkait Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017, Jakarta

[3] Noer Ardiansyah, Yusril: Asas Contrario Actus Tidak Tepat Diterapkan Kepada Ormas, Merah Putih, https://merahputih.com/post/read/yusril-asas-contrario-actus-tidak-tepat-diterapkan-kepada-ormas diakses tgl 24 Juli 2017, pukul 15.03

[4] Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Rilis Media : Perppu Ormas kemunduran proses panjang reformasi

[5] Fakhrizal Fahri, Ajukan Uji Materi Perppu : Ini Alasan HTI, Okezone http://news.okezone.com/read/2017/07/18/337/1739324/ajukan-uji-materi-perppu-ormas-inilah-alasan-dari-hti, diakses tanggal 25 Juli 2017, pukul: 15.07

KPK Dalam Pusaran Hak Angket Politis Rilis Sikap Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?” QS.61:2

Komisi anti-rasuah satu-satunya yang dimiliki oleh Indonesia sedang berada dalam ancaman Hak Angket DPR. Ini setelah Novel Baswedan, seorang penyidik KPK menyebut beberapa nama anggota Komisi III DPR di persidangan kasus korupsi e-KTP, yang kemudian keberatan dan mengajukan Hak Angket. Kemudian dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Komisi III DPR meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan BAP Miryam. La Ode M. Syarif, salah seorang komisioner KPK, menyampaikan bahwa KPK menolak untuk memberikan rekaman tersebut dikarenakan kasus e-KTP masih berjalan persidangannya. Seperti yang dikutip dari liputan6.com La Ode mengatakan bahwa “karena keterangan Novel Baswedan disampaikan di pengadilan, persidangan e-KTP masih berjalan, bahkan penyidikan dengan tersangka MSH sedang kita lakukan, maka KPK menyatakan tidak bisa menyerahkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini,” ia menambahkan bahwa  jika bukti-bukti dibuka, KPK khawatir akan menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus e-KTP.[1] Seperti yang di katakan La Ode tadi, kasus mega-korupsi proyek e-KTP akan terhambat.

Sebenarnya, Hak Angket ini apa dan untuk apa ? mari kita pahami lebih lanjut. Dalam UU tentang Susdukor MPR, DPR, dan DPD yang biasa kita kenal dengan UU MD3, disebutkan hak DPR pada Pasal 79, salah satunya adalah Hak Angket yang diatur pada Ayat (3). Dikatakan di ayat (3) bahwa “Hak Angket adalah  hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Di Pasal 199 ayat (1) dikatakan bahwa Hak Angket minimal diajukan oleh 25 orang anggota DPR, dan bila kemudian disetujui oleh sidang paripurna, maka akan ditindak lanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Lebih lengkap tentang Hak Angket bisa lihat di UU MD3 bagian kesepuluh paragraf kedua.

Alasan DPR untuk mengaktifkan Hak Angket ini awalnya sederhana, hanya ingin dilibatkan dalam proses penyelidikan kasus e-KTP. Namun lambat laun, setelah Pansus Hak Angket terbentuk dan mulai bekerja, malah ditemukan banyak penyimpangan dari peraturan yang dilakukan KPK. lihat kasus ”masih”  dugaan korupsi di PT. Pelindo II, Bos Pelindo II saat itu, R. J. Lino, dihadiahi status tersangka oleh KPK, dan semua mengapresiasi KPK atas penetapan tersangka orang dekat Jusuf Kalla itu. Namun kemudian, setelah berjalan selama 1,5 tahun, R.J. Lino tetap berstatus tersangka dan terlihat tak ada progres disaat R.J. Lino sukses membawa PT. Pelindo II berjaya bisnis pelayaran nasional. Disini kinerja KPK dipertanyakan setelah belum terbuktinya dugaan korupsi bos Pelindo II yang citranya sudah buruk duluan. Lantas dipertanyakan juga, apakah KPK benar tak perlu kewenangan SP3.

Ini Ditambah juga sejumlah anggota Pansus angket menduga ada indikasi kerugian negara atas penggunaan anggaran dan kinerja KPK yang menurut mereka ada dalam ‎laporan BPK tahun 2015 yang berujung pemanggilan BPK oleh DPR yang meminta audit investigatif. Memang terlihat ada sedikit upaya oleh DPR untuk memolitisasi perseteruan antara KPK dan BPK beberapa waktu lalu perihal dugaan Mark-up pembelian lahan RS Sumber Waras. Terakhir sebuah penuturan oleh Arteria Dahlan, anggota Pansus Hak Angket DPR dari fraksi PDIP, di ILC episode “KPK vs DPR : Semakin Runcing”. Ia menuturkan bagaimana para terduga korupsi diintimidasi, disuruh mengaku dan lain sebagainya, serta mengesankan seolah-olah penghuni hotel prodeo yang “di-inap-kan” KPK sebagai korban keserakahan KPK. Ini merupakan hasil dari sowan anggota Pansus ke LP Sukamiskin, Bandung. Sebagai yang kita ketahui, di “hotel” ini (kenapa hotel ? karena beberapa ruang disana kabarnya sudah disulap menjadi kamar ber-AC bagaikan hotel berbintang) banyak penghuni akibat kasus korupsi.

Namun KPK pun bukan punya senjata, senjata yang dipakai merupakan suara rakyat. Tampaknya KPK sangat mendalami ungkapan bahasa latin, “Vox Populi, Vox Dei” yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan, siapa yang bisa melawan ketika Tuhan sudah bersuara. Banyak aksi yang kemudian mendukung KPK, Bahkan sampai Asosiasi Pengajar HTN-HAN merilis sikap mereka untuk mendukung KPK dan menolak Hak Angket.

Dapatkah KPK “Di-angket” ?

Dalam konteks ke-tata negara-an, KPK merupakan lembaga independen yang berada di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti dalam teori trias politica a la seorang filsuf Prancis, Montesquieu. Namun sekarang yang menjadi problem adalah, walaupun teori Montesquieu tadi sangat progresif dan bisa relevan di masa yang lama, namun teori ini sekarang sudah tidak terlalu relevan di sistem pembagian kekuasaan dibanyak negara termasuk Indonesia. Di banyak negara, sudah banyak yang mempunyai lembaga independen seperti KPK, yang kewenangannya tidak bisa di intervensi oleh lembaga lain, bahkan yang dibentuk oleh konstitusi. Di Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen dan tanpa intervensi dari luar. Jadi sudah jelas bahwa KPK merupakan entitas yang tak masuk dalam ranah eksekutif.

Sementara itu, di sisi lain, Hak Angket menurut Pasal 79 ayat (3) UU MD3 adalah hak investigatif yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penting sebenarnya meneliti unsur-unsur di Pasal ini. Pertama mengenai kalimat “kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting…..”. Ada dua interpretasi mengenai kebijakan “Pemerintah”. Interpretasi pertama “Pemerintah” diartikan sebagai eksekutif murni, tanpa melihat arti luas dan sempit, dalam artian ini merupakan kekuasaan dari presiden ke bawah. Dalam teori ini, KPK sangat jelas berada diluar kekuasaan eksekutif karena ia merupakan lembaga independen, dan konsep lembaga independen ini sudah marak semenjak abad ke-21. Kemudian interpretasi kedua datang dari penuturan Prof. Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, di program ILC edisi “KPK vs DPR : Makin Meruncing”, bahwa KPK masuk dalam ranah eksekutif walaupun ia independen. Eksekutif dalam arti luas, karena pada kata “Pemerintah” huruf pertamanya kapital, menurut Yusril, ini berarti pemerintahan yang juga diluar kekuasaan presiden namun masuk dalam cabang  kekuasaan eksekutif. Ini berarti KPK masuk kedalam kategori eksekutif dalam artian luas dan dapat diangket. DPR pun juga berlindung dibalik kalimat “…..menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang…..”. disini KPK juga dianggap sebagai entitas yang masuk dalam kuasa eksekutif karena melaksanakan (execute) undang-undang.

Teori ini kemudian dibantah oleh pakar hukum tata negara lainnya dari UGM, Prof. Denny Indrayana. Dalam kultwitnya di media sosial Twitter, ia menuturkan bahwa tidak ada kuasa legislatif yang berada diluar kuasa presiden, presiden itu chief of executive dan semua lembaga eksekutif berada di bawah presiden”

Hak Angket terhadap KPK juga ternyata cacat hukum, ini berdasarkan hasil kajian dari Asosiasi Pengajar HTN-HAN dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selain dari cacat hukum secara subjeknya yakni KPK, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ternyata Hak Angket ini juga cacat hukum secara objek. Berdasarkan Pasal 79 UU MD3, objek yang hendak diselidiki haruslah memenuhi tiga kriteria yakni (i) hal penting, (ii) strategis dan, (iii) berdampak luas pada kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga syarat ini sifatnya kumulatif karena menggunakan kata “dan”, artinya ketiga syarat ini harus dipenuhi secara kolektif. Lantas apakah Hak Angket ini diaktifkan sudah memenuhi syarat tersebut ? kita perlu melihat latar belakang dari pengusulan hingga pengaktifan Hak Angket ini[2].

Kembali ke awal, Hak Angket ini diaktifkan lantaran terkuaknya kasus e-KTP, dimana kasus ini menyeret banyak anggota pewakil rakyat ini. Bahkan, Setya Novanto, yang dikatakan Donald Trump sebagai pria yang powerful di Indonesia secara politik dan juga ketua DPR sekarang, juga telah ditetapkan tersangka oleh KPK. ini juga mengindikasikan adanya konflik kepentingan dalam pengaktifan Hak Angket yang politis. Disini bisa dilihat objek yang ingin di-investigasi, yakni penyelidikan kasus e-KTP yang belum bisa terlihat memenuhi ketiga kondisi tadi. Hak Angket DPR ini pun bukan tanpa cacat prosedural, menurut kajian dan sikap akademik APHTN-HAN, putusan mengenai Hak Angket ini persetujuannya bahkan tidak sampai 240 orang yang artinya belum mencapai syarat.

Hak Angket membutuhkan panitia khusus. Tanpa ada panitia khusus/ panitia angket maka Hak Angket seharusnya tidak berfungsi apa-apa. Di paripurna sendiri ketika DPR setuju untuk menggunakan angket, maka sesungguhnya persetujuan angket ternyata hanya sebatas aktivasi semata, sedangkan Hak Angket tersebut menjadi suatu yang bersifat in concreto melalui kegiatan yang dilakukan oleh panitia angket[3]. Ini pula sejalan dengan amanat Pasal 201 ayat (2), bahwa “Dalam hal DPR menerima usul Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR”.

Namun menurut kajian dari APHTN-HAN dengan PusaKo Universitas Andalas, pembentukan pansus ini pun cacat prosedural karena tidak sejalan dengan yang diamanatkan oleh UU MD3. Kembali ke Pasal 201 ayat (2), dikatakan bahwa Pansus harus dari semua unsur fraksi DPR. Sementara seperti yang kita ketahui, salah satu partai di DPR, PKS, merupakan partai yang tidak sama sekali mengirimkan kadernya kedalam tim Pansus tersebut[4]. Dan Fahri Hamzah, salah satu “dedengkot angket” sudah tidak diakui lagi oleh PKS.

Pengawasan KPK

DPR dalam melancarkan Hak Angket kepada KPK bukan tanpa alasan. Ini semata-mata juga untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada KPK. Arteria Dahlan, anggota DPR dari fraksi PDIP, di program ILC dengan episode yang sama dengan penuturan Prof. Yusril diatas, menyatakan bahwa “ada sekitar 36 tersangka kasus korupsi, bahkan 1 tersangka pun juga belum disentuh oleh KPK. Saya tidak mengada-ada, ini semua ada buktinya. Silahkan yang mau menuntut saya dengan pencemaran nama baik, silahkan. Apabila terbukti saya salah, saya siap untuk dituntut. Namun bila saya terbukti benar, ya tolong kinerja KPK sama-sama kita perbaiki. Tidak dibubarkan kok”. Selain penuturan tadi, ia juga mengatakan bahwa “ada tersangka yang ditawari untuk bisa pulang ke rumah temuin istri dan anak, serta hukumannya diringankan. Tetapi dengan syarat membantu memberikan informasi siapa saja yang melakukan korupsi serupa. Itu kan jelas gak benar. Bahkan lebih parahnya, bila mau membantu cuman divonis 3 bulan dan bila tidak mau membantu memberikan informasi divonis 10 tahun. Ini fakta, saya ada buktinya. Jadi silahkan bila tidak mau mengakuinya, nanti tinggal kita buka bersama bukti-buktinya,”. Kemudian, “”Masak tersangka dilarang untuk ditemani oleh pengacaranya? Itu pelanggran hak asasi,” tegas Arteria.

Walaupun fakta-fakta tadi didapatkan dari hasil sowan ke LP Sukamiskin, tempat dimana koruptor dibina menjadi manusia yang lebih beradab. Namun, itu harusnya jadi bahan refleksi KPK, bagaimana kualitas kinerjanya serta seberapa independen kah KPK sekarang. Yakinkah KPK tidak butuh mekanisme pengawasan yang lebih konkrit. Jangan sampai ada lembaga superpower yang kemudian dipolitisasi seperti masa orde baru

Membatalkan Hak Angket KPK

Selama ini tampak KPK menunjukkan sikap ketidaksetujuannya kepada Hak Angket dan terus-terusan menggalang dukungan politis sipil. Ini wajar karena Hak Angket merupakan hak politis yang dimiliki DPR. Maka dibatalkannya pun dengan cara yang politis pula.

Namun, Prof. Yusril dalam tulisannya berpendapat lain, ia mengatakan KPK merupakan lembaga (dibentuk berdasarkan) hukum harus memberikan perlawanan dengan cara yang berdasarkan hukum juga, bukan dengan cara-cara politis seperti membangun opini dan menggalang dukungan massa sipil. “Bertarung di pengadilan. Argumentatif kita di situ nah menurut saya itu yang fair. Sebagai satu lembaga hukum ya kita melakukan perlawanan pakai cara-cara hukum juga, bukan cara politik” tuturnya lagi.[5] Secara tidak langsung, Yusril menginginkan KPK agar pakai jalur pengadilan. Secara berurutan kemudian banyak ahli lain yang sependapat

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, pengadilan mana yang kompetensinya mengakomodir kasus yang seperti ini. Konflik antar lembaga sebenarnya masuk dalam kompetensi Mahkamah Konstitusi, namun sayangnya, menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hanya menghendaki MK untuk  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar. Sementara KPK hanya dibentuk oleh undang-undang. Kemudian ada PTUN, yang berfungsi untuk memutus sengketa tata usaha negara atau kebijakan pemerintah. Sayangnya DPR merupakan organ diluar kekuasaan pemerintah/eksekutif. Kemudian PN, dalam UU No. 8 Tahun 2004 Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kekpada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang. Bisa kita simpulkan bahwa belum ada kompetensi pengadilan yang cocok dengan kasus ini.

Oleh karena itu, atas kajian yang kami lakukan dan penuturan-penuturan diatas. KMFH UGM sebagai wadah aspirasi civitas akademika muslim di lingkup fakultas hukum UGM merasa perlu untuk memberikan pernyataan sikap atas permasalahan kisruh Hak Angket ini.

Sikap dan tuntutan tersebut antara lain :

  1. Menyatakan bahwa menolak segala bentuk pengekangan terhadap upaya pemberantasan korupsi
  2. Menolak Hak Angket beserta Pansus Hak Angket DPR kepada KPK
  3. Mengembalikan fungsi, tugas serta wewenang KPK dan menolak segala bentuk intervensi kepada KPK
  4. Memperjelas kembali kompetensi Hak Angket sehingga tidak terjadi lagi mis-interpretasi dikemudian hari

Terakhir, kami juga sedikit menyayangkan oleh orasi-orasi mahasiswa saat menggelar aksi di depan gedung KPK yang meneriakkan kalimat, “yang setuju Hak Angket sama dengan membela koruptor !!!”. Ini dikarenakan pada dasarnya perbedaan pendapat mengenai Hak Angket dikalangan akademisi adalah hal yang wajar terjadi, sebab masing-masing opini punya landasannya sendiri. Jadi, diharapkan bagi kita semua untuk saling menghargai hak kebebasan berpendapat sesama.

Sekian rilis sikap atas hasil kajian kami tulis. Semoga ini menjadi upaya awal dalam memberantas korupsi yang sudah semakin mengakar di Indonesia. semoga Allah SWT memberkahi langkah kita. Aamiin

Wassalam

Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

Kabinet Payung Peradaban

[1] Fachrur Rozie, hak angket disetujui ini tanggapan KPK, liputan 6, diakses http://news.liputan6.com/read/2935065/hak-angket-disetujui-dpr -ini-tanggapan-kpk pada tanggal 10 Juli 2017, pukul 09.52

[2] Asosiasi Pengajar HTN-HAN dan PusaKo Unand, Rilis Media, sikap akademik “CACAT HUKUM PEMBENTUKAN PANITIA ANGKET”

[3] Istigfaro Anjaz, Angket KPK overacting and unreviewable, http://istigfaroanjaz.web.ugm.ac.id/2017/06/15/angket-kpk-overacting-dan-unreviewable/ , diakses pada 18 Juli 2017,pukul : 08.00

[4] Raynaldo Ghiffari Lubabah, sikap PKS tak berubah tak kirim anggota ke pansus angket KPK, Merdeka, diakses https://www.merdeka.com/politik/sikap-pks-tak-berubah-tak-kirim-anggota-ke-pansus-angket-kpk.html , pada tanggal 18 Juli 2017, pukul : 08.15

[5] Nabilla Tashandra, Yusril : kalau KPK tidak setuju angket bawa saja ke pengadilan, Kompas, diakses http://nasional.kompas.com/read/2017/07/10/19191801/yusril.kalau.kpk.tak.setuju.angket.bawa.saja.ke.pengadilan, pada tanggal 18 Juli 2017, pukul : 09.47

Lebaran, Munajat, Halal Bi Halal

H

“Cinta hendaknya untuk merasa bahagia

Jika nurani berkata

Akal sehat berkuasa

Hidayah Ilahi nuansakan surga

Tuhan ada di semua umat-Nya

Bergegaslah luapkan kata maaf

Seiring doa

Hamba dengungkan takbir Ilahi

Allahu Akbar Walillailham

Bedug pun ditabuh

Menandakan hari kemenangan telah tiba

Insan manusia bergembira

Sambut lebaran milik kita.”

            (Lebaran Milik Kita, merupakan sepenggal puisi karya Dewantara Soepardi, yang dapat menginspirasi kita semua untuk lebih berusaha, dibalik diagnosa brain injured (cerebral palsy tipe quadriplegia) terhadapnya).

Tak terasa bulan suci Ramadhan yang penuh rahmat ini hampir berakhir. Bulan dimana umat muslim wajib berpuasa, berlomba-lomba khatam Al Qur’an, melakukan shalat malam, dan berbagai ritual agama lainnya, yang semua dilaksanakan untuk meraih ridha dan pahala dari Allah SWT.

Hari Raya Idul Fitri atau yang lebih akrab disebut Lebaran, adalah hal yang selalu dinantikan oleh umat Muslim. Hari kemenangan, merayakan “kemenangan” umat muslim setelah sebulan berpuasa, menahan nafsu, menjaga hati dan menjauhkan diri dari segala hal yang buruk dan dilarang oleh Allah SWT. Semua orang berkumpul. Saling melempar senyum dan bersalaman sambil berkata, “Ngaturaken Sugeng Riyadi nggih Pak, Bu…” (terjemahan: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Pak, Bu..”) atau mengirimkan pesan singkat bertuliskan, “Taqabbalallahu minkum ahyaakumullah li amtsaalihi kulla ‘aamiin wa antum bi khair” – Semoga Allah menerima (amal) kalian semua. Semoga Allah memanjangkan umur kalian di tahun-tahun yang sama, dan kalian senantiasa dalam keadaan baik.”

Di Indonesia yang tercinta ini, banyak tradisi yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mulai dari tradisi beli baju dan alat ibadah baru (atau bahkan kembaran satu keluarga), memasak lontong opor lengkap dengan kerupuk, camilan kue kaleng dari parcel yang akan menjadi hiasan di meja tamu selama sebulan ke depan, tradisi terima tunjangan hari raya bagi kaum muda, tradisi sungkeman dengan anggota keluarga, tradisi copy paste dan kirim SMS pantun atau puisi yang diawali dengan frasa “air tak selalu jernih..” berkedok meminta maaf hingga tradisi halal bi halal.

Tradisi halal bi halal seperti menjadi annual event yang dilaksanakan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari perkumpulan alumni sekolah, keluarga mahasiswa, perkumpulan pegawai kantor hingga paguyuban di kampung.

Penggagas istilah halal bi halal itu sendiri adalah KH Abdul Wahab Chasbullah. Sedikit bercerita, pada tahun 1948, Indonesia sempat dilanda gejala disintegrasi bangsa. Para elit politik saling bertengkar dan tidak mau duduk dalam satu forum. Kemudian, Ir. Soekarno yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI, meminta pendapat dari KH Abdul Wahab Chasbullah untuk mengatasi situasi politik Indonesia yang sedang tidak sehat. Kebetulan pada waktu itu mendekati datangnya Hari Raya Idul Fitri, sehingga KH Abdul Wahab Chasbullah memberikan saran kepada Ir. Soekarno untuk mengadakan silaturrahim. Namun Ir Soekarno menginginkan istilah lain itu menggantikan terminologi silaturrahim.

Kemudian, KH Abdul Wahab Chasbullah menjelaskan, ”Para elit politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu berdosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa (haram), maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturrahim nanti kita pakai istilah halal bi halal.

Tradisi halal bi halal ini kemudian diikuti masyarakat muslim secara luas. Sebenarnya, kegiatan yang mirip dengan halal bi halal ini sudah dilaksanakan sejak era kepemimpinan KGPAA Mangkunegara I atau yang dikenal dengan Pangeran Sambernyawa, namun beliau belum menyebut kegiatan tersebut dengan istilah halal bi halal, meskipun esensinya sudah ada.

Istilah halal bi halal ini secara nyata dicetuskan oleh KH Abdul Wahab Chasbullah dengan analisa pertama (thalabu halal bi thariqin halal) adalah mencari penyelesaian masalah atau mencari keharmonisan hubungan dengan cara mengampuni kesalahan. Atau dengan analisa kedua (halal yujza’u bi halal) adalah pembebasan kesalahan dibalas pula dengan pembebasan kesalahan dengan cara saling memaafkan.

Terlepas dari segala keberagaman pendapat mengenai halal bi halal, bukankah suatu hal yang sangat baik apabila kita masih bisa berkumpul dengan kawan lama, saling meminta maaf, saling bercerita, hingga saling bermunajat untuk kebaikan satu sama lain?

Sebagai contoh, Halal Bi Halal alumni SMP Negeri X Angkatan 1980.

Kalau bukan karena halal bi halal, mungkin saja angkatan yang sudah berusia lebih dari 30 tahun itu tidak akan berkumpul bersama dan bertemu, bahkan saling mengirim pesan atau surat pun belum tentu. Bagaimana ya kabar si X teman sebangku waktu sekolah dulu? atau Bagaimana ya kabar si Y yang pernah menolongku ketika kesusahan? Padahal kita sebagai umat muslim, memiliki kewajiban untuk menjaga tali silaturahmi dan ukhuwah yang telah dibangun. Melalui kegiatan halal bi halal tersebut, banyak kata maaf dan memaafkan yang terucap, banyak tawa bahagia hingga air mata yang menetes akibat pengakuan kesalahan, hingga banyak doa-doa baik yang terpanjatkan untuk Allah SWT.

Seperti sabda Rasulullah SAW, “Allah merahmati seorang hamba yang pernah berbuat dzalim terhadap harta dan kehormatan saudaranya, lalu ia datang kepada saudara yang didzaliminya itu untuk minta kehalalannya sebelum ajal menjemput.” (HR Tirmidzi dan Abu Hurairah)

Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berbuat salah dan khilaf. Rasulullah SAW sendiri pernah menyatakan bahwa semua bani adalah khattha’un, adalah yang banyak berbuat dosa dan maksiat. Dan sebaik-baik khattha’un adalah at-tawwabun, yaitu orang yang banyak bertaubat.

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat.” Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik RA.

Sehingga, bukanlah suatu hal yang memalukan (aib) apabila kita mengakui kekhilafan dan meminta maaf atas kesalahan yang telah kita perbuat kepada saudara kita, tetangga kita, atau bahkan teman kerja/kuliah kita yang bahkan jarang bertegur sapa dengan kita.

Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa memiliki tanggungan kedzaliman terhadap saudaranya, entah dalam hal kehormatan atau pun hartanya, maka hendaklah meminta kehalalannya hari ini. Sebelum datang hari (kiamat) di mana tidak berguna lagi dirham dan dinar. Pada hari kiamat nanti, bila seseorang yang mendzalimi belum meminta kehalalan dari saudaranya, maka bila ia memiliki amal kebaikan, sebagian amal kebaikannya itu diambil sekadar kedzaliman yang ia lakukan untuk diserahkan kepada orang yang sudah pernah ia dzalimi. Bila ia sudah tidak memiliki sisa amal kebaikan, maka dosa yang dimiliki orang yang pernah ia dzalimi di dunia akan dilimpahkan kepadanya senilai kedzaliman yang pernah ia lakukan. (HR Bukhari dan Abu Hurairah RA)

Maka, jangan sampai dosa-dosa yang kita punya akibat berbuat khilaf tersebut dibawa mati hanya karena kita merasa gengsi untuk meminta maaf. Karena sebagai ganti dari kedzaliman yang belum diminta kehalalannya, dosa orang yang kita dzalimi akan dialihkan menjadi tanggungan kita.

Walaupun kegiatan halal bi halal memang sudah banyak dilakukan oleh banyak kelompok masyarakat di Indonesia, akan tetapi, bukan halal bi halal itu sendiri yang wajib untuk dilaksanakan, melainkan saling meminta maaf, bersilaturrahim dan menjaga ukhuwah itulah yang harus dilaksanakan oleh umat muslim.

*cerita mengenai latar belakang lahirnya istilah Halal Bi Halal didapat dari KH Masdar Farid Mas’udi.

Ditulis oleh:

Nova Alfie Annisa (2015)

Modernisasi : Elegi Kemanusiaan dan Kebangkrutan Sosial

 

“Kalau dahulu banyak luka kemanusiaan dalam perjalanan sebuah peradaban berpangkal pada sikap chauvinis yang berlebihan. Kini tampaknya egoisme mengambil alih.”

….

Sejarah peradaban manusia telah mengalami percepatan sedemikian rupa. Kita hidup di era dimana kemajuan di berbagai bidang tersosialisasikan dengan mudahnya. Percepatan dan segala kemajuan di berbagai bidang ini pun tentu sangat mempengaruhi pola interaksi antar-manusia yang tampak lebih condong kearah destruktif.

Ada satu pesan khusus yang dapat kita tangkap dari sebuah kemajuan, bahwasanya kita akan segera memasuki dunia yang serba ekstrim di masa depan apabila manusia kehilangan respons terhadap rasa kemanusiaannya. Namun tanda-tanda ini nampaknya mulai tumbuh dalam pola interaksi masyarakat. Sebut saja yang terkini yakni semakin sering disebarnya fitnah dan hoax di media sosial yang mempengaruhi mental masyarakat. Dan entah secara sadar atau tidak telah membuat masyarakat mengorbankan jati diri kemanusiaannya.

Berbagai kemajuan dan segala implikasinya dapat melipat potensi kemanusiaan dalam diri. Berbagai anstisipasi demi mempertahankan kemanusiaan mesti dilakukan. Harus ada sebuah pemahaman mendalam dan penanaman budaya kritis di titik ini. Namun tak hanya sampai disitu, secara esensial haruslah dapat tercapai sebuah tindakan sosial yang didasari rasa kasih sayang/emosi (Affectual Effect).

Pemaknaan kemanusiaan dapat kita temukan dalam salah satu ajaran Gandhi, yakni ahimsa. Ahimsa tidak sebatas hanya pada keyakinan atau sikap saja, ia meliputi segala pikiran, tindakan, dan ucapan. Ahimsa pun mencakup seluruh ciptaan, itu artinya bahwa orang harus berlaku secara ahimsa kepada siapa pun. Ahimsa ditujukan agar kita mempunyai keteguhan jiwa. Pemaknaan tersebut dapat dijelaskan bahwa makna ahimsa lebih menekankan pada makna penolakan atau penghindaran secara total terhadap segenap keinginan, kehendak atau tindakan yang mengarah pada bentuk penyerangan atau melukai siapa pun. Inilah kemanusiaan.

Islam, Kemanusiaan, dan Permasalahan Sosial

Praktek beragama menjadi jalan paling efektif dan solutif untuk menumbuhkan kemanusiaan dalam diri seseorang, agama apa pun itu, tentu mengajarkan segala hal tentang kebaikan dan salah satunya tentang kemanusiaan. Kesalehan individual yang diajarkan dalam beragama selalu melahirkan efek-efek kesalehan sosial. Apabila tidak, dapatlah dikatakan bahwa telah terjadi kebangkrutan sosial.

Dalam sebuah hadist, Nabi Muhammad SAW pernah menyinggung masalah ini,

“Apakah kalian tahu siapakah sebenarnya orang yang bangkrut? Para sahabat nabi mengatakan: ”orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang dan harta benda”. Nabi bersabda: “Bukan demikian. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan-amalan ibadah shalat, puasa dan zakat. Tetapi pada saat yang sama dia juga datang sebagai orang yang pernah mencaci-maki orang lain, menuduh orang lain, makan harta orang lain, mengalirkan darah orang lain, memukul orang lain. Maka para orang lain (korban) tersebut akan diberikan pahala kebaikan dia (pelaku/al-muflis). Ketika seluruh kebaikannya habis sebelum dia dapat menebusnya, maka dosa-dosa korban akan ditimpakan kepadanya (pelaku), kemudian dia (pelaku) dilemparkan ke dalam neraka”. (H.R. Imam Muslim, Imam Ahmad dan Tirmizi).

….

Berbagai kemajuan telah membawa kita ke dua tempat, ke arah pembangunan dan kehancuran sekaligus. Modernisasi harus disikapi dalam sebaik-baik bentuk dan prasangka, tanpa harus melupakan keburukan-keburukan yang selalu bersamanya.

Kemanusiaan menjadi barang mahal di era ini. Lalu kenapa mesti kemanusiaan? Ya, sebab ia seperti mutiara, meski di lumpur sekalipun, ia tetaplah mutiara dengan segala keindahannya. Yang pasti manusia lah titik sentralnya. Ia subyek sekaligus objek perubahan, bahwa dalam perubahan, kemajuan dan pembangunan apapun itu, dimensi manusia harus tetap dikedepankan.

 

Ditulis oleh : Rakha Gurand (2016)

Sekolah Debat 2016

103921

Tepat pada tanggal 9 November 2016, Departemen Pengkajian dan Wacana KMFH UGM mengadakan sekolah debat yang bertempat di ruang 7.2.4 FH UGM (ruang sidang 4). Sekolah debat kali ini dihadiri dari berbagai kalangan mahasiswa, Tio (mahasiswa FH UGM 2015) selaku pembawa acara membuka acara tersebut dengan ucapan pembuka. Setelah itu barulah acara dipandu oleh Husni (mahasiswa FH UGM 2014) selaku moderator yang mengajukan pernyataan untuk membuka sesi materi. Materi disampaikan oleh Ola Anisa Ayutama, S.H. dengan baik dan berbobot, beliau menyampaikan materi tentang tata cara debat yang baik dan benar mulai dari bahasa tubuh dan bahasa verbal, selanjutnya beliau juga memberikan tips membedah mosi yang baik.

Pada kali ini mosi yang dibedah adalah “Usulan Pemerintah untuk menaikkan dana bantuan kepada partai politik” mulai dari cara membangun argumen pro dan kontra pun dibahas dengan terstruktur dan sangat baik sehingga mudah dicerna oleh para peserta. Sesi selanjutnya yaitu simulasi debat, pada sesi ini moderator memandu agar peserta dibagi menjadi tim pro dan tim kontra, mosi untuk simulasi debat kali ini adalah “Pengetatan pemberian remisi bagi terpidana korupsi” dalam waktu 10 menit peserta diberikan kesempatan untuk membedah mosi tersebut sesuai tim masing-masing. Setelah waktu habis barulah simulasi debat dimulai, simulasi debat kali ini sangat menarik karena dari masing-masing tim memberikan argumen yang sangat baik.

Setelah selesai sesi simulasi barulah Ola Anisa Ayutama, S.H selaku pemateri memberikan komentar yang sangat membangun dan sangat mengapresiasi hasil dari simulasi debat tersebut. Acara sekolah debat ini akhirnya ditutup dengan kesimpulan yang disampaikan oleh moderator sekaligus menjadi penutup dalam acara Sekolah Debat.

Diskusi Umum Usulan Kenaikan Dana Bantuan Pemerintah Untuk Parpol Naik 50%

103379

Departemen Pengkajian dan Wacana KMFH UGM bersama BPPM MAHKAMAH FH UGM bekerja sama dalam menggelar diskusi dengan tema “Usulan Kenaikan Dana Bantuan Pemerintah untuk Partai Politik Sebesar 50 Kali Lipat” pada diskusi kali ini mengundang pembicara bernama Luthfi Dwi Hartono seorang mahasiswa FH UGM yang mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara, diskusi tersebut dilaksanakan pada 27 Oktober 2016. Beliau mengatakan bahwa Partai Politik memiliki tiga sumber keuangan yaitu iuran anggota, sumber yang sah, dan bantuan pemerintah sebesar 658 Miliar pertahun untuk semua parpol. Bantuan keuangan tersebut hanya mencakup pendidikan politik dan operasional kesekretariatan, tidak ada biaya kampanye. Dia mengatakan bahwa bantuan yang naik sebesar 50% tidaklah masalah karena memang uang tersebut seharusnya digunakan untuk pendidikan politik pada masyarakat yang salah adalah ketika parpol tidak menggunakan uang tersebut sebagai mana mestinya. Dapat pula dilihat dari berbagai faktor untuk menentukan keuangan bukan semata-mata karena ekonomi saja tapi dilihat juga faktor sosial dan politik.

 

Pada sesi tanya jawab ada peserta yang melontarkan pertanyaan mengenai dana bantuan tersebut haruskah dihapuskan atau tidak, namun beliau menjawab bahwa tidak ada yang salah dengan dana bantuan karena mekanisme dan regulasinya sudah jelas yang menjadi masalah adalah sanksinya,Selain itu masalah iuran keuangan dan sumbangan tidak ada regulasinya. Mengenai 50 kali lipatnya (658 miliar) tidak menjadi masalah, karena sesungguhnya APBN adalah 2000 Triliyun yang mana hal itu masih sangat bijak jika menaikkan dana bantuan untuk parpol.

 

Pada akhirnya karena waktu telah semakin sore, diskusi itupun ditutup dengan moderator sekaligus penjelasan singkat selama diskusi berlangsung dan para peserta akhirnya mendapatkan pandangan baru mengenai isu tersebut sehingga bisa menarik kesimpulan masing-masing.

[RILIS RESMI DISKUSI TERBUKA BERSAMA KMFH UGM DENGAN TEMA “KASUS AHOK DAN AL MAIDAH: 51 TINJAUAN DARI SISI TAFSIR AL-QURAN DAN HUKUM]

Tepat pada tanggal 18 Oktober 2016 DPW KMFH UGM bersama DST KMFH UGM menggelar diskusi terbuka yang bertemakan “Kasus Ahok dan Al Maidah: 51 Tinjauan dari Sisi Tafsir Al Quran dan Hukum” yang dimoderatori oleh Jatmiko Wirawan. Diskusi tersebut diselenggarakan di Fakultas Hukum UGM tepatnya di ruang 5.3.1 FH UGM. Pembicara pada diskusi kali ini yaitu : Ustad Ismail selaku pembicara pertama memaparkan materi mengenai tafsir Surat Al-Maidah ayat 51 serta Sejarah Islam. Beliau mengatakan bahwa ada orang yang berpandangan bahwa dulu pada zaman nabi Muhammad SAW ada pemimpin yang berasal dari kalangan kafir beliau menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena pada saat itu nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi nabi dan setelah menjadi nabi pun belum banyak yang menganut agama Islam di Mekkah oleh karena itu nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, setelah di Madinah barulah ajaran Islam diterima dan banyak pengikutnya sampai muncul masyarakat yang mayoritas Islam. Jadi Pada saat itu barulah bermunculan pemimpin yang beragama Islam. Surat Al Maidah ayat 51 ini baru diturunkan di Madinah pada setelah munculnya masyarakat muslim, jadi alasan bahwa pada sejarahnya tadi tidak bisa dipakai untuk alasan memilih pemimpin non muslim(kafir). Begitu pula pada masa khalifah Umar yang pada saat itu Abu Musa selaku Gubernur Basrah yang kurang pandai dalam hal tulis menulis dan mengangkat sekretaris dari kalangan non muslim karena orang tersebut pandai dalam hal tulis menulis, begitu tiba saat melaporkan laporannya Umar menyuruh Abu Musa untuk mendatangkan Sekretaris yang diangkatnya untuk melaporkan laporannya di dalam mimbar Masjid, lalu Abu Musa mengatakan bahwa sekretarisnya tidak bisa memasuki Masjid dan Umar bertanya apakah dia sedang Junub? Jawab Abu Musa tidak, dia bukan orang yang beragama Islam. Mendengar perkataan tersebut Umar langsung memerintahkan Abu Musa untuk mencopotnya dan mengganti dengan orang yang beragama Islam sebab alasan tersebut tidak bisa diterima untuk memilih orang non muslim untuk mengurus urusan negara. Jadi kisah ini menyatakan bahwa umat Islam dilarang untuk menyerahkan urusan negara kepada seorang non muslim, baik itu pemimpin maupun jabatan struktural lainnya.

Kemudian ustad Ismail menjelaskan bahwa tafsir dari Surat Al Maidah ayat 51 itu tidak boleh menjadikan pemimpin orang (selain Islam) dan juga sudah terjadi pada saat Khalifah Umar, lalu ustad Ismail mengatakan bahwa tidak boleh sembarangan menafsirkan, yang harus diperhatikan dalam menafsirkan Al Quran itu harus menguasai 15 cabang ilmu sehingga jika ada orang yang tidak ahli dalam menafsirkan Al Quran itu kalau tafsirannya benar maka dia dapat dosa 1 kalau salah dapat dosa 2, salah satu cara dalam menafsirkan Al Quran itu harus dilihat secara keseluruhan jadi setiap ayat dalam Al Quran itu berkaitan satu sama lainnya tidak boleh terpaku pada satu ayat saja.

Diskusi dilanjut dengan pembicara kedua yaitu pak Sigid Riyanto, S.H., M.Si. yang memaparkan kasus Ahok dalam perspektif hukum pidana khususnya pasal terkait yaitu Pasal 156a ayat (1) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Berikut bunyi Pasal 156a ayat 1 KUHP “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Beliau mengatakan Pasal 156a ayat (1) KUHP merupakan delik formil dan selanjutnya beliau mengurai unsur delik Pasal 156a ayat (1) KUHP menjadi:

Unsur Subjektif: barang siapa dengan sengaja

Unsur Objektif:

  1. Dimuka umum
  2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan
  3. Penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Lalu beliau menerangkan bahwa unsur barang siapa itu menunjuk orang atau subyek dalam perkara tersebut telah dilakukan oleh seseorang (jelas ada pelakunya), sedangkan unsur dengan sengaja bahwa diri pelaku secara psikis menyadari atas segala perbuatan yang dilakukan dalam perkara in casu pembuat pernyataan adalah sehat secara rohani dan sedang melaksanakan tugas. Artinya bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan, pada perkara tersebut dalam keadaan sehat ketika melakukan hal tersebut, unsur tersebut telah terpenuhi. Lalu beliau menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam persoalan in casu sedang memberikan sambutan sebagai Gubernur dalam acara kedinasan dan pelaku menyadari dan/atau mengharapkan akan ada akibat yang diinginkan dari beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh pelaku, maka yang bersangkutan ada keinginan untuk dipilih menjadi Gubernur meskipun para pemilih tidak seagama dengan oknum unsur tersebut telah terpenuhi.

 

Pada unsur dimuka umum telah terpenuh karena pelaku melakukan hal tersebut di depan umum, pelaku juga memenuhi unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, dalam perkara in casu pelaku menyatakan bahwa “Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu” hal ini bermakna bahwa ada orang atau pihak tertentu seperti ustad atau kyai yang membohongi atau membuat bohong padahal dalam agama Islam, ustad atau kyai merupakan orang yang sangat dihormati, sedangkan unsur penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia agama diakui di Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 1 UU PNPS Tahun 1965 di Indonesia ada 6 agama yang diakui, salah satunya adalah Agama Islam, diama surat Al Maidah ayat 51 memberikan pedoman cara memilih pimpinan maka kalau disebut “dibohongi” oleh surat tersebut maka merupakan perbuatan yang menodai keyakinan umat Islam. Oleh karena itu dalam perkara in casu sudah terbukti dan sudah seharusnya hukum ditegakkan hanya saja tergantung bagaimana penegakan dari para penegak hukum itu sendiri.

 

Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, Pertanyaan pertama dari Arvel yang menyatakan bahwa dalam teori Filsafat Hukum, pemimpin dibagi menjadi ulama dan umara. Apakah masih relevan konteks pemimpin yang dikualifikasikan dalam Surat Al Maidah ayat 51, di keadaan yang sekarang dimana Indonesia merupakan negara besar dan Islam sudah semakin luas. Apakah umara dan ulama bisa saling bersanding dalam melaksanakan tugasnya?

Jawaban dari Ustad Ismail yaitu pada zaman Rasulullah dan sesudahnya (khalifah), yang dipilih adalah orang-orang alim sehingga beliau dapat melaksanakan tugas kepemimpinan sesuai dengan perintah Allah SWT. Pada saat itu, kategori ulama dan umara tergabung dalam satu orang, sehingga memang benar-benar orang yang alim dan ahli.

Contoh : ketika ada orang yang tidak membayar zakat atau melakukan perbuatan pidana, maka itu menjadi urusan negara.

Berbeda dengan sekarang, karena Indonesia tidak menerapkan Hukum Islam. Apabila diterapkan maka yang terjadi adalah kejanggalan-kejanggalan. Bukan masalah relevan atau tidak relevan, karena hukum dalam Al Qur’an akan selalu relevan. Maka yang dapat dilakukan adalah menaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya Surat Al Maidah ayat 51 tetap relevan untuk dijalankan, namun harus memperbaiki dari segi kualitas keislaman orang-orang Islam di Indonesia. Permasalahan yang terbesar ada dalam kualitas diri orang-orang Islam tersebut, apakah sudah mematuhi ajaran agama sesuai dengan seharusnya atau belum. Menurut Islam (Surat Al Maidah ayat 51 dan ayat 78), tidak akan menjadikan Yahudi/Nasrani sebagai pemimpin. Jadi menurut Islam, pemimpin haruslah seorang mukmin.

 

Pertanyaan selanjutnya dari Jovi, yang pada intinya menanyakan seperti apa sosok Nabi Isa AS atau Yesus Kristus dalam Islam? Bagaimana Islam memandang kafir? Apakah adil ketika memang Pasal 156a ayat (1) dikatakan sebagai delik formil? Karena menurut dirinya Pasal tersebut merupakan delik materil dan harus dibuktikan alat bukti mengenai hal tersebut.

Jawaban dari ustad Ismail

  1. Nabi Isa adalah seorang manusia dan hamba Allah SWT. Nabi Isa berasal dari kaum nasrani yang artinya (menolong). Dalam hal ini menolong yang dimaksudkan adalah menolong dalam mendakwahkan agama Allah. Dalam Islam Nabi Isa adalah seorang Nabi, hamba Allah SWT dan bukan merupakan ruh Tuhan. Namun Nabi Isa adalah ruh yang diistimewakan karena terlahir dengan tidak memiliki ayah, Nabi Isa AS memiliki tugas yang sama dengan Nabi yang lain, yaitu memperjuangkan agama Allah dan kaum Nabi Isa AS disebut Kaum Nasrani (orang-orang yang menjadi penolong Nabi Isa dalam perjuangan dakwahnya)
  2. Kafir adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan tidak mengikuti perintah Allah SWT. Walaupun dia mengaku beriman kepada Allah SWT, tetapi apa yang dilakukannya tidak sejalan dengan perintah Allah SWT dan syariat Rasulullah SAW, maka dia termasuk orang yang kafir.

Jawaban dari pak Sigid

  1. Pompei menjelaskan niat berbeda dengan kesengajaan. Niat merupakan unsur subyektif sehingga tidak dapat diobjektifkan, yang mengetahui niat adalah orang yang berniat itu sendiri dan Tuhan. Sedangkan kesengajaan adalah unsur objektif. Ada perbuatan nyata yang dilakukan dan memiliki unsur niat yang sudah diobjektifkan. Apabila seseorang sudah memberikan ungkapan atau perbuatan, maka dalam hati pelaku sudah terdapat niat untuk mempengaruhi atau membuat akibat terhadap orang lain/lingkungannya.
  2. Delik materil mendasarkan pada suatu akibat. Penodaan agama tidak mendasarkan pada akibat, tapi perbuatan yang ia lakukan. Misalnya pada unsur dilakukan di depan umum, merupakan unsur perbuatan. Kemudian pada unsur dibodohi hal ini brmakna ada yang MELAKUKAN PERBUATAN, yaitu orang yang melakukan pembodohan, dalam perkara in casu adalah menodai agama dan menimbulkan permusuhan.

 

Pertanyaan terakhir yaitu dari Istigfaro Anjaz yang mengaitkan Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Penetapan Kepala Daerah dan sanksi yang terdapat pada Pasal 72 ayat (5) Undang-undang Penetapan Kepala Daerah dengan perkara in casu bukankah seharusnya hal tersebut dikategorikan dalam perkara pemilihan, bukan pidana? Serta menyatakan pendapat bahwa dirinya tidak sepakat apabila dalam memilih pemimpin kita tidak boleh mempertimbangkan unsur agama. Dalam menentukan pilihan, tidak bisa sekedar hanya mempertimbangkan kinerja dan visi-misi, unsur agama maupun suku bangsa juga merupakan pertimbangan yang wajar.

Jawaban dari Pak Sigid yaitu merujuk pada deliknya, termasuk delik khusus atau delik umum, maka memungkinkan untuk diberikan dakwaan kumulatif. Serta menegaskan bahwa perlu ada kajian kembali apakah perbuatan tersebut bertujuan untuk menjatuhkan pasangan calon yang lain atau semata-mata penistaan agama, hal tersebut kembali lagi kepada wessenchau (maksud dari si pembuat undang-undang)

Setelah sesi tanya jawab berakhir maka berakhir pula acara diskusi terbuka tersebut yang ditutup dengan kesimpulan dari moderator. Pada akhirnya peserta diskusi mendapatkan pandangan baru serta masing-masing peserta dapat membuat kesimpulan dari hasil diskusi terbuka ini.

 

 

 

 

 

Tertanda

Aris Munandar selaku Ketua KMFH UGM

Husni Muhammad Fakhruddin selaku Kepala Departemen Pengkajian dan Wacana KMFH UGM

Andy Bagus Burhannudien Jofa selaku Kepala Departemen Syiar dan Takmir KMFH UGM

Kabinet Biqolbimmuniib

Lagi-lagi Ulah Media

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam di dunia, karena banyak sekali keistimewaannya, tak terkecuali bagi para pemeluk agama Islam di Indonesia juga sangat menantikan datangnya bulan Ramadhan ini yang mana datang hanya sekali dalam setahun. Para umat muslim diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini sebagaimana yang telah di firmankan oleh Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 183 yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa dalam bulan Ramadhan ini bagi umat muslim wajib hukumnya dan jika ditelaah kembali ternyata kewajiban untuk berpuasa bukan hanya ditujukan kepada umat muslim saja tetapi juga kepada umat sebelum adanya umat muslim.

Tahun ini merupakan tahun 1437 H, di Indonesia sendiri yang notabene penduduknya beragama Islam dengan suka cita menyambut bulan Ramadhan ini, namun yang harus kita waspadai adalah banyak para pihak yang ingin memecah belah umat Islam. Tentu kita masih ingat bagaimana kasus yang viral diberitakan oleh media mainstream yaitu kasus yang terjadi di Serang, Banten ibu Saeni dengan Satpol PP dan terus menjadi bahan perbincangan netizen di media sosial, saling lempar komentarpun terjadi, ada yang pro dan ada yang kontra perihal razia tersebut. berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Satpol PP di Serang Banten melakukan Razia terhadap warung makan yang tetap beroperasi dibulan Ramadhan, padahal sudah ada Surat Edaran yang menguatkan peraturan tersebut. Pada Perda tersebut sudah jelas menyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa kategori penyakit masyarakat meliputi pelacuran dan penyimpangan seksual, waria yang menjajakan diri, minuman beralkohol, gelandangan dan pengemis, anak jalanan serta kegiatan yang dilarang pada bulan Ramadhan.

Kegiatan yang dilarang pada bulan Ramadhan itu mengacu pada Pasal 10 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang merokok, makan atau minum di tempat umum atau tempat yang dilintasi oleh umum pada siang hari di bulan Ramadhan. Pada bagian penjelasan disebutkan yang dimaksud siang hari adalah waktu pelaksanaan ibadah puasa. Diperjelas dengan ayat (3) pada Pasal yang sama disebutkan, setiap pengusaha restoran atau rumah makan atau warung dan pedagang makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari. Jika ditelaah lebih lanjut maka insiden Razia tersebut memang sudah berlandaskan hukum yang berlaku dan juga dilakukan oleh oknum yang berwenang karena dalam Pasal 15 disebutkan, Satpol PP berwenang melakukan razia terhadap tempat atau rumah, tempat usaha, jalan atau tempat umum, yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat, sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat kegiatan penyakit masyarakat. Namun patut disayangkan ketika media mainstream menayangkan berita yang menyulut emosi netizen sehingga banyak yang melemparkan komentar hujatan tanpa tahu peristiwa yang sebenarnya.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam membuat Peraturan Daerah hal ini berlandaskan pada Pasal 18 ayat (5) dan (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan kewenangan bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya termasuk dalam membuat peraturan daerah tetapi otonomi daerah harus dijalankan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku diatasnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya. Jikalau masyarakat menanyakan Perda Banten ini tercium rasis dan mendukung agama tertentu maka hal ini juga telah dibenarkan dalam Undang-undang bahwa salah satu bentuk otonomi daerah yaitu adanya peraturan daerah. Pembentukan suatu peraturan daerah haruslah tidak bertentangan dengan peraturan yang diatasnya, apa sajakah peraturan tersebut? peraturan yang diatasnya itu mengcu pada hierarki peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 2011 yaitu: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratak Rakyat
  3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan Daerah Provinsi dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) pada Undang-undang yang sama menyatakan bahwa dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, oleh karena itu jikalau perda tersebut dianggap bertentangan maka yang berhak membatalkan adalah Mahkamah Agung bukanlah Pemerintah Pusat ataupun Menteri itupun juga harus melalui mekanisme pengujian terlebih dahulu tidak bisa membatalkan secara sepihak.

Propaganda yang dilakukan oleh media mainstream tersebut menuai sukses besar untuk memecah belah umat karena terjadi perdebatan yang tiada habisnya antara yang pro dengan yang kontra dengan argumennya masing-masing. Maka perlulah kita untuk bertabayun terlebih dahulu dalam menyikapi suatu isu, sangat disayangkan ketika kita terpancing oleh media mainstream yang ingin memecah belah umat dengan berbagai cara. Banyak orang Islam yang terpancing sehingga melemparkan pernyataan bahwa ketika orang berpuasa meminta untuk dihormati maka juga hormati orang yang tidak berpuasa. Sebuah logika yang agak melenceng sedang mencoba dibangun, umat Islam di Indonesia lupa bahwa mereka adalah kaum mayoritas. Umat Islam di Banten masih menjadi mayoritas berbeda dengan halnya dengan di Bali yang mana umat Islam menjadi minoritas disana dan mentaati hukum yang berlaku di sana karena itulah suatu peraturan yang berlaku di daerah Bali yang dituangkan dalam Perda begitu pula Banten yang telah menjalankan salah satu bentuk otonominya yaitu menjalankan Perda tetapi malah di hujat habis-habisan oleh umat Islam sendiri, tetapi banyak juga yang menghormatinya seperti pengusaha restoran KFC yang ikut menyesuaikan jam operasional di Banten pada bulan Ramadhan. Jika ingin melihat tulisan yang lebih komprehensif mengenai logika masyarakat Indonesia maka silahkan googling akan banyak ditemukan penulis-penulis yang menyatakan bahwa logika yang dipakai oleh masyarakat Indonesia dalam menanggapi isu ini salah kaprah.

Perlulah kita sebagai umat Islam yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk tidak mudah terpancing oleh propaganda murahan seperti ini. Media mainstream sekarang sudah tidak bisa diharapkan, lalu cara kita untuk meminimalisir agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Beberapa cara untuk melihat isu secara obyektif yaitu dengan cara melihat dari berbagai sisi, pertama-tama carilah media yang menginformasikan dari satu sisi dan kemudian carilah media yang menginformasikan dari sisi yang lain kalau perlu media yang menginformasikan dari sis yang bertentangan dengan media mainstream lalu barulah ditelaah lebih lanjut dengan melakukan survei lapangan sehingga kita dapat menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana seharusnya sikap kita. Meskipun hal ini tidak menjamin keobyektifan secara 100% tetapi setidaknya kita telah mencoba untuk melakukan pandangan yang subyektif tetapi yang mendekati obyektif. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini agar kita tidak mudah terpecah belah dengan propaganda media mainstream. Akhir kata untuk menutup tulisan ini maka apabila ada kekeliruan dalam tulisan ini silahkan di caci maki tetapi dengan mengindahkan norma yang hidup di masyarakat.

 

Husni Muhammad F

Departemen Pengkajian dan Wacana

Oprasi (Opini dan Propaganda Islami)