Ishlah sebagai Solusi Pasca “Peristiwa 65″ di Era Reformasi

“Begitu banyak rahasia menyelimuti masa lampau kita, sehingga tidak layak jika kita bersikap congkak dengan tetap menganggap diri kita benar dan orang lain salah. Diperlukan kerendahan hati untuk melihat semua yang terjadi dalam perspektif kemanusiaan, bukannya ideologis” (Gus Dur)[1]

Kutipan pada awal tulisan ini cukup menjadi pemantik refleksi diri bersama, bagaimana semestinya kita lebih bijaksana dalam menyelesaikan suatu masalah serta dengan menggunakan cara pandang yang memiliki konteks lebih luas. Membahas perihal masalah dan cara pandang, tentunya belum lama pada dua pekan yang lalu kita kembali “diminta” untuk memperingati secara tahunan suatu peristiwa politik dan kemanusiaan yang pernah dialami oleh bangsa ini yang dilakukan oleh Gerakan 30 September / G30S. Yang mana hingga saat inipun berdasarkan bukti dan penelitian sejarah yang berkembang baik di Indonesia maupun luar negeri, setidaknya terdapat lima teori yang memunculkan siapa inisiator gerak G30S:

(1) PKI. Versi ini merupakan sejarah resmi pemerintah Indonesia di era orde baru yang dibuat oleh hasil rekonstruksi dari seorang sejarawan militer Nugroho Notosusanto, dan seorang militer yang meminati hukum Ismail Saleh, yang disusun sejak tahun 1968 dalam buku Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia;

(2) Masalah Internal Dalam AD. versi Benedict Anderson dan Ruth T.Mc Vey akademisi Universitas Cornell, Amerika Serikat, yang kemudian terkenal dengan sebutan Cornell Paper;

(3) Presiden Soekarno. Versi dari seorang sejarawan Barat, Antonie C.A. Dake, dalam bukunya In the Spirit of the Red Banteng, Indonesian Communists between Moscow and Peking 1959-1965;

(4) Soeharto. Versi dari seorang sosiolog dan sejarawan Belanda, W.F. Wertheim, dalam “Suharto and Untung Coup, The Missing Link”, Journal of Contemporary Asia dan

(5) CIA. Versi dari seorang mantan pejabat intelejen Amerika Serikat, Peter Dale Scott dalam bukunya CIA dan Penggulingan Sukarno.[2]

Jika melihat kembali atas rekam jejak PKI di Indonesia selain tahun 1965, yaitu seperti pada tahun 1948 (meskipun di era orde lama disebut dengan Madiun Affair bukan PKI Madiun) banyak juga saat itu tokoh masyarakat, tentara, kiai dan santri menjadi korban karena peristiwa pemberontakan dan penculikan di Madiun tersebut yang menjadi konflik horizontal pula di kalangan masyarakat daerah Jawa Timur terutama. Banyak faktor yang mempengaruhi gerakan PKI ini, selain karena penyebaran ideologi komunis dari Uni Soviet. Terdapat juga faktor ekonomi di kalangan masyarakat bawah dan sengketa tanah sebagaimana dikemukakan Amin Mudzakkir, Peneliti PSDR-LIPI dimana kurang berjalannya program reforma agraria UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadikan pemerintah berkewajiban mendistribusikan lahan kepada para petani tuna tanah sehingga menimbulkan banyak sengketa. UU tersebut merupakan respon terhadap proyek nasionalisasi aset-aset peninggalan Belanda di Indonesia. Dalam situasi ini, PKI sering melakukan agitasi yang dipandang berlebihan oleh lawan-lawan politiknya. Dari berbagai faktor dan pengaruh luar negeri tersebut, puncaknya adalah konflik horizontal yang ikut pula didukung oleh pemerintah orde baru menumpas ratusan ribu hingga jutaan massa yang diduga PKI pasca peristiwa’65.[3]

Terlepas dari siapa pelaku utama terjadinya peristiwa ‘65, dampak atas peristiwa tersebut sebagian masih saja berkembang dan menjadi polemik hampir setiap tahun dikarenakan trauma politik dan sosial yang belum hilang di masyarakat bahkan timbul pula paranoid akan bangkitnya PKI, yang kemudian memunculkan sikap represif pada kelompok dan kegiatan tertentu yang diduga secara sepihak menghidupkan kembali pemikiran dan gerakan PKI.

Seperti contoh terbaru pada 17 September 2017 yang lalu terjadi penyerangan ratusan massa dari sejumlah ormas ke kantor YLBHI Jakarta yang sedang mengadakan kegiatan seni dan edukasi mengenai peristiwa ’65. Padahal lembaga YLBHI tersebut yang didirikan pada tanggal 26 Oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H serta didukung penuh oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta saat itu merupakan lembaga yang telah secara konsisten membantu pembelaan, pendampingan, dan advokasi dari berbagai kelompok masyarakat tanpa pandang bulu hingga saat ini, seperti waktu yang lalu ketika terjadi pembubaran ormas HTI oleh pemerintah dengan berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, YLBHI juga ikut terlibat dalam pendampingan.[4]

Pada dasarnya dalam penanganan masalah sosial ini tetap dikedepankan prinsip rule of law sebagaimana mestinya yang memuat tiga unsur penting yaitu: (1) Supremacy of law; (2) Equality before the law; dan (3) Constitution based on human rights.[5] Dasar penekanan unsur-unsur tersebut bahwa tidak ada kesewenang-wenangan oleh siapapun dan wajib menaati hukum yang berlaku, setiap orang sama dihadapan hukum, serta juga hak-hak asasi manusia yang ditanamkan dalam konstitusi untuk semestinya dilindungi bersama, yang selanjutnya juga secara formil termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 (3), pasal 27 (1) dan pasal 28 D (1). Dilain sisi, aturan hukum yang mengatur mengenai pembubaran PKI dan larangan idelogi Komunis, Marxisme dan Leninisme telah diatur secara jelas dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966. Serta juga beberapa waktu yang lalu telah dikeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ditekankan mengenai larangan ormas yang bertentangan dengan pancasila.

Selain langkah hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada era reformasi ini pula sebenarnya telah banyak langkah lain yang telah dilakuin guna menangani dampak sosial yang ada pasca peristiwa’65, seperti dibentuknya Tim Pencari Fakta di era Orde Lama, dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada tahun 2004, meskipun akhirnya aturan yang mendasari tersebut dibatalkan oleh MK. Terdapat pula pada tahun 2015 diadakan sidang Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) di Den Haag atas peristiwa 1965-1966 yang dibentuk oleh para aktivis, penyitas dan akademisi namun tindakan internasionalisasi kasus ini dianggap bertentangan dengan hukum nasional oleh pemerintah dan tidak sah. Dalam berbagai perkembangan dan cara pandang penyelesaian peristiwa’65 pasca reformasi ini, dimana justru seiring waktu dan tidak dipungkiri pula muncul kepentingan politik tertentu yang menimbulkan polarisasi sikap atas penyelesaian masalah tersebut. Sudah semestinya dimunculkan jalan tengah atas permasalahan ini.

Dalam Islam terdapat penyelesaian konflik dengan pendekatan non litigasi (diluar pengadilan) menggunakan konsep al-sulh atau ishlah (damai). Konsep-konsep seperti hakam (arbiter atau mediator) adalah metode tahkim dan al-sulh atau ishlah (damai),  merupakan konsep dalam al-Quran merupakan media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan.[6]

Ishlah merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh alQuran. Ishlah adalah suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia. Dasar dari metode ini terutama terdapat dalam Q.S. Al Hujurat ayat 9 dimana apabila terdapat konflik diantara orang-orang beriman selesaikanlah  dengan damai (faashlihu).[7]

Kesadaran pentingnya melakukan ishlah (proses mendamaikan) dengan hasilnya sulh (damai) terletak pada kemampuan seorang juru damai dan kesadaran para pihak yang terlibat konflik. Apabila para pihak yang terlibat konflik tidak memiliki itikad baik untuk berdamai, maka Ishlah sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian konflik melalui ishlah ditentukan oleh kemampuan seorang muslih dan kesadaran para pihak untuk menempuh proses ishlah. Dengan dua prasyarat ini, islah akan dapat diaplikasikan sebagai model penyelesaian konflik di dalam masyarakat, khususnya masyarakat muslim.

Alm.Gus Dur sendiri pada masa beliau menjabat sebagai Presiden telah memulai langkah awal sebagai menuju Ishlah atau secara istilah umum yaitu rekonsiliasi (meskipun terdapat perbedaan dalam praktik Ishlah) dengan melakukan pendekatan kultural dan dukungan moril pada eks-tapol peristiwa’65 serta secara pribadi sebagai presiden pernah meminta maaf pada korban peristiwa’65-’66. Bahkan sempat mewacanakan pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966, meskipun banyak menimbulkan pro dan kontra saat itu.[8]

Mekanisme Ishlah ini tentunya tidak menjadi mustahil jika diterapkan di Indonesia dalam permasalahan pasca’65, dimana di dalamnya terdapat upaya dialogis, serta komitmen bersama meskipun semangat Ishlah mendasari atas Al Quran namun esensi yang akan dicapai dapat diterima secara luas dimana semestinya suatu masyarakat, bangsa dalam bernegara untuk bisa damai dan bersatu guna mewujudkan pembangunan peradaban yang humanis, moderat dan demokratis sebagaimana juga terdapat dalam spirit Ideologi Pancasila yang universal.

Ditulis oleh:

Amrullah Insani Andalas (2015)

Referensi

[1] Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, (Jakarta:Wahid Institute,2006),h.157.

[2] Andi Suwirta, “Mengkritisi Peristiwa G30S 1965: Dominasi Wacana Sejarah Orde Baru Dalam Sorotan”, HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah, No.1 (2000).

[3] https://nasional.tempo.co/read/763665/berapa-sebenarnya-korban-pembantaian-pasca-g30s-1965 diakses  pada tanggal 9 Oktober 2017 pada pukul 12.10

[4] https://tirto.id/jejak-advokasi-ylbhi-dan-lbh-jakarta-cwSm diakses pada tanggal 9 Oktober 2017 pukul 12.06

[5] A.V.Dicey, Introduction To The Study Of The Law Of  Constitutio, (Indianapolis:LibertyClassics,1982),h.120.

[6] Terdapat konsep lain yang dijelaskan al-Quran untuk menyelesaikan sengketa, diantaranya konsep tahkim. Tahkim merupakan penyelesaian sengketa melalui bantuan seorang hakam. Lihat dalam Sukmadjaja Asy‟arie dan Rosy Yusuf, Indeks Al-Quran. (Bandung: Pustaka.  2006), hlm. 61

[7] Menjadi landasan pula dalam Al Quran surat al-Nisa ayat 35, 60, 65, surat al-Maidah ayat 43, surat al-an‟am ayat 114, al-„araf ayat 87, yunus ayat 109, hud ayat 45 yusuf ayat 80.

[8] https://news.detik.com/kolom/3663373/rekonsiliasi-1965-belajar-dari-gus-dur diakses pada tanggal 9 Oktober 2017 pukul 12.30.

Notulensi Diskusi Warkop #3 : Relasi Islam dan Sosialisme

 

Telah diselenggarakan Diskusi Warung Kopi yang bertemakan Relasi Islam dan Sosialisme. Diskusi ini diadakan di Warkop Shine Caffe pada hari Kamis, 28 Oktober 2017 ba’da Isya dan dipantik oleh Mas Melfin Zaenuri, mahasiswa dari Fakultas Filsafat UGM.

Diskusi dibuka dengan pertanyaan bagaimana konteks Islam dan sosialisme itu sendiri. Sosialisme seringkali diidentikkan dengan komunisme, mungkin karena memang lahir dari rahim yang sama. Alhasil, ketika komunisme kemudian menjadi hantu dan musuh bersama bagi elite-elite indonesia, sosialisme pun ikut-ikutan terkena dampak. Lebih lucu lagi ketika umat Islam yang kemudian tergiring opini publik untuk membenci komunisme dan PKI saat bulan-bulan panas ini, malah jadi tergiring juga untuk membenci sosialisme. Ini yang kemudian adanya urgensi untuk sejenak melupakan dulu dendam terhadap komunisme karena PKI. Karena PKI dan komunisme adalah dua entitas yang berbeda.

Bila berbicara dalam konteks Islam, sosialisme sendiri merupakan salah satu nilai yang ada dalam ajaran Islam. Namun, karena ke-identik-an komunisme dan sosialisme karena lair dalam rahim yang sama, maka filsafatnya yakni materialisme dialektika ditolak habis-habisan oleh ajaran Islam. Saat masa kolonial, dimana keduanya sama-sama tertindas, muncul kemudian wacana untuk meng-kolaborasi-kannya menjadi sebuah kekuatan melawan penjajahan. Apa lagi pada saat itu, kongres Islam sedunia di Saudi gagal dilaksanakan.

Wacana kolaborasi ini dibuka oleh dari kedua kubu, diawali dengan salah satu tokoh pemikir Islam Hindia Belanda, H.O.S. Tjokroaminoto. Tjokro menulis satu buku yang berjudul “Islam dan sosialisme”. Buku ini kemudian menjelaskan bagaimana sebenarnya relasi antara kedua entitas itu sendiri. Kemudian dari kubu sebelah, diawali kritik Tan Malaka kepada Komintern. Tan Malaka mengkritik Komintern yang tidak mau membuka diri kepada kekuatan Pan-Islamisme pada saat itu, padahal keduanya sama-sama merupakan gerakan atas respon dari kolonialisme Eropa.

Menurut Mansur Faqih, ada empat paradigma umat Islam dalam merespon sosialisme yakni :

  1. Respon Islam Tradisionalis : respon ini ditujukkan oleh kalangan tradisionalis sebab sosialisme dapat merusak kearifan dan budaya lokal.
  2. Respon Islam Revivalis : respon ini ditunjukkan oleh organisasi-organisasi masyarakat seperti FPI atau HTI. Mereka menolak sosialisme dan sejenisnya, namun gerakan yang mereka perjuangkan secara substansi sebenarnya sama denan sosialisme seperti penolakan terhadap sistem ekonomi kapitalisme dan neo-liberalisme.
  3. Respon Islam Liberal : paradigma pemikiran liberal ini seperti namanya berarti bebas. Jadi dalam merespon sosialisme, hanya membebaskan golongannya mau menanggapinya seperti apa. Namun sayangnya, liberalisme ini kemudian mengafirmasi adanya kapitalisme yang tumbuh subur di dalam pemikiran seperti ini. Ini dikarenakan masyarakat liberal termasuk Islam liberal itu sendiri, melihat masyarakat sebagai individu dan tidak melihatnya secara kolektif. Ii juga yan menimbulkan individualisme dalam manusia.
  4. Respon Islam Transformatif : respon ini dimunculkan oleh golongan Islam yang biasa kita kenal sebagai Islam transformatif atau Islam progresif. Golongan ini merespon sosialisme dengan keterbukaan dan melihat bahwa wacana Islam dan sosialisme ini bisa menjadi pondasi untuk mencari formulasi bagaimana caranya untuk melindungi kaum mustadh’afin. Dalam melihat problema ini, biasanya golongan ini menggunakan teologi pembebasan. Kemudian menafsirkan ayat-ayat Tuhan secara progresif dan kontekstual serta sesuai dengan apa yang diperjuangkan.

Progresivitas Islam

Saat ini agama menjadi sebuah hal yang kembali mendapatkan perhatian. Agama sekarang bermain dalam ranah populisme. Misal saja, Aksi Bela Islam yang sampai punya beberapa episode. Aksi ini mampu menebar keresahan yang sedemikian rupa sehingga bisa menggaet massa yang sedemikian besar, bahkan konon katanya bisa sampai tujuh juta demonstran. Namun sayangnya adalah, dari permainan para golongan revivalis ini kemudian memunculkan pendapat bahwa Islam hanyalah agama yang tidak boleh dihina, dan akhirnya aksi bela kendeng ataupun konflik agraria lainnya dimana Islam bisa sangat berperan disana, menjadi tidak populer. Padahal, kaum mustadh’afin yang benar nyata adalah orang-orang yang hidup dipusaran konflik agraria tadi.

Permasalahan diatas tadilah yang kemudian memunculkan gagasan Islam progresif. Gagasan Islam progresif yang dicetuskan oleh Muhammad Al-Fayyadl ini kemudian menolak adanya kapitalisme, hampir sama sebenarnya dengan golongan revivalis. Perbedaannya adalah Islam progresif lebih terbuka terhadap segala bentuk pemikiran yang progresif seperti wacana kolaborasi Islam dan sosialisme. Islam progresif juga sebenarnya sedikit identik dengan kelompok Islam liberal, sama-sama terbka dalam melihat sebuah pemikiran. Perbedaannya kemudian adalah Islam progresif ini kemudian melihat sebuah tatanan masyarakat sebagai sebuah kolektivitas atau kelompok dan komunal, sedangkan Islam liberal melihat suatu masyarakat secara terpisah-pisah dan melihat secara individual. Islam liberal kemudian mendukung kebebasan manusia secara individu, ini yang kemudian menumbuhkan bibit-bibit kapitalisme dalam perekonomian dan individualisme dalam kehidupan bermasyarakat.

Bila kita melihat dari perspektif historis dan dalam konteks indonesia, wacana Islam progresif ini hampir tidak bisa muncul kepermukaan. Pasca kemerdekaan, wacana Islam progresif ini sangat sulit untuk berkembang dan masuk dalam arena politik. Ini dikarenakan sibuknya rezim untuk mengendalikan masyarakat agar tidak ada perlawanan. Alhasil, rezim boleh sedikit bersahabat dengan Islam, namun yang ditonjolkan hanya dari segit ritus semata.

Pasca reformasi kemudian muncul lagi gerakan-gerakan Islam yang progresif baik dari tataran pemikiran hingga tataran gerakan. Disini, penting untuk kemudian pemain-pemain Islam progresif untuk turun bermain pula politik praktis. Karena jangan sampai kalangan Islam revivalis dan liberalis memonopoli istilah Islam dalam pertarungan politik nasional. Islam politik harus ada Islam progresif, agar dapat menyuarakan kaum mustadh’afin.

Penutup

Kembali lagi kepada wacana kolaborasi Islam dan sosialisme, menjadi penting kemudian untuk kita pahami secara komprehensif. Islam bisa dianggap sebagai konsep, serta dianalisis menggunakan analisis Marxis mengenai sosialisme yang merupakan fenomena atas respon dari ketertindasan. Kedua entitas ini punya sejarah dan keterkaitan yang sangat besar. Keduanya pula punya nilai-nilai yang sebenarnya hampir sama. Tujuannya pun sama, sebagai respon dari ketertindasan dan keterkekangan.

Islam sendiri merupakan agama yang sangat lengkap dan sempurna, ia mengatur keseluruhan aspek kehidupan. Islam juga merupakan agama pembebasan, yang membebaskan bukan hanya umatnya semata, namun juga seluruh umat manusia dari segala keterkekangan dan keterpurukan. Kita ingat kisah  Nabi SAW yang dengan ajaran Islamnya dapat me-revolusi tatanan masyarakat arab yang sangat etno-sentris, kapitalis, dan jahiliyah pada saat itu menjadi masyarakat madani yang punya piagam HAM pertama di dunia. Dengan tafsir progresif dan kontekstual serta relevan sesuai ruang dan waktu ala kaum Islam transformatif atau progresif, maka ayat-ayat Tuhan bisa digunakan untuk memperbaiki dunia menjadi lebih baik.

KEKUASAAN DALAM ISLAM

Assalamualaikum wr.wb

Allah SWT berfirman dalam surat al-kahfi ayat 84-85 yang artinya: “sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di (muka) bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya (untuk mencapai) segala sesuatu (84)  maka diapun menempuh suatu jalan (85).

 Ayat tersebut diturunkan untuk sang penakluk dunia Alexander the Great atau yang kita kenal sebagai Iskandar Zulkarnain. Dapat kita lihat pada ayat 84 surat Al-Kahfi, Allah SWT akan memberikan kekuasaan kepada seseorang dan sebuah jalan untuk mencapai sesuatu dalam hal menjalani kekuasaannya. Dalam konteks ini kita lihat secara realistis Allah SWT akan memberikan jalan kepada seorang penguasa dan diharapkan jalan tesebut digunakan sebaik mungkin untuk tujuan yang baik dan demi kejayaan yang dikuasai jadi bukan hanya kejayaan pribadi. Kekuasaan halal halal saja jika diincar incar oleh kebanyakan orang.

 Bisa kita lihat di negara kita, sekarang banyak sekali partai-partai di negara kita dan mengapa partai-partai yang tadinya merupakan partai oposisi pemerintah, bermanuver menjadi partai pendukung pemerintah, ini agak sedikit menyimpang dari salah satu ciri sistem pemerintahan presidensil dimana sistem ini menganut sistem partai tunggal. Tapi bukan ini bukan masalah yang fundamental sebenarnya.

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa orang-orang kita suka sekali membuat partai sendiri ?. Misal ada seseorang dari partai X lalu keluar dari partai tersebut lalu membentuk partai sendiri, misal partai A. lalu pertanyaan lain yang muncul adalah apakah semudah itu membuat partai?. Jawaban-jawabannya sebenarnya mudah saja, konstitusi kita mengatur tentang kebebasan berserikat. Sebagaimana yang diatur pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, kita bebas untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tetapi ada opini yang menyatakan banyaknya partai di negara kita dan bermanuvernya partai-partai yang tadinya oposisi pemerintah menjadi partai pendukung pemerintah adalah karena orang-orang kita yang haus akan kekuasaan, ingin sekali menduduki kursi-kursi jabatan di pemerintahan misalnya.

Sekarang kita andaikan pasal 28E ayat 3 tadi merupakan jalan yang diberikan Allah SWT, kita telah diberi jalan untuk berkuasa dengan adanya pasal tadi tetapi tujuan yang sebenarnya dari pasal ini bukanlah untuk berkuasa-berkuasa semata tetapi untuk memenuhi demokrasinya negara kita. Allah SWT memperbolehkan saja kita untuk berkuasa tetapi disini diharapkan kekuasaan tersebut harus diingat bukan untuk kepentingan pribadi semata namun untuk kejayaan bangsa dan sangat-sangat perlu diingat bahwa kekuasaan diberikan oleh Allah SWT yang merupakan amanah yang dipercayakan kepada seorang penguasa demi kepentingan bersama bukan pribadi semata.

Surat al-kahfi ayat 85 yang menyatakan bahwa seorang penguasa tesebut akan menempuh suatu jalan yang diberikan tadi, sehingga secara implisit ayat tersebut juga mengharapkan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh Allah SWT melalui jalan yang diberikan tadi dimanfaatkan sebaik mungkin dan dengan itikad baik, lalu diharapkan seseorang yang ingin berkuasa, menempuh suatu jalan yang halal dan sesuai apa yang diharapkan bukan dengan jalan yang haram atau melalui jalan-jalan yang curang dan lain-lain, karena jalan yang ditempuh dalam memperoleh kekuasaan akan berpengaruh pada jalan saat menjalani kekuasaan tersebut.

Menutup artikel ini diharapkan pembaca mengerti apa itu sebenarnya kekuasaan yang benar dan halal dalam konteks duniawi maupun ukhrawi. Kekuasaan adalah sesuatu yang dititipkan Allah SWT berupa amanah untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan berguna bagi umat manusia dan sudah termasuk pribadinya. Seperti kalimat yang sering kita dengar, islam adalah agama rahmatan lil alamin, islam adalah rahmat bagi umat manusia dan alam semesta. Jadi seseorang penguasa disini diharapkan menjalani jalan kekuasaan yang telah diberikan kepadanya dengan niat untuk kejayaan umat dan sekitarnya serta selalu ingat bahwa kekuasaan adalah amanah.

Wassalamualaikum wr.wb.

Aditya Wahyu Febriyantoro

Departemen Syiar dan Ketakmiran KMFH UGM 2015

Rilis Kajian Rutin #9 : Kemuliaan Muharram

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, telah terlaksana Kajian Rutin #9 dengan rincian sebagai berikut

Nama penceramah: Ust. M. Asdi Nurcholis, L.C
Pada/hari tanggal: Selasa, 26 September 2017
Tema: Kemuliaan Muharram

Allah SWT berfirman:

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَاۤ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰ لِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ ؕ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ
“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.”
(QS. At-Taubah 9: Ayat 36)

Dapat diambil bahwa lama 1 tahun hanyalah Allah yang bisa menetapkan semua itu. Allah menetapkan 12 bulan ketika langit dan bumi diciptakan.
Setelah menciptakan langit dan bumi barulah muncul manusia. Sebelumnya hanya terdapat malaikat dan jin yang menghuni alam semesta. Diantara 12 bulan terdapat 4 bulan yang disucikan yaitu: Muharram,Rajab, Dzulhijah dan Dzulqodah. Bulan bulan hijriyah menentukan amal ibadah kita.
Semua bulan itu baik, kesalahan umum yang mensakralkan bulan muharram adalah tidak benar karena tidak ada bulan yang tidak baik.

Sholat di Masjidil Haram pahalanya akan senilai 10.000 kali di tempat lain. Ibadah umroh merupakan upaya percepatan amal ibadah. Puasa yang paling mulia setelah Ramadhan ialah puasa 10 Muharram, karena akan menghapus dosa-dosa kecil 1 tahun yang lalu.

Allah SWT berfirman:

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَـرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً اِۨ لْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ؕ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَـادٍۢ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَ لِيْمٍ
“Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan dari Masjidilharam yang telah Kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan Kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.”
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 25)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dosa besar akan dilipat gandakan ketika dimulainya niat perbuatan dosa tersebut dilakukan di Tanah Suci, Melakukan perbuatan dosa di bulan Haram maka dosanya tidak dilipat gandakan, hal itu merupakan bentuk rahmat Allah swt kepada hambanya.

Jazakallah khairan katsiran.

Kabinet Payung Perdaban
Keluarga Muslim Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada

Celoteh Bang Agam: “Katanya Toleransi”

Di sebuah malam, malam yang sangat ditunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia. Saat itu adalah final melawan negara tetangga.

Kevin seorang mahasiswa tingkat dua mendesah. Menelan kekecawaannya yang tadinya berharap sang garuda muda memenangkan final namun berakhir dengan title runner-up.

“Jangan kecewa begitulah kau,” ucap Bang Agam dengan logat medannya.

“Bagaimana ga kecewa bang. Gua udah berkepala dua, tapi Indonesia selalu mentok di final,”

“Ah, macam tidak tahu saja lah kau. Selain itu, daripada memikirkan bola, lebih baik kau lihat kondisi kita sekarang.”

“Lu benar bang, keuangan gua kurang baik akhir-akhir ini,” ucap Kevin semakin depresi.

Mendengarnya curhatan keuangan Kevin, lelaki yang dipanggil Bang Agam mengusap-usap kepalanya karena Kevin tidak tahu maksud dari ucapannya.

Dia kemudian menyeruput kopi hangat favoritnya.

Agam mendesah. Menikmati panasnya kopi merasuki seluruh tubuhnya. Agam kemudian melanjutkan penjelasannya.

“Kau tahu apa yang sedang hangat-hangatnya sekarang?” Tanya Agam kepada pemuda yang sibuk mengusap layar smartphone-nya.

“Apa bang?” Kevin bertanya balik.

Agam mengusap kepalanya lagi. Melepas napasnya bersamaan dengan kumpulan emosi yang bisa saja meledak karena tingkah junior-nya tersebut.

“Kau lihat saja itu yang lagi hangat-hangatnya,”

“Indonesia yang barusan kalah ‘kan bang?” Sahut Kevin

“Bisa gila aku,” Balas Agam.

Salah seorang piket poskamling, Pak Reza, duduk dan memesan sebuah kopi hangat.

“Maksud dari Nak Agam itu tentang Rohingya bukan?” Ucap Pak Reza yang nimbrung percakapan antara Agam dan Kevin.

Agam menjetikkan jarinya. “Nah itu pak, itu yang aku maksud. Tapi anak ini tidak nyambung sama sekali,”

Kevin cengegesan. “Harusnya lu ngomong to the point-lah bang, biar ga ambigu,”

“Halah, banyak alasan kau,” Bantah Agam. “Berita tentang ini sudah hangat dan menjalar kemana-mana,”

Agam kemudian menyeruput kopinya sekali lagi. Menikmati hangat yang menjalar. Dia kemudian berdehem mulai menjelaskan.

“Kasus Rohingya telah terjadi semenjak tahun 90an. Bahkan hingga sekarang masih terus berlanjut,”

“Seriusan nak Agam?” Mata Pak Kevin sedikit membesar mendengar pernyataan dari Agam. Televisi yang sedang menyiarkan berita tengah malam sudah tidak mereka perhatikan lagi.

Agam menyeruput kopinya sekali lagi. Lalu kemudian melanjutkan.

“Kalau ditarik lebih jauh maka konflik bermulai sejak tahun 1940an ketika Jepang datang menginvasi Myanmar. Inggris yang sebelumnya menjajah lalu menyerah. Setelah Nasionalis Burma yang sekarang disebut Myanmar menyerang komunitas muslim yang mendapatkan keuntungan dari Inggris. Tensi antara pemerintah Myanmar dan Muslim Rohingya semakin meningkat setiap mereka berselisih. Puncaknya ketika baru-baru ini, kabarnya karena Pasukan Rohingya membunuh 9 orang yang berjaga diperbatasan. Alhasil mereka langsung dicap sebagai teroris oleh pemerintahan. Sedangkan yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan oknum pendeta buddhanya jauh lebih mengerikan terhadap muslim Rohingya.

“Namun tidak serta merta kita mencap bahwa seluruh buddhis itu berkelakuan sama, karena ibarat muslim yang tidak mengakui ISIS. Hanya saja, toleransi di sana jauh berbeda dengan yang terjKevin di Indonesia. Jika tidak sudah mati aku sebelum jadi mualaf.”

Agam tertawa, walaupun dalam bayanganya ia bergidik jika hal itu benar-benar terjadi di Indonesia. Cepat-cepat dia menghabiskan kopinya yang mulai mendingin.

“Lalu apa hubungannya dengan kita bang?”

Agam tak sengaja menempeleng Kevin. “Maaf reflek, salah kau karena daritadi bikin aku kesal” Agam kemudian mencodongkan kepalanya. “Balas lah,”

Agam kemudian kembali meluruskan kepalanya karena tidak ada respon dari Kevin.

“Terserah kau kalau tidak ingin membalas. Sampai dimana tadi… ”

Agam hening sejenak. Agam kemudian berdehem untuk melanjutkan penjelasannya.

“Untuk bersimpati terhadap muslim Rohingya, kau tidak perlu jadi seorang muslim!” Tegas Agam. “Kau manusia tidak?” Agam menatap tajam Kevin

“T- Tentu saja bang,” Kevin berusaha menjauh.

“Lagipula, sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kau ingat tidak?”

Kevin hanya berusaha mengelak dari tatapan Agam.

“Dalam kasus Indonesia sempat katanya terjadi krisis toleransi,” Agam menggeleng-gelengkan kepala.

“Waktu Pilkada DKI itu ya nak Agam,” Ucap Pak Reza yang sedari tadi menyimak penjelasan Agam.

Agam menangguk dan menjetikkan jarinya.

“Mereka yang nyinyir soal toleransi sekarang bahkan diam melihat tragedi Rohingya. Tidak hanya itu, bagaimana dengan nasib orang-orang di Syiria dan Palestina?” Agam mengangkat bahunya.

“Mayoritas dari mereka yang nyinyir tersebut bahkan tidak peduli. Sudah ku bilang, tidak perlu menjadi muslim untuk bersimpati. Renungkan saja apakah masih ada rasa kemanusiaan di dalam diri kita? Mereka yang nyinyir aka toleransi hanya memanfaatkan kata itu untuk menyudutkan saja.

“Toleransi katanya …” Agam geleng-geleng kepala. “Jika mereka dibawa ke Rakhine atau tempat-tempat lain mungkin akan langsung ‘balik kanan’ ketika melihat situasi di sana,”

Pak Reza mengangguk menyetujui.

“Jika Indonesia krisis toleransi, maka seharusnya situasi kita tak jauh berbeda dari negara tetangga itu. Kelompok bar-bar katanya,” Lanjut Agam.

“Katanya toleransi, aksi solidaritas saja diperiksa polisi.” Gerutu Agam. “Simpati dikaitkan dengan upaya menjatuhkan pemerintahan,”

Pak Reza ikut geleng-geleng kepala.

Agam menutup mulutnya yang menguap lebar.

Pak Reza tertawa. “Sudah minum kopi masih ngantuk?”

“Kalau sudah ngantuk, minum 100 cangkir kopi pun tidak akan sunggup pak.” Agam ikut tertawa.

“Kau renungkan saja Kevin,” Agam menepuk pundak Kevin. “Makanya kau, kalau ada diskusi di kampus ikutan, jangan menatap layar datar itu saja,”

“Mari Pak,” Pamit Agam pada Pak Reza.

“Eh mas, bayar dulu,” teriak si pemilik warung.

Sontak Agam langsung menghentikan langkahnya. “Itu si Kevin yang bayar,”

Dalam sekejap Agam langsung berlari meninggalkan warung tersebut.

“Yah, yah. Bang, Makasih!” Teriak Kevin. Dia kemudian mengumpat-umpat sambil terpaksa mengeluarkan uang ekstra dompetnya.

Pak Reza yang melihat kelakuan Agam geleng-geleng kepala sambil tertawa.

 

Ditulis oleh:

Fadhil Mu’alim (2016)

Cak Nun dan Relevansi Dakwah Kontemporer

Pulau Jawa, menjadi pulau yang sangat eksotis ketika kita berbicara tentang bagaimana pergolakan pemikiran dan perumusan cara penyampaian agama yang relevan bagi masyarakatnya. Pulau jawa punya sejarah panjang dan kenangan masa lalu yang romantis dengan banyak agama. Hindu menjadi “mantan pertama” Pulau Jawa, awalnya dimulai dengan kerajaan Kutai Kartanegara seperti yang dikatakan buku sejarah SD. Kemudian berkembang pesat di Jawa lewat sistem multi-monarki. Setelah Hindu, Budha kemudian mendekati Jawa dan juga berkembang pesat dengan sistem dan cara yang tak beda jauh dengan Hindu. Kedua agama ini mengakar kuat di masyarakat Jawa yang kemudian mempengaruhi budayanya. Pengaruh besar kedua agama ini pun seakan-akan menciptakan budaya baru masyarakat jawa yang bahkan bertahan sampai sekarang.

Setelah periode Hindu-Budha, Islam datang dengan ajaran yang mendamaikan dan membebaskan hati serta pikiran, jasmani dan rohani. Banyak teori yang menjelaskan bagaimana datangnya Islam ke Pulau Jawa. Ada yang mengatakan dari pedagang Gujarat India, ada juga yang mengatakan dari komunitas syiah Hadramaut Yaman, ada juga yang mengatakan dari jazirah Arabnya langsung, serta banyak teori lagi yang kemudian di politisasi demi sebuah identitas. Namun terlepas dari itu semua, Islam akan sangat sulit membuat kisah romantis dengan Jawa. Ini dikarenakan Islam bukan dari kerajaan dan budaya Islam akan sangat berbeda bila dibandingkan dengan budaya Hindu-Budha yang meresapi hingga kedalam sukma rakyat Jawa. Melihat realita tadi, muncul kelompok yang berdakwah secara kontinu yang biasa kita kenal sebagai Wali Songo atau Sembilan Wali. Wali-wali ini yang kemudian memperkenalkan Islam ke Jawa dan sukses dalam hal kuantitas juga mungkin kualitas. Namun bagaimana kemudian kesuksesan sembilan wali ini terwujud ? sementara realita sosial berkata hampir mustahil meng-Islam-kan Jawa.

Wali Songo merupakan simbol penyebaran Islam di Indonesia khususnya di Jawa. Merekalah yang kemudian berperan menyebarkan Islam secara masif dan bekesinambungan. Mereka pula yang berperan besar mengkulturkan Islam di tanah Jawa dan melahirkan banyak kerajaan Islam yang berpengaruh di Nusantara. Ada satu cerita dari wali songo yang menggambarkan bagaimana cara memperkenalkan Islam ke tanah Jawa. Dari Sunan Gresik, beliau melihat banyak rakyat yang tersisih dari Majapahit dan kemudian menjadi golongan mustadh’afin. Disini beliau dengan cepat melihat peluang bagaimana caranya menarik hati dari golongan tersisih ini, diajarilah mereka cara bertani dan merangkul mereka akibat krisis ekonomi dan perang saudara akibat runtuhnya Majapahit. Kemudian dari Sunan Bonang yang memperkenalkan Islam lewat kesenian. Ini menarik, Sunan Bonang sudah Mampu berpikiran jauh dengan gagasan relevansi Islam atau kontekstualisasi ajaran Islamnya. Ditengah kentalnya budaya Hindu-Budha di Jawa berikut dengan keseniannya, Sunan Bonang masuk dengan seninya yang disesuaikan dengan Islam dan budaya Jawa. Budaya yang disakralkan dalam masyarakat Jawa, ketika Islam masuk, perlahan di de-sakrali-sasi lewat cara-cara para wali termasuk dengan cara Sunan Bonang. Drs. Tafsir M.Ag dalam buku Muhammadiyah & Wahabisme : Mengurai Tititk Temu dan Seteru, mengatakan bahwa dakwah model ini sama dengan gerakan pembaharuan Muhammadiyah, dalam konteks budaya lokal dengan lebih empatik dalam mengapresiasi budaya masyarakat yang akan menjadi sasaran dakwah, sembari tetap mengaktualisasikan Islam secara kaffah dengan proses Islamisasi budaya yang perlahan.

Cak Nun dan Dakwah Kontemporernya

Cak Nun, merupakan seorang budayawan, sastrawan, serta ulama yang sekarang ini cukup digandrungi masyarakat, khususnya daerah Jawa bagian tengah dan timur. Dengan gayanya yang eksentrik serta berambut panjang layaknya pujangga, ia lalu lalang berdakwah melintasi Jawa khususnya bagian tengah dan timur. Majelisnya pun senantiasa didatangi banyak orang, setiap majelisnya selalu ramai oleh setiap kalangan. Hampir semua kalangan, baik tua muda, pria wanita, kelas menengah atas-bawah, yang berpenampilan borjuis hingga yang bergaya gondes dan mendes (sebutan Bahasa Jawa untuk remaja alay). Bahkan anda bebas menghisap dan mengepulkan asap rokok anda, walau agak sedikit menjauhi keramaian.

Menarik untuk menganalisis metode Cak Nun yang bisa menggandeng semua kalangan untuk menikmati ceramah-ceramahnya. Metodenya kurang lebih sama dengan walisongo saat menggandeng masyarakat Jawa Hindu-Budha, yakni dengan pendekatan kultural. Bedanya hanya penyesuaian dengan zaman semata. Kenapa beda, ini yang unik, bila dahulu walisongo seperti Sunan Bonang meng-Islam-kan dan men-deskralisasi seni musik gamelan yang biasanya dikeramatkan, Cak Nun me-modernisasi alat musiknya dengan menambahkan gitar, drum, bahkan keyboard. Lagu yang dimainkan pun unik bahkan sampai membuat kita mengernyitkan dahi, bagaimana tidak, dalam satu majelis Cak Nun dan grup musiknya Kyai Kanjeng malah memainkan lagu Maroon 5 seperti One More Night dan Payphone. Ini mungkin yang kemudian menarik banyak massa datang sekedar ikut sinau bareng Cak Nun. Bahkan sampai ada yang membawa bendera OI atau Slankers.

Kebanyakan hadirin majelis Cak Nun berasal dari kalangan masyarakat pinggiran. Banyak pula yang berpendidikan namun tidak sampai mengenyam bangku perguruan tinggi. Dan mayoritasnya pun dari kalangan menengah. Namun bila kita perhatikan lagi ceramah Cak Nun yang sangat sufistik, banyak substansi-substansi yang berat, bahkan bagi mahasiswa sekalipun. Ceramah Cak Nun juga sangat filosofis dan penggunaan diksi yang relatif tinggi, hanya biasa digunakan di lingkungan akademik. Di tiap majelis, tujuannya selalu berbunyi “melakukan berbagai dekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai, pola-pola komunikasi, metode perhubungan kultural, pendidikan cara berpikir, serta pengupayaan solusi-solusi masalah masyarakat.”

Lalu, apa yang ditangkap oleh mayoritas audiens majelis ? apakah audiens sudah paham benar tentang dekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai ? sementara hal-hal yang simbolik ke-Cak Nun-an masih sangat digandrungi. Apa pengupayaan solusi-solusi masalah masyarakat sudah selesai ?. Dapatkah audiens menangkap tujuan Cak Nun tadi ? sangat disayangkan bila audiens menghadiri majelis Cak Nun hanya karena mencari hiburan lewat lagu-lagu yang dimainkan ataupun Ludruk Jawa yang khas dengan lawakannya atau bahkan hanya sekekdar guyonan khas Cak Nun. Padahal substansi ceramah intelek Cak Nun sangat luas dan mendalam. Analisis beliau terhadap ayat-ayat Tuhan merupakan salah satu yang terbaik, dimana beliau membedah kalamullah itu dari sisi esensi dan filosofi.

Sebenarnya tidak salah bila audiens menghadiri majelis Cak Nun hanya tertarik dengan hiburan-hiburan yang disuguhkan atau lebih baik lagi dengan sholawatan yang dilantunkan dengan berbagai cara. Namun disini harus ada proses agar substansi ceramah Cak Nun diterima secara komprehensif dan baiknya lagi di amalkan. Disini sang budayawan punya peran besar untuk sekedar merelevansikan pemikiran dan penyampaiannya kepada khalayak ramai audiensnya dengan latar belakang masing-masing.

Kembali ke zaman walisongo tadi, kita sadari, dakwah para sunan belum selesai, bahkan sempat terhenti akibat datangnya kolonial negeri Eropa. Akhirnya dakwah walisongo hanya sampai tahap mengIslamkan rakyat sahaja, belum dalam tahap menghilangkan budaya yang tak sesuai ajaran Islam. Oleh sebab itu, sering kita dengar cerita-cerita tentang walisongo yang bisa terbang, menghilang, dan lainnya yang sifatnya takhayul dan tak substantif dari ajarannya. Sementara budaya yang diadopsi untuk menyampaikan Islam malah diinterpretasikan lain, yakni diskaralisasi. Inilah yang kemudian dianggap belum selesai.

Cak Nun seringkali dalam ceramahnya membedah Surat Al-Ikhlas yang mengajarkan hal paling fundamental yakni ketauhidan. Dari ajaran ketauhidan ini lah yang kemudian pengupayan solusi-solusi masalah masyarakat dari dimensi Islam bisa terwujud. Ini karena konsep ketauhidan dari kalimat “la ilaha illallah” mengandung gagasan pembebasan. Menurut Nurcholis Madjid dalam buku Islam Doktrin dan Peradaban, kalimat tersebut mengandung penegasian dan pengkonfirmasian atau biasa masyhur dikenal sebagai Al-Nafy wa Al-Itsbat, dimana diawal kita membebaskan diri dari segala bentuk penyembahan terhadap Tuhan kemudian mengkonfirmasi kita tetap menyatakan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Bagi Cak Nur, panggilan akrab Nurcholis Madjid, tidaklah cukup hanya mengimani adanya Tuhan yang satu, namun saat bersamaan juga menjadikan sesuatu yang bukan Tuhan itu sendiri yang tidak memiliki sifat ke-ilahi-an sebagai tuhannya yang dalam konteks agama dikatakan sebagai musyrik. Dari sini kita bisa pahami masalah-masalah takhayul dan musyrik tadi bisa diatasi dengan ajaran-ajaran keilahian Cak Nun.

Walisongo dan Cak Nun merupakan agen dakwah yang sangat unik, cerdas dan ciamik. Keduanya patut diberikan apresiasi karena dapat mengkontekstualisasi dan merelevansikan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam suatu komunitas yang didakwahinya. Namun terlepas dari itu semua, Cak Nun sebagai penerus walisongo yang dakwahnya sempat terhenti dan akhirnya terjadi misinterpretasi terhadap ajarannya kemudian punya peran besar dalam meluruskan pandangan masyarakat agar terwujudnya purifikasi ajaran Islam di Jawa. Namun langkah awalnya, butuh dorongan agar para audiens Cak Nun masuk ke tahapan selanjutnya, yakni memahami dan meresapi substansi keilahian a la Cak Nun.

 

Kahfi Adlan Hafiz

Mahasiswa FH UGM, Kader KMFH UGM

Perppu Ormas Anti-Pancasila yang Tidak Pancasilais : Rilis Sikap Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

Beberapa waktu yang lalu pemerintah menerbitkan Perppu yang mengganti beberapa pasal UU tentang Ormas. Alasannya sederhana, UU Ormas tidak mengakomodir ketentuan larangan organisasi masyarakat yang tidak pancasilais. Di bagian konsideran dikatakan bahwa UU tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilafnrkan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif. Klausula “sanksi yang efektif” jadi penekanan.

Masih di bagian konsideran, di huruf (d) bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Serta di huruf (e) bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan. Terlihat pemerintah menghadapi masalah serius mengenai ormas yang dianggap tidak pancasilais. Pun terlihat pula pemerintah ingin melegitimasi tindakannya dalam menilai ormas layak dibubarkan atau tidak dengan asas contratrius actus.

Sangat mudah sebenarnya dalam melihat apa yang diinginkan pemerintah bila kita lihat beberapa waktu kebelakang. Pemerintah mengumumkan pembubaran salah satu ormas Islam, Hizbut Tahrir cabang Indonesia. pembubaran secara sporadis dan sepihak ini kemudian menjadi persoalan serius. Pemerintah dianggap sebagai penguasa yang otoriter karena tidak mengindahkan peraturan yang ada. Di UU Ormas sebelumnya, di Pasal 68 ayat (2) menyatakan pencabutan status badan hukum ormas hanya bisa dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Pencabutan status badan hukum sebelum legalnya perppu ormas ini akhirnya cacat hukum dan HTI selamat.

Pemerintah mungkin mempunyai motto “kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, oleh karena itu, belajarlah dari kegagalan”. Maka dari itu, akibat gagalnya pemerintah membubarkan ormas, diproduksilah Perppu Ormas. Dengan sanksi berat dan kewenangan dalam menilai sendiri kadar ke-pancasila-an ormas, HTI langsung bubar jalan. HTI dinilai pemerintah (lewat kewenangan yang diberikan oleh asas contratius actus) sebagai organisasi masyarakat yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 karena mengusung ideologi khilafah kalau kata Jenderal Wiranto, padahal entah kapan ada ideologi khilafah.

Melalui asas contratius actus, pemerintah dalam Perppu Ormas ini menegasikan langsung ketentuan mengenai proses pengadilan dalam pencabutan izin Perppu. alasannya melalui penuturan Jaksa Agung, HM Prasetyo yang juga politisi Nasdem, pemerintah sangat mustahil membubarkan ormas lewat pengadilan, karena kan pengadilan ada tahapan-tahapannya. Sementara keadaan mendesak dan darurat. Ada peraturan UU yang mengatur masalah ormas, tapi peraturan tersebut gak memadai,” katanya.[1]

Tidak Demokratis

Bila melihat pencitraannya di media mainstream, Perppu ini seakan-akan ingin menghadirkan negara dalam perlindungan dari tindakan diskriminasi atas dasar SARA, seolah-olah pula ingin menindak ormas-ormas yang mengganggu ketertiban umum seperti tindakan persekusi dan penistaan terhadap agama, pemerintah pun seolah-olah ingin menciptakan kesan sebagai penyelamat Pancasila dari rong-rongan ormas transnasional. Namun, secara prosedural hukum, Perppu tersebut tidak memenuhi 3 syarat yang ditetapkan oleh Putusan MK dalam putusan No. 38/PUU-VII/2009 yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum berdasarkan undang-undang, adanya kekosongan hukum karena undang-undang belum memadai, dan kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur pembuatan undang-undang yang normal[2]. Tidak terpenuhinya ini dikarenakan UU Ormas sebenarnya sudah memadai bahkan lebih komprehensif dibandingkan dengan Perppu Ormas yang terlalu eksekutif-sentris. Bahkan Perppu Ormas hanya merusak UU Ormas dengan menghapus banyak pasal yang sudah sedemikian sistematis pengaturannya.

Perppu Ormas juga mengancam kebebasan berserikat, ini dibuktikan dengan arogansi pemerintah yang memberikan kewenangan kepada dirinya sendiri untuk menilai sendiri suatu ormas, apakah membahayakan Pancasila atau tidak berkat doktrin asas contrario actus. Namun, pakar hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa asas ini sebenarnya hanya digunakan untuk kasus administrasi yang kaitannya dengan pengangkatan, pemberhentian seseorang dalam jabatan kepegawaian. “Status badan hukum itu baru bisa kalau dibawa ke pengadilan. Bahkan, parpol didirikan pakai akta notaris disahkan Menkumham. UUD mengatakan parpol hanya bisa dibubarkan MK. Kalau parpol hanya bisa dibubarkan oleh MK, maka terhadap ormas hanya bisa dibubarkan oleh pengadilan,”[3] ujarnya lagi saat hendak  judicial review Perppu ini ke MK.

Menurut kajian dari Pusat Studi HTN UI demikian, penerapan asas ini menunjukkan pemerintah belum paham perbedaan antara izin dan pengesahan. Dalam penerbitan izin memang penerbit izin dapat langsung membatalkan izin tersebut dengan syarat tertentu. Berbeda dengan pengesahan, instansi yang mengesahkan tidak dapat serta merta mencabutnya kembali, apalagi dengan tafsir subjektif dan politis. Bila tafsir salah kaprah ini masih berlaku, maka bukan tidak mungkin partai politik yang juga disahkan Menkumham juga akan secara sewenang-wenang dibubarkan tanpa melewati MK.[4]

Perppu Ormas kini juga dianggap sebagai “senjata pemusnah masal” terhadap hak politik warga yang tidak hanya berimplikasi pada pembubaran ormas, namun juga sangat mungkin terjadi adanya kriminalisasi anggota dari ormas tersebut. Ini diakibatkan ada pasal baru yakni Pasal 82A. Di ayat (2) dikatakan bahwa “Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Ada yang kejanggalan di pasal ini. Pertama, adanya kesalahan pemahaman dalam hal pemidanaan, ini dikarenakan klausula “setiap anggota dan/atau pengurus Ormas yang sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan……” menghukum orang yang bisa saja tidak melakukan pelanggaran, bukan hanya menghukum ormasnya saja (lihat penjelasan Pasal 82A. Padahal pemidanaan hanya pemberian nestapa bagi pelanggarnya semata. Jangan sampai dengan pasal ini, banyak kriminalisasi kepada kritikus terjadi

Pembatalan Perppu

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011, setingkat dengan undang-undang. Perppu merupakan privilege yang didapat oleh pemerintah untuk mengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yang memang lumrah di negara bersistem presidensial. Kewenangan ini sifatnya politis dan subjektif asalkan memenuhi rumusan “hal ihwal kegentingan memaksa”. Sangkin subjektifnya, rumusan tadi juga atas penafsiran subjektif dari presiden seorang. Memang, MK sebagai the interpreter of constitution telah menafsirkan klausula yang diamanatkan oleh konstitusi tadi naun juga belum terlalu konkrit. Rasio pemerintah kemudian menerbitkan Perppu ini ada di bagian konsideran yang tadi telah dijabarkan diatas. Namun, Perppu hanya berlaku terbatas karena nantinya dalam waktu dekat akan diuji secara objektif oleh DPR lewat paripurna.

Namun, sebelum itu diuji secara objektif, Perppu Ormas sudah maka korban duluan. Salah satunya adalah HTI, yang sudah bubar jalan lantaran beberapa hari setelah Perppu di terbitkan, pemerintah langsung mencabut status badan hukum HTI yang dalam Perppu otomatis membubarkan ormas yang bersangkutan. HTI kemudian menguji materi Perppu ke MK lewat senjata utamanya, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mengatakan, seluruh pasal dalam Perppu tersebut akan dilakukan uji materi ke MK. Pihaknya mengajukan permohonan agar MK membatalkan seluruh isi dari Perppu Nomor 2 Tahun 17 lantaran dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Ia juga menganggap Perppu ini tak punya kepentingan mendesak sehingga klausula “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tidak terpenuhi.[5] Memang seperti yang kita ketahui, MK bewenang menguji Perppu terhadap konstitusi, dan tindakan HTI sangat jantan dengan melakukan cara yang konstitusional.

Adapun cara lain adalah pembatalan Perppu oleh DPR. Di Pasal 52 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 ayat (1), dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Dibagian penjelasan, maksud dari Pasal 52 adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Bila tidak disetujui, maka Perppu tersebut harus dicabut. Ketika Perppu dicabut, perbuatan hukum yang berlandaskan Perppu tadi juga dinyatakan batal demi hukum. Artinya SK pencabutan status badan hukum HTI yang dibubarkan atas dasar pasal 61 ayat (3) juga tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menebak Langkah Politik Pemerintah

Diawal ketika melihat bagian konsideran Perppu Ormas ini, dikatakan telah nyata ada organisasi yang menentang pancasila dan berusaha menggantinya dengan ideologi lain. Karena mungkin terdesak, kemudia pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas. Kita bisa langsung menebak, ormas mana yang dimaksud pemerintah, ia sama dengan yang menggugat Perppu ke MK. HTI yang dianggap sebagai pengancam kedaulatan Indonesia, mereka di labeli sedemikian rupa oleh pemerintah dengan label anti-pancasila.

Namun bila kita lihat kiprah HTI di Indonesia, ternyata di banyak praktik berorganisasi dan dalam tataran idealita, HTI organisasi yang pancasilais. Mereka bergerak dengan gaung penolakan terhadap swatanisasi dan kapitalisasi perekonomian Indonesia serta mengharapkan hadirnya pemerintah yang kemudian menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. HTI pun acapkali memberikan kritik terhadap pemerintah.

Memang, HTI pun bukan tak punya keliru. Ideologi Negara Islamnya dan penolakan terhadap demokrasi dianggap sebagai penolakan Pancasila dan bentuknya pun sudah gerakan organisasi bukan lagi dalam tataran idealita. Bahkan Majlis Ulama Indonesia (MUI) pun mempertanyakan komitmen kebangsaan dari HTI. Dan bukan maksud untuk menyetujui gerakan HTI, namun kami mempertanyakan penilaian organisasi anti pancasila oleh pemerintah lewat kemenkumham.

Di sisi lain, fenomena Perppu ini juga sangat menyita perhatian. Bagaimana tidak, dimasa Presiden J. Widodo yang baru berusia tiga tahun, sudah enam Perppu diterbitkan. Kita harus ingat lagi apa syarat penerbitan Perppu, yakni ada “hal ihwal kegentingan memaksa”. Berarti dalam tiga tahun terakhir sudah ada enam “kegentingan Memaksa” (tafsiran subjektif-politis Presiden) yang singgah di Indonesia. Apakah artinya negara sudah dalam bahaya ? atau kurangnya harmonisnya hubungan antara legislatif dan eksekutif. Karena Perppu mengesankan bentuk koordinasi yang berjalan kurang baik antara DPR dan pemerintah, sehingga pemerintah mengambil jalan singkat yang tak perlu persetujuan DPR terlebih dahulu.

Oleh karena itu, atas kajian yang kami lakukan dan penuturan-penuturan diatas. KMFH UGM sebagai wadah aspirasi civitas akademika muslim di lingkup fakultas hukum UGM merasa perlu untuk memberikan pernyataan sikap atas permasalahan kisruh Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat ini.

Sikap dan tuntutan tersebut antara lain :

  1. Menolak segala bentuk pengekangan dan represifitas oleh pemerintah
  2. Meminta DPR untuk menolak Perppu Ormas saat diadakannya paripurna
  3. Berharap agar MK mengabulkan uji materi Perppu Ormas yang saat ini tengah berlangsung
  4. Berharap agar MK untuk kembali menafsirkan lebih jelas mengenai kewenangan pemerintah menerbitkan Perppu
  5. Menuntut dikembalikannya kewenangan Pengadilan dalam hal pembubaran Ormas

Sekian rilis sikap atas hasil kajian kami tulis. Semoga ini menjadi upaya awal dalam menghilangkan upaya-upaya pengekangan dalam berserikat yang mulai muncul kembali pasca-reformasi di Indonesia. semoga Allah SWT memberkahi langkah kita. Aamiin

Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

Kabinet Payung Peradaban

[1] Fikri Faqih, Pembelaan Pemerintah Terbitkan Perppu Pembubaran Ormas, Merdeka https://www.merdeka.com/peristiwa/pembelaan-pemerintah-terbitkan-perppu-pembubaran-ormas.html diakses tgl 24 juli 2017, pukul 11.36

[2] YLBHI Bersama 15 Kantor LBH se-Indonesia, Pernyataan sikap terkait Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017, Jakarta

[3] Noer Ardiansyah, Yusril: Asas Contrario Actus Tidak Tepat Diterapkan Kepada Ormas, Merah Putih, https://merahputih.com/post/read/yusril-asas-contrario-actus-tidak-tepat-diterapkan-kepada-ormas diakses tgl 24 Juli 2017, pukul 15.03

[4] Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Rilis Media : Perppu Ormas kemunduran proses panjang reformasi

[5] Fakhrizal Fahri, Ajukan Uji Materi Perppu : Ini Alasan HTI, Okezone http://news.okezone.com/read/2017/07/18/337/1739324/ajukan-uji-materi-perppu-ormas-inilah-alasan-dari-hti, diakses tanggal 25 Juli 2017, pukul: 15.07

KPK Dalam Pusaran Hak Angket Politis Rilis Sikap Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?” QS.61:2

Komisi anti-rasuah satu-satunya yang dimiliki oleh Indonesia sedang berada dalam ancaman Hak Angket DPR. Ini setelah Novel Baswedan, seorang penyidik KPK menyebut beberapa nama anggota Komisi III DPR di persidangan kasus korupsi e-KTP, yang kemudian keberatan dan mengajukan Hak Angket. Kemudian dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Komisi III DPR meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan BAP Miryam. La Ode M. Syarif, salah seorang komisioner KPK, menyampaikan bahwa KPK menolak untuk memberikan rekaman tersebut dikarenakan kasus e-KTP masih berjalan persidangannya. Seperti yang dikutip dari liputan6.com La Ode mengatakan bahwa “karena keterangan Novel Baswedan disampaikan di pengadilan, persidangan e-KTP masih berjalan, bahkan penyidikan dengan tersangka MSH sedang kita lakukan, maka KPK menyatakan tidak bisa menyerahkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini,” ia menambahkan bahwa  jika bukti-bukti dibuka, KPK khawatir akan menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus e-KTP.[1] Seperti yang di katakan La Ode tadi, kasus mega-korupsi proyek e-KTP akan terhambat.

Sebenarnya, Hak Angket ini apa dan untuk apa ? mari kita pahami lebih lanjut. Dalam UU tentang Susdukor MPR, DPR, dan DPD yang biasa kita kenal dengan UU MD3, disebutkan hak DPR pada Pasal 79, salah satunya adalah Hak Angket yang diatur pada Ayat (3). Dikatakan di ayat (3) bahwa “Hak Angket adalah  hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Di Pasal 199 ayat (1) dikatakan bahwa Hak Angket minimal diajukan oleh 25 orang anggota DPR, dan bila kemudian disetujui oleh sidang paripurna, maka akan ditindak lanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Lebih lengkap tentang Hak Angket bisa lihat di UU MD3 bagian kesepuluh paragraf kedua.

Alasan DPR untuk mengaktifkan Hak Angket ini awalnya sederhana, hanya ingin dilibatkan dalam proses penyelidikan kasus e-KTP. Namun lambat laun, setelah Pansus Hak Angket terbentuk dan mulai bekerja, malah ditemukan banyak penyimpangan dari peraturan yang dilakukan KPK. lihat kasus ”masih”  dugaan korupsi di PT. Pelindo II, Bos Pelindo II saat itu, R. J. Lino, dihadiahi status tersangka oleh KPK, dan semua mengapresiasi KPK atas penetapan tersangka orang dekat Jusuf Kalla itu. Namun kemudian, setelah berjalan selama 1,5 tahun, R.J. Lino tetap berstatus tersangka dan terlihat tak ada progres disaat R.J. Lino sukses membawa PT. Pelindo II berjaya bisnis pelayaran nasional. Disini kinerja KPK dipertanyakan setelah belum terbuktinya dugaan korupsi bos Pelindo II yang citranya sudah buruk duluan. Lantas dipertanyakan juga, apakah KPK benar tak perlu kewenangan SP3.

Ini Ditambah juga sejumlah anggota Pansus angket menduga ada indikasi kerugian negara atas penggunaan anggaran dan kinerja KPK yang menurut mereka ada dalam ‎laporan BPK tahun 2015 yang berujung pemanggilan BPK oleh DPR yang meminta audit investigatif. Memang terlihat ada sedikit upaya oleh DPR untuk memolitisasi perseteruan antara KPK dan BPK beberapa waktu lalu perihal dugaan Mark-up pembelian lahan RS Sumber Waras. Terakhir sebuah penuturan oleh Arteria Dahlan, anggota Pansus Hak Angket DPR dari fraksi PDIP, di ILC episode “KPK vs DPR : Semakin Runcing”. Ia menuturkan bagaimana para terduga korupsi diintimidasi, disuruh mengaku dan lain sebagainya, serta mengesankan seolah-olah penghuni hotel prodeo yang “di-inap-kan” KPK sebagai korban keserakahan KPK. Ini merupakan hasil dari sowan anggota Pansus ke LP Sukamiskin, Bandung. Sebagai yang kita ketahui, di “hotel” ini (kenapa hotel ? karena beberapa ruang disana kabarnya sudah disulap menjadi kamar ber-AC bagaikan hotel berbintang) banyak penghuni akibat kasus korupsi.

Namun KPK pun bukan punya senjata, senjata yang dipakai merupakan suara rakyat. Tampaknya KPK sangat mendalami ungkapan bahasa latin, “Vox Populi, Vox Dei” yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan, siapa yang bisa melawan ketika Tuhan sudah bersuara. Banyak aksi yang kemudian mendukung KPK, Bahkan sampai Asosiasi Pengajar HTN-HAN merilis sikap mereka untuk mendukung KPK dan menolak Hak Angket.

Dapatkah KPK “Di-angket” ?

Dalam konteks ke-tata negara-an, KPK merupakan lembaga independen yang berada di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti dalam teori trias politica a la seorang filsuf Prancis, Montesquieu. Namun sekarang yang menjadi problem adalah, walaupun teori Montesquieu tadi sangat progresif dan bisa relevan di masa yang lama, namun teori ini sekarang sudah tidak terlalu relevan di sistem pembagian kekuasaan dibanyak negara termasuk Indonesia. Di banyak negara, sudah banyak yang mempunyai lembaga independen seperti KPK, yang kewenangannya tidak bisa di intervensi oleh lembaga lain, bahkan yang dibentuk oleh konstitusi. Di Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen dan tanpa intervensi dari luar. Jadi sudah jelas bahwa KPK merupakan entitas yang tak masuk dalam ranah eksekutif.

Sementara itu, di sisi lain, Hak Angket menurut Pasal 79 ayat (3) UU MD3 adalah hak investigatif yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penting sebenarnya meneliti unsur-unsur di Pasal ini. Pertama mengenai kalimat “kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting…..”. Ada dua interpretasi mengenai kebijakan “Pemerintah”. Interpretasi pertama “Pemerintah” diartikan sebagai eksekutif murni, tanpa melihat arti luas dan sempit, dalam artian ini merupakan kekuasaan dari presiden ke bawah. Dalam teori ini, KPK sangat jelas berada diluar kekuasaan eksekutif karena ia merupakan lembaga independen, dan konsep lembaga independen ini sudah marak semenjak abad ke-21. Kemudian interpretasi kedua datang dari penuturan Prof. Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, di program ILC edisi “KPK vs DPR : Makin Meruncing”, bahwa KPK masuk dalam ranah eksekutif walaupun ia independen. Eksekutif dalam arti luas, karena pada kata “Pemerintah” huruf pertamanya kapital, menurut Yusril, ini berarti pemerintahan yang juga diluar kekuasaan presiden namun masuk dalam cabang  kekuasaan eksekutif. Ini berarti KPK masuk kedalam kategori eksekutif dalam artian luas dan dapat diangket. DPR pun juga berlindung dibalik kalimat “…..menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang…..”. disini KPK juga dianggap sebagai entitas yang masuk dalam kuasa eksekutif karena melaksanakan (execute) undang-undang.

Teori ini kemudian dibantah oleh pakar hukum tata negara lainnya dari UGM, Prof. Denny Indrayana. Dalam kultwitnya di media sosial Twitter, ia menuturkan bahwa tidak ada kuasa legislatif yang berada diluar kuasa presiden, presiden itu chief of executive dan semua lembaga eksekutif berada di bawah presiden”

Hak Angket terhadap KPK juga ternyata cacat hukum, ini berdasarkan hasil kajian dari Asosiasi Pengajar HTN-HAN dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selain dari cacat hukum secara subjeknya yakni KPK, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ternyata Hak Angket ini juga cacat hukum secara objek. Berdasarkan Pasal 79 UU MD3, objek yang hendak diselidiki haruslah memenuhi tiga kriteria yakni (i) hal penting, (ii) strategis dan, (iii) berdampak luas pada kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga syarat ini sifatnya kumulatif karena menggunakan kata “dan”, artinya ketiga syarat ini harus dipenuhi secara kolektif. Lantas apakah Hak Angket ini diaktifkan sudah memenuhi syarat tersebut ? kita perlu melihat latar belakang dari pengusulan hingga pengaktifan Hak Angket ini[2].

Kembali ke awal, Hak Angket ini diaktifkan lantaran terkuaknya kasus e-KTP, dimana kasus ini menyeret banyak anggota pewakil rakyat ini. Bahkan, Setya Novanto, yang dikatakan Donald Trump sebagai pria yang powerful di Indonesia secara politik dan juga ketua DPR sekarang, juga telah ditetapkan tersangka oleh KPK. ini juga mengindikasikan adanya konflik kepentingan dalam pengaktifan Hak Angket yang politis. Disini bisa dilihat objek yang ingin di-investigasi, yakni penyelidikan kasus e-KTP yang belum bisa terlihat memenuhi ketiga kondisi tadi. Hak Angket DPR ini pun bukan tanpa cacat prosedural, menurut kajian dan sikap akademik APHTN-HAN, putusan mengenai Hak Angket ini persetujuannya bahkan tidak sampai 240 orang yang artinya belum mencapai syarat.

Hak Angket membutuhkan panitia khusus. Tanpa ada panitia khusus/ panitia angket maka Hak Angket seharusnya tidak berfungsi apa-apa. Di paripurna sendiri ketika DPR setuju untuk menggunakan angket, maka sesungguhnya persetujuan angket ternyata hanya sebatas aktivasi semata, sedangkan Hak Angket tersebut menjadi suatu yang bersifat in concreto melalui kegiatan yang dilakukan oleh panitia angket[3]. Ini pula sejalan dengan amanat Pasal 201 ayat (2), bahwa “Dalam hal DPR menerima usul Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR”.

Namun menurut kajian dari APHTN-HAN dengan PusaKo Universitas Andalas, pembentukan pansus ini pun cacat prosedural karena tidak sejalan dengan yang diamanatkan oleh UU MD3. Kembali ke Pasal 201 ayat (2), dikatakan bahwa Pansus harus dari semua unsur fraksi DPR. Sementara seperti yang kita ketahui, salah satu partai di DPR, PKS, merupakan partai yang tidak sama sekali mengirimkan kadernya kedalam tim Pansus tersebut[4]. Dan Fahri Hamzah, salah satu “dedengkot angket” sudah tidak diakui lagi oleh PKS.

Pengawasan KPK

DPR dalam melancarkan Hak Angket kepada KPK bukan tanpa alasan. Ini semata-mata juga untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada KPK. Arteria Dahlan, anggota DPR dari fraksi PDIP, di program ILC dengan episode yang sama dengan penuturan Prof. Yusril diatas, menyatakan bahwa “ada sekitar 36 tersangka kasus korupsi, bahkan 1 tersangka pun juga belum disentuh oleh KPK. Saya tidak mengada-ada, ini semua ada buktinya. Silahkan yang mau menuntut saya dengan pencemaran nama baik, silahkan. Apabila terbukti saya salah, saya siap untuk dituntut. Namun bila saya terbukti benar, ya tolong kinerja KPK sama-sama kita perbaiki. Tidak dibubarkan kok”. Selain penuturan tadi, ia juga mengatakan bahwa “ada tersangka yang ditawari untuk bisa pulang ke rumah temuin istri dan anak, serta hukumannya diringankan. Tetapi dengan syarat membantu memberikan informasi siapa saja yang melakukan korupsi serupa. Itu kan jelas gak benar. Bahkan lebih parahnya, bila mau membantu cuman divonis 3 bulan dan bila tidak mau membantu memberikan informasi divonis 10 tahun. Ini fakta, saya ada buktinya. Jadi silahkan bila tidak mau mengakuinya, nanti tinggal kita buka bersama bukti-buktinya,”. Kemudian, “”Masak tersangka dilarang untuk ditemani oleh pengacaranya? Itu pelanggran hak asasi,” tegas Arteria.

Walaupun fakta-fakta tadi didapatkan dari hasil sowan ke LP Sukamiskin, tempat dimana koruptor dibina menjadi manusia yang lebih beradab. Namun, itu harusnya jadi bahan refleksi KPK, bagaimana kualitas kinerjanya serta seberapa independen kah KPK sekarang. Yakinkah KPK tidak butuh mekanisme pengawasan yang lebih konkrit. Jangan sampai ada lembaga superpower yang kemudian dipolitisasi seperti masa orde baru

Membatalkan Hak Angket KPK

Selama ini tampak KPK menunjukkan sikap ketidaksetujuannya kepada Hak Angket dan terus-terusan menggalang dukungan politis sipil. Ini wajar karena Hak Angket merupakan hak politis yang dimiliki DPR. Maka dibatalkannya pun dengan cara yang politis pula.

Namun, Prof. Yusril dalam tulisannya berpendapat lain, ia mengatakan KPK merupakan lembaga (dibentuk berdasarkan) hukum harus memberikan perlawanan dengan cara yang berdasarkan hukum juga, bukan dengan cara-cara politis seperti membangun opini dan menggalang dukungan massa sipil. “Bertarung di pengadilan. Argumentatif kita di situ nah menurut saya itu yang fair. Sebagai satu lembaga hukum ya kita melakukan perlawanan pakai cara-cara hukum juga, bukan cara politik” tuturnya lagi.[5] Secara tidak langsung, Yusril menginginkan KPK agar pakai jalur pengadilan. Secara berurutan kemudian banyak ahli lain yang sependapat

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, pengadilan mana yang kompetensinya mengakomodir kasus yang seperti ini. Konflik antar lembaga sebenarnya masuk dalam kompetensi Mahkamah Konstitusi, namun sayangnya, menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hanya menghendaki MK untuk  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar. Sementara KPK hanya dibentuk oleh undang-undang. Kemudian ada PTUN, yang berfungsi untuk memutus sengketa tata usaha negara atau kebijakan pemerintah. Sayangnya DPR merupakan organ diluar kekuasaan pemerintah/eksekutif. Kemudian PN, dalam UU No. 8 Tahun 2004 Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kekpada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang. Bisa kita simpulkan bahwa belum ada kompetensi pengadilan yang cocok dengan kasus ini.

Oleh karena itu, atas kajian yang kami lakukan dan penuturan-penuturan diatas. KMFH UGM sebagai wadah aspirasi civitas akademika muslim di lingkup fakultas hukum UGM merasa perlu untuk memberikan pernyataan sikap atas permasalahan kisruh Hak Angket ini.

Sikap dan tuntutan tersebut antara lain :

  1. Menyatakan bahwa menolak segala bentuk pengekangan terhadap upaya pemberantasan korupsi
  2. Menolak Hak Angket beserta Pansus Hak Angket DPR kepada KPK
  3. Mengembalikan fungsi, tugas serta wewenang KPK dan menolak segala bentuk intervensi kepada KPK
  4. Memperjelas kembali kompetensi Hak Angket sehingga tidak terjadi lagi mis-interpretasi dikemudian hari

Terakhir, kami juga sedikit menyayangkan oleh orasi-orasi mahasiswa saat menggelar aksi di depan gedung KPK yang meneriakkan kalimat, “yang setuju Hak Angket sama dengan membela koruptor !!!”. Ini dikarenakan pada dasarnya perbedaan pendapat mengenai Hak Angket dikalangan akademisi adalah hal yang wajar terjadi, sebab masing-masing opini punya landasannya sendiri. Jadi, diharapkan bagi kita semua untuk saling menghargai hak kebebasan berpendapat sesama.

Sekian rilis sikap atas hasil kajian kami tulis. Semoga ini menjadi upaya awal dalam memberantas korupsi yang sudah semakin mengakar di Indonesia. semoga Allah SWT memberkahi langkah kita. Aamiin

Wassalam

Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

Kabinet Payung Peradaban

[1] Fachrur Rozie, hak angket disetujui ini tanggapan KPK, liputan 6, diakses http://news.liputan6.com/read/2935065/hak-angket-disetujui-dpr -ini-tanggapan-kpk pada tanggal 10 Juli 2017, pukul 09.52

[2] Asosiasi Pengajar HTN-HAN dan PusaKo Unand, Rilis Media, sikap akademik “CACAT HUKUM PEMBENTUKAN PANITIA ANGKET”

[3] Istigfaro Anjaz, Angket KPK overacting and unreviewable, http://istigfaroanjaz.web.ugm.ac.id/2017/06/15/angket-kpk-overacting-dan-unreviewable/ , diakses pada 18 Juli 2017,pukul : 08.00

[4] Raynaldo Ghiffari Lubabah, sikap PKS tak berubah tak kirim anggota ke pansus angket KPK, Merdeka, diakses https://www.merdeka.com/politik/sikap-pks-tak-berubah-tak-kirim-anggota-ke-pansus-angket-kpk.html , pada tanggal 18 Juli 2017, pukul : 08.15

[5] Nabilla Tashandra, Yusril : kalau KPK tidak setuju angket bawa saja ke pengadilan, Kompas, diakses http://nasional.kompas.com/read/2017/07/10/19191801/yusril.kalau.kpk.tak.setuju.angket.bawa.saja.ke.pengadilan, pada tanggal 18 Juli 2017, pukul : 09.47

Lebaran, Munajat, Halal Bi Halal

H

“Cinta hendaknya untuk merasa bahagia

Jika nurani berkata

Akal sehat berkuasa

Hidayah Ilahi nuansakan surga

Tuhan ada di semua umat-Nya

Bergegaslah luapkan kata maaf

Seiring doa

Hamba dengungkan takbir Ilahi

Allahu Akbar Walillailham

Bedug pun ditabuh

Menandakan hari kemenangan telah tiba

Insan manusia bergembira

Sambut lebaran milik kita.”

            (Lebaran Milik Kita, merupakan sepenggal puisi karya Dewantara Soepardi, yang dapat menginspirasi kita semua untuk lebih berusaha, dibalik diagnosa brain injured (cerebral palsy tipe quadriplegia) terhadapnya).

Tak terasa bulan suci Ramadhan yang penuh rahmat ini hampir berakhir. Bulan dimana umat muslim wajib berpuasa, berlomba-lomba khatam Al Qur’an, melakukan shalat malam, dan berbagai ritual agama lainnya, yang semua dilaksanakan untuk meraih ridha dan pahala dari Allah SWT.

Hari Raya Idul Fitri atau yang lebih akrab disebut Lebaran, adalah hal yang selalu dinantikan oleh umat Muslim. Hari kemenangan, merayakan “kemenangan” umat muslim setelah sebulan berpuasa, menahan nafsu, menjaga hati dan menjauhkan diri dari segala hal yang buruk dan dilarang oleh Allah SWT. Semua orang berkumpul. Saling melempar senyum dan bersalaman sambil berkata, “Ngaturaken Sugeng Riyadi nggih Pak, Bu…” (terjemahan: Selamat Hari Raya Idul Fitri, Pak, Bu..”) atau mengirimkan pesan singkat bertuliskan, “Taqabbalallahu minkum ahyaakumullah li amtsaalihi kulla ‘aamiin wa antum bi khair” – Semoga Allah menerima (amal) kalian semua. Semoga Allah memanjangkan umur kalian di tahun-tahun yang sama, dan kalian senantiasa dalam keadaan baik.”

Di Indonesia yang tercinta ini, banyak tradisi yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mulai dari tradisi beli baju dan alat ibadah baru (atau bahkan kembaran satu keluarga), memasak lontong opor lengkap dengan kerupuk, camilan kue kaleng dari parcel yang akan menjadi hiasan di meja tamu selama sebulan ke depan, tradisi terima tunjangan hari raya bagi kaum muda, tradisi sungkeman dengan anggota keluarga, tradisi copy paste dan kirim SMS pantun atau puisi yang diawali dengan frasa “air tak selalu jernih..” berkedok meminta maaf hingga tradisi halal bi halal.

Tradisi halal bi halal seperti menjadi annual event yang dilaksanakan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari perkumpulan alumni sekolah, keluarga mahasiswa, perkumpulan pegawai kantor hingga paguyuban di kampung.

Penggagas istilah halal bi halal itu sendiri adalah KH Abdul Wahab Chasbullah. Sedikit bercerita, pada tahun 1948, Indonesia sempat dilanda gejala disintegrasi bangsa. Para elit politik saling bertengkar dan tidak mau duduk dalam satu forum. Kemudian, Ir. Soekarno yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI, meminta pendapat dari KH Abdul Wahab Chasbullah untuk mengatasi situasi politik Indonesia yang sedang tidak sehat. Kebetulan pada waktu itu mendekati datangnya Hari Raya Idul Fitri, sehingga KH Abdul Wahab Chasbullah memberikan saran kepada Ir. Soekarno untuk mengadakan silaturrahim. Namun Ir Soekarno menginginkan istilah lain itu menggantikan terminologi silaturrahim.

Kemudian, KH Abdul Wahab Chasbullah menjelaskan, ”Para elit politik tidak mau bersatu, itu karena mereka saling menyalahkan. Saling menyalahkan itu berdosa. Dosa itu haram. Supaya mereka tidak punya dosa (haram), maka harus dihalalkan. Mereka harus duduk dalam satu meja untuk saling memaafkan, saling menghalalkan. Sehingga silaturrahim nanti kita pakai istilah halal bi halal.

Tradisi halal bi halal ini kemudian diikuti masyarakat muslim secara luas. Sebenarnya, kegiatan yang mirip dengan halal bi halal ini sudah dilaksanakan sejak era kepemimpinan KGPAA Mangkunegara I atau yang dikenal dengan Pangeran Sambernyawa, namun beliau belum menyebut kegiatan tersebut dengan istilah halal bi halal, meskipun esensinya sudah ada.

Istilah halal bi halal ini secara nyata dicetuskan oleh KH Abdul Wahab Chasbullah dengan analisa pertama (thalabu halal bi thariqin halal) adalah mencari penyelesaian masalah atau mencari keharmonisan hubungan dengan cara mengampuni kesalahan. Atau dengan analisa kedua (halal yujza’u bi halal) adalah pembebasan kesalahan dibalas pula dengan pembebasan kesalahan dengan cara saling memaafkan.

Terlepas dari segala keberagaman pendapat mengenai halal bi halal, bukankah suatu hal yang sangat baik apabila kita masih bisa berkumpul dengan kawan lama, saling meminta maaf, saling bercerita, hingga saling bermunajat untuk kebaikan satu sama lain?

Sebagai contoh, Halal Bi Halal alumni SMP Negeri X Angkatan 1980.

Kalau bukan karena halal bi halal, mungkin saja angkatan yang sudah berusia lebih dari 30 tahun itu tidak akan berkumpul bersama dan bertemu, bahkan saling mengirim pesan atau surat pun belum tentu. Bagaimana ya kabar si X teman sebangku waktu sekolah dulu? atau Bagaimana ya kabar si Y yang pernah menolongku ketika kesusahan? Padahal kita sebagai umat muslim, memiliki kewajiban untuk menjaga tali silaturahmi dan ukhuwah yang telah dibangun. Melalui kegiatan halal bi halal tersebut, banyak kata maaf dan memaafkan yang terucap, banyak tawa bahagia hingga air mata yang menetes akibat pengakuan kesalahan, hingga banyak doa-doa baik yang terpanjatkan untuk Allah SWT.

Seperti sabda Rasulullah SAW, “Allah merahmati seorang hamba yang pernah berbuat dzalim terhadap harta dan kehormatan saudaranya, lalu ia datang kepada saudara yang didzaliminya itu untuk minta kehalalannya sebelum ajal menjemput.” (HR Tirmidzi dan Abu Hurairah)

Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berbuat salah dan khilaf. Rasulullah SAW sendiri pernah menyatakan bahwa semua bani adalah khattha’un, adalah yang banyak berbuat dosa dan maksiat. Dan sebaik-baik khattha’un adalah at-tawwabun, yaitu orang yang banyak bertaubat.

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat.” Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik RA.

Sehingga, bukanlah suatu hal yang memalukan (aib) apabila kita mengakui kekhilafan dan meminta maaf atas kesalahan yang telah kita perbuat kepada saudara kita, tetangga kita, atau bahkan teman kerja/kuliah kita yang bahkan jarang bertegur sapa dengan kita.

Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa memiliki tanggungan kedzaliman terhadap saudaranya, entah dalam hal kehormatan atau pun hartanya, maka hendaklah meminta kehalalannya hari ini. Sebelum datang hari (kiamat) di mana tidak berguna lagi dirham dan dinar. Pada hari kiamat nanti, bila seseorang yang mendzalimi belum meminta kehalalan dari saudaranya, maka bila ia memiliki amal kebaikan, sebagian amal kebaikannya itu diambil sekadar kedzaliman yang ia lakukan untuk diserahkan kepada orang yang sudah pernah ia dzalimi. Bila ia sudah tidak memiliki sisa amal kebaikan, maka dosa yang dimiliki orang yang pernah ia dzalimi di dunia akan dilimpahkan kepadanya senilai kedzaliman yang pernah ia lakukan. (HR Bukhari dan Abu Hurairah RA)

Maka, jangan sampai dosa-dosa yang kita punya akibat berbuat khilaf tersebut dibawa mati hanya karena kita merasa gengsi untuk meminta maaf. Karena sebagai ganti dari kedzaliman yang belum diminta kehalalannya, dosa orang yang kita dzalimi akan dialihkan menjadi tanggungan kita.

Walaupun kegiatan halal bi halal memang sudah banyak dilakukan oleh banyak kelompok masyarakat di Indonesia, akan tetapi, bukan halal bi halal itu sendiri yang wajib untuk dilaksanakan, melainkan saling meminta maaf, bersilaturrahim dan menjaga ukhuwah itulah yang harus dilaksanakan oleh umat muslim.

*cerita mengenai latar belakang lahirnya istilah Halal Bi Halal didapat dari KH Masdar Farid Mas’udi.

Ditulis oleh:

Nova Alfie Annisa (2015)

KMFH UGM “Nandur Bibit” di Jojoran Kulon

Pada tanggal 30 April 2017 lalu, Keluarga Muslim Fakultas Hukum melalui program kerja Departemen Pelayanan Umat menyelenggarakan kegiatan bertajuk ‘Nandur Bibit’ di Desa Jojoran Kulon, Bantul, DIY yang merupakan desa binaan KMFH. Kegiatan Nandur Bibit ini bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Serayu Opak Progo, Yogyakarta. Sebanyak 2.500 bibit pohon yang terdiri dari 500 bibit pohon Jabon Merah dan 2.000 bibit pohon Jati telah dibagikan kepada warga serta sebagian ditanam di dua titik di wilayah desa Jojoran Kulon.

1

2

Kegiatan Nandur Bibit ini diikuti oleh warga desa Jojoran Kulon yang didominasi dari kalangan bapak-bapak, serta para anggota aktif Keluarga Muslim Fakultas Hukum. Kegiatan ini diawali dengan acara sambutan, tausyiah kemudian mengobrol santai sambil menikmati hidangan makanan kecil.

3

 

Kemudian, kegiatan langsung dilanjutkan pada sesi menanam dan membagikan bibit pohon. Seluruh warga bersama dengan anggota KMFH saling bahu-membahu untuk menanam bibit pohon. Banyak pengetahuan dan pengalaman yang kami dapatkan langsung dari para warga, mulai dari bagaimana cara menanam pohon yang benar, hingga petuah-petuah yang secara spontan terucapkan. Disini, nilai kekeluargaan benar-benar terasa.

4

Kegiatan ditutup dengan sesi foto dan makan siang bersama di salah satu rumah warga. Semoga pohon-pohon yang telah ditanam ini dapat memayungi para warga serta bermanfaat, aamiin ya robbal alamin.

6