Pengumuman Finalis Business Plan Competition KMFH UGM 2017

Kepada Yth.

Seluruh peserta lomba Business Plan Competition KMFH UGM 2017

Di Tempat

Dengan Hormat,

Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada para siswa dari berbagai SMA di DIY dan Jawa Timur atas perhatian serta partisipasinya dalam Business Plan Competition KMFH 2017. Setelah melalui tahapan seleksi dan penilaian oleh panitia serta dewan juri, maka terlampir kami sampaikan daftar finalis, keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

Untuk para tim finalis,  dimohon kehadirannya pada hari Sabtu, 18 November 2017 pukul 07.30 WIB untuk mengikuti seleksi lanjutan, yaitu presentasi di hadapan dewan juri di Kampus Fakultas Hukum UGM (jika tidak hadir dianggap mengundurkan diri)

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Bubur Instan Bos Greb (SMAN 1 Badegan Kabupaten Ponorogo)

Intan Diah Kusuma

Dian Nofita Fitriani

Puri Rahmawati

Endang Adi Ningsih

Shelyana Wulandari

 

Nasi Instan Si Bolang dan Jakun (SMAN 1 Badegan Kabupaten Ponorogo)

Arum Alra Warani

Ayu Larasati

Eka Anis Rahayuningsih

Laili Husnul Hidayah

Ranti Ninda Kartika

 

Horrotoyoh Cafe dan Resto (SMAN 1 Kasihan Bantul)

Ika Yudyantari

Nur Aini Hafidha

Nurussyifa’ Fatihatur Raihani

 

Qur’an Batik (SMAN 1 Yogyakarta)

Muhammad Khalid

Dheny Kurniawan

Ahmad Zakki Idham

 

Inovasi Sepatu Bermantel (SMAN 5 Yogyakarta)

Agus Baskoro

Muhamad Khoirul Anwar

Faqih Ahmad Mukhlisun

 

Yogyakarta, 16 November 2017

Panitia Business Plan Competition KMFH 2017

Notulensi Diskusi Warkop #3 : Relasi Islam dan Sosialisme

 

Telah diselenggarakan Diskusi Warung Kopi yang bertemakan Relasi Islam dan Sosialisme. Diskusi ini diadakan di Warkop Shine Caffe pada hari Kamis, 28 Oktober 2017 ba’da Isya dan dipantik oleh Mas Melfin Zaenuri, mahasiswa dari Fakultas Filsafat UGM.

Diskusi dibuka dengan pertanyaan bagaimana konteks Islam dan sosialisme itu sendiri. Sosialisme seringkali diidentikkan dengan komunisme, mungkin karena memang lahir dari rahim yang sama. Alhasil, ketika komunisme kemudian menjadi hantu dan musuh bersama bagi elite-elite indonesia, sosialisme pun ikut-ikutan terkena dampak. Lebih lucu lagi ketika umat Islam yang kemudian tergiring opini publik untuk membenci komunisme dan PKI saat bulan-bulan panas ini, malah jadi tergiring juga untuk membenci sosialisme. Ini yang kemudian adanya urgensi untuk sejenak melupakan dulu dendam terhadap komunisme karena PKI. Karena PKI dan komunisme adalah dua entitas yang berbeda.

Bila berbicara dalam konteks Islam, sosialisme sendiri merupakan salah satu nilai yang ada dalam ajaran Islam. Namun, karena ke-identik-an komunisme dan sosialisme karena lair dalam rahim yang sama, maka filsafatnya yakni materialisme dialektika ditolak habis-habisan oleh ajaran Islam. Saat masa kolonial, dimana keduanya sama-sama tertindas, muncul kemudian wacana untuk meng-kolaborasi-kannya menjadi sebuah kekuatan melawan penjajahan. Apa lagi pada saat itu, kongres Islam sedunia di Saudi gagal dilaksanakan.

Wacana kolaborasi ini dibuka oleh dari kedua kubu, diawali dengan salah satu tokoh pemikir Islam Hindia Belanda, H.O.S. Tjokroaminoto. Tjokro menulis satu buku yang berjudul “Islam dan sosialisme”. Buku ini kemudian menjelaskan bagaimana sebenarnya relasi antara kedua entitas itu sendiri. Kemudian dari kubu sebelah, diawali kritik Tan Malaka kepada Komintern. Tan Malaka mengkritik Komintern yang tidak mau membuka diri kepada kekuatan Pan-Islamisme pada saat itu, padahal keduanya sama-sama merupakan gerakan atas respon dari kolonialisme Eropa.

Menurut Mansur Faqih, ada empat paradigma umat Islam dalam merespon sosialisme yakni :

  1. Respon Islam Tradisionalis : respon ini ditujukkan oleh kalangan tradisionalis sebab sosialisme dapat merusak kearifan dan budaya lokal.
  2. Respon Islam Revivalis : respon ini ditunjukkan oleh organisasi-organisasi masyarakat seperti FPI atau HTI. Mereka menolak sosialisme dan sejenisnya, namun gerakan yang mereka perjuangkan secara substansi sebenarnya sama denan sosialisme seperti penolakan terhadap sistem ekonomi kapitalisme dan neo-liberalisme.
  3. Respon Islam Liberal : paradigma pemikiran liberal ini seperti namanya berarti bebas. Jadi dalam merespon sosialisme, hanya membebaskan golongannya mau menanggapinya seperti apa. Namun sayangnya, liberalisme ini kemudian mengafirmasi adanya kapitalisme yang tumbuh subur di dalam pemikiran seperti ini. Ini dikarenakan masyarakat liberal termasuk Islam liberal itu sendiri, melihat masyarakat sebagai individu dan tidak melihatnya secara kolektif. Ii juga yan menimbulkan individualisme dalam manusia.
  4. Respon Islam Transformatif : respon ini dimunculkan oleh golongan Islam yang biasa kita kenal sebagai Islam transformatif atau Islam progresif. Golongan ini merespon sosialisme dengan keterbukaan dan melihat bahwa wacana Islam dan sosialisme ini bisa menjadi pondasi untuk mencari formulasi bagaimana caranya untuk melindungi kaum mustadh’afin. Dalam melihat problema ini, biasanya golongan ini menggunakan teologi pembebasan. Kemudian menafsirkan ayat-ayat Tuhan secara progresif dan kontekstual serta sesuai dengan apa yang diperjuangkan.

Progresivitas Islam

Saat ini agama menjadi sebuah hal yang kembali mendapatkan perhatian. Agama sekarang bermain dalam ranah populisme. Misal saja, Aksi Bela Islam yang sampai punya beberapa episode. Aksi ini mampu menebar keresahan yang sedemikian rupa sehingga bisa menggaet massa yang sedemikian besar, bahkan konon katanya bisa sampai tujuh juta demonstran. Namun sayangnya adalah, dari permainan para golongan revivalis ini kemudian memunculkan pendapat bahwa Islam hanyalah agama yang tidak boleh dihina, dan akhirnya aksi bela kendeng ataupun konflik agraria lainnya dimana Islam bisa sangat berperan disana, menjadi tidak populer. Padahal, kaum mustadh’afin yang benar nyata adalah orang-orang yang hidup dipusaran konflik agraria tadi.

Permasalahan diatas tadilah yang kemudian memunculkan gagasan Islam progresif. Gagasan Islam progresif yang dicetuskan oleh Muhammad Al-Fayyadl ini kemudian menolak adanya kapitalisme, hampir sama sebenarnya dengan golongan revivalis. Perbedaannya adalah Islam progresif lebih terbuka terhadap segala bentuk pemikiran yang progresif seperti wacana kolaborasi Islam dan sosialisme. Islam progresif juga sebenarnya sedikit identik dengan kelompok Islam liberal, sama-sama terbka dalam melihat sebuah pemikiran. Perbedaannya kemudian adalah Islam progresif ini kemudian melihat sebuah tatanan masyarakat sebagai sebuah kolektivitas atau kelompok dan komunal, sedangkan Islam liberal melihat suatu masyarakat secara terpisah-pisah dan melihat secara individual. Islam liberal kemudian mendukung kebebasan manusia secara individu, ini yang kemudian menumbuhkan bibit-bibit kapitalisme dalam perekonomian dan individualisme dalam kehidupan bermasyarakat.

Bila kita melihat dari perspektif historis dan dalam konteks indonesia, wacana Islam progresif ini hampir tidak bisa muncul kepermukaan. Pasca kemerdekaan, wacana Islam progresif ini sangat sulit untuk berkembang dan masuk dalam arena politik. Ini dikarenakan sibuknya rezim untuk mengendalikan masyarakat agar tidak ada perlawanan. Alhasil, rezim boleh sedikit bersahabat dengan Islam, namun yang ditonjolkan hanya dari segit ritus semata.

Pasca reformasi kemudian muncul lagi gerakan-gerakan Islam yang progresif baik dari tataran pemikiran hingga tataran gerakan. Disini, penting untuk kemudian pemain-pemain Islam progresif untuk turun bermain pula politik praktis. Karena jangan sampai kalangan Islam revivalis dan liberalis memonopoli istilah Islam dalam pertarungan politik nasional. Islam politik harus ada Islam progresif, agar dapat menyuarakan kaum mustadh’afin.

Penutup

Kembali lagi kepada wacana kolaborasi Islam dan sosialisme, menjadi penting kemudian untuk kita pahami secara komprehensif. Islam bisa dianggap sebagai konsep, serta dianalisis menggunakan analisis Marxis mengenai sosialisme yang merupakan fenomena atas respon dari ketertindasan. Kedua entitas ini punya sejarah dan keterkaitan yang sangat besar. Keduanya pula punya nilai-nilai yang sebenarnya hampir sama. Tujuannya pun sama, sebagai respon dari ketertindasan dan keterkekangan.

Islam sendiri merupakan agama yang sangat lengkap dan sempurna, ia mengatur keseluruhan aspek kehidupan. Islam juga merupakan agama pembebasan, yang membebaskan bukan hanya umatnya semata, namun juga seluruh umat manusia dari segala keterkekangan dan keterpurukan. Kita ingat kisah  Nabi SAW yang dengan ajaran Islamnya dapat me-revolusi tatanan masyarakat arab yang sangat etno-sentris, kapitalis, dan jahiliyah pada saat itu menjadi masyarakat madani yang punya piagam HAM pertama di dunia. Dengan tafsir progresif dan kontekstual serta relevan sesuai ruang dan waktu ala kaum Islam transformatif atau progresif, maka ayat-ayat Tuhan bisa digunakan untuk memperbaiki dunia menjadi lebih baik.

Rilis Kajian Rutin #9 : Kemuliaan Muharram

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, telah terlaksana Kajian Rutin #9 dengan rincian sebagai berikut

Nama penceramah: Ust. M. Asdi Nurcholis, L.C
Pada/hari tanggal: Selasa, 26 September 2017
Tema: Kemuliaan Muharram

Allah SWT berfirman:

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَاۤ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ؕ ذٰ لِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ ؕ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ؕ وَاعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ
“Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan Bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.”
(QS. At-Taubah 9: Ayat 36)

Dapat diambil bahwa lama 1 tahun hanyalah Allah yang bisa menetapkan semua itu. Allah menetapkan 12 bulan ketika langit dan bumi diciptakan.
Setelah menciptakan langit dan bumi barulah muncul manusia. Sebelumnya hanya terdapat malaikat dan jin yang menghuni alam semesta. Diantara 12 bulan terdapat 4 bulan yang disucikan yaitu: Muharram,Rajab, Dzulhijah dan Dzulqodah. Bulan bulan hijriyah menentukan amal ibadah kita.
Semua bulan itu baik, kesalahan umum yang mensakralkan bulan muharram adalah tidak benar karena tidak ada bulan yang tidak baik.

Sholat di Masjidil Haram pahalanya akan senilai 10.000 kali di tempat lain. Ibadah umroh merupakan upaya percepatan amal ibadah. Puasa yang paling mulia setelah Ramadhan ialah puasa 10 Muharram, karena akan menghapus dosa-dosa kecil 1 tahun yang lalu.

Allah SWT berfirman:

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَـرَامِ الَّذِيْ جَعَلْنٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً اِۨ لْعَاكِفُ فِيْهِ وَالْبَادِ ؕ وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَـادٍۢ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَ لِيْمٍ
“Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan dari Masjidilharam yang telah Kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan Kami rasakan kepadanya siksa yang pedih.”
(QS. Al-Hajj 22: Ayat 25)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dosa besar akan dilipat gandakan ketika dimulainya niat perbuatan dosa tersebut dilakukan di Tanah Suci, Melakukan perbuatan dosa di bulan Haram maka dosanya tidak dilipat gandakan, hal itu merupakan bentuk rahmat Allah swt kepada hambanya.

Jazakallah khairan katsiran.

Kabinet Payung Perdaban
Keluarga Muslim Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada

Perppu Ormas Anti-Pancasila yang Tidak Pancasilais : Rilis Sikap Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

Beberapa waktu yang lalu pemerintah menerbitkan Perppu yang mengganti beberapa pasal UU tentang Ormas. Alasannya sederhana, UU Ormas tidak mengakomodir ketentuan larangan organisasi masyarakat yang tidak pancasilais. Di bagian konsideran dikatakan bahwa UU tentang Organisasi Kemasyarakatan mendesak untuk segera dilafnrkan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif. Klausula “sanksi yang efektif” jadi penekanan.

Masih di bagian konsideran, di huruf (d) bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Serta di huruf (e) bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas contrarius actus sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan. Terlihat pemerintah menghadapi masalah serius mengenai ormas yang dianggap tidak pancasilais. Pun terlihat pula pemerintah ingin melegitimasi tindakannya dalam menilai ormas layak dibubarkan atau tidak dengan asas contratrius actus.

Sangat mudah sebenarnya dalam melihat apa yang diinginkan pemerintah bila kita lihat beberapa waktu kebelakang. Pemerintah mengumumkan pembubaran salah satu ormas Islam, Hizbut Tahrir cabang Indonesia. pembubaran secara sporadis dan sepihak ini kemudian menjadi persoalan serius. Pemerintah dianggap sebagai penguasa yang otoriter karena tidak mengindahkan peraturan yang ada. Di UU Ormas sebelumnya, di Pasal 68 ayat (2) menyatakan pencabutan status badan hukum ormas hanya bisa dilakukan setelah adanya putusan pengadilan. Pencabutan status badan hukum sebelum legalnya perppu ormas ini akhirnya cacat hukum dan HTI selamat.

Pemerintah mungkin mempunyai motto “kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, oleh karena itu, belajarlah dari kegagalan”. Maka dari itu, akibat gagalnya pemerintah membubarkan ormas, diproduksilah Perppu Ormas. Dengan sanksi berat dan kewenangan dalam menilai sendiri kadar ke-pancasila-an ormas, HTI langsung bubar jalan. HTI dinilai pemerintah (lewat kewenangan yang diberikan oleh asas contratius actus) sebagai organisasi masyarakat yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 karena mengusung ideologi khilafah kalau kata Jenderal Wiranto, padahal entah kapan ada ideologi khilafah.

Melalui asas contratius actus, pemerintah dalam Perppu Ormas ini menegasikan langsung ketentuan mengenai proses pengadilan dalam pencabutan izin Perppu. alasannya melalui penuturan Jaksa Agung, HM Prasetyo yang juga politisi Nasdem, pemerintah sangat mustahil membubarkan ormas lewat pengadilan, karena kan pengadilan ada tahapan-tahapannya. Sementara keadaan mendesak dan darurat. Ada peraturan UU yang mengatur masalah ormas, tapi peraturan tersebut gak memadai,” katanya.[1]

Tidak Demokratis

Bila melihat pencitraannya di media mainstream, Perppu ini seakan-akan ingin menghadirkan negara dalam perlindungan dari tindakan diskriminasi atas dasar SARA, seolah-olah pula ingin menindak ormas-ormas yang mengganggu ketertiban umum seperti tindakan persekusi dan penistaan terhadap agama, pemerintah pun seolah-olah ingin menciptakan kesan sebagai penyelamat Pancasila dari rong-rongan ormas transnasional. Namun, secara prosedural hukum, Perppu tersebut tidak memenuhi 3 syarat yang ditetapkan oleh Putusan MK dalam putusan No. 38/PUU-VII/2009 yaitu adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum berdasarkan undang-undang, adanya kekosongan hukum karena undang-undang belum memadai, dan kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan prosedur pembuatan undang-undang yang normal[2]. Tidak terpenuhinya ini dikarenakan UU Ormas sebenarnya sudah memadai bahkan lebih komprehensif dibandingkan dengan Perppu Ormas yang terlalu eksekutif-sentris. Bahkan Perppu Ormas hanya merusak UU Ormas dengan menghapus banyak pasal yang sudah sedemikian sistematis pengaturannya.

Perppu Ormas juga mengancam kebebasan berserikat, ini dibuktikan dengan arogansi pemerintah yang memberikan kewenangan kepada dirinya sendiri untuk menilai sendiri suatu ormas, apakah membahayakan Pancasila atau tidak berkat doktrin asas contrario actus. Namun, pakar hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa asas ini sebenarnya hanya digunakan untuk kasus administrasi yang kaitannya dengan pengangkatan, pemberhentian seseorang dalam jabatan kepegawaian. “Status badan hukum itu baru bisa kalau dibawa ke pengadilan. Bahkan, parpol didirikan pakai akta notaris disahkan Menkumham. UUD mengatakan parpol hanya bisa dibubarkan MK. Kalau parpol hanya bisa dibubarkan oleh MK, maka terhadap ormas hanya bisa dibubarkan oleh pengadilan,”[3] ujarnya lagi saat hendak  judicial review Perppu ini ke MK.

Menurut kajian dari Pusat Studi HTN UI demikian, penerapan asas ini menunjukkan pemerintah belum paham perbedaan antara izin dan pengesahan. Dalam penerbitan izin memang penerbit izin dapat langsung membatalkan izin tersebut dengan syarat tertentu. Berbeda dengan pengesahan, instansi yang mengesahkan tidak dapat serta merta mencabutnya kembali, apalagi dengan tafsir subjektif dan politis. Bila tafsir salah kaprah ini masih berlaku, maka bukan tidak mungkin partai politik yang juga disahkan Menkumham juga akan secara sewenang-wenang dibubarkan tanpa melewati MK.[4]

Perppu Ormas kini juga dianggap sebagai “senjata pemusnah masal” terhadap hak politik warga yang tidak hanya berimplikasi pada pembubaran ormas, namun juga sangat mungkin terjadi adanya kriminalisasi anggota dari ormas tersebut. Ini diakibatkan ada pasal baru yakni Pasal 82A. Di ayat (2) dikatakan bahwa “Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Ada yang kejanggalan di pasal ini. Pertama, adanya kesalahan pemahaman dalam hal pemidanaan, ini dikarenakan klausula “setiap anggota dan/atau pengurus Ormas yang sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan……” menghukum orang yang bisa saja tidak melakukan pelanggaran, bukan hanya menghukum ormasnya saja (lihat penjelasan Pasal 82A. Padahal pemidanaan hanya pemberian nestapa bagi pelanggarnya semata. Jangan sampai dengan pasal ini, banyak kriminalisasi kepada kritikus terjadi

Pembatalan Perppu

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011, setingkat dengan undang-undang. Perppu merupakan privilege yang didapat oleh pemerintah untuk mengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yang memang lumrah di negara bersistem presidensial. Kewenangan ini sifatnya politis dan subjektif asalkan memenuhi rumusan “hal ihwal kegentingan memaksa”. Sangkin subjektifnya, rumusan tadi juga atas penafsiran subjektif dari presiden seorang. Memang, MK sebagai the interpreter of constitution telah menafsirkan klausula yang diamanatkan oleh konstitusi tadi naun juga belum terlalu konkrit. Rasio pemerintah kemudian menerbitkan Perppu ini ada di bagian konsideran yang tadi telah dijabarkan diatas. Namun, Perppu hanya berlaku terbatas karena nantinya dalam waktu dekat akan diuji secara objektif oleh DPR lewat paripurna.

Namun, sebelum itu diuji secara objektif, Perppu Ormas sudah maka korban duluan. Salah satunya adalah HTI, yang sudah bubar jalan lantaran beberapa hari setelah Perppu di terbitkan, pemerintah langsung mencabut status badan hukum HTI yang dalam Perppu otomatis membubarkan ormas yang bersangkutan. HTI kemudian menguji materi Perppu ke MK lewat senjata utamanya, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra mengatakan, seluruh pasal dalam Perppu tersebut akan dilakukan uji materi ke MK. Pihaknya mengajukan permohonan agar MK membatalkan seluruh isi dari Perppu Nomor 2 Tahun 17 lantaran dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Ia juga menganggap Perppu ini tak punya kepentingan mendesak sehingga klausula “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tidak terpenuhi.[5] Memang seperti yang kita ketahui, MK bewenang menguji Perppu terhadap konstitusi, dan tindakan HTI sangat jantan dengan melakukan cara yang konstitusional.

Adapun cara lain adalah pembatalan Perppu oleh DPR. Di Pasal 52 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 ayat (1), dikatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut. Dibagian penjelasan, maksud dari Pasal 52 adalah masa sidang pertama DPR setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ditetapkan. Bila tidak disetujui, maka Perppu tersebut harus dicabut. Ketika Perppu dicabut, perbuatan hukum yang berlandaskan Perppu tadi juga dinyatakan batal demi hukum. Artinya SK pencabutan status badan hukum HTI yang dibubarkan atas dasar pasal 61 ayat (3) juga tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Menebak Langkah Politik Pemerintah

Diawal ketika melihat bagian konsideran Perppu Ormas ini, dikatakan telah nyata ada organisasi yang menentang pancasila dan berusaha menggantinya dengan ideologi lain. Karena mungkin terdesak, kemudia pemerintah mengeluarkan Perppu Ormas. Kita bisa langsung menebak, ormas mana yang dimaksud pemerintah, ia sama dengan yang menggugat Perppu ke MK. HTI yang dianggap sebagai pengancam kedaulatan Indonesia, mereka di labeli sedemikian rupa oleh pemerintah dengan label anti-pancasila.

Namun bila kita lihat kiprah HTI di Indonesia, ternyata di banyak praktik berorganisasi dan dalam tataran idealita, HTI organisasi yang pancasilais. Mereka bergerak dengan gaung penolakan terhadap swatanisasi dan kapitalisasi perekonomian Indonesia serta mengharapkan hadirnya pemerintah yang kemudian menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. HTI pun acapkali memberikan kritik terhadap pemerintah.

Memang, HTI pun bukan tak punya keliru. Ideologi Negara Islamnya dan penolakan terhadap demokrasi dianggap sebagai penolakan Pancasila dan bentuknya pun sudah gerakan organisasi bukan lagi dalam tataran idealita. Bahkan Majlis Ulama Indonesia (MUI) pun mempertanyakan komitmen kebangsaan dari HTI. Dan bukan maksud untuk menyetujui gerakan HTI, namun kami mempertanyakan penilaian organisasi anti pancasila oleh pemerintah lewat kemenkumham.

Di sisi lain, fenomena Perppu ini juga sangat menyita perhatian. Bagaimana tidak, dimasa Presiden J. Widodo yang baru berusia tiga tahun, sudah enam Perppu diterbitkan. Kita harus ingat lagi apa syarat penerbitan Perppu, yakni ada “hal ihwal kegentingan memaksa”. Berarti dalam tiga tahun terakhir sudah ada enam “kegentingan Memaksa” (tafsiran subjektif-politis Presiden) yang singgah di Indonesia. Apakah artinya negara sudah dalam bahaya ? atau kurangnya harmonisnya hubungan antara legislatif dan eksekutif. Karena Perppu mengesankan bentuk koordinasi yang berjalan kurang baik antara DPR dan pemerintah, sehingga pemerintah mengambil jalan singkat yang tak perlu persetujuan DPR terlebih dahulu.

Oleh karena itu, atas kajian yang kami lakukan dan penuturan-penuturan diatas. KMFH UGM sebagai wadah aspirasi civitas akademika muslim di lingkup fakultas hukum UGM merasa perlu untuk memberikan pernyataan sikap atas permasalahan kisruh Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat ini.

Sikap dan tuntutan tersebut antara lain :

  1. Menolak segala bentuk pengekangan dan represifitas oleh pemerintah
  2. Meminta DPR untuk menolak Perppu Ormas saat diadakannya paripurna
  3. Berharap agar MK mengabulkan uji materi Perppu Ormas yang saat ini tengah berlangsung
  4. Berharap agar MK untuk kembali menafsirkan lebih jelas mengenai kewenangan pemerintah menerbitkan Perppu
  5. Menuntut dikembalikannya kewenangan Pengadilan dalam hal pembubaran Ormas

Sekian rilis sikap atas hasil kajian kami tulis. Semoga ini menjadi upaya awal dalam menghilangkan upaya-upaya pengekangan dalam berserikat yang mulai muncul kembali pasca-reformasi di Indonesia. semoga Allah SWT memberkahi langkah kita. Aamiin

Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

Kabinet Payung Peradaban

[1] Fikri Faqih, Pembelaan Pemerintah Terbitkan Perppu Pembubaran Ormas, Merdeka https://www.merdeka.com/peristiwa/pembelaan-pemerintah-terbitkan-perppu-pembubaran-ormas.html diakses tgl 24 juli 2017, pukul 11.36

[2] YLBHI Bersama 15 Kantor LBH se-Indonesia, Pernyataan sikap terkait Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017, Jakarta

[3] Noer Ardiansyah, Yusril: Asas Contrario Actus Tidak Tepat Diterapkan Kepada Ormas, Merah Putih, https://merahputih.com/post/read/yusril-asas-contrario-actus-tidak-tepat-diterapkan-kepada-ormas diakses tgl 24 Juli 2017, pukul 15.03

[4] Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Rilis Media : Perppu Ormas kemunduran proses panjang reformasi

[5] Fakhrizal Fahri, Ajukan Uji Materi Perppu : Ini Alasan HTI, Okezone http://news.okezone.com/read/2017/07/18/337/1739324/ajukan-uji-materi-perppu-ormas-inilah-alasan-dari-hti, diakses tanggal 25 Juli 2017, pukul: 15.07

KPK Dalam Pusaran Hak Angket Politis Rilis Sikap Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?” QS.61:2

Komisi anti-rasuah satu-satunya yang dimiliki oleh Indonesia sedang berada dalam ancaman Hak Angket DPR. Ini setelah Novel Baswedan, seorang penyidik KPK menyebut beberapa nama anggota Komisi III DPR di persidangan kasus korupsi e-KTP, yang kemudian keberatan dan mengajukan Hak Angket. Kemudian dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Komisi III DPR meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan BAP Miryam. La Ode M. Syarif, salah seorang komisioner KPK, menyampaikan bahwa KPK menolak untuk memberikan rekaman tersebut dikarenakan kasus e-KTP masih berjalan persidangannya. Seperti yang dikutip dari liputan6.com La Ode mengatakan bahwa “karena keterangan Novel Baswedan disampaikan di pengadilan, persidangan e-KTP masih berjalan, bahkan penyidikan dengan tersangka MSH sedang kita lakukan, maka KPK menyatakan tidak bisa menyerahkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini,” ia menambahkan bahwa  jika bukti-bukti dibuka, KPK khawatir akan menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus e-KTP.[1] Seperti yang di katakan La Ode tadi, kasus mega-korupsi proyek e-KTP akan terhambat.

Sebenarnya, Hak Angket ini apa dan untuk apa ? mari kita pahami lebih lanjut. Dalam UU tentang Susdukor MPR, DPR, dan DPD yang biasa kita kenal dengan UU MD3, disebutkan hak DPR pada Pasal 79, salah satunya adalah Hak Angket yang diatur pada Ayat (3). Dikatakan di ayat (3) bahwa “Hak Angket adalah  hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Di Pasal 199 ayat (1) dikatakan bahwa Hak Angket minimal diajukan oleh 25 orang anggota DPR, dan bila kemudian disetujui oleh sidang paripurna, maka akan ditindak lanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Lebih lengkap tentang Hak Angket bisa lihat di UU MD3 bagian kesepuluh paragraf kedua.

Alasan DPR untuk mengaktifkan Hak Angket ini awalnya sederhana, hanya ingin dilibatkan dalam proses penyelidikan kasus e-KTP. Namun lambat laun, setelah Pansus Hak Angket terbentuk dan mulai bekerja, malah ditemukan banyak penyimpangan dari peraturan yang dilakukan KPK. lihat kasus ”masih”  dugaan korupsi di PT. Pelindo II, Bos Pelindo II saat itu, R. J. Lino, dihadiahi status tersangka oleh KPK, dan semua mengapresiasi KPK atas penetapan tersangka orang dekat Jusuf Kalla itu. Namun kemudian, setelah berjalan selama 1,5 tahun, R.J. Lino tetap berstatus tersangka dan terlihat tak ada progres disaat R.J. Lino sukses membawa PT. Pelindo II berjaya bisnis pelayaran nasional. Disini kinerja KPK dipertanyakan setelah belum terbuktinya dugaan korupsi bos Pelindo II yang citranya sudah buruk duluan. Lantas dipertanyakan juga, apakah KPK benar tak perlu kewenangan SP3.

Ini Ditambah juga sejumlah anggota Pansus angket menduga ada indikasi kerugian negara atas penggunaan anggaran dan kinerja KPK yang menurut mereka ada dalam ‎laporan BPK tahun 2015 yang berujung pemanggilan BPK oleh DPR yang meminta audit investigatif. Memang terlihat ada sedikit upaya oleh DPR untuk memolitisasi perseteruan antara KPK dan BPK beberapa waktu lalu perihal dugaan Mark-up pembelian lahan RS Sumber Waras. Terakhir sebuah penuturan oleh Arteria Dahlan, anggota Pansus Hak Angket DPR dari fraksi PDIP, di ILC episode “KPK vs DPR : Semakin Runcing”. Ia menuturkan bagaimana para terduga korupsi diintimidasi, disuruh mengaku dan lain sebagainya, serta mengesankan seolah-olah penghuni hotel prodeo yang “di-inap-kan” KPK sebagai korban keserakahan KPK. Ini merupakan hasil dari sowan anggota Pansus ke LP Sukamiskin, Bandung. Sebagai yang kita ketahui, di “hotel” ini (kenapa hotel ? karena beberapa ruang disana kabarnya sudah disulap menjadi kamar ber-AC bagaikan hotel berbintang) banyak penghuni akibat kasus korupsi.

Namun KPK pun bukan punya senjata, senjata yang dipakai merupakan suara rakyat. Tampaknya KPK sangat mendalami ungkapan bahasa latin, “Vox Populi, Vox Dei” yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan, siapa yang bisa melawan ketika Tuhan sudah bersuara. Banyak aksi yang kemudian mendukung KPK, Bahkan sampai Asosiasi Pengajar HTN-HAN merilis sikap mereka untuk mendukung KPK dan menolak Hak Angket.

Dapatkah KPK “Di-angket” ?

Dalam konteks ke-tata negara-an, KPK merupakan lembaga independen yang berada di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti dalam teori trias politica a la seorang filsuf Prancis, Montesquieu. Namun sekarang yang menjadi problem adalah, walaupun teori Montesquieu tadi sangat progresif dan bisa relevan di masa yang lama, namun teori ini sekarang sudah tidak terlalu relevan di sistem pembagian kekuasaan dibanyak negara termasuk Indonesia. Di banyak negara, sudah banyak yang mempunyai lembaga independen seperti KPK, yang kewenangannya tidak bisa di intervensi oleh lembaga lain, bahkan yang dibentuk oleh konstitusi. Di Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen dan tanpa intervensi dari luar. Jadi sudah jelas bahwa KPK merupakan entitas yang tak masuk dalam ranah eksekutif.

Sementara itu, di sisi lain, Hak Angket menurut Pasal 79 ayat (3) UU MD3 adalah hak investigatif yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penting sebenarnya meneliti unsur-unsur di Pasal ini. Pertama mengenai kalimat “kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting…..”. Ada dua interpretasi mengenai kebijakan “Pemerintah”. Interpretasi pertama “Pemerintah” diartikan sebagai eksekutif murni, tanpa melihat arti luas dan sempit, dalam artian ini merupakan kekuasaan dari presiden ke bawah. Dalam teori ini, KPK sangat jelas berada diluar kekuasaan eksekutif karena ia merupakan lembaga independen, dan konsep lembaga independen ini sudah marak semenjak abad ke-21. Kemudian interpretasi kedua datang dari penuturan Prof. Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, di program ILC edisi “KPK vs DPR : Makin Meruncing”, bahwa KPK masuk dalam ranah eksekutif walaupun ia independen. Eksekutif dalam arti luas, karena pada kata “Pemerintah” huruf pertamanya kapital, menurut Yusril, ini berarti pemerintahan yang juga diluar kekuasaan presiden namun masuk dalam cabang  kekuasaan eksekutif. Ini berarti KPK masuk kedalam kategori eksekutif dalam artian luas dan dapat diangket. DPR pun juga berlindung dibalik kalimat “…..menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang…..”. disini KPK juga dianggap sebagai entitas yang masuk dalam kuasa eksekutif karena melaksanakan (execute) undang-undang.

Teori ini kemudian dibantah oleh pakar hukum tata negara lainnya dari UGM, Prof. Denny Indrayana. Dalam kultwitnya di media sosial Twitter, ia menuturkan bahwa tidak ada kuasa legislatif yang berada diluar kuasa presiden, presiden itu chief of executive dan semua lembaga eksekutif berada di bawah presiden”

Hak Angket terhadap KPK juga ternyata cacat hukum, ini berdasarkan hasil kajian dari Asosiasi Pengajar HTN-HAN dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selain dari cacat hukum secara subjeknya yakni KPK, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ternyata Hak Angket ini juga cacat hukum secara objek. Berdasarkan Pasal 79 UU MD3, objek yang hendak diselidiki haruslah memenuhi tiga kriteria yakni (i) hal penting, (ii) strategis dan, (iii) berdampak luas pada kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga syarat ini sifatnya kumulatif karena menggunakan kata “dan”, artinya ketiga syarat ini harus dipenuhi secara kolektif. Lantas apakah Hak Angket ini diaktifkan sudah memenuhi syarat tersebut ? kita perlu melihat latar belakang dari pengusulan hingga pengaktifan Hak Angket ini[2].

Kembali ke awal, Hak Angket ini diaktifkan lantaran terkuaknya kasus e-KTP, dimana kasus ini menyeret banyak anggota pewakil rakyat ini. Bahkan, Setya Novanto, yang dikatakan Donald Trump sebagai pria yang powerful di Indonesia secara politik dan juga ketua DPR sekarang, juga telah ditetapkan tersangka oleh KPK. ini juga mengindikasikan adanya konflik kepentingan dalam pengaktifan Hak Angket yang politis. Disini bisa dilihat objek yang ingin di-investigasi, yakni penyelidikan kasus e-KTP yang belum bisa terlihat memenuhi ketiga kondisi tadi. Hak Angket DPR ini pun bukan tanpa cacat prosedural, menurut kajian dan sikap akademik APHTN-HAN, putusan mengenai Hak Angket ini persetujuannya bahkan tidak sampai 240 orang yang artinya belum mencapai syarat.

Hak Angket membutuhkan panitia khusus. Tanpa ada panitia khusus/ panitia angket maka Hak Angket seharusnya tidak berfungsi apa-apa. Di paripurna sendiri ketika DPR setuju untuk menggunakan angket, maka sesungguhnya persetujuan angket ternyata hanya sebatas aktivasi semata, sedangkan Hak Angket tersebut menjadi suatu yang bersifat in concreto melalui kegiatan yang dilakukan oleh panitia angket[3]. Ini pula sejalan dengan amanat Pasal 201 ayat (2), bahwa “Dalam hal DPR menerima usul Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR”.

Namun menurut kajian dari APHTN-HAN dengan PusaKo Universitas Andalas, pembentukan pansus ini pun cacat prosedural karena tidak sejalan dengan yang diamanatkan oleh UU MD3. Kembali ke Pasal 201 ayat (2), dikatakan bahwa Pansus harus dari semua unsur fraksi DPR. Sementara seperti yang kita ketahui, salah satu partai di DPR, PKS, merupakan partai yang tidak sama sekali mengirimkan kadernya kedalam tim Pansus tersebut[4]. Dan Fahri Hamzah, salah satu “dedengkot angket” sudah tidak diakui lagi oleh PKS.

Pengawasan KPK

DPR dalam melancarkan Hak Angket kepada KPK bukan tanpa alasan. Ini semata-mata juga untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada KPK. Arteria Dahlan, anggota DPR dari fraksi PDIP, di program ILC dengan episode yang sama dengan penuturan Prof. Yusril diatas, menyatakan bahwa “ada sekitar 36 tersangka kasus korupsi, bahkan 1 tersangka pun juga belum disentuh oleh KPK. Saya tidak mengada-ada, ini semua ada buktinya. Silahkan yang mau menuntut saya dengan pencemaran nama baik, silahkan. Apabila terbukti saya salah, saya siap untuk dituntut. Namun bila saya terbukti benar, ya tolong kinerja KPK sama-sama kita perbaiki. Tidak dibubarkan kok”. Selain penuturan tadi, ia juga mengatakan bahwa “ada tersangka yang ditawari untuk bisa pulang ke rumah temuin istri dan anak, serta hukumannya diringankan. Tetapi dengan syarat membantu memberikan informasi siapa saja yang melakukan korupsi serupa. Itu kan jelas gak benar. Bahkan lebih parahnya, bila mau membantu cuman divonis 3 bulan dan bila tidak mau membantu memberikan informasi divonis 10 tahun. Ini fakta, saya ada buktinya. Jadi silahkan bila tidak mau mengakuinya, nanti tinggal kita buka bersama bukti-buktinya,”. Kemudian, “”Masak tersangka dilarang untuk ditemani oleh pengacaranya? Itu pelanggran hak asasi,” tegas Arteria.

Walaupun fakta-fakta tadi didapatkan dari hasil sowan ke LP Sukamiskin, tempat dimana koruptor dibina menjadi manusia yang lebih beradab. Namun, itu harusnya jadi bahan refleksi KPK, bagaimana kualitas kinerjanya serta seberapa independen kah KPK sekarang. Yakinkah KPK tidak butuh mekanisme pengawasan yang lebih konkrit. Jangan sampai ada lembaga superpower yang kemudian dipolitisasi seperti masa orde baru

Membatalkan Hak Angket KPK

Selama ini tampak KPK menunjukkan sikap ketidaksetujuannya kepada Hak Angket dan terus-terusan menggalang dukungan politis sipil. Ini wajar karena Hak Angket merupakan hak politis yang dimiliki DPR. Maka dibatalkannya pun dengan cara yang politis pula.

Namun, Prof. Yusril dalam tulisannya berpendapat lain, ia mengatakan KPK merupakan lembaga (dibentuk berdasarkan) hukum harus memberikan perlawanan dengan cara yang berdasarkan hukum juga, bukan dengan cara-cara politis seperti membangun opini dan menggalang dukungan massa sipil. “Bertarung di pengadilan. Argumentatif kita di situ nah menurut saya itu yang fair. Sebagai satu lembaga hukum ya kita melakukan perlawanan pakai cara-cara hukum juga, bukan cara politik” tuturnya lagi.[5] Secara tidak langsung, Yusril menginginkan KPK agar pakai jalur pengadilan. Secara berurutan kemudian banyak ahli lain yang sependapat

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, pengadilan mana yang kompetensinya mengakomodir kasus yang seperti ini. Konflik antar lembaga sebenarnya masuk dalam kompetensi Mahkamah Konstitusi, namun sayangnya, menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hanya menghendaki MK untuk  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar. Sementara KPK hanya dibentuk oleh undang-undang. Kemudian ada PTUN, yang berfungsi untuk memutus sengketa tata usaha negara atau kebijakan pemerintah. Sayangnya DPR merupakan organ diluar kekuasaan pemerintah/eksekutif. Kemudian PN, dalam UU No. 8 Tahun 2004 Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kekpada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang. Bisa kita simpulkan bahwa belum ada kompetensi pengadilan yang cocok dengan kasus ini.

Oleh karena itu, atas kajian yang kami lakukan dan penuturan-penuturan diatas. KMFH UGM sebagai wadah aspirasi civitas akademika muslim di lingkup fakultas hukum UGM merasa perlu untuk memberikan pernyataan sikap atas permasalahan kisruh Hak Angket ini.

Sikap dan tuntutan tersebut antara lain :

  1. Menyatakan bahwa menolak segala bentuk pengekangan terhadap upaya pemberantasan korupsi
  2. Menolak Hak Angket beserta Pansus Hak Angket DPR kepada KPK
  3. Mengembalikan fungsi, tugas serta wewenang KPK dan menolak segala bentuk intervensi kepada KPK
  4. Memperjelas kembali kompetensi Hak Angket sehingga tidak terjadi lagi mis-interpretasi dikemudian hari

Terakhir, kami juga sedikit menyayangkan oleh orasi-orasi mahasiswa saat menggelar aksi di depan gedung KPK yang meneriakkan kalimat, “yang setuju Hak Angket sama dengan membela koruptor !!!”. Ini dikarenakan pada dasarnya perbedaan pendapat mengenai Hak Angket dikalangan akademisi adalah hal yang wajar terjadi, sebab masing-masing opini punya landasannya sendiri. Jadi, diharapkan bagi kita semua untuk saling menghargai hak kebebasan berpendapat sesama.

Sekian rilis sikap atas hasil kajian kami tulis. Semoga ini menjadi upaya awal dalam memberantas korupsi yang sudah semakin mengakar di Indonesia. semoga Allah SWT memberkahi langkah kita. Aamiin

Wassalam

Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

Kabinet Payung Peradaban

[1] Fachrur Rozie, hak angket disetujui ini tanggapan KPK, liputan 6, diakses http://news.liputan6.com/read/2935065/hak-angket-disetujui-dpr -ini-tanggapan-kpk pada tanggal 10 Juli 2017, pukul 09.52

[2] Asosiasi Pengajar HTN-HAN dan PusaKo Unand, Rilis Media, sikap akademik “CACAT HUKUM PEMBENTUKAN PANITIA ANGKET”

[3] Istigfaro Anjaz, Angket KPK overacting and unreviewable, http://istigfaroanjaz.web.ugm.ac.id/2017/06/15/angket-kpk-overacting-dan-unreviewable/ , diakses pada 18 Juli 2017,pukul : 08.00

[4] Raynaldo Ghiffari Lubabah, sikap PKS tak berubah tak kirim anggota ke pansus angket KPK, Merdeka, diakses https://www.merdeka.com/politik/sikap-pks-tak-berubah-tak-kirim-anggota-ke-pansus-angket-kpk.html , pada tanggal 18 Juli 2017, pukul : 08.15

[5] Nabilla Tashandra, Yusril : kalau KPK tidak setuju angket bawa saja ke pengadilan, Kompas, diakses http://nasional.kompas.com/read/2017/07/10/19191801/yusril.kalau.kpk.tak.setuju.angket.bawa.saja.ke.pengadilan, pada tanggal 18 Juli 2017, pukul : 09.47

Rilis dan Pernyataan Sikap Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM : Penyerangan Terhadap Penyidik KPK dan Sengkarut Pemberantasan Korupsi di Indonesia

 

Senin pagi kita dikejutkan dengan kabar tidak menyedapkan yang datang dari penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Menurut kabar yang beredardi media, Novel Baswedan yang baru saja pulang dari Mesjid yang berada dekat rumahnya di bilangan Kelapa Gading, Jakarta tiba-tiba didekati oleh dua orang yang tak dikenal dengan menggunakan sepeda motor. Saat Novel berjalan pulang kerumahnya, dua orang tadi mendekatinya dan kemudian langsung menyiramkan air keras ke wajahnya sehingga mengenai matanya. Novel yang pada saat itu berusaha menghindar pun tak pelak terkena siraman air keras tersebut dan mengenai matanya serta kemudian membentur pohon yang ada di dekatnya. Beliau pun merintih kesakitan sehingga terdengar oleh warga yang berada tak jauh dari situ.”Mereka langsung menyiram dengan menggunakan air keras dan mengenai mukanya,” demikian keterangan resmi polisi. Kemudian pelaku melarikan diri.

Penyidik KPK Novel Baswedan yang sebelumnya dirawat di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta Utara akibat disiram air keras akan dipindahkan ke RS Mata Jakarta Eye Center (JEC) Menteng Jakarta Pusat. “Siang ini akan dibawa ke JEC untuk ditangani lebih lanjut. Memang ada perawatan untuk bagian mata, karena dalam perjalanan dari masjid ke rumah yang bersangkutan ada yang menyiram di bagian mata. Terkait penyakit secara teknis dokter yang akan jelaskan,” kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa (11/4).

Seperti yang kita ketahui, Novel Baswedan merupakan seorang penyidik senior KPK yang saat ini sedang berusaha menguak kasus mega-korupsi e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah. Novel sebenarnya sudah dikenal publik semenjak menangani kasus simulator SIM dan tak segan-segan menggiring senior angkatannya yakni Djoko Susilo yang pada saat itu menjadi Kepala Korps Lalu Lintas Polri ke meja hijau. Novel terkenal idealis dan tak pandang bulu dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Ini yang kemudian membuat sebagian koruptor kalang kabut bila menemui dirinya menjadi salah seorang penyidik. Kejadian ini mungkin hal biasa bagi dirinya, karena tercatat sudah 5 kali upaya teror dilakukan kepadanya. Terakhir tentu kita mengingat bagaimana upaya kriminalisasi terhadap dirinya dengan menungkit kasus masa lalunya pada saat bertugas di Bengkulu. Ditakutkan upaya teror ini juga sebagai bentuk penyerangan psikologis terhadap penyidik KPK yang lain dan masyarakat pada umumnya.

Di sini ada beberapa hal yang kami soroti, petama adalah masalah upaya pelemahan KPK. Banyak upaya-upaya yang diduga dilakukan untuk melemahkan KPK. Beberapa diantaranya adalah Revisi UU KPK. Terlihat jelas bagaimana kemudian kewenangan penyadapan yang dikebiri dan kewenangan menyelesaikan kasus korupsi yang awalnya hanya yangbernilai 1 miliar Rupiah menjadi 50 miliar Rupiah. Kemudian banyak pula pembangunan opini-opini oleh media yang ditujukan mereduksi pengaruh KPK terhadap upaya pemberantasan korupsi. Banyak pula upaya teror yang dilakukan terhadap penyidik KPK bahkan pimpinan KPK.

Sorotan kedua adalah regulasi dan mekanisme pengamanan terhadap penyidik KPK. Di sini yang dipertanyakan adalah bagaimana SOP pengamanan penyidik KPK. Bila mengutip perkataan Pimpinan KPK, La Ode Muhammad Syarif, beliau mengatakan bahwa “Dulu penjagaan kan, on-off ya. Kalau lagi ada tugas ada penjagaan (diamankan), tapi tadi itu habis salat Subuh, pulang dari masjid ada orang naik motor disiram ke mukanya. Ya, jadi gitu,” ujarnya. Untuk itu, kejadian yang menimpa Novel menjadi pembelajaran bagi KPK dalam mengevaluasi sistem pengamanan terhadap para penyidiknya agar lebih ditingkatkan ke depannya bersama pihak kepolisian. DPR pun sudah buka suara mengenai mekanisme pengamanan ini melalui Asrul Sani, anggota Komisi III DPR RI. Ia meminta agar KPK me-review kembali SOP pengamanan terhadap penyidik KPK yang pekerjaannya sangat beresiko.

Sorotan terakhir adalah counter attack terhadap KPK. Sudah menjadi hal lumrah ketika lembaga anti rasuah hampir di setiap negara itu untuk dibunuh, begitulah kira-kira salah satu perkataan yang ia tuliskan dalam sebuah buku berjudu, Jangan Bunuh KPK.Demikian pula dikatakan oleh mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto dalam sebuah seminar bahwa akan selalu ada counter attack dan fight back dari koruptor ketika KPK sudah masuk ke dalam episentrum pemerintahan yang selama ini menjadi objek pemberantasan korupsi oleh KPK. ini sebenarnya merupakan sebuah efek psikologis dari koruptor, koruptor yang biasanya merupakan pejabat tinggi pasti mempunyai power.Power inilah yang kemudian melegitimasi mereka untuk melakukan teror dan upaya-upaya pelemahan pemberantasan korupsi lainnya. Penyerangan yang sedemikian masif inilah yang menjadi perhatian kita bersama-sama, jangan sampai penyerangan ini malah mempersulit gerak KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya penyerangan ini haruslah kemudian pula dilakukan pencegahan, salah satunya adalah peningkatan pengamanan tadi. Ini juga dilakukan agar kejujuran, keberanian, dan ke-idealis-an yang menjadi ciri khas penyidik KPK tetap terjaga dan tetap memberikan dampak positif bagi upaya pemberantasan korupsi oleh KPK.

KPK saat ini masih terjebak dalam pusaran ironi. Ironi mental oknum pejabat yang notabene mempunyai power dan cenderung menyalahgunakan hal tersebut demi kepentingannya sendiri. Di sini perlu dilakukan penguatan elemen-elemen yang ada di dalam komisi anti-rasuah ini. Jangan sampai upaya penyerangan balik oleh koruptor ini malah makin memelihara mental koruptif dan mendarah daging-kan mental ini dalam masyarakat. Oleh karena itu kami, Keluarga Muslim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dengan ini menyatakan sikap :

  1. Mengutuk keras tindakan penyerangan terhadap Novel Baswedan dan kegiatan anti korupsi lainnya.
  2. Menuntut polisi untuk mengusut tuntas kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan.
  3. Menuntut pemerintah untuk membuat regulasi yang komprehensif sebagai insturmen pengaturan dan peningkatan pengamanan terhadap penyidik KPK.
  4. Menghimbau kepada masyarakat umum untuk tidak gentar terhadap segala upaya teror kepada upaya pemberantasan korupsi.

Referensi

  1. http://www.msn.com/id-id/berita/nasional/detik-detik-penyiraman-air-keras-ke-wajah-novel-baswedan/ar-BBzGobx?li=BBsX6vh&ocid=spartandhp
  2. https://malangtoday.net/flash/nasional/novel-baswedan-segera-pindah-rumah-sakit/
  3. http://nasional.inilah.com/read/detail/2371949/kpk-akan-evaluasi-pengamanan-terhadap-penyidik#sthash.ER4CQGIg.dpuf
  4. Denny Indrayana, Jangan Bunuh KPK, Jakarta: ICW, 2016.

 

Yogyakarta, 12 April 2017

Kabinet Payung Peradaban

Keluarga Muslim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Muslimah Membangun Peradaban

Assalamualaykum Wr.Wb
(notulensi kantinjus)
02 September 2016

🌺Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholihah🌺

Hai para sholihaatt.. Ada release notulensi kantinjus yang pertama nih setelah setengah kepwngurusan berjalan.. Yuk yg mau jadi muslimah pembangun peradaban simak yaa notulensinyaa. Heehee

Tema: Muslimah Mrmbangun Peradaban

Tentunya kita sebagai wanita nantinya akan mnjadi seorang ibu bagi anak-anak kita, peradaban masa depan terletak pada bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Tangan kitalah yg nantinya akan memiliki pengaruh besar terhadap peradaban islam kedepan karena sejatinya kita adalah calon ibu, dan ibu adalah tempat atau madrasah pertama agi anak-anak kita karena Al umahat madrasatun uula.
Ibu adalah sekolah bagi anak2ny
Seorang ibu harus mempunyai bekal akhlaq, perilaku, fiqh, dan juga adab. Bgaimana perilaku anak kita dibentuk, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh perilaku atau bagaimana seorang ibu mendidik anak. Bukan kewajiban sekolah formal, pendidikan itu diberikan. Namun, pendidikan tersebut merupakan sebuah kewajiban bagi seorang ibu.
Wanita haruslah mempunyai filter agar tidak tergoyahkan, filter tersebut berupa mengaji dan belajar
Seperti dalam kisah Rabi’ah adawiyah yaitu seorang janda yang dilamar oleh Syech Hasan Al Basri. Rabi’ah mengatakan bahwa Ia sedang memikirkan tentang bagaimana Ia akan meninggal nantinya, Khusnul khatimah atau su’ul khotimah. Tidak ada pemikiran untuk menikah lagi.
Manusia diciptakan untuk beribadah.
Hilangkan persepsi bahwa menikah adalah sumber kenikmatan. Jangan menikah karena nafsu. Tapi jadikan pernikahan sebagai sarana beribadah kepada Allah. Menikah itu tentang kita menentukan sebuah pilihan. Jadi, sebelum kita menikah, maka jadilah pribadi yg berkualitas, karena wanita adalah pembangun peradaban, dan seorang ibu nantinya. Semoga bermanfaat kedepannya.

*simak edisi kantinjus berikutnya ya.. Edisi berikutnya adalah tentang fiqih wanita.

Wassalamualaykum Wr.Wb

*Departemen keputrian KMFH
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

Keutamaan Sholatnya Wanita Di Dalam Rumah

Bismillahirrahmanirrahim..

Assalamu’alaikum Wr.Wb
(29 April 2016)
————————————

“Keutamaan Sholatnya Wanita Di Dalam Rumah”

Pembicara: Ustadzah Nurus Sa’diyyah (Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta).

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya” (Abu Dawud dan At Tirmidzi)

– Wanita adalah perhiasan yang tampak, oleh karena itu wanita harus tahu posisinya jika ingin keluar rumah.

1. Harus ada mahramnya (teman wanita, keluarga)
Wanita bisa keluar rumah jika dalam posisi aman. Lebih baik wanita shalat di dalam rumah, sebab sholat berjamaah itu hukumnya fardhu kifayah bagi laki-laki. Artinya ketika laki-laki sudah mengerjakan sholat jama’ah dimasjid, maka gugur bagi wanita untuk melakukan shalat berjama’ah di masjid. Karena sebaiknya sholatnya wanita dirumah. Tapi dengan kondisi kita sebagai mahasiswi maka dioerbolehkan bagi kita untuk sholat berjamaah di kampus/luar rumah asalkan kia bisa menjaga diri kita.
2. Tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan
Dimanapun kita berada, sebaiknya kita tidak memakai perhiasan yang berlebihan, terutama ketika memasuki Rumah Allah (Masjid). Hal ini terdapat dalam hadist nabi yang melarang wanita memakai perhiasan berlebihan ketika memasuki masjid
3. Tidak boleh memakai wangi-wangian yang baunya menyengat/tercium baunya ke lawan jenis. Boleh memakai parfum/deodoran namun secukupnya saja.
4. Ketika keluar rumah, syaitan mengikutinya.
Syaitan akan gembira jika wanita keluar rumah dan senang untuk menggodanya karena wanita adalah aurat. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk menutup aurat.
5. Bagi wanita hamil akan mendapat pahala apabila suami ridha. Hal tersebut diibaratkan wanita yang berpuasa yang mana dia sedang berperang fi sabilillah.

Wassalamu’alaikum wr.wb..

Tunggu edisi katinjus selanjutnya…. !!!
Semoga bermanfaat..

Wudhu

Kajian Rutin Fiqh

  1.  Pengertian
    1. Dalam bahasa arab, wudhu berarti suci.
    2. Sedangkan menurut istilah, wudhu memiliki arti mengalirkan air ke anggota badan yang telah ditentukan oleh syariat disertai dengan niat tertentu.

 

  1. Syarat sah wudhu
    1. Beragama islam
      syarat mutlak orang sah wudhunya itu beragama islam. Seandainya orang non-Islam mempraktikan wudhu, hal tersebut hanya membersihkan tubuh saja, tidak ada fadhilah lainnya (seperti menghilangkan dosa, dan lain-lain).
    2. Akil Baligh
      artinya adalah orang yang berakal.
    3. Tamyiz
      bisa membedakan antara yang haq dan yang batil.
    4. Tidak ada penghalang antara kulit dengan air
      dilihat terlebih dahulu di tangannya ada cat, oli, tato, minyak dan lain-lain atau tidak. Sebaiknya segala sesuatu yang dapat menghalangi masuknya air ke dalam kulit dibersihkan terlebih dahulu sampai benar-benar bersih.

 

  1. Air terbagi atas 4
    1. Air mutlak
      1. Air yang suci dan menyucikan serta tidak makruh untuk bersuci.
    2. Air musyammas
      1. Air suci dan menyucikan yang makruh.
    3. Air musta’mal
      1. Air suci namun tidak menyucikan, dan air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya.
    4. Air najis
      1. Air yang bercampur benda najis dan jumlahnya tidak sampai dua qullah, atau mencapai dua qullah namun berubah. Ukuran dua qullah air kira-kira berjumlah limar ratus liter Baghdad berdasarkan pendapat paling benar.

 

  1. Wajib wudhu
    1. Niat
      1. “Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. …”
        (H.R. Bukhari Muslim)
      2. Secara bahasa, niat berarti menyengaja.
  • Secara istilah, niat berarti menyengaja suatu hal apapun berbarengan dengan amal yang kita lakukan.
  1. Niat itu ada di dalam hati, apapun ibadahnya
  2. Terdapat perbedaan/far’iyah tentang sebaiknya niat itu cukup di dalam hati saja atau juga diucapkan di lisan. Alangkah baiknya perbedaan ini tidak dilebarkan biar tidak memecah belah umat.
    1. Menurut Mazhab Imam Syafi’i, niat sunnah untuk dilafalkan. Dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa hal ini dilakukan untuk mengingatkan hati dan pikiran mengenai apa yang hendak dilakukan.
    2. Menurut Mazhab lainnya tidak perlu diucapkan di lisan.
  3. Niat dalam wudhu dilakukan dilakukan ketika membasuh muka. Apabila niat dilakukan saat sedang tidak membasuh muka kebanyakan ulama tidak membolehkannya, dengan alasan niat itu dilakaukan ketika awal melakukan perbuatan.
  1. Membasuh muka
    1. ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku,” (Qs al-Maidah ayat:6)
  2. Membasuh kedua tangan sampai siku
    1. ”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku,” (Qs al-Maidah ayat:6)
    2. Lebih baik jika dibasuh sampai atas siku
  3. Mengusap kepala
    1. “dan sapulah kepalamu”.
      (Qs Al-Maidah ayat: 6)
    2. Batas kepala adalah lingkar tumbuhnya rambut yang ada di kepala
  4. Membasuh kedua kaki sampai dua mata kaki
    1. “dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”.
      (Qs Al-Maidah ayat: 6)
  5. Tertib
    1. Tertib artinya teratur seperti membasuh muka dahulu baru tangan, tidak boleh sebaliknya.

 

  1. Yang membatalkan Wudhu
    1. Keluarnya sesuatu dari dubur dan qubul
      1. “dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu”
        (Qs Al-Maidah ayat: 6)
      2. Dari Abu Hurairah ra. Rasulallah saw bersabda “Tidaklah batal wudhu seseorang kecuali keluar suara atau bau (dari aurat belakang)
        (HR at-Tirmidzi)
  • Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad ra, Rasulallah saw bersabda: “tentang mazi, hendaknya ia membasuh kemaluannya lalu berwudhu”
    (HR Bukhari Muslim)
  1. Hilangnya akal karena mabuk, gila, pingsan dan tidur
    1. Dari Aisyah ra ia berkata: “Sesungguhnya Nabi saw pernah pingsan lalu sadar, maka beliau mandi”
      (HR Bukhari Muslim)
  1. Tidur berat jika dilakukan dengan berbaring membatalkan wudhu.
    Dari Ali Bin Abi Thalib ra, Rasulullah saw. bersabda, “Mata adalah tali dubur, maka barang siapa yang tidur hendaknya berwudu.”
    (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah)
  • Sedangkan tidur sambil duduk (dengan mantap) kemudian bangun, boleh mengerjakan shalat tanpa berwudhu lagi.
    1. Menurut Anas bin Malik, sahabat-sahabat Nabi pun terkadang tidur sambil duduk sampai kepala mereka tertunduk untuk menanti datangnya shalat Isya. Kemudian mereka mengerjakan shalat tanpa berwudhu lagi.
      (Hadits ini diriwayatkan oleh Syafi’i, Imam Muslim, Abu Daud, dan at-Tirmidzi)
  • Bersentuhan kulit laki laki dan perempuan dewasa yang bukan mahram tanpa pembalut hukumnya batal wudhu penyetuh dan yang disentuh karena keduanya merasakan kelezatan sentuhan
    1. Allah berfirman: ”atau menyentuh perempuan” ,
      (Qs Al-Maidah ayat: 6)
    2. Bersentuhan dengan mahram atau anak kecil hukumnya tidak membatalkan wudhu, begitu pula menyentuh rambut, gigi dan kuku karena tidak merasakan kelezatan sentuhan
  • Menyentuh aurat (kemaluan) dan dubur belakang dengan telapak tangan.
    1. Sesuai dengan sabda Rasulallah saw: “Jika seseorang menyentuh dzakarnya (dengan telapak tangan) maka hendaknya ia berwudhu, dalam riwayat lain: barang siapa menyentuh kemaluannya maka hendaknya ia berwudhu”
      (HR. Malik, Syafie, Abu Daud dll dengan sanad-sanad shahih)
    2. Hadits lainya, dari Abu Hurairah, Rasulallah saw bersabda: “Jika seseorang menyentuh kemaluanya (dengan telapak tangan) tanpa hijab dan pembalut maka wajib baginya wudhu”
      (HR Ibnu Hibban, al-Hakim, al-Baihaqi dan at-Thabrani)

 

 

Sumber:

1. Kajian Rutin Fiqh, Mukhammad Bisri, Lc.,KMFH UGM

2. Fiqh Nabi, oleh Hasan Husen Assagaf

3. At-Tadzib fi Adillat Matan Al-Ghayat wa At-Taqrib Al-Masyur bi Matan Abi Syuja’ fi Al-Fiqh Asy-Syafi’ie, oleh Dr. Musthafa Diib Al-Bugha

Wanita Idaman Masa Depan

💐💐💐💐💐💐💐💐
Bismillahirrahmanirrahim..

Assalamu’alaikum wr.wb😊
🌾Notulens Kantinjus🌾
(18 Maret 2016)
———————————————-
Tema: Wanita Idaman Masa Depan
Pembicara: Ustadzah Nurus Sa’diyyah

~Kitab Keluarga Sakinah~
(Uqudullujain dan Mar’atussholihah)

“Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah.”
(HR. Muslim No. 1467)

Pada dasarnya wanita itu tertarik pada hal yang berhias.
seorang wanita boleh menjadi wanita karier, melakukan pekerjaan seperti laki laki, what ever do you want to be . Tapi harus tetap kembali dan ingat kewajibannya sebagai wanita.

Istri yang sholehah adalah istri yang bisa mendukung suaminya untuk melakukan kebaikan.

Wanita memang makluk yang lemah tetapi ia dituntut sbg penyemangat bagi suaminya.

ciri wanita sholehah:
1.Bijak memberi semangat dan menemani suaminya salat jamaah.
2. Menghindari sesuatu yang tidak direstui Allah
3. Ketika diuji oleh Allah kita harus ridhlo

Wassalamu’alaikum wr.wb..

Tunggu edisi katinjus selanjutnya…. !!!
Semoga bermanfaat..
💐💐💐💐💐💐💐💐💐