Notulensi Diskusi Warkop #3 : Relasi Islam dan Sosialisme

 

Telah diselenggarakan Diskusi Warung Kopi yang bertemakan Relasi Islam dan Sosialisme. Diskusi ini diadakan di Warkop Shine Caffe pada hari Kamis, 28 Oktober 2017 ba’da Isya dan dipantik oleh Mas Melfin Zaenuri, mahasiswa dari Fakultas Filsafat UGM.

Diskusi dibuka dengan pertanyaan bagaimana konteks Islam dan sosialisme itu sendiri. Sosialisme seringkali diidentikkan dengan komunisme, mungkin karena memang lahir dari rahim yang sama. Alhasil, ketika komunisme kemudian menjadi hantu dan musuh bersama bagi elite-elite indonesia, sosialisme pun ikut-ikutan terkena dampak. Lebih lucu lagi ketika umat Islam yang kemudian tergiring opini publik untuk membenci komunisme dan PKI saat bulan-bulan panas ini, malah jadi tergiring juga untuk membenci sosialisme. Ini yang kemudian adanya urgensi untuk sejenak melupakan dulu dendam terhadap komunisme karena PKI. Karena PKI dan komunisme adalah dua entitas yang berbeda.

Bila berbicara dalam konteks Islam, sosialisme sendiri merupakan salah satu nilai yang ada dalam ajaran Islam. Namun, karena ke-identik-an komunisme dan sosialisme karena lair dalam rahim yang sama, maka filsafatnya yakni materialisme dialektika ditolak habis-habisan oleh ajaran Islam. Saat masa kolonial, dimana keduanya sama-sama tertindas, muncul kemudian wacana untuk meng-kolaborasi-kannya menjadi sebuah kekuatan melawan penjajahan. Apa lagi pada saat itu, kongres Islam sedunia di Saudi gagal dilaksanakan.

Wacana kolaborasi ini dibuka oleh dari kedua kubu, diawali dengan salah satu tokoh pemikir Islam Hindia Belanda, H.O.S. Tjokroaminoto. Tjokro menulis satu buku yang berjudul “Islam dan sosialisme”. Buku ini kemudian menjelaskan bagaimana sebenarnya relasi antara kedua entitas itu sendiri. Kemudian dari kubu sebelah, diawali kritik Tan Malaka kepada Komintern. Tan Malaka mengkritik Komintern yang tidak mau membuka diri kepada kekuatan Pan-Islamisme pada saat itu, padahal keduanya sama-sama merupakan gerakan atas respon dari kolonialisme Eropa.

Menurut Mansur Faqih, ada empat paradigma umat Islam dalam merespon sosialisme yakni :

  1. Respon Islam Tradisionalis : respon ini ditujukkan oleh kalangan tradisionalis sebab sosialisme dapat merusak kearifan dan budaya lokal.
  2. Respon Islam Revivalis : respon ini ditunjukkan oleh organisasi-organisasi masyarakat seperti FPI atau HTI. Mereka menolak sosialisme dan sejenisnya, namun gerakan yang mereka perjuangkan secara substansi sebenarnya sama denan sosialisme seperti penolakan terhadap sistem ekonomi kapitalisme dan neo-liberalisme.
  3. Respon Islam Liberal : paradigma pemikiran liberal ini seperti namanya berarti bebas. Jadi dalam merespon sosialisme, hanya membebaskan golongannya mau menanggapinya seperti apa. Namun sayangnya, liberalisme ini kemudian mengafirmasi adanya kapitalisme yang tumbuh subur di dalam pemikiran seperti ini. Ini dikarenakan masyarakat liberal termasuk Islam liberal itu sendiri, melihat masyarakat sebagai individu dan tidak melihatnya secara kolektif. Ii juga yan menimbulkan individualisme dalam manusia.
  4. Respon Islam Transformatif : respon ini dimunculkan oleh golongan Islam yang biasa kita kenal sebagai Islam transformatif atau Islam progresif. Golongan ini merespon sosialisme dengan keterbukaan dan melihat bahwa wacana Islam dan sosialisme ini bisa menjadi pondasi untuk mencari formulasi bagaimana caranya untuk melindungi kaum mustadh’afin. Dalam melihat problema ini, biasanya golongan ini menggunakan teologi pembebasan. Kemudian menafsirkan ayat-ayat Tuhan secara progresif dan kontekstual serta sesuai dengan apa yang diperjuangkan.

Progresivitas Islam

Saat ini agama menjadi sebuah hal yang kembali mendapatkan perhatian. Agama sekarang bermain dalam ranah populisme. Misal saja, Aksi Bela Islam yang sampai punya beberapa episode. Aksi ini mampu menebar keresahan yang sedemikian rupa sehingga bisa menggaet massa yang sedemikian besar, bahkan konon katanya bisa sampai tujuh juta demonstran. Namun sayangnya adalah, dari permainan para golongan revivalis ini kemudian memunculkan pendapat bahwa Islam hanyalah agama yang tidak boleh dihina, dan akhirnya aksi bela kendeng ataupun konflik agraria lainnya dimana Islam bisa sangat berperan disana, menjadi tidak populer. Padahal, kaum mustadh’afin yang benar nyata adalah orang-orang yang hidup dipusaran konflik agraria tadi.

Permasalahan diatas tadilah yang kemudian memunculkan gagasan Islam progresif. Gagasan Islam progresif yang dicetuskan oleh Muhammad Al-Fayyadl ini kemudian menolak adanya kapitalisme, hampir sama sebenarnya dengan golongan revivalis. Perbedaannya adalah Islam progresif lebih terbuka terhadap segala bentuk pemikiran yang progresif seperti wacana kolaborasi Islam dan sosialisme. Islam progresif juga sebenarnya sedikit identik dengan kelompok Islam liberal, sama-sama terbka dalam melihat sebuah pemikiran. Perbedaannya kemudian adalah Islam progresif ini kemudian melihat sebuah tatanan masyarakat sebagai sebuah kolektivitas atau kelompok dan komunal, sedangkan Islam liberal melihat suatu masyarakat secara terpisah-pisah dan melihat secara individual. Islam liberal kemudian mendukung kebebasan manusia secara individu, ini yang kemudian menumbuhkan bibit-bibit kapitalisme dalam perekonomian dan individualisme dalam kehidupan bermasyarakat.

Bila kita melihat dari perspektif historis dan dalam konteks indonesia, wacana Islam progresif ini hampir tidak bisa muncul kepermukaan. Pasca kemerdekaan, wacana Islam progresif ini sangat sulit untuk berkembang dan masuk dalam arena politik. Ini dikarenakan sibuknya rezim untuk mengendalikan masyarakat agar tidak ada perlawanan. Alhasil, rezim boleh sedikit bersahabat dengan Islam, namun yang ditonjolkan hanya dari segit ritus semata.

Pasca reformasi kemudian muncul lagi gerakan-gerakan Islam yang progresif baik dari tataran pemikiran hingga tataran gerakan. Disini, penting untuk kemudian pemain-pemain Islam progresif untuk turun bermain pula politik praktis. Karena jangan sampai kalangan Islam revivalis dan liberalis memonopoli istilah Islam dalam pertarungan politik nasional. Islam politik harus ada Islam progresif, agar dapat menyuarakan kaum mustadh’afin.

Penutup

Kembali lagi kepada wacana kolaborasi Islam dan sosialisme, menjadi penting kemudian untuk kita pahami secara komprehensif. Islam bisa dianggap sebagai konsep, serta dianalisis menggunakan analisis Marxis mengenai sosialisme yang merupakan fenomena atas respon dari ketertindasan. Kedua entitas ini punya sejarah dan keterkaitan yang sangat besar. Keduanya pula punya nilai-nilai yang sebenarnya hampir sama. Tujuannya pun sama, sebagai respon dari ketertindasan dan keterkekangan.

Islam sendiri merupakan agama yang sangat lengkap dan sempurna, ia mengatur keseluruhan aspek kehidupan. Islam juga merupakan agama pembebasan, yang membebaskan bukan hanya umatnya semata, namun juga seluruh umat manusia dari segala keterkekangan dan keterpurukan. Kita ingat kisah  Nabi SAW yang dengan ajaran Islamnya dapat me-revolusi tatanan masyarakat arab yang sangat etno-sentris, kapitalis, dan jahiliyah pada saat itu menjadi masyarakat madani yang punya piagam HAM pertama di dunia. Dengan tafsir progresif dan kontekstual serta relevan sesuai ruang dan waktu ala kaum Islam transformatif atau progresif, maka ayat-ayat Tuhan bisa digunakan untuk memperbaiki dunia menjadi lebih baik.

Cak Nun dan Relevansi Dakwah Kontemporer

Pulau Jawa, menjadi pulau yang sangat eksotis ketika kita berbicara tentang bagaimana pergolakan pemikiran dan perumusan cara penyampaian agama yang relevan bagi masyarakatnya. Pulau jawa punya sejarah panjang dan kenangan masa lalu yang romantis dengan banyak agama. Hindu menjadi “mantan pertama” Pulau Jawa, awalnya dimulai dengan kerajaan Kutai Kartanegara seperti yang dikatakan buku sejarah SD. Kemudian berkembang pesat di Jawa lewat sistem multi-monarki. Setelah Hindu, Budha kemudian mendekati Jawa dan juga berkembang pesat dengan sistem dan cara yang tak beda jauh dengan Hindu. Kedua agama ini mengakar kuat di masyarakat Jawa yang kemudian mempengaruhi budayanya. Pengaruh besar kedua agama ini pun seakan-akan menciptakan budaya baru masyarakat jawa yang bahkan bertahan sampai sekarang.

Setelah periode Hindu-Budha, Islam datang dengan ajaran yang mendamaikan dan membebaskan hati serta pikiran, jasmani dan rohani. Banyak teori yang menjelaskan bagaimana datangnya Islam ke Pulau Jawa. Ada yang mengatakan dari pedagang Gujarat India, ada juga yang mengatakan dari komunitas syiah Hadramaut Yaman, ada juga yang mengatakan dari jazirah Arabnya langsung, serta banyak teori lagi yang kemudian di politisasi demi sebuah identitas. Namun terlepas dari itu semua, Islam akan sangat sulit membuat kisah romantis dengan Jawa. Ini dikarenakan Islam bukan dari kerajaan dan budaya Islam akan sangat berbeda bila dibandingkan dengan budaya Hindu-Budha yang meresapi hingga kedalam sukma rakyat Jawa. Melihat realita tadi, muncul kelompok yang berdakwah secara kontinu yang biasa kita kenal sebagai Wali Songo atau Sembilan Wali. Wali-wali ini yang kemudian memperkenalkan Islam ke Jawa dan sukses dalam hal kuantitas juga mungkin kualitas. Namun bagaimana kemudian kesuksesan sembilan wali ini terwujud ? sementara realita sosial berkata hampir mustahil meng-Islam-kan Jawa.

Wali Songo merupakan simbol penyebaran Islam di Indonesia khususnya di Jawa. Merekalah yang kemudian berperan menyebarkan Islam secara masif dan bekesinambungan. Mereka pula yang berperan besar mengkulturkan Islam di tanah Jawa dan melahirkan banyak kerajaan Islam yang berpengaruh di Nusantara. Ada satu cerita dari wali songo yang menggambarkan bagaimana cara memperkenalkan Islam ke tanah Jawa. Dari Sunan Gresik, beliau melihat banyak rakyat yang tersisih dari Majapahit dan kemudian menjadi golongan mustadh’afin. Disini beliau dengan cepat melihat peluang bagaimana caranya menarik hati dari golongan tersisih ini, diajarilah mereka cara bertani dan merangkul mereka akibat krisis ekonomi dan perang saudara akibat runtuhnya Majapahit. Kemudian dari Sunan Bonang yang memperkenalkan Islam lewat kesenian. Ini menarik, Sunan Bonang sudah Mampu berpikiran jauh dengan gagasan relevansi Islam atau kontekstualisasi ajaran Islamnya. Ditengah kentalnya budaya Hindu-Budha di Jawa berikut dengan keseniannya, Sunan Bonang masuk dengan seninya yang disesuaikan dengan Islam dan budaya Jawa. Budaya yang disakralkan dalam masyarakat Jawa, ketika Islam masuk, perlahan di de-sakrali-sasi lewat cara-cara para wali termasuk dengan cara Sunan Bonang. Drs. Tafsir M.Ag dalam buku Muhammadiyah & Wahabisme : Mengurai Tititk Temu dan Seteru, mengatakan bahwa dakwah model ini sama dengan gerakan pembaharuan Muhammadiyah, dalam konteks budaya lokal dengan lebih empatik dalam mengapresiasi budaya masyarakat yang akan menjadi sasaran dakwah, sembari tetap mengaktualisasikan Islam secara kaffah dengan proses Islamisasi budaya yang perlahan.

Cak Nun dan Dakwah Kontemporernya

Cak Nun, merupakan seorang budayawan, sastrawan, serta ulama yang sekarang ini cukup digandrungi masyarakat, khususnya daerah Jawa bagian tengah dan timur. Dengan gayanya yang eksentrik serta berambut panjang layaknya pujangga, ia lalu lalang berdakwah melintasi Jawa khususnya bagian tengah dan timur. Majelisnya pun senantiasa didatangi banyak orang, setiap majelisnya selalu ramai oleh setiap kalangan. Hampir semua kalangan, baik tua muda, pria wanita, kelas menengah atas-bawah, yang berpenampilan borjuis hingga yang bergaya gondes dan mendes (sebutan Bahasa Jawa untuk remaja alay). Bahkan anda bebas menghisap dan mengepulkan asap rokok anda, walau agak sedikit menjauhi keramaian.

Menarik untuk menganalisis metode Cak Nun yang bisa menggandeng semua kalangan untuk menikmati ceramah-ceramahnya. Metodenya kurang lebih sama dengan walisongo saat menggandeng masyarakat Jawa Hindu-Budha, yakni dengan pendekatan kultural. Bedanya hanya penyesuaian dengan zaman semata. Kenapa beda, ini yang unik, bila dahulu walisongo seperti Sunan Bonang meng-Islam-kan dan men-deskralisasi seni musik gamelan yang biasanya dikeramatkan, Cak Nun me-modernisasi alat musiknya dengan menambahkan gitar, drum, bahkan keyboard. Lagu yang dimainkan pun unik bahkan sampai membuat kita mengernyitkan dahi, bagaimana tidak, dalam satu majelis Cak Nun dan grup musiknya Kyai Kanjeng malah memainkan lagu Maroon 5 seperti One More Night dan Payphone. Ini mungkin yang kemudian menarik banyak massa datang sekedar ikut sinau bareng Cak Nun. Bahkan sampai ada yang membawa bendera OI atau Slankers.

Kebanyakan hadirin majelis Cak Nun berasal dari kalangan masyarakat pinggiran. Banyak pula yang berpendidikan namun tidak sampai mengenyam bangku perguruan tinggi. Dan mayoritasnya pun dari kalangan menengah. Namun bila kita perhatikan lagi ceramah Cak Nun yang sangat sufistik, banyak substansi-substansi yang berat, bahkan bagi mahasiswa sekalipun. Ceramah Cak Nun juga sangat filosofis dan penggunaan diksi yang relatif tinggi, hanya biasa digunakan di lingkungan akademik. Di tiap majelis, tujuannya selalu berbunyi “melakukan berbagai dekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai, pola-pola komunikasi, metode perhubungan kultural, pendidikan cara berpikir, serta pengupayaan solusi-solusi masalah masyarakat.”

Lalu, apa yang ditangkap oleh mayoritas audiens majelis ? apakah audiens sudah paham benar tentang dekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai ? sementara hal-hal yang simbolik ke-Cak Nun-an masih sangat digandrungi. Apa pengupayaan solusi-solusi masalah masyarakat sudah selesai ?. Dapatkah audiens menangkap tujuan Cak Nun tadi ? sangat disayangkan bila audiens menghadiri majelis Cak Nun hanya karena mencari hiburan lewat lagu-lagu yang dimainkan ataupun Ludruk Jawa yang khas dengan lawakannya atau bahkan hanya sekekdar guyonan khas Cak Nun. Padahal substansi ceramah intelek Cak Nun sangat luas dan mendalam. Analisis beliau terhadap ayat-ayat Tuhan merupakan salah satu yang terbaik, dimana beliau membedah kalamullah itu dari sisi esensi dan filosofi.

Sebenarnya tidak salah bila audiens menghadiri majelis Cak Nun hanya tertarik dengan hiburan-hiburan yang disuguhkan atau lebih baik lagi dengan sholawatan yang dilantunkan dengan berbagai cara. Namun disini harus ada proses agar substansi ceramah Cak Nun diterima secara komprehensif dan baiknya lagi di amalkan. Disini sang budayawan punya peran besar untuk sekedar merelevansikan pemikiran dan penyampaiannya kepada khalayak ramai audiensnya dengan latar belakang masing-masing.

Kembali ke zaman walisongo tadi, kita sadari, dakwah para sunan belum selesai, bahkan sempat terhenti akibat datangnya kolonial negeri Eropa. Akhirnya dakwah walisongo hanya sampai tahap mengIslamkan rakyat sahaja, belum dalam tahap menghilangkan budaya yang tak sesuai ajaran Islam. Oleh sebab itu, sering kita dengar cerita-cerita tentang walisongo yang bisa terbang, menghilang, dan lainnya yang sifatnya takhayul dan tak substantif dari ajarannya. Sementara budaya yang diadopsi untuk menyampaikan Islam malah diinterpretasikan lain, yakni diskaralisasi. Inilah yang kemudian dianggap belum selesai.

Cak Nun seringkali dalam ceramahnya membedah Surat Al-Ikhlas yang mengajarkan hal paling fundamental yakni ketauhidan. Dari ajaran ketauhidan ini lah yang kemudian pengupayan solusi-solusi masalah masyarakat dari dimensi Islam bisa terwujud. Ini karena konsep ketauhidan dari kalimat “la ilaha illallah” mengandung gagasan pembebasan. Menurut Nurcholis Madjid dalam buku Islam Doktrin dan Peradaban, kalimat tersebut mengandung penegasian dan pengkonfirmasian atau biasa masyhur dikenal sebagai Al-Nafy wa Al-Itsbat, dimana diawal kita membebaskan diri dari segala bentuk penyembahan terhadap Tuhan kemudian mengkonfirmasi kita tetap menyatakan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Bagi Cak Nur, panggilan akrab Nurcholis Madjid, tidaklah cukup hanya mengimani adanya Tuhan yang satu, namun saat bersamaan juga menjadikan sesuatu yang bukan Tuhan itu sendiri yang tidak memiliki sifat ke-ilahi-an sebagai tuhannya yang dalam konteks agama dikatakan sebagai musyrik. Dari sini kita bisa pahami masalah-masalah takhayul dan musyrik tadi bisa diatasi dengan ajaran-ajaran keilahian Cak Nun.

Walisongo dan Cak Nun merupakan agen dakwah yang sangat unik, cerdas dan ciamik. Keduanya patut diberikan apresiasi karena dapat mengkontekstualisasi dan merelevansikan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam suatu komunitas yang didakwahinya. Namun terlepas dari itu semua, Cak Nun sebagai penerus walisongo yang dakwahnya sempat terhenti dan akhirnya terjadi misinterpretasi terhadap ajarannya kemudian punya peran besar dalam meluruskan pandangan masyarakat agar terwujudnya purifikasi ajaran Islam di Jawa. Namun langkah awalnya, butuh dorongan agar para audiens Cak Nun masuk ke tahapan selanjutnya, yakni memahami dan meresapi substansi keilahian a la Cak Nun.

 

Kahfi Adlan Hafiz

Mahasiswa FH UGM, Kader KMFH UGM

KPK Dalam Pusaran Hak Angket Politis Rilis Sikap Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?” QS.61:2

Komisi anti-rasuah satu-satunya yang dimiliki oleh Indonesia sedang berada dalam ancaman Hak Angket DPR. Ini setelah Novel Baswedan, seorang penyidik KPK menyebut beberapa nama anggota Komisi III DPR di persidangan kasus korupsi e-KTP, yang kemudian keberatan dan mengajukan Hak Angket. Kemudian dalam rapat dengar pendapat dengan KPK, Komisi III DPR meminta KPK membuka rekaman pemeriksaan BAP Miryam. La Ode M. Syarif, salah seorang komisioner KPK, menyampaikan bahwa KPK menolak untuk memberikan rekaman tersebut dikarenakan kasus e-KTP masih berjalan persidangannya. Seperti yang dikutip dari liputan6.com La Ode mengatakan bahwa “karena keterangan Novel Baswedan disampaikan di pengadilan, persidangan e-KTP masih berjalan, bahkan penyidikan dengan tersangka MSH sedang kita lakukan, maka KPK menyatakan tidak bisa menyerahkan bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini,” ia menambahkan bahwa  jika bukti-bukti dibuka, KPK khawatir akan menghambat proses hukum dan dapat berdampak pada penanganan kasus e-KTP.[1] Seperti yang di katakan La Ode tadi, kasus mega-korupsi proyek e-KTP akan terhambat.

Sebenarnya, Hak Angket ini apa dan untuk apa ? mari kita pahami lebih lanjut. Dalam UU tentang Susdukor MPR, DPR, dan DPD yang biasa kita kenal dengan UU MD3, disebutkan hak DPR pada Pasal 79, salah satunya adalah Hak Angket yang diatur pada Ayat (3). Dikatakan di ayat (3) bahwa “Hak Angket adalah  hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Di Pasal 199 ayat (1) dikatakan bahwa Hak Angket minimal diajukan oleh 25 orang anggota DPR, dan bila kemudian disetujui oleh sidang paripurna, maka akan ditindak lanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Lebih lengkap tentang Hak Angket bisa lihat di UU MD3 bagian kesepuluh paragraf kedua.

Alasan DPR untuk mengaktifkan Hak Angket ini awalnya sederhana, hanya ingin dilibatkan dalam proses penyelidikan kasus e-KTP. Namun lambat laun, setelah Pansus Hak Angket terbentuk dan mulai bekerja, malah ditemukan banyak penyimpangan dari peraturan yang dilakukan KPK. lihat kasus ”masih”  dugaan korupsi di PT. Pelindo II, Bos Pelindo II saat itu, R. J. Lino, dihadiahi status tersangka oleh KPK, dan semua mengapresiasi KPK atas penetapan tersangka orang dekat Jusuf Kalla itu. Namun kemudian, setelah berjalan selama 1,5 tahun, R.J. Lino tetap berstatus tersangka dan terlihat tak ada progres disaat R.J. Lino sukses membawa PT. Pelindo II berjaya bisnis pelayaran nasional. Disini kinerja KPK dipertanyakan setelah belum terbuktinya dugaan korupsi bos Pelindo II yang citranya sudah buruk duluan. Lantas dipertanyakan juga, apakah KPK benar tak perlu kewenangan SP3.

Ini Ditambah juga sejumlah anggota Pansus angket menduga ada indikasi kerugian negara atas penggunaan anggaran dan kinerja KPK yang menurut mereka ada dalam ‎laporan BPK tahun 2015 yang berujung pemanggilan BPK oleh DPR yang meminta audit investigatif. Memang terlihat ada sedikit upaya oleh DPR untuk memolitisasi perseteruan antara KPK dan BPK beberapa waktu lalu perihal dugaan Mark-up pembelian lahan RS Sumber Waras. Terakhir sebuah penuturan oleh Arteria Dahlan, anggota Pansus Hak Angket DPR dari fraksi PDIP, di ILC episode “KPK vs DPR : Semakin Runcing”. Ia menuturkan bagaimana para terduga korupsi diintimidasi, disuruh mengaku dan lain sebagainya, serta mengesankan seolah-olah penghuni hotel prodeo yang “di-inap-kan” KPK sebagai korban keserakahan KPK. Ini merupakan hasil dari sowan anggota Pansus ke LP Sukamiskin, Bandung. Sebagai yang kita ketahui, di “hotel” ini (kenapa hotel ? karena beberapa ruang disana kabarnya sudah disulap menjadi kamar ber-AC bagaikan hotel berbintang) banyak penghuni akibat kasus korupsi.

Namun KPK pun bukan punya senjata, senjata yang dipakai merupakan suara rakyat. Tampaknya KPK sangat mendalami ungkapan bahasa latin, “Vox Populi, Vox Dei” yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan, siapa yang bisa melawan ketika Tuhan sudah bersuara. Banyak aksi yang kemudian mendukung KPK, Bahkan sampai Asosiasi Pengajar HTN-HAN merilis sikap mereka untuk mendukung KPK dan menolak Hak Angket.

Dapatkah KPK “Di-angket” ?

Dalam konteks ke-tata negara-an, KPK merupakan lembaga independen yang berada di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti dalam teori trias politica a la seorang filsuf Prancis, Montesquieu. Namun sekarang yang menjadi problem adalah, walaupun teori Montesquieu tadi sangat progresif dan bisa relevan di masa yang lama, namun teori ini sekarang sudah tidak terlalu relevan di sistem pembagian kekuasaan dibanyak negara termasuk Indonesia. Di banyak negara, sudah banyak yang mempunyai lembaga independen seperti KPK, yang kewenangannya tidak bisa di intervensi oleh lembaga lain, bahkan yang dibentuk oleh konstitusi. Di Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara independen dan tanpa intervensi dari luar. Jadi sudah jelas bahwa KPK merupakan entitas yang tak masuk dalam ranah eksekutif.

Sementara itu, di sisi lain, Hak Angket menurut Pasal 79 ayat (3) UU MD3 adalah hak investigatif yang dimiliki DPR untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penting sebenarnya meneliti unsur-unsur di Pasal ini. Pertama mengenai kalimat “kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting…..”. Ada dua interpretasi mengenai kebijakan “Pemerintah”. Interpretasi pertama “Pemerintah” diartikan sebagai eksekutif murni, tanpa melihat arti luas dan sempit, dalam artian ini merupakan kekuasaan dari presiden ke bawah. Dalam teori ini, KPK sangat jelas berada diluar kekuasaan eksekutif karena ia merupakan lembaga independen, dan konsep lembaga independen ini sudah marak semenjak abad ke-21. Kemudian interpretasi kedua datang dari penuturan Prof. Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia, di program ILC edisi “KPK vs DPR : Makin Meruncing”, bahwa KPK masuk dalam ranah eksekutif walaupun ia independen. Eksekutif dalam arti luas, karena pada kata “Pemerintah” huruf pertamanya kapital, menurut Yusril, ini berarti pemerintahan yang juga diluar kekuasaan presiden namun masuk dalam cabang  kekuasaan eksekutif. Ini berarti KPK masuk kedalam kategori eksekutif dalam artian luas dan dapat diangket. DPR pun juga berlindung dibalik kalimat “…..menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang…..”. disini KPK juga dianggap sebagai entitas yang masuk dalam kuasa eksekutif karena melaksanakan (execute) undang-undang.

Teori ini kemudian dibantah oleh pakar hukum tata negara lainnya dari UGM, Prof. Denny Indrayana. Dalam kultwitnya di media sosial Twitter, ia menuturkan bahwa tidak ada kuasa legislatif yang berada diluar kuasa presiden, presiden itu chief of executive dan semua lembaga eksekutif berada di bawah presiden”

Hak Angket terhadap KPK juga ternyata cacat hukum, ini berdasarkan hasil kajian dari Asosiasi Pengajar HTN-HAN dan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Selain dari cacat hukum secara subjeknya yakni KPK, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ternyata Hak Angket ini juga cacat hukum secara objek. Berdasarkan Pasal 79 UU MD3, objek yang hendak diselidiki haruslah memenuhi tiga kriteria yakni (i) hal penting, (ii) strategis dan, (iii) berdampak luas pada kehidupan bermasayarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga syarat ini sifatnya kumulatif karena menggunakan kata “dan”, artinya ketiga syarat ini harus dipenuhi secara kolektif. Lantas apakah Hak Angket ini diaktifkan sudah memenuhi syarat tersebut ? kita perlu melihat latar belakang dari pengusulan hingga pengaktifan Hak Angket ini[2].

Kembali ke awal, Hak Angket ini diaktifkan lantaran terkuaknya kasus e-KTP, dimana kasus ini menyeret banyak anggota pewakil rakyat ini. Bahkan, Setya Novanto, yang dikatakan Donald Trump sebagai pria yang powerful di Indonesia secara politik dan juga ketua DPR sekarang, juga telah ditetapkan tersangka oleh KPK. ini juga mengindikasikan adanya konflik kepentingan dalam pengaktifan Hak Angket yang politis. Disini bisa dilihat objek yang ingin di-investigasi, yakni penyelidikan kasus e-KTP yang belum bisa terlihat memenuhi ketiga kondisi tadi. Hak Angket DPR ini pun bukan tanpa cacat prosedural, menurut kajian dan sikap akademik APHTN-HAN, putusan mengenai Hak Angket ini persetujuannya bahkan tidak sampai 240 orang yang artinya belum mencapai syarat.

Hak Angket membutuhkan panitia khusus. Tanpa ada panitia khusus/ panitia angket maka Hak Angket seharusnya tidak berfungsi apa-apa. Di paripurna sendiri ketika DPR setuju untuk menggunakan angket, maka sesungguhnya persetujuan angket ternyata hanya sebatas aktivasi semata, sedangkan Hak Angket tersebut menjadi suatu yang bersifat in concreto melalui kegiatan yang dilakukan oleh panitia angket[3]. Ini pula sejalan dengan amanat Pasal 201 ayat (2), bahwa “Dalam hal DPR menerima usul Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR”.

Namun menurut kajian dari APHTN-HAN dengan PusaKo Universitas Andalas, pembentukan pansus ini pun cacat prosedural karena tidak sejalan dengan yang diamanatkan oleh UU MD3. Kembali ke Pasal 201 ayat (2), dikatakan bahwa Pansus harus dari semua unsur fraksi DPR. Sementara seperti yang kita ketahui, salah satu partai di DPR, PKS, merupakan partai yang tidak sama sekali mengirimkan kadernya kedalam tim Pansus tersebut[4]. Dan Fahri Hamzah, salah satu “dedengkot angket” sudah tidak diakui lagi oleh PKS.

Pengawasan KPK

DPR dalam melancarkan Hak Angket kepada KPK bukan tanpa alasan. Ini semata-mata juga untuk menjalankan fungsi pengawasan kepada KPK. Arteria Dahlan, anggota DPR dari fraksi PDIP, di program ILC dengan episode yang sama dengan penuturan Prof. Yusril diatas, menyatakan bahwa “ada sekitar 36 tersangka kasus korupsi, bahkan 1 tersangka pun juga belum disentuh oleh KPK. Saya tidak mengada-ada, ini semua ada buktinya. Silahkan yang mau menuntut saya dengan pencemaran nama baik, silahkan. Apabila terbukti saya salah, saya siap untuk dituntut. Namun bila saya terbukti benar, ya tolong kinerja KPK sama-sama kita perbaiki. Tidak dibubarkan kok”. Selain penuturan tadi, ia juga mengatakan bahwa “ada tersangka yang ditawari untuk bisa pulang ke rumah temuin istri dan anak, serta hukumannya diringankan. Tetapi dengan syarat membantu memberikan informasi siapa saja yang melakukan korupsi serupa. Itu kan jelas gak benar. Bahkan lebih parahnya, bila mau membantu cuman divonis 3 bulan dan bila tidak mau membantu memberikan informasi divonis 10 tahun. Ini fakta, saya ada buktinya. Jadi silahkan bila tidak mau mengakuinya, nanti tinggal kita buka bersama bukti-buktinya,”. Kemudian, “”Masak tersangka dilarang untuk ditemani oleh pengacaranya? Itu pelanggran hak asasi,” tegas Arteria.

Walaupun fakta-fakta tadi didapatkan dari hasil sowan ke LP Sukamiskin, tempat dimana koruptor dibina menjadi manusia yang lebih beradab. Namun, itu harusnya jadi bahan refleksi KPK, bagaimana kualitas kinerjanya serta seberapa independen kah KPK sekarang. Yakinkah KPK tidak butuh mekanisme pengawasan yang lebih konkrit. Jangan sampai ada lembaga superpower yang kemudian dipolitisasi seperti masa orde baru

Membatalkan Hak Angket KPK

Selama ini tampak KPK menunjukkan sikap ketidaksetujuannya kepada Hak Angket dan terus-terusan menggalang dukungan politis sipil. Ini wajar karena Hak Angket merupakan hak politis yang dimiliki DPR. Maka dibatalkannya pun dengan cara yang politis pula.

Namun, Prof. Yusril dalam tulisannya berpendapat lain, ia mengatakan KPK merupakan lembaga (dibentuk berdasarkan) hukum harus memberikan perlawanan dengan cara yang berdasarkan hukum juga, bukan dengan cara-cara politis seperti membangun opini dan menggalang dukungan massa sipil. “Bertarung di pengadilan. Argumentatif kita di situ nah menurut saya itu yang fair. Sebagai satu lembaga hukum ya kita melakukan perlawanan pakai cara-cara hukum juga, bukan cara politik” tuturnya lagi.[5] Secara tidak langsung, Yusril menginginkan KPK agar pakai jalur pengadilan. Secara berurutan kemudian banyak ahli lain yang sependapat

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, pengadilan mana yang kompetensinya mengakomodir kasus yang seperti ini. Konflik antar lembaga sebenarnya masuk dalam kompetensi Mahkamah Konstitusi, namun sayangnya, menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hanya menghendaki MK untuk  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar. Sementara KPK hanya dibentuk oleh undang-undang. Kemudian ada PTUN, yang berfungsi untuk memutus sengketa tata usaha negara atau kebijakan pemerintah. Sayangnya DPR merupakan organ diluar kekuasaan pemerintah/eksekutif. Kemudian PN, dalam UU No. 8 Tahun 2004 Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kekpada instansi pemerintah didaerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang. Bisa kita simpulkan bahwa belum ada kompetensi pengadilan yang cocok dengan kasus ini.

Oleh karena itu, atas kajian yang kami lakukan dan penuturan-penuturan diatas. KMFH UGM sebagai wadah aspirasi civitas akademika muslim di lingkup fakultas hukum UGM merasa perlu untuk memberikan pernyataan sikap atas permasalahan kisruh Hak Angket ini.

Sikap dan tuntutan tersebut antara lain :

  1. Menyatakan bahwa menolak segala bentuk pengekangan terhadap upaya pemberantasan korupsi
  2. Menolak Hak Angket beserta Pansus Hak Angket DPR kepada KPK
  3. Mengembalikan fungsi, tugas serta wewenang KPK dan menolak segala bentuk intervensi kepada KPK
  4. Memperjelas kembali kompetensi Hak Angket sehingga tidak terjadi lagi mis-interpretasi dikemudian hari

Terakhir, kami juga sedikit menyayangkan oleh orasi-orasi mahasiswa saat menggelar aksi di depan gedung KPK yang meneriakkan kalimat, “yang setuju Hak Angket sama dengan membela koruptor !!!”. Ini dikarenakan pada dasarnya perbedaan pendapat mengenai Hak Angket dikalangan akademisi adalah hal yang wajar terjadi, sebab masing-masing opini punya landasannya sendiri. Jadi, diharapkan bagi kita semua untuk saling menghargai hak kebebasan berpendapat sesama.

Sekian rilis sikap atas hasil kajian kami tulis. Semoga ini menjadi upaya awal dalam memberantas korupsi yang sudah semakin mengakar di Indonesia. semoga Allah SWT memberkahi langkah kita. Aamiin

Wassalam

Keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM

Kabinet Payung Peradaban

[1] Fachrur Rozie, hak angket disetujui ini tanggapan KPK, liputan 6, diakses http://news.liputan6.com/read/2935065/hak-angket-disetujui-dpr -ini-tanggapan-kpk pada tanggal 10 Juli 2017, pukul 09.52

[2] Asosiasi Pengajar HTN-HAN dan PusaKo Unand, Rilis Media, sikap akademik “CACAT HUKUM PEMBENTUKAN PANITIA ANGKET”

[3] Istigfaro Anjaz, Angket KPK overacting and unreviewable, http://istigfaroanjaz.web.ugm.ac.id/2017/06/15/angket-kpk-overacting-dan-unreviewable/ , diakses pada 18 Juli 2017,pukul : 08.00

[4] Raynaldo Ghiffari Lubabah, sikap PKS tak berubah tak kirim anggota ke pansus angket KPK, Merdeka, diakses https://www.merdeka.com/politik/sikap-pks-tak-berubah-tak-kirim-anggota-ke-pansus-angket-kpk.html , pada tanggal 18 Juli 2017, pukul : 08.15

[5] Nabilla Tashandra, Yusril : kalau KPK tidak setuju angket bawa saja ke pengadilan, Kompas, diakses http://nasional.kompas.com/read/2017/07/10/19191801/yusril.kalau.kpk.tak.setuju.angket.bawa.saja.ke.pengadilan, pada tanggal 18 Juli 2017, pukul : 09.47

KMFH UGM “Nandur Bibit” di Jojoran Kulon

Pada tanggal 30 April 2017 lalu, Keluarga Muslim Fakultas Hukum melalui program kerja Departemen Pelayanan Umat menyelenggarakan kegiatan bertajuk ‘Nandur Bibit’ di Desa Jojoran Kulon, Bantul, DIY yang merupakan desa binaan KMFH. Kegiatan Nandur Bibit ini bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Serayu Opak Progo, Yogyakarta. Sebanyak 2.500 bibit pohon yang terdiri dari 500 bibit pohon Jabon Merah dan 2.000 bibit pohon Jati telah dibagikan kepada warga serta sebagian ditanam di dua titik di wilayah desa Jojoran Kulon.

1

2

Kegiatan Nandur Bibit ini diikuti oleh warga desa Jojoran Kulon yang didominasi dari kalangan bapak-bapak, serta para anggota aktif Keluarga Muslim Fakultas Hukum. Kegiatan ini diawali dengan acara sambutan, tausyiah kemudian mengobrol santai sambil menikmati hidangan makanan kecil.

3

 

Kemudian, kegiatan langsung dilanjutkan pada sesi menanam dan membagikan bibit pohon. Seluruh warga bersama dengan anggota KMFH saling bahu-membahu untuk menanam bibit pohon. Banyak pengetahuan dan pengalaman yang kami dapatkan langsung dari para warga, mulai dari bagaimana cara menanam pohon yang benar, hingga petuah-petuah yang secara spontan terucapkan. Disini, nilai kekeluargaan benar-benar terasa.

4

Kegiatan ditutup dengan sesi foto dan makan siang bersama di salah satu rumah warga. Semoga pohon-pohon yang telah ditanam ini dapat memayungi para warga serta bermanfaat, aamiin ya robbal alamin.

6

Aksi Global Long March to Yerussalem

Mading KMFH edisi Mei 2012

oleh: Manda (staff Departemen Jurnalistik)

Manakah yang lebih mulia; mengalah untuk kebahagiaan banyak pihak dengan jalan perdamaian atau kah menjadi pemenang dalam peperangan dimana harus terjadi pertumpahan darah yang tak diinginkan? Alloh subhanahu wa ta’ala berfirman “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujuraat: 13)Masih hangat membekas di telinga kita tentang berita yang terjadi pada akhir bulan Maret yang lalu dimana puluhan ribu mahasiswa, organisasi kemasyarakatan (ormas), maupun lembaga sosial masyarakat (LSM) tumpah ruah ke jalan untuk menentang kebijakan pemerintah tersebut. Menjelang awal April, berita tentang aksi penolakan yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia semakin membanjiri media massa, baik media cetak maupun media elektronik berlomba-lomba mengabarkan berita terbaru dari pergolakan aksi penolakan kenaikan BBM. Mereka bersama sama memperjuangkan hak rakyat miskin untuk memperoleh kehidupan yang layak dan baik, sesuai yang diamanahkan oleh UUD 1945. Namun, di tengah kondisi masyarakat yang disibukkan dengan berita kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diikuti dengan naiknya harga bahan pokok makanan, ada aksi besar-besaran yang tak kalah ramai di belahan bumi bagian timur tengah sana. Aksi tersebut adalah aksi global yang digalang oleh masyarakat dunia yang meneriakkan kedaimaian untuk masyarakat Palestina.

 

Sama halnya dengan puluhan ribu orang yang turun ke jalan-jalan di Indonesia, adakah sahabat-sahabat muslim sekalian mendengar kabar serupa dari belahan bumi di bagian timur tengah itu? Aksi ribuan relawan yang berasal dari beberapa  negara di dunia yang menyerukan perdamaian di tanah Palestina! Tepatnya pada tanggal 30 Maret yang lalu yang bertepatan dengan Hari Bumi Palestina adalah  puncak dari “Global March to Jerussalem” atau yang lebih dikenal dengan Aksi Damai Untuk Palestina. Aksi ini adalah aksi damai yang diorganisir oleh International Committee of the Global March sejak dua bulan lalu dengan slogan “Freedom for Jerusalem, No Occupation, No Ethnic Cleansing and Segregation, No for Judaising of Palestine, its land and holy sites” atau jika diterjemahkan dalam bahasa indonesia berarti adalah Kebebasan untuk Yerusalem, Tidak ada Pekerjaan, Tidak ada Pembersihan Etnis dan Segregasi, Tidak untuk Judaising Palestina, ini tanah dan tempat suci). Aksi yang diikuti oleh kurang lebih 80 negara di dunia ini pada intinya bertujuan untuk mengingatkan kembali masyarakat dunia tentang tragedi kemanusiaan yang terjadi di tanah Palestina. Aksi solidaritas ini dilakukan dalam wujud “Long March” yang nantinya akan berpusat pada empat negara yang berbatasan dengan Palestina. Seperti Mesir, Yordania, Suriah, dan Lebanon.

 

Yerussalem atau yang biasa disebut dengan Quds adalah tempat yang dimuliakan oleh milyaran orang di seluruh dunia. Paling tidak, tempat ini adalah tempat yang disucikan oleh tiga agama yang paling banyak penganutnya; yaitu Islam, Kristen dan Yahudi. Di sana terdapat Masjid Al Aqsha yang menjadi masjid terpenting ke tiga bagi umat islam. Ada juga Gereja Makam Suci yang begitu disucikan oleh penganut Kristen Protestan. Sejak dijajah oleh Israel pada tahun 1948 Palestina kian menderita. Bukan hanya teror yang hampir setiap hari diberikan oleh Negara Zionis, tetapi juga blokade ekonomi dan sulitnya mendapatkan bahan makanan untuk makan sehari-hari membuat ribuan warga Palestina memilih untuk mengungsi ke beberapa negara tetangga. Belum selesai dengan ujian yang menimpanya itu, alih-alih di benua lain terdapat negara adidaya (red. Amerika Serikat) dengan dukungan yang begitu kuat terhadap Negara Zionis itu melalui penggunaan hak vetonya di sidang-sidang PBB yang membahas tentang kasus Palestina-Israel. Dengan melihat adanya back up semacam itu dari Amerika Serikat maka alhasil Negara Yahudi itu untuk kian gencar dalam melangsungkan tindakan-tindakan perlawanan dan aksi bombardir di tanah Palestina.

 

Berangkat dari keprihatinan dan kepedulian masyarakat internasional tentang kondisi Palestina inilah aksi “Global Long March to Jerusalem” dibentuk. Gerakan long march ini sebenarnya bukan merupakan gerakan yang pertama kali dilakukan, melainkan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu setiap tanggal 30 Maret, dimana pada tanggal tersebut merupakan puncak acara. Dari beberapa artikel yang yang dimuat di beberapa media massa, pemerintah Israel sempat beberapa kali menyerukan agar gerakan “Global March to Jerussalem” ini dihentikan. Bahkan setiap mendekati akhir bulan Maret, pemerintah Israel selalu mengerahkan angkatan daratnya untuk melindungi perbatasan dari para relawan yang bergerak mendekati Israel. Pemerintah Israel juga mengirimkan beberapa surat kepada negara-negara barat maupun beberapa  negara timur tengah untuk mengentikan aksi anti-Israel ini untuk menghindari meningkatnya konflik dan meluasnya gerakan anti-Israel.

 

Jangan pernah mengatakan jika ini adalah masalah agama tertentu. Masalah Palestina ini adalah masalah perampasan kemerdekaan dan kemanusiaan, dimana Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini selalu disuarakan oleh negara-negara barat telah dilanggar. Berapa banyak anak Palestina yang harus kehilangan masa depannya karena perang yang tak kunjung usai? Berapa banyak lagi orang yang harus meninggal karna masalah dua negara –Palestina dan Israel- yang tak kunjung menemukan jalan keluar? Masalah kemanusiaan berdasarkan hak asasi yang dilanggar inilah yang menjadi modal awal para relawan untuk ikut mengingatkan dunia tentang ancaman nyata zionis kepada Palestina dan Yerussalem. Isu Palestina-Israel ini bukan lagi hanya sebagai isu yang bertitik singgung pada masalah agama. Namun lebih dari itu, kini nyata-nyata jutaan hak yang melekat pada tiap jiwa di sana telah tersita, terbelenggu, bahkan terampas. Perlu diketahui bahwa relawan yang selama ini membantu Negara Palestina untuk memperoleh haknya, bukan hanya berasal dari negara-negara Islam. Banyak dari relawan adalah orang Nasrani, bahkan umat Yahudi sendiri yang tidak setuju dengan cara-cara Israel memperlakukan warga Palestina. Untuk sekian banyak kasus pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan yang selama ini terjadi di Negara Palestina, setidaknya saudara-saudara kita ini mempunyai sikap yang sama. Bahwa ini bukan lagi masalah agama, tetapi lebih kepada masalah hak asasi dan kemanusiaan.

 

Menuai hikmah dari peristiwa Palestina ini, maka alangkah bijaknya bagi seluruh masyarakat bumi, khususnya bagi umat muslim yang lebih diuntungkan daripada masyarakat Palestina maupun masyarakat lain yang juga sedang berada di tengah peperangan untuk selalu mensyukuri nikmat Alloh. Lebih dari itu, sebagai umat muslim kita tentu mempunyai kewajiban untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Lalu apa yang sudah kita lakukan, bukan untuk Palestina, setidaknya untuk dirimu dan orang-orang yang ada di sekitar kita? Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. (Manda)