Ishlah sebagai Solusi Pasca “Peristiwa 65″ di Era Reformasi

“Begitu banyak rahasia menyelimuti masa lampau kita, sehingga tidak layak jika kita bersikap congkak dengan tetap menganggap diri kita benar dan orang lain salah. Diperlukan kerendahan hati untuk melihat semua yang terjadi dalam perspektif kemanusiaan, bukannya ideologis” (Gus Dur)[1]

Kutipan pada awal tulisan ini cukup menjadi pemantik refleksi diri bersama, bagaimana semestinya kita lebih bijaksana dalam menyelesaikan suatu masalah serta dengan menggunakan cara pandang yang memiliki konteks lebih luas. Membahas perihal masalah dan cara pandang, tentunya belum lama pada dua pekan yang lalu kita kembali “diminta” untuk memperingati secara tahunan suatu peristiwa politik dan kemanusiaan yang pernah dialami oleh bangsa ini yang dilakukan oleh Gerakan 30 September / G30S. Yang mana hingga saat inipun berdasarkan bukti dan penelitian sejarah yang berkembang baik di Indonesia maupun luar negeri, setidaknya terdapat lima teori yang memunculkan siapa inisiator gerak G30S:

(1) PKI. Versi ini merupakan sejarah resmi pemerintah Indonesia di era orde baru yang dibuat oleh hasil rekonstruksi dari seorang sejarawan militer Nugroho Notosusanto, dan seorang militer yang meminati hukum Ismail Saleh, yang disusun sejak tahun 1968 dalam buku Tragedi Nasional: Percobaan Kup G30S/PKI di Indonesia;

(2) Masalah Internal Dalam AD. versi Benedict Anderson dan Ruth T.Mc Vey akademisi Universitas Cornell, Amerika Serikat, yang kemudian terkenal dengan sebutan Cornell Paper;

(3) Presiden Soekarno. Versi dari seorang sejarawan Barat, Antonie C.A. Dake, dalam bukunya In the Spirit of the Red Banteng, Indonesian Communists between Moscow and Peking 1959-1965;

(4) Soeharto. Versi dari seorang sosiolog dan sejarawan Belanda, W.F. Wertheim, dalam “Suharto and Untung Coup, The Missing Link”, Journal of Contemporary Asia dan

(5) CIA. Versi dari seorang mantan pejabat intelejen Amerika Serikat, Peter Dale Scott dalam bukunya CIA dan Penggulingan Sukarno.[2]

Jika melihat kembali atas rekam jejak PKI di Indonesia selain tahun 1965, yaitu seperti pada tahun 1948 (meskipun di era orde lama disebut dengan Madiun Affair bukan PKI Madiun) banyak juga saat itu tokoh masyarakat, tentara, kiai dan santri menjadi korban karena peristiwa pemberontakan dan penculikan di Madiun tersebut yang menjadi konflik horizontal pula di kalangan masyarakat daerah Jawa Timur terutama. Banyak faktor yang mempengaruhi gerakan PKI ini, selain karena penyebaran ideologi komunis dari Uni Soviet. Terdapat juga faktor ekonomi di kalangan masyarakat bawah dan sengketa tanah sebagaimana dikemukakan Amin Mudzakkir, Peneliti PSDR-LIPI dimana kurang berjalannya program reforma agraria UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadikan pemerintah berkewajiban mendistribusikan lahan kepada para petani tuna tanah sehingga menimbulkan banyak sengketa. UU tersebut merupakan respon terhadap proyek nasionalisasi aset-aset peninggalan Belanda di Indonesia. Dalam situasi ini, PKI sering melakukan agitasi yang dipandang berlebihan oleh lawan-lawan politiknya. Dari berbagai faktor dan pengaruh luar negeri tersebut, puncaknya adalah konflik horizontal yang ikut pula didukung oleh pemerintah orde baru menumpas ratusan ribu hingga jutaan massa yang diduga PKI pasca peristiwa’65.[3]

Terlepas dari siapa pelaku utama terjadinya peristiwa ‘65, dampak atas peristiwa tersebut sebagian masih saja berkembang dan menjadi polemik hampir setiap tahun dikarenakan trauma politik dan sosial yang belum hilang di masyarakat bahkan timbul pula paranoid akan bangkitnya PKI, yang kemudian memunculkan sikap represif pada kelompok dan kegiatan tertentu yang diduga secara sepihak menghidupkan kembali pemikiran dan gerakan PKI.

Seperti contoh terbaru pada 17 September 2017 yang lalu terjadi penyerangan ratusan massa dari sejumlah ormas ke kantor YLBHI Jakarta yang sedang mengadakan kegiatan seni dan edukasi mengenai peristiwa ’65. Padahal lembaga YLBHI tersebut yang didirikan pada tanggal 26 Oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H serta didukung penuh oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta saat itu merupakan lembaga yang telah secara konsisten membantu pembelaan, pendampingan, dan advokasi dari berbagai kelompok masyarakat tanpa pandang bulu hingga saat ini, seperti waktu yang lalu ketika terjadi pembubaran ormas HTI oleh pemerintah dengan berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, YLBHI juga ikut terlibat dalam pendampingan.[4]

Pada dasarnya dalam penanganan masalah sosial ini tetap dikedepankan prinsip rule of law sebagaimana mestinya yang memuat tiga unsur penting yaitu: (1) Supremacy of law; (2) Equality before the law; dan (3) Constitution based on human rights.[5] Dasar penekanan unsur-unsur tersebut bahwa tidak ada kesewenang-wenangan oleh siapapun dan wajib menaati hukum yang berlaku, setiap orang sama dihadapan hukum, serta juga hak-hak asasi manusia yang ditanamkan dalam konstitusi untuk semestinya dilindungi bersama, yang selanjutnya juga secara formil termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 (3), pasal 27 (1) dan pasal 28 D (1). Dilain sisi, aturan hukum yang mengatur mengenai pembubaran PKI dan larangan idelogi Komunis, Marxisme dan Leninisme telah diatur secara jelas dalam Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966. Serta juga beberapa waktu yang lalu telah dikeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang ditekankan mengenai larangan ormas yang bertentangan dengan pancasila.

Selain langkah hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada era reformasi ini pula sebenarnya telah banyak langkah lain yang telah dilakuin guna menangani dampak sosial yang ada pasca peristiwa’65, seperti dibentuknya Tim Pencari Fakta di era Orde Lama, dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) pada tahun 2004, meskipun akhirnya aturan yang mendasari tersebut dibatalkan oleh MK. Terdapat pula pada tahun 2015 diadakan sidang Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) di Den Haag atas peristiwa 1965-1966 yang dibentuk oleh para aktivis, penyitas dan akademisi namun tindakan internasionalisasi kasus ini dianggap bertentangan dengan hukum nasional oleh pemerintah dan tidak sah. Dalam berbagai perkembangan dan cara pandang penyelesaian peristiwa’65 pasca reformasi ini, dimana justru seiring waktu dan tidak dipungkiri pula muncul kepentingan politik tertentu yang menimbulkan polarisasi sikap atas penyelesaian masalah tersebut. Sudah semestinya dimunculkan jalan tengah atas permasalahan ini.

Dalam Islam terdapat penyelesaian konflik dengan pendekatan non litigasi (diluar pengadilan) menggunakan konsep al-sulh atau ishlah (damai). Konsep-konsep seperti hakam (arbiter atau mediator) adalah metode tahkim dan al-sulh atau ishlah (damai),  merupakan konsep dalam al-Quran merupakan media di dalam menyelesaikan konflik di luar pengadilan.[6]

Ishlah merupakan mekanisme penyelesaian konflik yang ditawarkan oleh alQuran. Ishlah adalah suatu cara penyelesaian konflik yang dapat menghilangkan dan menghentikan segala bentuk permusuhan dan pertikaian antara manusia. Dasar dari metode ini terutama terdapat dalam Q.S. Al Hujurat ayat 9 dimana apabila terdapat konflik diantara orang-orang beriman selesaikanlah  dengan damai (faashlihu).[7]

Kesadaran pentingnya melakukan ishlah (proses mendamaikan) dengan hasilnya sulh (damai) terletak pada kemampuan seorang juru damai dan kesadaran para pihak yang terlibat konflik. Apabila para pihak yang terlibat konflik tidak memiliki itikad baik untuk berdamai, maka Ishlah sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, keberhasilan penyelesaian konflik melalui ishlah ditentukan oleh kemampuan seorang muslih dan kesadaran para pihak untuk menempuh proses ishlah. Dengan dua prasyarat ini, islah akan dapat diaplikasikan sebagai model penyelesaian konflik di dalam masyarakat, khususnya masyarakat muslim.

Alm.Gus Dur sendiri pada masa beliau menjabat sebagai Presiden telah memulai langkah awal sebagai menuju Ishlah atau secara istilah umum yaitu rekonsiliasi (meskipun terdapat perbedaan dalam praktik Ishlah) dengan melakukan pendekatan kultural dan dukungan moril pada eks-tapol peristiwa’65 serta secara pribadi sebagai presiden pernah meminta maaf pada korban peristiwa’65-’66. Bahkan sempat mewacanakan pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966, meskipun banyak menimbulkan pro dan kontra saat itu.[8]

Mekanisme Ishlah ini tentunya tidak menjadi mustahil jika diterapkan di Indonesia dalam permasalahan pasca’65, dimana di dalamnya terdapat upaya dialogis, serta komitmen bersama meskipun semangat Ishlah mendasari atas Al Quran namun esensi yang akan dicapai dapat diterima secara luas dimana semestinya suatu masyarakat, bangsa dalam bernegara untuk bisa damai dan bersatu guna mewujudkan pembangunan peradaban yang humanis, moderat dan demokratis sebagaimana juga terdapat dalam spirit Ideologi Pancasila yang universal.

Ditulis oleh:

Amrullah Insani Andalas (2015)

Referensi

[1] Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita, (Jakarta:Wahid Institute,2006),h.157.

[2] Andi Suwirta, “Mengkritisi Peristiwa G30S 1965: Dominasi Wacana Sejarah Orde Baru Dalam Sorotan”, HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah, No.1 (2000).

[3] https://nasional.tempo.co/read/763665/berapa-sebenarnya-korban-pembantaian-pasca-g30s-1965 diakses  pada tanggal 9 Oktober 2017 pada pukul 12.10

[4] https://tirto.id/jejak-advokasi-ylbhi-dan-lbh-jakarta-cwSm diakses pada tanggal 9 Oktober 2017 pukul 12.06

[5] A.V.Dicey, Introduction To The Study Of The Law Of  Constitutio, (Indianapolis:LibertyClassics,1982),h.120.

[6] Terdapat konsep lain yang dijelaskan al-Quran untuk menyelesaikan sengketa, diantaranya konsep tahkim. Tahkim merupakan penyelesaian sengketa melalui bantuan seorang hakam. Lihat dalam Sukmadjaja Asy‟arie dan Rosy Yusuf, Indeks Al-Quran. (Bandung: Pustaka.  2006), hlm. 61

[7] Menjadi landasan pula dalam Al Quran surat al-Nisa ayat 35, 60, 65, surat al-Maidah ayat 43, surat al-an‟am ayat 114, al-„araf ayat 87, yunus ayat 109, hud ayat 45 yusuf ayat 80.

[8] https://news.detik.com/kolom/3663373/rekonsiliasi-1965-belajar-dari-gus-dur diakses pada tanggal 9 Oktober 2017 pukul 12.30.

You may also like

Leave a comment