Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya dan Sikap Indonesia Terhadapnya

Pembicaraan dan pemberitaan mengenai terjadinya krisis kemanusiaan di Arakan Myanmar terus bergulir di berbagai forum dan media. Semua pembicaraan dan pemberitaan itu  menyatakan keprihatinan terhadap memburuknya situasi di Myanmar, bahkan tak hanya sebatas menyatakan keprihatinan tetapi kutukan atas kekerasan yang terjadi juga lantang di suarakan dari berbagai negara.

Seperti apa sesungguhnya pelanggaran HAM yang di alami oleh etnis rohingya?

Sesungguhnya konflik yang berlangsung di Arakan saat ini bukanlah konflik yang baru saja terjadi. Sejak dulu etnis Rohingya telah mengalami diskriminasi di Myanmar. Pada era 1970an pemerintah Myanmar melakukan operasi Naga Ming yang bertujuan untuk mengusir imigran asing yang masuk secara ilegal ke Myanmar, namun operasi itu di sisi lain di jadikan dalil bagi pemerintah Myanmar untuk mengatakan bahwa etnis Rohingya bukanlah warga negara Myanmar karena etnis Rohingya baru memasuki Myanmar pada tahun 1960an dari Bangladesh. Selanjutnya pada tahun 1982 pemerintah Myanmar membuat undang-undang kewarganegaraan yang mana dalam undang-undang tersebut etnnis Rohingya tidak di akui sebagai salah satu etnis yang mendiami wilayah Myanmar. Klaim pemerintah Myanmar yang mengatakan bahwa Rohingya baru masuk ke Myanmar padda tahun 1960 tidak bisa di pertanggung jawabkan, karena etnis Rohingya telah mendiami wilayah Myanmar sejak abad ke tujuh. Sebelum kemerdekaan Myanmar (dulu Burma) bahkan telah di temukan fakta bahwa etnis Buddha rakin berselesih dengan etnis muslim Rohingya yang mana konflik tersebut di sebabkan oleh adanya perbedaan pendapat pemberian dukungan kepada Inggris atau Jepang yang pada masa pra kemerdekaan Myanmar menduduki wilayah Burma.

Pasca kemerdekaan Myanmar, lebih tepatnya setelah junta militer berkuasa di negeri itu,etnis Rohingya mengalami diskriminasi dan kekerasan yang dilakukan oleh militer. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi begitu saja sehingga etnis Rohingya tidak mendapatkan hak-haknya. Human rights watch mengatakan bahwa situasi yang terjadi di Myanmar merupakan sebuah pelanggaran HAM[1] beberapa pelanggaran HAM yang terjadi yaitu diskriminasi rasial, larangan beragama, tidak di beri kewarganegaraan, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida. Dua pelanggaran HAM terakhir yang di sebutkan sesungguhnya telah masuk ke dalam yurisdiksi mahkamah pidana internasional sesuai dengan yang tertera dalam statuta roma.

kekerasan yang terjadi di Myanmar selain merupakan pelanggaran HAM juga memberi efek kepada negara-negara di sekitarnya. Situasi konflik seperti itu secara otomatis membuat orang-orang Rohingya memilih menjadi pengungsi ke negara-negara lain. orang-orang Rohingya meninggalkan Myanmar dengan menggunakan perahu. Hal ini sama persis dengan para pengungsi perang Suriah yang melintasi lautan untuk menuju ke negara-negara Eropa. Perpindahan orang-orang Rohingya ini juga melahirkan problem-problem baru bagi negara-negara tetangga Myanmar. Seperti yang di ketahui bahwa negara-negara asia tenggara adalah negara-negara berkembang yang tentu tidak dapat menampung pengungsi dalam jumlah besar selain itu banyak negara belum memiliki aturan mengenai pengungsi dalam sistem hukum nasionalnya. Indonesia sendiri dalam hal ini juga tidak memiliki undang-undang yang mengatur mengenai pengungsi yang datang dari negara lain, padahal para pengungsi Rohingya telah tiba di beberapa wilayah Indonesia seperti Aceh dan Medan. Untuk mengatasi krisis ini pemerintah Indonesia harus mengambil langkah strategis supaya krisis kemanusiaan ini tidak berlangsung secara berkepanjangan.

Sikap Indonesia

Selama ini pemerintah Indonesia cenderung bersikap soft dalam menghadapi permasalahan ini. Hal seperti ini tidak bisa terus menerus dilakukan karena akan berimplikasi semakin memburuknya krisis yang terjadi. Berikut ini mengapa Indonesia wajib mengambil sebuah langkah strategis, yaitu:

Pertama, karena ASEAN sebagai organisasi kerjasama antar pemerintah di asia tenggara cenderung melakukan pembiaran terhadap kasus yang terjadi. Badan HAM ASEAN atau Asean Intergovernmental Comission of Human Rights sejak awal berdirinya memang di design agar tidak memiliki wewenang yang besar dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di ASEAN. Terbukti dengan tugas badan ini yang hanya melakukan pemajuan dan promosi HAM saja. Maka dalam hal ini Indonesia sebagai salah satu negara besar di kawasan harus memiliki politik luar negeri yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Indonesia bisa memulai dialog dengan pemerintah Myanmar agar pemerintah Myanmar bersedia menghentikan kekerasan di Arakan, bahkan jika memang di perlukan Indonesia dapat menjadi mediator antar kedua belah pihak supaya krisis kemanusiaan segera berakhir.

Kedua, apabila Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tidak segera mengambil langkah strategis maka itu juga dapat mengancam situasi di Indonesia sendiri. Sudah di ketahui bersama bahwa gesekan yang terjadi di Myanmar melibatkan pengaruh agama. Warga negara Myanmar yang mayoritas beragama Buddha dan etnis Rohingya yang beragama muslim. Sentimen keagamaan ini bisa merembet ke Indonesia jika tidak segera di selesaikan. Umat muslim yang merasa bahwa saudaranya mengalami penindasan di negara lain memiliki kemungkinan untuk melampiaskan kekesalannya kepada penganut agama Buddha di Indonesia. Di dunia maya mulai tersebar pesan-pesan yang mengajak para ormas Islam untuk melakukan aksi bela Rohingya di depan Candi Borubudur sebagai candi Buddha terbesar di dunia. Harus menjadi pertanyaan mengapa pesan itu mengajak ormas Islam untuk melakukan aksi bela Rohingya tersebut di depan Candi Borobudur bukan di depan kedutaan besar Myanmar. Hal ini harus di antisipasi agar sentimen keagamaan tak lagi muncul, sudah cukup lah momen Pilkada DKI Jakarta kemarin yang sangat menghabiskan energi semua pihak. Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap tegas untuk mengakhiri krisis kemanusiaan tersebut.

[1] https://www.hrw.org/…/burma-massive-destruction-rohingya-v…

 

Ditulis oleh:

Tio Tegar Wicaksono (2016)

You may also like

Leave a comment