[RILIS RESMI DISKUSI TERBUKA BERSAMA KMFH UGM DENGAN TEMA “KASUS AHOK DAN AL MAIDAH: 51 TINJAUAN DARI SISI TAFSIR AL-QURAN DAN HUKUM]

Tepat pada tanggal 18 Oktober 2016 DPW KMFH UGM bersama DST KMFH UGM menggelar diskusi terbuka yang bertemakan “Kasus Ahok dan Al Maidah: 51 Tinjauan dari Sisi Tafsir Al Quran dan Hukum” yang dimoderatori oleh Jatmiko Wirawan. Diskusi tersebut diselenggarakan di Fakultas Hukum UGM tepatnya di ruang 5.3.1 FH UGM. Pembicara pada diskusi kali ini yaitu : Ustad Ismail selaku pembicara pertama memaparkan materi mengenai tafsir Surat Al-Maidah ayat 51 serta Sejarah Islam. Beliau mengatakan bahwa ada orang yang berpandangan bahwa dulu pada zaman nabi Muhammad SAW ada pemimpin yang berasal dari kalangan kafir beliau menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi karena pada saat itu nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi nabi dan setelah menjadi nabi pun belum banyak yang menganut agama Islam di Mekkah oleh karena itu nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, setelah di Madinah barulah ajaran Islam diterima dan banyak pengikutnya sampai muncul masyarakat yang mayoritas Islam. Jadi Pada saat itu barulah bermunculan pemimpin yang beragama Islam. Surat Al Maidah ayat 51 ini baru diturunkan di Madinah pada setelah munculnya masyarakat muslim, jadi alasan bahwa pada sejarahnya tadi tidak bisa dipakai untuk alasan memilih pemimpin non muslim(kafir). Begitu pula pada masa khalifah Umar yang pada saat itu Abu Musa selaku Gubernur Basrah yang kurang pandai dalam hal tulis menulis dan mengangkat sekretaris dari kalangan non muslim karena orang tersebut pandai dalam hal tulis menulis, begitu tiba saat melaporkan laporannya Umar menyuruh Abu Musa untuk mendatangkan Sekretaris yang diangkatnya untuk melaporkan laporannya di dalam mimbar Masjid, lalu Abu Musa mengatakan bahwa sekretarisnya tidak bisa memasuki Masjid dan Umar bertanya apakah dia sedang Junub? Jawab Abu Musa tidak, dia bukan orang yang beragama Islam. Mendengar perkataan tersebut Umar langsung memerintahkan Abu Musa untuk mencopotnya dan mengganti dengan orang yang beragama Islam sebab alasan tersebut tidak bisa diterima untuk memilih orang non muslim untuk mengurus urusan negara. Jadi kisah ini menyatakan bahwa umat Islam dilarang untuk menyerahkan urusan negara kepada seorang non muslim, baik itu pemimpin maupun jabatan struktural lainnya.

Kemudian ustad Ismail menjelaskan bahwa tafsir dari Surat Al Maidah ayat 51 itu tidak boleh menjadikan pemimpin orang (selain Islam) dan juga sudah terjadi pada saat Khalifah Umar, lalu ustad Ismail mengatakan bahwa tidak boleh sembarangan menafsirkan, yang harus diperhatikan dalam menafsirkan Al Quran itu harus menguasai 15 cabang ilmu sehingga jika ada orang yang tidak ahli dalam menafsirkan Al Quran itu kalau tafsirannya benar maka dia dapat dosa 1 kalau salah dapat dosa 2, salah satu cara dalam menafsirkan Al Quran itu harus dilihat secara keseluruhan jadi setiap ayat dalam Al Quran itu berkaitan satu sama lainnya tidak boleh terpaku pada satu ayat saja.

Diskusi dilanjut dengan pembicara kedua yaitu pak Sigid Riyanto, S.H., M.Si. yang memaparkan kasus Ahok dalam perspektif hukum pidana khususnya pasal terkait yaitu Pasal 156a ayat (1) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Berikut bunyi Pasal 156a ayat 1 KUHP “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Beliau mengatakan Pasal 156a ayat (1) KUHP merupakan delik formil dan selanjutnya beliau mengurai unsur delik Pasal 156a ayat (1) KUHP menjadi:

Unsur Subjektif: barang siapa dengan sengaja

Unsur Objektif:

  1. Dimuka umum
  2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan
  3. Penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia

Lalu beliau menerangkan bahwa unsur barang siapa itu menunjuk orang atau subyek dalam perkara tersebut telah dilakukan oleh seseorang (jelas ada pelakunya), sedangkan unsur dengan sengaja bahwa diri pelaku secara psikis menyadari atas segala perbuatan yang dilakukan dalam perkara in casu pembuat pernyataan adalah sehat secara rohani dan sedang melaksanakan tugas. Artinya bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan, pada perkara tersebut dalam keadaan sehat ketika melakukan hal tersebut, unsur tersebut telah terpenuhi. Lalu beliau menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam persoalan in casu sedang memberikan sambutan sebagai Gubernur dalam acara kedinasan dan pelaku menyadari dan/atau mengharapkan akan ada akibat yang diinginkan dari beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh pelaku, maka yang bersangkutan ada keinginan untuk dipilih menjadi Gubernur meskipun para pemilih tidak seagama dengan oknum unsur tersebut telah terpenuhi.

 

Pada unsur dimuka umum telah terpenuh karena pelaku melakukan hal tersebut di depan umum, pelaku juga memenuhi unsur mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, dalam perkara in casu pelaku menyatakan bahwa “Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macem-macem gitu” hal ini bermakna bahwa ada orang atau pihak tertentu seperti ustad atau kyai yang membohongi atau membuat bohong padahal dalam agama Islam, ustad atau kyai merupakan orang yang sangat dihormati, sedangkan unsur penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia agama diakui di Indonesia berdasarkan penjelasan Pasal 1 UU PNPS Tahun 1965 di Indonesia ada 6 agama yang diakui, salah satunya adalah Agama Islam, diama surat Al Maidah ayat 51 memberikan pedoman cara memilih pimpinan maka kalau disebut “dibohongi” oleh surat tersebut maka merupakan perbuatan yang menodai keyakinan umat Islam. Oleh karena itu dalam perkara in casu sudah terbukti dan sudah seharusnya hukum ditegakkan hanya saja tergantung bagaimana penegakan dari para penegak hukum itu sendiri.

 

Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, Pertanyaan pertama dari Arvel yang menyatakan bahwa dalam teori Filsafat Hukum, pemimpin dibagi menjadi ulama dan umara. Apakah masih relevan konteks pemimpin yang dikualifikasikan dalam Surat Al Maidah ayat 51, di keadaan yang sekarang dimana Indonesia merupakan negara besar dan Islam sudah semakin luas. Apakah umara dan ulama bisa saling bersanding dalam melaksanakan tugasnya?

Jawaban dari Ustad Ismail yaitu pada zaman Rasulullah dan sesudahnya (khalifah), yang dipilih adalah orang-orang alim sehingga beliau dapat melaksanakan tugas kepemimpinan sesuai dengan perintah Allah SWT. Pada saat itu, kategori ulama dan umara tergabung dalam satu orang, sehingga memang benar-benar orang yang alim dan ahli.

Contoh : ketika ada orang yang tidak membayar zakat atau melakukan perbuatan pidana, maka itu menjadi urusan negara.

Berbeda dengan sekarang, karena Indonesia tidak menerapkan Hukum Islam. Apabila diterapkan maka yang terjadi adalah kejanggalan-kejanggalan. Bukan masalah relevan atau tidak relevan, karena hukum dalam Al Qur’an akan selalu relevan. Maka yang dapat dilakukan adalah menaati perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya Surat Al Maidah ayat 51 tetap relevan untuk dijalankan, namun harus memperbaiki dari segi kualitas keislaman orang-orang Islam di Indonesia. Permasalahan yang terbesar ada dalam kualitas diri orang-orang Islam tersebut, apakah sudah mematuhi ajaran agama sesuai dengan seharusnya atau belum. Menurut Islam (Surat Al Maidah ayat 51 dan ayat 78), tidak akan menjadikan Yahudi/Nasrani sebagai pemimpin. Jadi menurut Islam, pemimpin haruslah seorang mukmin.

 

Pertanyaan selanjutnya dari Jovi, yang pada intinya menanyakan seperti apa sosok Nabi Isa AS atau Yesus Kristus dalam Islam? Bagaimana Islam memandang kafir? Apakah adil ketika memang Pasal 156a ayat (1) dikatakan sebagai delik formil? Karena menurut dirinya Pasal tersebut merupakan delik materil dan harus dibuktikan alat bukti mengenai hal tersebut.

Jawaban dari ustad Ismail

  1. Nabi Isa adalah seorang manusia dan hamba Allah SWT. Nabi Isa berasal dari kaum nasrani yang artinya (menolong). Dalam hal ini menolong yang dimaksudkan adalah menolong dalam mendakwahkan agama Allah. Dalam Islam Nabi Isa adalah seorang Nabi, hamba Allah SWT dan bukan merupakan ruh Tuhan. Namun Nabi Isa adalah ruh yang diistimewakan karena terlahir dengan tidak memiliki ayah, Nabi Isa AS memiliki tugas yang sama dengan Nabi yang lain, yaitu memperjuangkan agama Allah dan kaum Nabi Isa AS disebut Kaum Nasrani (orang-orang yang menjadi penolong Nabi Isa dalam perjuangan dakwahnya)
  2. Kafir adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT dan tidak mengikuti perintah Allah SWT. Walaupun dia mengaku beriman kepada Allah SWT, tetapi apa yang dilakukannya tidak sejalan dengan perintah Allah SWT dan syariat Rasulullah SAW, maka dia termasuk orang yang kafir.

Jawaban dari pak Sigid

  1. Pompei menjelaskan niat berbeda dengan kesengajaan. Niat merupakan unsur subyektif sehingga tidak dapat diobjektifkan, yang mengetahui niat adalah orang yang berniat itu sendiri dan Tuhan. Sedangkan kesengajaan adalah unsur objektif. Ada perbuatan nyata yang dilakukan dan memiliki unsur niat yang sudah diobjektifkan. Apabila seseorang sudah memberikan ungkapan atau perbuatan, maka dalam hati pelaku sudah terdapat niat untuk mempengaruhi atau membuat akibat terhadap orang lain/lingkungannya.
  2. Delik materil mendasarkan pada suatu akibat. Penodaan agama tidak mendasarkan pada akibat, tapi perbuatan yang ia lakukan. Misalnya pada unsur dilakukan di depan umum, merupakan unsur perbuatan. Kemudian pada unsur dibodohi hal ini brmakna ada yang MELAKUKAN PERBUATAN, yaitu orang yang melakukan pembodohan, dalam perkara in casu adalah menodai agama dan menimbulkan permusuhan.

 

Pertanyaan terakhir yaitu dari Istigfaro Anjaz yang mengaitkan Pasal 72 ayat (3) Undang-undang Penetapan Kepala Daerah dan sanksi yang terdapat pada Pasal 72 ayat (5) Undang-undang Penetapan Kepala Daerah dengan perkara in casu bukankah seharusnya hal tersebut dikategorikan dalam perkara pemilihan, bukan pidana? Serta menyatakan pendapat bahwa dirinya tidak sepakat apabila dalam memilih pemimpin kita tidak boleh mempertimbangkan unsur agama. Dalam menentukan pilihan, tidak bisa sekedar hanya mempertimbangkan kinerja dan visi-misi, unsur agama maupun suku bangsa juga merupakan pertimbangan yang wajar.

Jawaban dari Pak Sigid yaitu merujuk pada deliknya, termasuk delik khusus atau delik umum, maka memungkinkan untuk diberikan dakwaan kumulatif. Serta menegaskan bahwa perlu ada kajian kembali apakah perbuatan tersebut bertujuan untuk menjatuhkan pasangan calon yang lain atau semata-mata penistaan agama, hal tersebut kembali lagi kepada wessenchau (maksud dari si pembuat undang-undang)

Setelah sesi tanya jawab berakhir maka berakhir pula acara diskusi terbuka tersebut yang ditutup dengan kesimpulan dari moderator. Pada akhirnya peserta diskusi mendapatkan pandangan baru serta masing-masing peserta dapat membuat kesimpulan dari hasil diskusi terbuka ini.

 

 

 

 

 

Tertanda

Aris Munandar selaku Ketua KMFH UGM

Husni Muhammad Fakhruddin selaku Kepala Departemen Pengkajian dan Wacana KMFH UGM

Andy Bagus Burhannudien Jofa selaku Kepala Departemen Syiar dan Takmir KMFH UGM

Kabinet Biqolbimmuniib

You may also like

Leave a comment