SIKUT-MENYIKUT POLITIK DAN HUKUM DALAM MEMBENTUK NEGARA DEMOKRASI

Democracy is a dream of the founders of the Indonesian state. By applying the principle of Trias Politica, the expected would be balance between the three institutions. But in the real life, it did not run as expected. Law is a set of rules generated by a political agreement. And it is clearly that the politic is vehicle to achieve the desired objectives.
In another time, the Judiciary (in this condition, Constitutional Court) is expected as a mediator in the event of irregularities, instead do politic through its decision. Although he did not side with anyone (independent), but he clearly benefiting himself by changing the clauses of the Act, and do not interpret the law as the author intended.

Politik dan hukum, merupakan dua hal yang tak asing lagi bagi kita. Tak diragukan lagi peran keduanya mengambil andil besar dalam menentukan mau dibawa kemana suatu negara. Dalam studi mengenai hubungan politik dan hukum, dikatakan bahwa ada 3 asumsi dasar. Pertama, hukum determinan atas politik. Maksudnya adalah, adanya hukum sebagai penentu arah bagi politik. Kedua, politik determinan terhadap hukum. Maknanya hampir sama dengan yang pertama, bahwa pada asumsi ke-2 ini politiklah yang menentukan hukum yang bagaimana akan berlaku. Ketiga, politik dan hukum merupakan bagian yang tak terpisahkan. Hal ini mendasar pada adagium terkenal “ politik tanpa hukum menimbulkan kesewenang-wenangan. Dan hukum tanpa politik, lumpuh”.

Tulisan ini utamanya membahas mengenai politik, dan hukum, serta implikasinya terhadap demokrasi yang selalu menjadi cita-cita setiap bangsa dalam perjalanan hidupnya. Dibahas juga mengenai permasalahan mendasar mengenai apakah benar politik yang menentukan hukum. Atau sebaliknya, dimana hukumlah yang menentukan politik. Pun juga keterkaitan keduanya terhadap terbentuknya negara demokrasi.

Demokrasi adalah cita-cita luhur bagi setiap negara. Sebagai negara berkembang, Indonesia yang baru saja merdeka 7 dekade terakhir pastilah berangan-angan mewujudkan negara demokrasi yang mampu menyejahterakan rakyatnya. Dijelaskan dalam alinea ke –IV Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi fokus dan tujuan lahirnya negara Indonesia.

Zaman berganti, tiap generasi memiliki cerita. Pasca kemerdekaan, di tengah euphoria kemerdekaan, justru melahirkan berbagai penyimpangan terkait kebijakan-kebijakan yang ada. Berlanjut ke zaman Orde Baru, dimana pengusaha dan militer memenuhi kursi pejabat negara dan mengendalikan roda pemerintahan. Senantiasa bergulir, mewariskan nilai-nilai yang tak seharusnya pada generasi selanjutnya. Tujuh puluh tahun Indonesai mengaku merdeka, berusaha mandiri membangun bangsa. Tak ayal sebagaimana pidato presiden pertama Republik Indonesia. Bahwa sesungguhnya merdeka dari penjajah tak sesulit memerdekakan diri dari belenggu kemaksiatan, kebodohan yang menimpa suatu bangsa.

Banyak kita jumpai, dalam teori seakan-akan demokrasi adalah hal yang sangat mulia, sehingga pada setiap kontes 5 tahunan, mereka berebut memberi janji akan terwujudnya demokrasi. Berbagai cara dilakukan, berbagai sokongan dikumpulkan, bahkan tak sedikit pelaku usaha menjadi sandaran untuk mendapat dukungan. Tak asing bagi kita terkait peran pengusaha dalam mendukung wakil rakyat. Kebijakan yang nantinya akan dihasilkan adalah buah dari kesepakatan mereka di kala pemilihan.

Hukum yang berlaku, ditentukan oleh politik seperti apa yang berkembang saat itu. Bahkan Undang-Undang Dasar pun tak memiliki cukup kekuatan untuk mempertahankan dirinya sehingga diubah untuk ke-empat kalinya tahun 2002 silam. Ini adalah salah satu bukti nyata bahwa politik determinan terhadap hukum. Begitu pula halnya dengan produk hukum di bawahnya. Hampir semua produk hukum berupa undang-undang menjadi santapan lezat bagi para pemain demokrasi. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Barda Nawawi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, pada Undang-Undang Minerba misalnya, sangat kabur dalam hal pembahasan pidana seperti apa agar korporasi dapat dimintai pertanggung jawaban. Bukan kah ini merupakan suatu celah yang memungkinkan badan usaha bertindak sewenang-wenang dan memporak-porandakan izin yang diberikan pemerintah dalam pengolahannya?. Kita kembali pada pertanyaan mendasar, masihkan hukum sebagai penentu arah politik?.

Hukum, sebagaimana yang disampaikan Roscue Pound beberapa abad yang lalu, adalah sebuah alat rekayasa sosial (law is a tool of social engineering) . Hukum sebagai norma yang dilengkapi dengan sanksi yang nyata, dapat dilihat pelaksanaannya, sukses menjadikan dirinya sebagai sesuatu yang dipertuan agungkan. Disamping norma-norma lain seperti norma agama, susila, dan kesopanan, memang norma hukumlah satu-satunya norma yang memberikan sanksi secara langsung kepada dader atas kesalahan yang ia lakukan. Meski disertai dengan sanksi yang jelas, tak berarti hukum menjadi superior. Seringkali terdapat gesekan-gesekan dalam tubuh norma hukum itu sendiri. Hukum memiliki 3 tujuan utama yaitu : mewujudkan keadilan, kemanfaatan, serta memberikan kepastian hukum. Tiga tujuan utama ini bersifat hierarki, maksudnya adalah bahwa dalam memecahkan suatu permasalahan, yang paling utama diperhatikan adalah keadilan bagi para pihak, kemudian nilai manfaat yang didapat, baru kemudian memperhatikan kepastian hukumnya.

Berbicara mengenai keadilan, menurut Van Apeldoorn, adil itu bagai lingkaran. Sangat banyak seginya hingga tak jelas lagi mana batas-batas keadilan tersebut. Sangat dimungkinkan bahwa adil menurut hakim terhadap si A, tak serta merta adil menurut B. Jadi konsep adil disini adalah dalam hal porsinya. Tarik menarik antara Kemanfaatan dan Kepastian Hukum merupakan bagian yang paling menarik. Di satu sisi, seorang judge harus membuat putusan yang memberi kemanfaatan bagi para pihak, namun di sisi lain peraturan perundang-undangan justru tak tolerir terhadap implementasi nilai kemanfaatan tersebut. Sebut saja kasus Nenek Minah misalnya. Inilah yang dinamakan justice collaborator. Dan di sini pulalah terdapat peran hakim bahwa ia tak hanya sebagai corong undang-undang. Hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan hukum yang berkembang di masyarakat.

Kemudian dalam hal politik. Seorang filsus Yunani yang namanya harum mengitari zaman, Aristotels, mengatakan bahwa politik merupakan seni mencapai tujuan. Politik juga bisa diibaratkan sebagai kendaraan yang akan membawa si pengendara mencapai titik yang diinginkan.

Bagaimanakah kiranya hubungan antara politik dan hukum?. Politik dan hukum kiranya bisa menjadi bagian yang tak terpisahkan satu sama lain. Disaat politik bergerak, terciptalah aturan-aturan demi mencapai tujuan yang diinginkan. Ketika hukum lahir, tak berarti bahwa hukum itu sendiri membatasi gerak laju politik. Saling mempengaruhi. Namun yang menjadi masalah adalah, seberapa besar pengaruh atau kuasa yang dimiliki oleh masing-masingnya.

Aturan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan merupakan buah dari pemikiran para politikus (read : legislatif) untuk menciptakan tatanan hukum yang seimbang. Dengan berbagai pertimbangan dan sikap optimis akan tercipta suatu aturan yang akan membawa kesejahteraan bersama. Namun tak sedikit terjadi pelanggaran terhadap aturan yang telah disepakati. Das sollen tak selaras dengan das sein. Das sollen yang merupakan cita-cita atau ekspektasi yang diharapkan, justru kandas dan berseberangan dengan das sein atau realita yang terjadi.

Dalam bukunya Prof. Mahfud MD, Pergulatan Politik & Hukum, disebutkan bahwa Politik merupakan variable bebas, sedangkan hukum sebagai variable terpengaruh. Ia juga membuat diagram yang menggambarkan bagaimana konfigurasi politik membentuk karakter produk hukum, bagaimana demokrasi yang bersifat responsif terhadap kemaslahatan umat, juga berbicara bagaimana sistem otoriter dengan ke-ortodok-annya.

Pembahasan mengenai konfigurasi politik suatu negara, yang menentukan karakter produk hukum sudah kita singgung pada bagian sebelumnya. Bahwa Konstitui negara saja tak cukup kuat untuk membantah kekuatan politik yang ada. Ada satu hal yang sangat menarik di sini. Terkair produk hukum yang dibentuk, agar dapat membatasi kekuatan politik. Dari berbagai literatur dijelaskan bahwa, dalam pembuatan suatu produk hukum, politik kuasa menentukan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, pun dilengkapi dengan kentetuan-ketentuan yang mengikat bagi beberapa pihak. Kalau memang demikian, bagaimana mungkin hukum dapat membelenggu gerak-gerik politik?.

Layaknya masyarakat Indonesia, yang bersama-sama membentuk negara Indonesia, bersedia mengikatkan dirinya untuk mengabdi sepenuh hati pada negara yang telah dibentuknya. Begitu pula dengan politik terhadap produk hukum yang dibuatnya. Dengan itikad baik, ia mengikatkan dirinya dan patuh pada aturan yang telah ia buat sendiri. Namun tetap saja, istilah “hukum ada untuk dilanggar” masih saja bersemanyam dan tertata rapi dalam paradigma dan sanubari kita.

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Istilah “demokrasi” mucul pada abad ke-5 SM di Athena (Yunani Kuno). Berasal dari kata demos dan kratos/cratein, keduanya memiliki arti sebagai rakyat dan pemerintahan. Sebagaimana dijelaskan di awal paragraf, demokrasi menghendaki kekuatan utama dalam pemerintahan suatu negara, kedaulatan rakyat. Selaras dengan itu, terkandung makna bahwasannya dalam berjalannya pemerintahan suatu negara, diharuskan adanya keterlibatan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Sebagai negara demokrasi berdasar Pancasila, Indonesia menerapkan prinsip Trias Politica. Dengan adanya keseimbangan antara 3 lembaga negara utama (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), diharapkan adanya check and balances. Prinsip keseimbangan dan saling mengawasi ini dapat kita lihat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan misalnya. Dalam hal RUU yang diajukan oleh Legislatif, manakala dirasa tak diperlukan atau bahkan menyimpang, Presiden selaku kepala negara dapat menolak untuk menandatangani RUU tersebut. Pun juga Legislatif dapat mengawasi segala tindakan Eksekutif, dalam persetujuan anggaran misalnya.

Demokrasi yang mengharuskan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dijamin pelaksanaannya oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam Trias Politica, Ismail Suny mengatakan bahwa ada 2 model pemisahaan kekuasaan. Pertama, pemisahan kekuasaan secara formil. Artinya, pemisahan kekuasaan tersebut tidak dipertahankan secara tegas. Kedua, pemisahan kekuasaan secara materil yang mengharuskan kejelasan tentang apa-apa yang menjadi kewenangan masing-masing lembaga. Indonesia dalam pelaksanaannya mungkin bisa dikategorikan sebagai penganut pemisahan kekuasaan secara meteril, namun tidak sepenuhnya.

Menurut Prof. Deni Indrayana, Guru Besar Fakultas Hukum UGM, dalam kuliah perdana Hukum Konstitusi dan Demokrasi mengatakan bahwa, tak satupun negara-negara di dunia ini yang menganut Tria Politica secara tegas (materil), begitu pula dengan Indonesia. Adanya ketegasan dalam pemisahan kekuasaan ini, disanksikan tidak akan berjalan dengan baik apa yang diharapkan dari sebuah negara demorkasi, check and balances.

Pada bagian ini, yang menjadi fokus bahasan kita hanya sebatas pada prinsip demokrasi, yaitu pemisahan kekuasaan. Telah dibahas bahwa pemisahan kekuasaan secara materil, memberikan sedikit ruang bagi lembaga negara yang ada untuk saling mengawasi. Pun kita tahu bahwa dalam mengupayakan negara demokrasi, tak lepas dari unsur politik baik itu pada legislatif, maupun eksekutif. Lantas bagaimana halnya dengan lembaga yudikatif?. Apakah yudikatif dalam mengupayakan negara demokrasi mampu terbebas dari yang namanya politik?.

Yudikatif, selaku lembaga negara yang berfungsi memastikan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang, yang dalam hal ini kita menitik beratkan pada lembaga peradilan. Berasaskan mandiri dan independen, mandiri dalam hal kelembagaan, independen dalam hal kinerja. Selain itu, dalam pelaksanaan hukum acaranya, berlaku juga asas fair and impartial court. Bahwa dalam mengadili suatu perkara ia harus bebas dan tidak memihak. Namun bolehkah Ia berpihak untuk kepentingan dirinya?.

Pada Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006 atas pengujian terhadap UU No. 22 Tahun 2004 yang diajukan oleh 31 hakim MA, mereka menilai bahwa KY tidak berwenang mengawasi Hakim Agung. Namun apa yang terjadi?, putusan yang dihasilkan justru ultra petita. MK tak hanya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, Ia justru mengambil kesempatan yang dengan perkara ini, dengan putusan yang dihasilkan, Ia memposisikan dirinya sebagai pihak yang berada di luar objek pengawasan KY. Konsekuensinya?. Harus diikuti, karena saat ini belum ada aturan yang memungkinkan pencabutan terhadap putusan MK yang dinilai menyimpang selain oleh MK itu sendiri ( asas a contrario actus) .

tulisan merupakan 4th place winner in Essai Contest on International Symposium OSAA 2016 in Cairo
by : Kepala Biro Khusus Kaderisasi, Anggres Yudistira.

You may also like

Leave a comment