Lagi-lagi Ulah Media

Bulan Ramadhan merupakan bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh umat Islam di dunia, karena banyak sekali keistimewaannya, tak terkecuali bagi para pemeluk agama Islam di Indonesia juga sangat menantikan datangnya bulan Ramadhan ini yang mana datang hanya sekali dalam setahun. Para umat muslim diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini sebagaimana yang telah di firmankan oleh Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 183 yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa dalam bulan Ramadhan ini bagi umat muslim wajib hukumnya dan jika ditelaah kembali ternyata kewajiban untuk berpuasa bukan hanya ditujukan kepada umat muslim saja tetapi juga kepada umat sebelum adanya umat muslim.

Tahun ini merupakan tahun 1437 H, di Indonesia sendiri yang notabene penduduknya beragama Islam dengan suka cita menyambut bulan Ramadhan ini, namun yang harus kita waspadai adalah banyak para pihak yang ingin memecah belah umat Islam. Tentu kita masih ingat bagaimana kasus yang viral diberitakan oleh media mainstream yaitu kasus yang terjadi di Serang, Banten ibu Saeni dengan Satpol PP dan terus menjadi bahan perbincangan netizen di media sosial, saling lempar komentarpun terjadi, ada yang pro dan ada yang kontra perihal razia tersebut. berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Satpol PP di Serang Banten melakukan Razia terhadap warung makan yang tetap beroperasi dibulan Ramadhan, padahal sudah ada Surat Edaran yang menguatkan peraturan tersebut. Pada Perda tersebut sudah jelas menyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) bahwa kategori penyakit masyarakat meliputi pelacuran dan penyimpangan seksual, waria yang menjajakan diri, minuman beralkohol, gelandangan dan pengemis, anak jalanan serta kegiatan yang dilarang pada bulan Ramadhan.

Kegiatan yang dilarang pada bulan Ramadhan itu mengacu pada Pasal 10 ayat (1) yaitu setiap orang dilarang merokok, makan atau minum di tempat umum atau tempat yang dilintasi oleh umum pada siang hari di bulan Ramadhan. Pada bagian penjelasan disebutkan yang dimaksud siang hari adalah waktu pelaksanaan ibadah puasa. Diperjelas dengan ayat (3) pada Pasal yang sama disebutkan, setiap pengusaha restoran atau rumah makan atau warung dan pedagang makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari. Jika ditelaah lebih lanjut maka insiden Razia tersebut memang sudah berlandaskan hukum yang berlaku dan juga dilakukan oleh oknum yang berwenang karena dalam Pasal 15 disebutkan, Satpol PP berwenang melakukan razia terhadap tempat atau rumah, tempat usaha, jalan atau tempat umum, yang digunakan atau mempunyai indikasi atau bukti yang kuat, sehingga patut diduga tempat tersebut digunakan sebagai tempat kegiatan penyakit masyarakat. Namun patut disayangkan ketika media mainstream menayangkan berita yang menyulut emosi netizen sehingga banyak yang melemparkan komentar hujatan tanpa tahu peristiwa yang sebenarnya.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam membuat Peraturan Daerah hal ini berlandaskan pada Pasal 18 ayat (5) dan (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang memberikan kewenangan bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya termasuk dalam membuat peraturan daerah tetapi otonomi daerah harus dijalankan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku diatasnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya. Jikalau masyarakat menanyakan Perda Banten ini tercium rasis dan mendukung agama tertentu maka hal ini juga telah dibenarkan dalam Undang-undang bahwa salah satu bentuk otonomi daerah yaitu adanya peraturan daerah. Pembentukan suatu peraturan daerah haruslah tidak bertentangan dengan peraturan yang diatasnya, apa sajakah peraturan tersebut? peraturan yang diatasnya itu mengcu pada hierarki peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 2011 yaitu: Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

  1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratak Rakyat
  3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan Daerah Provinsi dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) pada Undang-undang yang sama menyatakan bahwa dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung, oleh karena itu jikalau perda tersebut dianggap bertentangan maka yang berhak membatalkan adalah Mahkamah Agung bukanlah Pemerintah Pusat ataupun Menteri itupun juga harus melalui mekanisme pengujian terlebih dahulu tidak bisa membatalkan secara sepihak.

Propaganda yang dilakukan oleh media mainstream tersebut menuai sukses besar untuk memecah belah umat karena terjadi perdebatan yang tiada habisnya antara yang pro dengan yang kontra dengan argumennya masing-masing. Maka perlulah kita untuk bertabayun terlebih dahulu dalam menyikapi suatu isu, sangat disayangkan ketika kita terpancing oleh media mainstream yang ingin memecah belah umat dengan berbagai cara. Banyak orang Islam yang terpancing sehingga melemparkan pernyataan bahwa ketika orang berpuasa meminta untuk dihormati maka juga hormati orang yang tidak berpuasa. Sebuah logika yang agak melenceng sedang mencoba dibangun, umat Islam di Indonesia lupa bahwa mereka adalah kaum mayoritas. Umat Islam di Banten masih menjadi mayoritas berbeda dengan halnya dengan di Bali yang mana umat Islam menjadi minoritas disana dan mentaati hukum yang berlaku di sana karena itulah suatu peraturan yang berlaku di daerah Bali yang dituangkan dalam Perda begitu pula Banten yang telah menjalankan salah satu bentuk otonominya yaitu menjalankan Perda tetapi malah di hujat habis-habisan oleh umat Islam sendiri, tetapi banyak juga yang menghormatinya seperti pengusaha restoran KFC yang ikut menyesuaikan jam operasional di Banten pada bulan Ramadhan. Jika ingin melihat tulisan yang lebih komprehensif mengenai logika masyarakat Indonesia maka silahkan googling akan banyak ditemukan penulis-penulis yang menyatakan bahwa logika yang dipakai oleh masyarakat Indonesia dalam menanggapi isu ini salah kaprah.

Perlulah kita sebagai umat Islam yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk tidak mudah terpancing oleh propaganda murahan seperti ini. Media mainstream sekarang sudah tidak bisa diharapkan, lalu cara kita untuk meminimalisir agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Beberapa cara untuk melihat isu secara obyektif yaitu dengan cara melihat dari berbagai sisi, pertama-tama carilah media yang menginformasikan dari satu sisi dan kemudian carilah media yang menginformasikan dari sisi yang lain kalau perlu media yang menginformasikan dari sis yang bertentangan dengan media mainstream lalu barulah ditelaah lebih lanjut dengan melakukan survei lapangan sehingga kita dapat menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana seharusnya sikap kita. Meskipun hal ini tidak menjamin keobyektifan secara 100% tetapi setidaknya kita telah mencoba untuk melakukan pandangan yang subyektif tetapi yang mendekati obyektif. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini agar kita tidak mudah terpecah belah dengan propaganda media mainstream. Akhir kata untuk menutup tulisan ini maka apabila ada kekeliruan dalam tulisan ini silahkan di caci maki tetapi dengan mengindahkan norma yang hidup di masyarakat.

 

Husni Muhammad F

Departemen Pengkajian dan Wacana

Oprasi (Opini dan Propaganda Islami)

You may also like

Leave a comment